UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0

1. UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. PENDAHULUAN • Pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimaaaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah • Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. • Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah

3. Penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dilandasi oleh tiga fungsi utama yang diemban oleh pemerintah, yaitu; • Fungsi distribusi • Fungsi stabilisasi • Fungsi Alokasi • Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah. • Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

4. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas: • Dana Bagi Hasil (DBH) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus • Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk menurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. • Ketiga komponen dana perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh

5. DANA BAGI HASIL MENURUT:

6. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN:

7. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

8. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

9. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

10. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

11. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

12. RINCIAN PEMBAGIAN :

13. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

14. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

15. RINCIAN PROSENTASE PEMBAGIAN :

16. Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan • Realisasi penyaluran DBH sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan • Dalam hal DBH sektor minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan • Pelanggaran terhadap penggunaan alokasi 0,5% DBH dari pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan serta porsi pengalokasiannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran DBH sektor Minyak Bumi dan Gas Alam

17. DANA ALOKASI UMUM • Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN • DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar • Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal • Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD • Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, PDRB per kapita dan Indek Pembangunan Manusia • Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil

18. DANA ALOKASI UMUM lanjutan…. • Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota • DAU atas dasar celah fiskal suatu provinsi dihitung berdasrkan perkalian bobot daerah provinsi ybs dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi • Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi ybs dan total celah fiskal seluruh provinsi • DAU atas dasar celah fiskal suatu kabupaten/kota dihitung berdasrkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota ybs dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota • Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota ybs dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota

19. DANA ALOKASI UMUM lanjutan…. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, menerima DAU sebesar alokasi dasar • Kebutuhan Fiskal = 100 miliar • Kapasitas Fiskal = 100 miliar • Alokasi Dasar = 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal Celah Fiskal = 100 miliar – 100 miliar = 0 DAU = Alokasi Dasar Total DAU = 50 miliar

20. DANA ALOKASI UMUM lanjutan…. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif, nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal • Kebutuhan Fiskal = 100 miliar • Kapasitas Fiskal = 125 miliar • Alokasi Dasar = 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal Celah Fiskal = 100 miliar – 125 miliar = - 25 miliar DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Total DAU = - 25 miliar + 50 miliar = 25 miliar

21. DANA ALOKASI UMUM lanjutan…. • Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif, nilai negatif tersebut sama atau lebih besar alokasi dasar, tidak menerima DAU • Kebutuhan Fiskal = 100 miliar • Kapasitas Fiskal = 175 miliar • Alokasi Dasar = 50 miliar Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal Celah Fiskal = 100 miliar – 175 miliar = - 75 miliar DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Total DAU = - 75 miliar + 50 miliar = -25 miliar -25 miliar atau disesuaikan menjadi NOL

22. DANA ALOKASI KHUSUS • DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah • Kegitan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN • Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi : • Kriteria umum • Kriteria khusus • Kriteria teknis

23. DANA ALOKASI KHUSUS lanjutan…. • Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD • Kemampuan keuangan daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah • Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR) • Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNS D • Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah • Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur kekhususan suatu daerah • Karakteristik daerah a.l daerah pesisir dan kepulaun, daerah terpencil/tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain • Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis • Meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasinal yang menjadi indikator dalam perhitungan teknnis

24. KETENTUAN PERALIHAN • Pelaksanaan tambahan DBH sektor minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5% dilaksanakan mulai tahun 2009 • Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2008, penerimaan DBH sektor minyak bumiyang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan : • 85% untuk pemerintah • 15% untuk daerah • Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2008, penerimaan DBH sektor gas bumi yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan : • 70% untuk pemerintah • 30% untuk daerah

25. KETENTUAN PERALIHAN lanjutan…. • Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004, sampai dengan tahun 2007, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN • Ketentuan DAU sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 ini, dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2008 • Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK

26. TERIMAKASIH Atas Perhatian anda