Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran

1. PerencanaanAnggaran DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

2. PokokBahasan : • Pendahuluan • PendekatanPenyusunanAnggaran • Standardisasi Output; • Ketentuandalampengalokasiananggaran; • PenerapanStandarBiayadalampenyusunan RKA-K/L; • Tata carapenyusunan RKA-K/L; • Tata carapenelaahan RKA-K/L.

3. PENDAHULUAN DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

4. STRUKTUR APBN ( I-ACCOUNT)

5. SIKLUS PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010 • Pembahasan : • RUU APBN; • NK. • Pembcranpendhluan: • PPKF dan KEM; • RKP; • RincianBelanja. Penetapan UU APBN 14 6 13 • Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kbijkumum; • Prtasangg. PenetapanPrioritas Pembangunan KerpresAlokasiAnggaran K/L RUU APBN, Nota Keu Penetpn RKA-KL 15 1 10 16b 5 7 11 PaguIndikatif/ Rancangan RKP 12 Pembhsan proposal K/L Rekonslsi RKA-KL 17 2 BA HasilPembahasan Pengesahankonsep DIPA RUU APBN, Nota Keu 16 • Penyusunan: • PPKF dan KEM; • Paguawal APBN; • RincianBelanja. PaguSementara K/L Himp RKA-KL SP RKA-K/L 9 19 4 18 Penlhan RKA-KL 3 8 16a New Initiatives proposal Konsep DIPA DIPA RKA-KL Renja KL 17 Renstra KL

6. SISTEM PENGANGGARAN DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

7. Pokok-pokok Pengaturan : • PendekatanPenganggaran • LangkahPerubahan • KlasifikasiAnggaran

8. 1. Pendekatan Penganggaran : • Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. • Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) : pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

9. a. Penganggaran Terpadu • Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. • Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. • Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

10. b. Penganggaran Berbasis Kinerja • Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. • Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. • Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.

11. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah • Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memer-lukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan Kegiatan. • Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). • Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memper-hatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.

12. 2. Langkah Perubahan • Alokasianggaran K/L ditetapkanberdasarkanProgramsesuaihasilrestrukturisasi. • Kegiatan 0001 (GajidanTunjangan) danKegiatan 0002 (OperasionalPerkantoran) yang selamainiberdirisebagaisebuahKegiatan, mulai TA 2011 statusnyaberubahmenjadiKomponen Inputdarisebuah Output Kegiatan. • Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. • Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output. • Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. • Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasil-kan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.

13. 3. Klasifikasi Anggaran : • Klasifikasi Menurut Organisasi : merupakanpengelom-pokanalokasianggaranbelanjasesuaidenganstrukturorganisasiKementerian Negara/Lembaga (K/L). Yang dimaksudorganisasiadalah K/L yang dibentukuntukmelaksanakantugastertentuberdasarkan UUD 1945 dan/atauperaturanperundangan yang berlaku. • Klasifikasi Menurut Fungsi : merupakanpengelompokanalokasianggaranbelanjamenurut fungsidan sub fungsi yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan. • Klasifikasi Menurut Ekonomi : merupakanpengelom-pokanalokasianggaranbelanjamenurut jenis belanja sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya.

14. PENEAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

15. 3. Penerapan PBK dalam RKA-KL 2011 : • Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran; • Struktur Anggaran; • Rumusan Output Kegiatan; • Standarisasi Output Kegiatan; • Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL; • Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.

16. a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome ESELON I Total Rp PRIORITAS Indikator Kinerja IndikatorKinerjaNasional Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp • Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas. IndikatorKinerjaNasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp

17. b. Struktur Anggaran

18. c. Rumusan Output Kegiatan • Kriteria Output : • Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; • Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; • Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker penanggung jawab kegiatan; • Bersifatspesifikdanterukur; • UntukKegiatanFungsionalsebagianbesar output yang dihasilkanberuparegulasisesuaitugas-fungsi Es. II/Satker; • UntukKegiatanpenugasan (PrioritasNasional) menghasilkan output yang mempunyaidampaksecaranasional; • SetiapKegiatanbisamenghasilkan output lebihdarisatujenis; • Setiap Output didukungolehkomponen inputdalamimplementasinya; • Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.

