1 / 50

RPJM 4 (2020-2024)

Draft Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Makasar , 16 November 2009. 1. 1. RPJM 2 (2010-2014).

kayo
Télécharger la présentation

RPJM 4 (2020-2024)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Draft Buku IIIRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional(RPJMN) 2010-2014 BerdimensiKewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Makasar, 16 November 2009 1 1

  2. RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian TAHAPAN RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

  3. PROSESPENYUSUNANBUKU III RPJMN 2010-2014 BERDIMENSI KEWILAYAHAN (1) RPJP 2005-2025 (VISI DAN MISI) RENCANA PEMANFAATAN RUANG TERINTEGRASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2004-2009 2010-2014 2015-2019 2020 - 2025 BERBASIS ISU/ SEKTORAL BERBASIS WILAYAH/PULAU-PULAU BESAR MELALUI PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN ILMIAH

  4. PROSESPENYUSUNANBUKU III RPJMN 2010-2014 BERDIMENSI KEWILAYAHAN (2) RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL MODEL KETERKAITAN EKONOMI EKONOMETRIK RENCANA TATA RUANG WILAYAH PULAU INTER REGIONAL INPUT OUTPUT MODEL SPASIAL DINAMIK INTER REGIONAL COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM RENCANA PEMBANGUNAN PULAU BESAR AGENT BASED MODEL PRIORITAS/ KESEPAKATAN SEKTORAL KL PRIORITAS/ KESEPAKATAN PROVINSI HASIL KAJIAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK , DLL 4

  5. Skala Prioritas RPJM 2010-2014 dalam Bidang Pengembangan Regional & Otonomi Daerah RPJMN Tahap 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Meningkatnya kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan..., menurunnya Kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 5

  6. PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA  PENGURANGAN KESENJANGAN DOMAIN DEPUTI KEMISKINAN ANTAR INDIVIDU/GOLONGAN KESENJANGAN DOMAIN DEPUTI REGIONAL ANTAR WILAYAH

  7. KESENJANGAN ANTARWILAYAH INDIKATOR IPM PENERAPAN SPM PELAYANAN SOSIAL DASAR (KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN) KAWASAN PERBATASAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH KESEJAHTERAAN DAERAH TERTINGGAL KEK (KAPET) KAWASAN CEPAT TUMBUH PERKEMBANGAN EKONOMI MITIGASI/ PENGURANGAN RESIKO KAWASAN RAWAN BENCANA PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN AKSES KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

  8. KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG Ekonomi, SDM, Hankam, Iptek, SDA, Wilayah dan Tata Ruang ASPEK STRATEGI KAWASAN TATA RUANG PERTANAHAN • PENGEMBANGAN WILAYAH • Pulau • Provinsi • Kabupaten/Kota TERTINGGAL PERBATASAN CEPAT TUMBUH RAWAN BENCANA PERKOTAAN PERDESAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

  9. Pendahuluan:Upaya Mengurangi Kesenjangan Wilayah • Pembangunan wilayahdi Indonesia belummemberikankesejahteraansecarameratakepadaseluruhpenduduk. • Perkembangansosialekonomi global memunculkanbeberapadampak yang terkaitdenganpengembanganwilayah: • kemundurankegiatanindustri, tuntutanketerbukaan, tuntutanefisiensi, produktivitasdandayasaing, desentralisasi, peningkatankerawanansosial, dankesenjanganantarwilayah. • Transformasiekonomi, sosialdanbudaya, politikdidaerahbelummampumengoptimalkansumberdayauntukpembangunandankemajuandaerah. • Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis • Pengembanganwilayahdi Indonesia perludiarahkankepadapendekatan yang lebihkomprehensifdandisesuaikandengandinamikadankebutuhansetiapmasa. • Optimalisasipemanfaatansumberdayaalammemerlukanintervensikebijakan yang berbasiskewilayahanberdasarkanpemanfaatansumberdayasetempat. • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan

  10. PENTINGNYA PENYUSUNANRPJMN 2010-2014 BERDIMENSIKEWILAYAHAN • Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak. • Terjalin kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan wilayah. • Sinergi semua pihak dalam upaya percepatan pengembangan wilayah. • Sinergi antara prioritas nasional dan kepentingan daerah. • Terdapat instrumen untuk Musrenbang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

  11. Tujuan dan Manfaat • Menjadi landasan atau kerangka konsep bagi kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu mengenai strategi pengembangan wilayah Sumatera, Jawa bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua • Teridentifikasinya isu strategis yang diperoleh dari fakta, potensi dan masalah pengembangan wilayahSumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua • Tersusunnya landasan konseptual dan arah kebijakan dalam penanganan wilayahSumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. • Tersusunnya skenario pengembangan wilayahSumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua untuk jangka menengah (5 tahun) • Menjadi acuan regional dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

  12. ALUR PIKIR DAN KERANGKA ANALISIS • Renstra Sektoral • Renstra Daerah • Analisa Kondisi Fisik Pendekatan: EksplorasiKualitatif Analisis Penilaian Kinerja Analisis Kualitatif Identifikasi: Fakta Potensi Masalah CAKUPAN ANALISIS (BIDANG): 1. Sosbud & Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasana 4. Politik 5. Iptek 6. Hukum dan Aparatur 7. Pertahanan dan Keamanan 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. SDA dan Lingkungan Hidup PETA: FAKTA – POTENSI – MASALAH – ISU STRATEGIS KEBIJAKAN & STRATEGI: ISU STRATEGIS UTAMA - SKENARIO – ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PROFIL Pendekatan: Struktur, Perilaku, dan Kinerja Analisis Penilaian Kinerja: Analisis Kuantitatif

  13. Kerangka Analisis PEMETAAN WILAYAH PULAU BESAR • IDENTIFIKASI KONDISI YANG ADA: • Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama • Ekonomi • Sarana dan Prasarana • Politik • IlmuPengetahuandanTeknologi • Hukum dan Aparatur • Pertahanan dan Keamanan • Wilayah dan Tata Ruang • Sumberdaya Alam dan Lingkungan • ANALISIS POTENSI WILAYAH: • Tingkat ketersediaan potensi • Tingkat pengelolaan/ eksploitasi potensi • ANALISIS MASALAH: • Tingkat kesenjangan dan keparahan • ANALISIS KEBIJAKAN: • Tingkat penanganan potensi, masalah dan fakta • Arah kebijakan dan target • IDENTIFIKASI KEBIJAKAN TERKAIT (SEKTORAL DAN REGIONAL): • Tujuan, sasaran, lokasi • Input program • Output yang diharapkan • Outcome yang diharapkan • Impact yang diharapkan • Investasi dan pembiayaan ISU STRATEGIS TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

  14. Kerangka Penulisan Buku III RPJMN 2010-2014 Pembangunan Berdimenasi Kewilayahan • Bab 3.1ARAHKEBIJAKANPENGEMBANGANWILAYAHTAHUN 2010-2014 3.1.1Pendahuluan 3.1.2 ArahanRPJPN 2005-2025 3.1.3 ArahanRPJMN 2010-2014 3.1.4 ArahanRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 3.1.5 GambaranKeterkaitanAntar Wilayah • Bab 3.2 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010-2014 3.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera 3.2.2 Dukungan Bidang • BidangSosialBudayadan Agama • BidangEkonomi • BidangIptek • BidangSaranadanPrasarana • BidangPolitik • BidangPertahanandanKeamanan • BidangHukumdanAparatur • Bidang Wilayah dan Tata Ruang • BidangSumberdayaAlamdanLH 3.2.3Sasaran Pembangunan Per-Provinsidi Wilayah Sumatera Lamp. MatriksPengembangan Wilayah Per-Provinsidi Sumatera • Bab 3.3 – Bab 3.8 PENGEMBANGAN WILAYAH (JAWA-BALI, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA) TAHUN 2010-2014 FAKTA MASALAH POTENSI ISU STRATEGIS TUJUAN DAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN

  15. KonstelasiketerkaitanantaraBuku I, II dan III RPJMN 2010-2014 I Prioritas Nasional Kemiskinan SDM Birokrasi-Demokrasi-Kamnas DayasaingNasional SDA & LH Tata Urut (Flow) KeterkaitanBuku I-II-III Buku I yang memuatPrioritasNasionalmenjadimasukan di dalampenjabaranarahkebijakanbidangdalamBuku II Buku I memberikanarahkebijakan regional dalamBuku III Buku III memuatkebutuhan & permasalahanstrategis masing2 wilayah yang menjadiarahanbidangdalammengisikebutuhanwilayah (lokus) Buku II memuatarahkebijakandanprioritaskegiatanbidang yang akanmengisikebutuhanwilayah (fokus) 2 1 Prioritas Bidang Sosbud Ekonomi IPTEK SaranaPrasarana Politik Hankam Hukum Wilayah & Tata Ruang SDA & LH Prioritas Regional Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua II III Fokus 4 Lokus 3 • KETERANGAN: • Sebagai acuan Bidang/ Sektor • Sebagai acuan Pengembangan Wilayah • Menginformasikan arah dan kebutuhan tiap wilayah • Menginformasikan kemampuan pencapaian pada wilayah

  16. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Wilayah (Buku III) dan Prioritas Program Kegiatan K/L (Buku II) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional PP 26/2008 • Isu Strategis Wilayah • Peningkatan • kesejahteraan • masyarakat • Pengurangan • kesenjangan • antarwilayah • Peningkatan • Daya Saing Prioritas Program danKegiatan K/L Menurut Wilayah Bidang: (1) SosialBudayadan Agama (2) Ekonomi (3) IPTEK (4) SaranadanPrasarana (5) Politik (6) Hankam (7) HukumdanAparatur (8) Wilayah dan Tata Ruang (9) SumberdayaAlamdanLH Fokus Pembangunan Per Wilayah Bidang: (1) SosialBudayadan Agama (2) Ekonomi (3) IPTEK (4) SaranadanPrasarana (5) Politik (6) Hankam (7) HukumdanAparatur (8) Wilayah dan Tata Ruang (9) SumberdayaAlamdanLH ArahKebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Potensi Keunggulan Wilayah • Arahan RPJPN 2005-2025 • Indonesia Yang Mandiri, Maju, AdildanMakmur • Arahan RPJMN 2010-2014 • Penataan kembali NKRI • Meningkatkan kualitas SDM • Membangun Kemampuan • IPTEK • Peningkatan daya saing

  17. Basis Analisis Penetapan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014 17

  18. Indikator Makro Pulau (2007) Sumber: diolah dari BPS

  19. 3 Sektor Terbesar Penyumbang PDRB Pulau Sumber: diolah dari BPS (2007)

  20. Dominasi Jawa (dan Sumatera) sebagai pusat perekonomian

  21. Tabel Interregional Input-Output 2005 Dominasi Jawa sebagai pusat perekonomian

  22. DAMPAK BERGANDA ANTARWILAYAH (Interregional Multiplier) Manfaat pertumbuhan ekonomi sebagian besar dinikmati Jawa

  23. PRODUKSI DAN TRANSFER ANTARWILAYAH 2005 • Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera  Blok Ekonomi Utama. • Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang  Wilayah ini percepatan pembangunan Catatan:Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah. Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara

  24. SPILLOVER EFFECT PERTUMBUHAN ANTARWILAYAH 2005 Spillover effect: Jawa>Sumatra>Sulawesi>Kalimantan> wilayah lainnya Industri Unggulan:Jawa dan Sumatra: Mesin, elektronik dan tekstilSulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua: Pengolahan sumber daya (pangan, minuman, kayu, tambang mineral dan kelautan) Catatan: Angka dalam lingkaran dengan panah menunjukkan dampak berganda (spillover effect) dalam wilayah, anak panah menunjukkan dampak berganda (spillover effect) keluar wilayah dan angka garis bawah menunjukkan total dampak berganda (spillover effect).

  25. KETERKAITANPERDAGANGANANTARPULAU 6,58% 1,82% 83,10% 8,39% 81,54% 73,01% 4,32% 5,26% 14,83% 7,85% 9,49% 19,51% 70,85% 22,2% 84,32% Sumber: IRIO 2005, Diolah Pengganda Output Antarwilayah Perdagangan Intrawilayah Perdagangan antarwilayah ke Sumatera Perdagangan antarwilayah ke Jawa Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal

  26. KONTRIBUSI PDRB WILAYAH TERHADAP TOTAL PDRB 33 PROVINSI (HARGA KONSTAN,TR-3 2009) 26

  27. KONTRIBUSI PDRB WILAYAH KTI TERHADAP TOTAL PDRB 33 PROVINSI (HARGA KONSTAN,TR-3 2009)

  28. KONTRIBUSI PDRB WILAYAH KTI DAN WILAYAH KBI 28

  29. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI (Pertumbuhan Kuartal) 29

  30. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA (Pertumbuhan Kuartal) 30

  31. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MALUKU (Pertumbuhan Kuartal) 31

  32. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA (Pertumbuhan Kuartal) 32

  33. Draft Awal Buku III RPJMN 2010-2014 33

  34. Format Narasi Draft AwalBuku III RPJMN 2010-2014 • Bab 3.1ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 3.1.1Pendahuluan 3.1.2 ArahanRPJPN 2005-2025 3.1.3 ArahanRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 3.1.4 Perkiraan Perkembangan Wilayah 3.1.5 GambaranKeterkaitanAntar Wilayah • Bab 3.2 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 3.2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini 3.2.1.1. Capaian Pembangunan Wilayah 3.2.1.2. Isu Strategis 3.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera 3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah 3.2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Lamp. Matriks dan Peta Rencana Tata Ruang Pulau • Bab 3.3 – Bab 3.8 PENGEMBANGAN WILAYAH (JAWA-BALI, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA) 34

  35. DetilNarasiRancanganBuku III RPJMN 2010-2014BabPengembanganTiap Wilayah • Bab 3.3 – Bab 3.8 PENGEMBANGAN WILAYAH (SUMATERA, JAWA-BALI, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA) 3.2.1.Kondisi Wilayah Saat Ini 3.2.1.1. Capaian Pembangunan Wilayah Uraian perkembangan wilayah terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, angkatan kerja (pengangguiran), kemiskinan, IPM (pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita) Degradasi Lingkungan dan lain-lain. 3.2.1.2 Isu Strategis Uraian secara umum mengenai isu strategis wilayah (pulau)yang merupakan kumpulan dari isu strategis provinsi dan lintas provinsi. 3.2.2.Arah Pengembangan Wilayah 3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Berisi arahan pengembangan wilayah (pulau) serta tujuan dan sasaran yang perlu dicapai selama kurun waktu 2010-2014. 3.2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Berisi mengenai strategi dan arah kebijakan yang terkait pengurangan kesenjangan antarwilayah, optimalisasi sektor unggulan, peningkatan pertahanan dan keamanan, peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup, serta pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang mengacu pada subtansi Rencana Tata Ruang Lamp. Matriks Pengembangan Wilayah Per-Provinsi di Sumatera 35

  36. ISU STRATEGIS WILAYAH SULAWESI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH SULAWESI Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi Tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah • Pengembangan perekonomian dikawasan tertinggal • Percepatan pembangunan daerah tertinggal • Optimalisasi pengembangkan komoditas unggulan • Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional • Peningkatan kemampuan pengembangan usaha penduduk miskin di perdesaan • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah perdesaan • Meningkatkan dukungan Infrastruktur transportasi • Peningkatan ketahanan energi listrik • Pemerataan pelayanan telekomunikasi • Pemerataan penyediaan air bersih • Peningkatan stabilitas keamanan di wilayah Perbatasan dan pasca konflik • Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung • pengurangan resiko bencana Belum optimalnya pengembangan wilayah Sulawesi Sebagai Lumbung pangan nasional Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan kualitas sumberdaya manusia yang diakibatkan perbedaan akses terhadap pelayanan dasar Masih Terbatasnya Dukungan Infrastruktur Dalam Memacu Perekonomian Daerah Dan Meningkatkan Pelayanan Dasar IPM Belum optimalnya penanganan wilayah perbatasan dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Tingginya kerusakan hutan karena eksploitasi SDA tidak terkendali Belum optimalnya kemampuan penanganan resiko bencana dalam mengantisipasi kerentanan terhadap bencana alam yang bersumber dari gempa tektonik, Tsunami, banjir dan longsor Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS 2009

  37. ISU STRATEGIS WILAYAH NUSA TENGGARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH NUSA TENGGARA tingginya konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa • Pengembangan pusat kegiatan nasional di Mataram dan Kupang • Pengembangan industri pengolahan rumput laut • Pengembangan industri pengolahan jagung serta kakao • Peningkatan akses infrastruktur • Mengoptimalkan ekonomi lokal dan usah akecil • Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah • Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat • Meningkatnya jumlah peraturan daerah • Penguatan kelembagaan kerjasama natar aparat kepolisian dan tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan nasional di Mataram dan Kupang dengan penopang perikanan laut dan pariwisata rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan wilayah di Sumbawa Besar, Raba, dan Praya (Nusa Tenggara Barat) serta Ende, Ruteng, Labuhan Bajo, Soe, Waingapu, Kafemananu, dan Maumere (Nusa Tenggara Timur) sebagai resultante perikanan laut, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata. rendahnya kinerja tata pemerintahan yang baik IPM Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS 2009

  38. ISU STRATEGIS WILAYAH MALUKU STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH MALUKU meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan nasional di Ambon, Ternate dan Sofifi sebagai resultante pusat pelayanan primer jasa pemerintahan, pusat pelayanan sekunder jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan perikanan laut. rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita • Pengendalian pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. • Peningkatan diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri • Penganekaragaman produk olahan kelapa • Penyusunan peraturan yang kondusif bagi penyaluran kredit usaha kecil • Peningkatan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana • Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana • Meningkatkan kapasitas Pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merespons Perda Tata Ruang • Pengembangan sekolah menengah pertama dan menengah atas di daerah terpencil dan pulau kecil berpenghuni • Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan IPM rendahnya kemandirian pangan sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

  39. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PAPUA ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA meningkatnya kebutuhan pengembangan perkotaan sebagai pusat kegiatan nasional di Timika, Jayapura (Papua) dan Sorong (Papua Barat) sebagai resultante pertambangan dan perikanan laut • Optimalisasi kebijakan dana otonomi khusus yang terkait dengan pengembangan sektor pengolahan sumberdaya alam • Peningkatan kapasitas industri pengawetan dan pengalengan ikan • Peningkatan nilai tambah dan industri pengolahan kakao dan kopi • Peningkatan cakupan dan sebaran prasarana dan sarana • Penyusunan peraturan daerah untuk mengimplementasikan UU Otonomi Khusus • Pengembangan kapasitas Pemda dalam menjalankan prinsip-prinsip "good gonernance" • Pembangunan fasilitas sekolah menengah pertama dan menengah atas di daerah terpencil dan pulau kecil berpenghuni • Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat • Penyusunan peraturan daerah tentang hukum adat • Peningkatan kerjasama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus. IPM 2007 rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya dan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita meningkatnya kebutuhan pengembangan perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah di Merauke, Ayamaru, Teminabuan, Biak, Nabire, Muting, Bade, Sarmi, Arso, Wamena (Papua) serta Fak-Fak, Manokwari (Papua Barat) sebagai resultante sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, dan kehutanan belum terintegrasinya adat tradisional dalam proses pembangunan dan tata pemerintahan tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal. tingginya keragaman hayati Pulau Papua

  40. PROYEKSI SEMENTARA BEBERAPA SASARAN WILAYAH • Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan target yang ingin dicapai oleh Presiden terpilih, target MDGs, Proyeksi SUPAS 2005-2025, serta hasil kajian dan masukan dari Unit Kerja lain di Bappenas. • Asumsi target nasional tahun 2014: (a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8%; (b) Kemiskinan sebesar 9%; (c) Pengangguran sebesar 5.5%; (d) Angka Kematian Bayi sebesar 24 per 1000 kelahiran; (e) Angka Harapan Hidup sebesar 72 tahun dan (f) Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,8 tahun. • Proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode range dengan memperhitungkan share setiap provinsi terhadap nasional. • Masih perlu dilakukan penyempurnaan sasaran melalui penyempurnaan perhitungan dan masukan dari sektoral/daerah 40

  41. PERKIRAAN PERKEMBANGANWILAYAH (1) 41

  42. PERKIRAAN PERKEMBANGANWILAYAH (1) 42

  43. PERKIRAAN PERKEMBANGANWILAYAH (2) 43

  44. PERKIRAAN PERKEMBANGANWILAYAH (2) 44 44

  45. CONTOH RANCANGAN LAMPIRAN MATRIKS PENGEMBANGAN WILAYAH PER PROVINSI

  46. SINKRONISASI MATRIKS BUKU III FORMAT BARU DENGAN MATRIKS BUKU II LAMPIRAN MATRIKS BUKU II RPJMN 2010-2014 SinkronisasiPadaFokusPrioritasdiBuku II danBuku III

  47. Jadwal Rencana Penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan

  48. TAHAPAN PENYUSUNAN BUKU III RPJMN 2010-2014 BERDIMENSI KEWILAYAHAN Nov-Dec 2009 Sep –Nov 2009 KONSOLIDASI INTERNAL BAPPENAS II BACKGROUND STUDY RPJMN 2010-2014 BERDIMENSI KEWILAYAHAN (BUKU III) 2 SINKRONISASI SEKTORAL (RANCANGAN RENSTRA –KL) 1 15 Juli 2009 1 Nov 2009 HASIL KAJIAN KUALITATIF ATAU KUANTITATIF BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DLL KONSEP RANCANGAN AWAL BUKU III RPJMN 2010-2014 RANCANGAN AWAL BUKU III RPJMN 2010-2014 RANCANGAN BUKU III RPJMN 2010-2014 3 PRIORITAS/KESEPAKATAN SEKTORAL (KL) Sep –Okt 2009 KONSOLIDASI INTERNAL BAPPENAS I SINKRONISASI DAERAH (RPJPD DAN RPJMD) PRIORITAS/KESEPAKATAN DAERAH Des 2009 • SOSIALISASI • KONSULTASI PUBLIK • PENJARINGAN ASPIRASI • MUSRENBANG JANGKA MENENGAH 4 5 30 Jan 2010 SIDANG KABINET II 1 Jan 2010 PENETAPAN RPJMN (BUKU I, II DAN III) DENGAN PERPRES PENYEMPURNAAN RENSTRA KL RANCANGAN AKHIR BUKU III RPJMN 2010-2014 1.Hasil kajian dan background study menjadi masukan 3. Hasil sinkronisasi Sektoral dan Daerah menjadi dasar untuk penyusunan Konsep Rancangan Awal Buku III penyusunan Rancangan Buku III RPJMN 2010-2014. RPJMN 2010-2014. 4. RPJMN ditetapkan dengan Perpres selambat-lambatnya 2. Rancangan Awal Buku III RPJMN 2010-2014 3 Bulan setelah Presiden dilantik. disinkronisasikan dengan Sektoral dan Daerah 5. Buku III RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman penyusunan setelah dilakukan konsolidasi di internal Bappenas Renstra-KL dalam Perencanaan Berdimensi Kewilayahan Status Terakhir : Saat ini telah selesai disusun Draft Awal RancanganBuku III RPJMN 2010-2014 dan akan dilakukan sinkronisasi dengan sektoral serta konsolidasi internal Bappenas. 48

  49. Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 49

  50. S E K I A N. 50

More Related