19. d. Standarisasi Output ….1) • Output-output yang digunakandalamrangkapemenuhankebutuhandasardansaranapenunjang yang secaraumumdibutuhkanolehinstansi/perkantoran; • Output-output sebagaipenunjangpelaksanaantusidanpenunjangaktifitas-aktifitasperkantoran; • Merupakan output yang digunakanhanyauntukmemfasilitasisaranadanprasaranaoperasionalisasiperkantoran; • Output-output inibisadigunakanolehsemuaSatkerpadaumumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya; • Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; • Dalamhaldilakukan standarisasi outputuntuk output yang sudahadasebelumnyatermasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka dasar.

20. d.Standarisasi Output ....2)

21. Kategori Output Kegiatan merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau Satker Output Manajemen OUTPUT KEGIATAN merupakan output kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional Output Teknis

22. d. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Program Teknis Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PROGRAM sesuai hasil Restrukturisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Generik Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penelitian dan Pengembangan Program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap K/L Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

23. e. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Kegiatan Generik Kegiatan yg digunakan oleh bbrp esl II yg memiliki karakteristik sejenis KEGIATAN sesuai hasil Restrukturisasi Output spesifik dlm rangka pencapaian sasaran nasional Kegiatan Prioritas Nasional Kegiatan Teknis Output spesifik dlm rangka pencapaian kinerja K/L Kegiatan Prioritas K/L Output spesifik namun bukan kategori prioritas Kegiatan Teknis Non Prioritas

24. PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

25. 1. Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011 : • Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas; • Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. • Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional; • Penerapan KPJM pada Tingkat K/L; • Rumus Umum Indeksasi. • Review thd Kebijakan Program/Kegiatan ; • Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. • Parameter Tetap; • Parameter Berubah.

26. a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional Kerangka Kerja Prioritas Nasional

27. 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Kegiatan Prioritas 2 1 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 4 5 Demand driven Target tertentu dan bersifat terbatas Komponen input pendukung kebijakan Komponen input kebijakan 6 Hitung Baseline

28. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) Perubahan Kebijakan PRAKIRAAN MAJU PENYESUAIAN Baseline Perubahan Kebijakan dan Perubahan Harga

29. b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L Kerangka Kerja Program/Kegiatan

30. 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Program/ Kegiatan 2 1 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 4 5 Demand driven Target tertentu dan bersifat terbatas Komponen input Tidak Langsung Komponen input Langsung 6 Hitung Baseline

31. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) PRAKIRAAN MAJU Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

32. Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

33. c. Rumus Umum Indeksasi Harga TETAP N= nilai asumsi yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung = 1 + (1 x N%)n INDEKSASI = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n Harga BERUBAH Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung

34. KETENTUAN DALAM PENGalokasiAN Anggaran DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

35. RuangLingkupPengaturan : • Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker; • PengalokasianAnggaran Pembangunan BangunanGedung Negara; • Penerapan Bagan Akun Standar; • Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP; • Penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU; • Anggaran Responsif Gender; • Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, danUrusanbersama; • PengalokasianAnggaranSwakelola; • PengalokasianAnggaranterkaitKontrakTahunJamak; • Hal-hal yang perludiperhatikandalamPelaksanaanAnggaran.

36. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker • Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis datadan menggunakan aplikasi GajiPokokPegawaipada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi GajiPokokPegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. • Apabilatidakmenggunakanaplikasi GPP, K/L dapatlangsungmemasukkan data pegawai yang telahdi-updatedalammodulBelanjaPegawaipadaaplikasi RKA-K/L. • Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun 512412).

37. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. • Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : • Honorarium; • Uang lembur merupakanbatastertinggi; • Vakasi merupakanbatastertinggi; • Belanja pegawai lain-lain; • Uang lauk pauk TNI/POLRI; • Uang makan PNS; • Uangdukawafat/tewas.

38. b. PengalokasianAnggaran Pembangunan BangunanGedung Negara • Pengalokasiananggaranuntukpembangunan/renovasibangunangedungnegara, berpedomanpadaPermen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentangPedomanTeknis Pembangunan BangunanGedung Negara. • Dasarperhitunganalokasiadalahperhitungankebutuhanbiayapembangunan/renovasibangunangedung negara atau yang sejenisdariKementerianPekerjaanUmumatau Dinas PekerjaanUmumsetempat. • Dalamrangkaoptimasipembangunanbangunangedungnegara, K/L yang akanmelaksanakanpembangunanbarubangunangedungnegara, harusmelengkapinyadengandokumenclearance (persetujuanprinsip)dariKementerianPekerjaanUmum, KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, danBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan.

39. c. Penerapan Bagan Akun Standar • Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secaralangsungmenunjangkegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. • Penerapan konsep nilai perolehan (full costing),pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. • Penerapan konsep kapitalisasi: • Karakteristikasettetap, • Syarat/Kategoribelanja modal • Contohbelanjabarangdan modal

40. BELANJA BANTUAN SOSIAL Penyempurnaan lembaga non pemerintahbidangpendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu, kelompokdan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyarisikososial Ilustrasi Pempus/ Pemda MasyarakatTangguh/ Sejahtera Uang dan atau Barang menuju Masyarakat pemilik kerentanan Sosial Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan dan atau Bidang Keagamaan) ResikoSosial • RisikoSosialadalahkejadianatauperistiwa yang dapatmenimbulkanpotensiterjadinyakerentanansosial yang ditanggungolehindividu, keluarga, kelompok, dan/ataumasyarakatsebagaidampakkrisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam, danbencanaalam, yang jikatidakdiberikanbelanjabansosakansemakinterpuruk, dantidakdapathidupdalamkondisiwajar.

41. KetentuanBelanjaBansos (Bultek No.10 Tahun 2011) BelanjaBansosadalah transfer uang/barang yang diberikanolehPempus/ Pemdakepadamasyarakatgunamelindungidarikemungkinanterjadinyarisikososial. Transfer uang/barangtersebutmemilikiketentuansebagaiberikut : • Dapatlangsungdiberikankepadaanggotamasyarakatdan/ataulembagakemasyarakatan, termasukdidalamnyabantuanuntuklembaga non pemerintahbidangpendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu, kelompokdan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyarisikososial; • BelanjaBansosbersifatsementaraatauberkelanjutan; • BelanjaBansosditujukanuntukmendanaikegiatan : RehabilitasiSosial; PerlindunganSosial; JaminanSosial; PemberdayaanSosial; PenanggulanganKemiskinan; danPenanggulanganBencana; • BelanjaBansosbertujuanuntukmeningkatkantarafkesejahteraan, kualitas, kelangsunganhidup, danmemulihkanfungsisosialdalamrangkamencapaikemandiriansehinggaterlepasdaririsikososial.

42. BelanjaBansosdiberikandalambentuk : BantuanLangsung; Penyediaanaksesibilitas, dan/ataupenguatankelembagaan. RisikoSosialadalah: kejadianatauperistiwa yang dapatmenimbulkanpotensiterjadinyakerentanansosial yang ditanggungolehindividu, keluarga, kelompok, dan/ataumasyarakatsebagaidampakkrisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam, danbencanaalam, yang jikatidakdiberikanbelanjabansosakansemakinterpuruk, dantidakdapathidupdalamkondisiwajar.

43. Keadaan yang memungkinkanadanyarisikososialantara lain, namun tidakterbataspada : • Wabahpenyakityang apabilatidakditanggulangimakaakanmeluasdanmemberikandampak yang memburukkepadamasyarakat. • Wabahkekeringanataupaceklikyang bilatidakditanggulangiakanmembuatpetani/nelayanmenjadikehilanganpenghasilanutamanya. • Cacatfisikdan/atau mental yang bilatidakdibantutidakakanbisahidupsecaramandiri. • Penyakitkronisyang bilatidakdibantutidakakanbisahidupsecaramandiri. • Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. • Putussekolahyang bilatidakdibantuakansemakinterpurukdantidakdapathidupsecaramandiri, • Kemiskinan yang bilatidakdibantuakansemakinterpurukdantidakdapathidupsecarawajar. • Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah. • Bencana yang bilatidakditanggulangiakanmengancamdanmengganggukehidupandanpenghidupanmasyarakat.

44. Hal-hal yang menjadiperhatiandalampelaksanaanBelanjaBansos(DalambentukUang): • BelanjaBansostidakbolehdigunakanuntukmendanaikegiatandilingkunganinstansipemerintahwalaupunterkaitdenganpenyelenggaraankegiatanpemerintah untuk menangani risiko sosial. → Kegiatan TUPOKSI Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat didanai dengan menggunakan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal • BelanjaBansosdalambentukuangdiberikanlangsungkepadapenerimaBansos.Uangtersebutdiberikansecaralangsungkepadapenerimadanpemerintahtidakakanmemintakembaliuangtersebutatauuangtersebuttidakdikembalikan. • BelanjaBansostidakbolehdiberikankepadapegawaipemerintahatauinstansipemerintah lain yang terkaitdenganpelaksanaantugasdanfungsinya.

45. Hal-hal yang menjadiperhatiandalampelaksanaanBelanjaBansos(DalambentukBarang) : • BelanjaBansosdiberikandalambentukbarangdandiserahkankepadapenerima. • Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuaidengankriteriabelanjaBansos, makatidakbolehdimasukkandalambelanjabarang.. • Barang yang belumdidistribusikankepadapenerima Bansosakan dicatat sebagai persediaan. • BelanjabaranguntukaktivitasinstansipemerintahdalamrangkakegiatanpenangananrisikososialtidakdimasukkandalambelanjaBansostetapitetapdikategorikansebagaibelanjabarang.

46. Hal-hal yang menjadiperhatiandalampelaksanaanBelanjaBansos(DalambentukJasa) : • BelanjaBansosdiberikandalambentukpembayarankepadapihakketiga yang melakukanaktivitassesuaidengankriteriaBansos. • Pihakketigainidapatterdiri : individu, kelompokmasyarakatataulembaga non pemerintah yang melakukanaktivitasberkaitandenganperlindunganterjadinyarisikososial. • BelanjaBansostidakbolehdiberikankepadainstansipemerintah lain ataupegawaipemerintahwalaupunterkaitdenganaktivitaspenanganganrisikososial.

47. Hal-halumum yang perludiperhatikandalampelaksanaanBelanjaBansos : • BelanjaBansostidakdapatdiberikankepadapegawainegeriterkaitdenganpelaksanaanTUSInyasebagaipegawainegeri, kecualikepadapegawainegeridalamkedudukannyasebagaianggotamasyarakat yang terkenarisikososial. • BelanjaBansosdalambentukbarang yang padasaatpembeliantidakditujukanuntukdiserahkankepadapihakpenerimaBansostetapisebagaiaset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja Bansos. • BelanjabaranguntukkepentingankegiataninstansipemerintahtidakdapatdiklasifikasikansebagaibelanjaBansos. • PemberianuangkepadapenerimabelanjaBansos yang telahmemenuhikriteriatanpaadamaksuduntukditarikkembalidenganmekanismedanabergulir, bukanberupaPenguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.

48. Pemberianbarangbaikberupabaranghabispakaimaupunberbentukasettetap, darihasilmembeliataumemproduksisendiri, yang diberikankepadapenerimabelanjaBansos yang telahmemenuhikriteria.Barang yang diberikanbukanuntukdipakaisendiriataudiberikankepadainstansivertikalpemerintah yang bersangkutan, sehinggatidakmenambahjumlahaset yang dimilikiolehsatuankerjaterkaitatauinstansivertikaldibawahnya; • Pemberianberupajasa, satuankerjamemberikanpelatihanataumengirimkanoranguntukmelakukanpelatihankepadapenerimabelanjaBansos yang telahmemenuhikriteria; • PenganggaranbelanjaBansosmeliputiseluruhbiaya yang dikeluarkanuntukkegiatanterkaitdenganpenyelenggaraanBansostersebut. Sebagaicontoh: BelanjaBansosterkaitdenganpengadaanbarang yang dikonsumsiataubarang modal meliputibiayapembelian, biayapengirimandanbiayapengadaansampaibarangtersebutdidistribusikankepadapenerimaBansos, termasukdidalamnyakomponenbiaya honor panitiapengadaanbarangBansos.

49. d. Penyusunan RKA-KL pada Satker Perwakilan RI diLN • Penetapan Kurs Valuta Asing  yang dipakaiadalahUS Dollar (USD) dan nilai tukar mengikuti asumsi dalam APBN; • Pengalokasian untuk belanja pegawai  termasuk gaji untuk local staff, home staff, tunjangan keluarga dan tunjangan lain-lain. • Pengalokasian untuk belanja barang  meliputi sewa gedung, biaya representasi, perjalanan dinas termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan, bantuanpendidikananak, danketentuan lain-lain. • Hal-hal lainnya yang tidak diatur secara khusus, pengalo-kasian anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Penyusunan RKA-K/L Tahun 2011.

50. e. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PHLN • Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan PinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibahdan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya. • Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara penarikannya. • Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN. • Mencantumkan tata cara penarikan PHLN. • Mencantumkan kode register PHLN. • Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender. • Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender.