1 / 19

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Putri Puspita M. Yendra Abdihi M. Fitranto Sari Annisa Syifa Marwiyah XII IPS 2.

kelton
Télécharger la présentation

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PelaksanaanDemokrasiTerpimpin PutriPuspita M. YendraAbdihi M. Fitranto Sari Annisa SyifaMarwiyah XII IPS 2

  2. DemokrasiTerpimpinmerupakanbagiandarisejarahpelaksanaandemokrasidi Indonesia. Sistemketatanegaraan Indonesia sejakmasaawalkemerdekaantahun 1945 hinggatahun 1966 terusmengalamiperubahan, begitu pula dengansistempolitik yang digunakan. Perubahannyaditunjukkanmelaluiperubahankonstitusidansistemdemokrasi yang diberlakukansaatitu (sebelumDemokrasiTerpimpin Indonesia pernahmenjalankandemokrasiParlementer). Salahsatuperubahankonstitusi ini kemudianmembentukDemokrasiTerpimpin yang lahirdariperalihanperiode UUDS 1950 kepenggunaankembali UUD 1945 yang dicetuskanPresidenSoekarnopadaPemilutahun 1955 yang disebabkanolehkegagalankonstituantedalammembentukundang-undangdasartetap. Kegagalankonstituantedalammembentukundang-undangdasartetapselamaduasetengahtahun, dikhawatirkanberdampakburukbagistabilitasnasionalkalaitu, potensiperpecahanakanterusmeningkatjikanegaratidakmemilikikonstitusi yang jelas. Olehkarenaitu, pada 22 April 1959 PresidenSoekarnoatasnamapemerintahdalamsidangmenganjurkankonstituantemenyatakan UUD 1945 sebagaiundang-undangdasartetapbagi Negara Republik Indonesia.

  3. PernyataantersebutakhirnyadisampaikanmelaluiDekretPresiden 5 Juli 1959 yang didukungoleh TNI, dibenarkanolehMahkamahAgungdan DPR sertadisambutbaikmasyarakat Indonesia. Dekret ini berisiketentuanpokokyaitu : 1. Menetapkanpembubarankonstituante 2. Menetapkanbahwa UUD 1945 berlakukembalibagisegenapbangsaIndonesia 3. PembentukanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) danDewanPertimbanganAgungSementara (DPAS) PenetapanDekretPresiden 5 Juli 1959 ini menjadititikawalpelaksanaanDemokrasiTerpimpin. DemokrasiTerpimpinpadapelaksanaannyaseharusnyadidasarkanpadapenafsirandarisilakeempatPancasila, yaitudipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan. Dengandemikian, DemokrasiTerpimpindilaksanakandengantetapmenggunakansistemperwakilan yang menjunjungtinggimusyawarahdankebijaksanaandalammenghadapipermasalahannegara. SebagaitindaklanjutdariDekrit ini, Presidenmembentuklembaga-lembagaseperti MPRS, DPAS, DPR-GR, KabinetKerjadan Front Nasional Melaluidasarpelaksanaan ini, diharapkanDemokrasiTerpimpinmenjadibentukdemokrasi Indonesia yang mampumembangunsistempolitikdankenegaraanyangmapan. PelaksanaanDemokrasiTerpimpindipimpinolehPresidenSoekarnopemegangkekuasaaneksekutif  yang disebut-sebutsebagaiPemimpinBesarRevolusi.

  4. GagasanDemokrasiTerpimpinsebenarnyasudahmulaidicetuskanolehPresidenSoekarnosejak 1956, danpada 1957 PresidenSoekarnomengusulkanpembentukanKabinetGotongRoyongdanDewanNasional yang salahsatutujuannyaadalahuntukmenyatukanpartai-partai yang saatituberjumlahcukupbanyak. Gagasanini padaawalnyaditolakolehpartai-partaibesarsepertiMasyumi, NahdathulUlama, danSerikat Islam karenakepartaianmerupakanwujuddemokrasi, hanyaPartaiKomunis Indonesia (PKI) yang mendukunggagasantersebut. IdePresidenSoekarnomengenaiDemokrasiTerpimpinbaruterwujudsetelahdikeluarkannyaDekritPresiden 5 Juli 1959, sistempemerintahan pun bergantimenjadiSistemPresidensial. Sistemini menggantikansistemparlementer yang dianggapterlalu liberal. Denganberlakunyasistem ini, PresidenSoekarnomerupakanpemimpinpemerintahandanbertindaksebagaikepalanegarasertamembentukKabinetKerja yang menteri-menterinyatidakterikatkepadapartai.

  5. KabinetJuanada yang berlakupadaMasaDemokrasi Liberal dibubarkandandibentukKabinetKerja. DalamkabinettersebutPresidenbertindaksebagaiPerdanaMenteri, sedangkan Ir. Juandamenjadimenteri yang pertama. DengandemikianberakhirlahKabinetParlementerdankembalikeKabinetPresidensil. Program Kabinetdikenaldengannama Tri Program, yaitu Perbaikansandangpangan Keamanandalamnegeri PembebasanIrian Barat PadamasaDemokrasiTerpimpin, masalahpengembalianIrian Barat ini kembaliditegaskandenganperjuangan. PerjuanganuntukmengembalikanIrian Barat ditempuhmelaluijalurdiplomasi, konfrontasipolitikdanekonomi, sertakonfrontasimiliter.

  6. Perjuanganmelaluijalurdiplomasi 1. Diplomasisecara bilateral dilakukanlangsungdenganpihakBelandamulaitahun 1959 pada waste KabinetNatsirdankabinet-kabinetberikutnya. 2. Diplomasi multilateral dilakukanKabinet Ali Sastroamijoyo I di forum Konferensi Asia-Afrikadandilomasiinternasionaldi forum PBB. Perjuanganmelaluijalurkonfrontasipolitikdanekonomi 1. Padatanggal 13 Februari 1956, Indonesia membatalkanikatanUniIndonesia-Belanda 2. Pada 3 Mei 1956, Indonesia membatalkanpersetujuan KBM 3. Pada 17 Agustus 1956, membentukprovinsiIrian Barat denganibukotaSoasiudan Sultan Tidore, ZainalAbidinSyahdiangkatsebagaigubernurnya 4. Padatahun 1957 dilakukanaksi-aksipembebasanIrian Barat diseluruhtanah air. Padatanggal 19 November 1957, di Jakarta diadakanrapatumumpembebasanIrian Barat. 5. Padatanggal 17 Agustus 1960, Pemerintah RI secarasepihakmemutuskanhubungandiplomatikdenganPemerintahKerajaanBelanda.

  7. c. Perjuanganmelaluijalurkonfrontasimiliter 1. Padatanggal 19 Desember 1961 PresidenSoekarnomengeluarkansuatukomandodengannama Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. UntukmelakukanTrikora, presidenmembentukKomandoMandalaPembebasanIrian Barat yang dipimpin Mayor JenderalSoeharto. 2. KomandoMandalamerencanakanoperasi-operasipembebasanIrian Barat dalamtigatahap, yaitu a. TahapInfiltrasi, mengadakanpenyusupanpasukankedaerahtertentuuntukmenciptakandaerahbebas de facto b. TahapEksploitasi, mengadakanseranganterbukaterhadapindukmiliterlawan, danmenduduki semua pos pertahananmusuh yang penting c. TahapKonsolidasi, penegakankekuasaan RI secaramutlakdiseluruhIrian Barat. 3. Pada 15 Januari 1962 terjadipertempurandiLautAru yang menenggelamkan KRI MacanTutul. KomodorYosSudarso, Deputi KSAL danKaptenWiratnobesertapasukannyaterbakardantenggelam

  8. d. AkhirPerjuanganPengembalianIrian Barat 1. Padatahun 1962, SekretarisJenderal PBB, U Than memintaEllswoth Bunker untukmenjadipenengahperselisihan Indonesia-BelandamengenaiIrian Barat. Bunker kemudianmengajukanusulperdamaian yang dituangkandalam Bunker Proposal yang isinyaBelandamenyerahkankedaulatanIrian Barat kepada RI denganperantaraan PBB, dankemudianrakyatIrian Barat diberikesempatanuntukmenentukanpendapatnya. 2. Padatanggal 15 Agustus 1962, Indonesia danBelandasepakatmengadakanperundingandi New York, yang isinyaBelandaakanmenyerahkanIrian Barat kepadaUnited Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) paling lambat 1 Oktober 1962 danPemerintah RI wajibmenyelenggarakanpenentuanpendapatrakyat (pepera) paling lambatakhirtahun 1969

  9. e. PenentuanPendapat Rakyat (Pepera) 1. SebagaitindaklanjutdariPerjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakanAct of Free Choice atauPenentuanPendapat Rakyat (Pepera) yang diselenggarakandalamtigatahap, yaitu: a. Tahappertama (24 Maret 1969) berupakonsultasidenganDewan-DewanKabupatendiJayapuramengenaicarapenyelenggaraanPepera. b. Tahapkedua, yaitupemilihananggotaDewanMusyawarahPeperaberakhirpadabulanJuni 1869. c. Tahapketiga, adalahPeperaitusendiri yang dilakukandiKabupaten-kabupatenmulaitanggal 14 Juli 1969 diMeraukedanberakhirpadatanggal 4 Agustus 1969 diJayapura. 2. AkhirnyaDewanMusyawarahPeperadengansuarabulatmemutuskanbahwaIrian Barat tetapmerupakanbagiandari RI. Duta besar PBB, OrtisSanz, membawahasilPeperauntukdilaporkandalamSidangUmum PBB. Tanggal 19 November 1969 SidangUmum PBB ke-24 menerimahasilPepera. Sejaksaatitu, secara de jure Irian Jaya menjadibagiandariwilayah RI.

  10. PadamasaDemokrasiTerpimpin, politikluarnegeri Indonesia tidaksepenuhnyadiabadikanuntukkepentingandalamnegeri. Sebagiandaripelaksanaanpolitikluarnegeribebasaktif, untukkepentinganpolitikmercusuar, antara lain: Membagikekuasaanpolitikmenjadi 2, yaitu: 1) Old Established Forces (Oldefo) yaitunegara-negaraimperalis/kolonialis/kapitalisdannegara-negarasedangberkembang yang cenderungpadaimperialis/kolonialis. 2) New Emerging Forces (Nefo) yaitukelompoknegara-negarasedangberkembang yang anti-imperialis/kolonialisdansosialissertakomunis. Indonesia termasukkedalamkelompokNefo Pemerintahmenyelenggarakanpestaolahraganegara-negaraNefo yang dikenaldengannamaGames of The Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta padatanggal 10-12 November 1963 Indonesia membentukporos Jakarta-Peking danporos Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Pembentukanporos-poros ini menyeret Indonesia semakindekatkepadanegara-negarakomunis.

  11. PresidenSoekarnosebagaipemilikideDemokrasiTerpimpin yang diajukannya, padapelaksanaannyaternyatamemilikipenafsiransendiri yang berbedamengenaidasardanmaknaDemokrasiTerpimpin yang terletakpadakata ‘terpimpin’. Menurutnya, DemokrasiTerpimpinditafsirkandengan ‘pimpinanterletakditanganPemimpinBesarRevolusi’. Hal ini kemudianmerujukpadapemusatankekuasaan yang dipegangolehPresidenSoekarno. Pemusatankekuasaan yang mutlakpadapresiden ini bertentangandenganisiUndang-UndangDasar 1945 saatitu yang menyatakanbahwapresidenmerupakanmandataris MPR, dengandemikianpresidenberadadibawah MPR. DemokrasiTerpimpindiTanganSoekarno

  12. Selainitu, dalamDemokrasiTerpimpin, PresidenSoekarnomengangkatanggota MPRS danmenentukanapasaja yang harusdiputuskanoleh MPRS. Dalamsidang DPAS bulan September 1959, DPAS dengansuarabulatmengusulkan agar pidatopresidentanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “PenemuanKembaliRevolusi Kita” dijadikangaris-garisbesarhaluannegara yang dinamakanManipol (Manifesto Politik) ManipolsebagaiGBHN yang ditetapkandalam Pen-Pres No.1 Tahun 1960, pembubaran DPR hasilPemilu (Pen-Pres No.3 Tahun 1960), pembentukan DPR GotongRoyonguntukmenggantikan DPR hasilpemilu 1955 (Pen-Pres No.4 Tahun 1960), dalampenggantianketua, wakil, dananggota DPR GR PresidenSoekarnomemutuskannyasendirimelalui Pen-Pres tanpamemintapersetujuanlembagalegislatif.

  13. DalamBukuSejarahPergerakan Rakyat Indonesia (Pringgodigdo), terangkumpenyimpangan-penyimpanganterhadap UUD 1945 padamasaDemokrasiTerpimpinsebagaiberikut. 1. MenafsirkanPancasilasecaraterpisah-pisah, tidakdalamkesatuanbulatdanutuh. 2. Pengangkatanpresidenseumurhidupdanbanyaknyajabatan yang rangkap. 3. Presidenmembubarkan DPR hasilPemilu 1955. 4. KonsepPancasilaberubahmenjadikonsepNasakom (Nasionalis, Agama, danKomunis) 5. BergesernyamaknaDemokrasiTerpimpindisebabkankarenadalampelaksanaannyapemusatankekuasaanpadapresiden/pemimpinbesarrevolusicenderungterjadi. 6. Pelaksanaanpolitikbebasaktif yang cenderungmemihakkomunis. 7. Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undangdasar, sosialisme Indonesia, demokrasiterpimpin, ekonomiterpimpin, dankepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuatolehpresidensedangkan GBHN harusdibuatoleh MPR. Denganadanyakondisi yang demikianmenunjukkanbahwa UUD 1945 tidakdilaksanakandenganmurnidankonsekuendalamsistemDemokrasiTerpimpintersebut, akibatnyaterjadiketidakstabilanpolitikdanketatanegaraan. Perpecahan, pemberontakandankonflik pun terjadi, beberapapemberontakandaerahmenginginkanuntukmelepaskandiridari Negara KesatuanRepublik Indonesia.

  14. Pemberontakan yang dilakukansemasaDemokrasiTerpimpinmerupakanpemberontakanmiliter yang didasarioleh rasa ketidakpercayaanterhadappemerintahan yang berkuasasaatitu. PemerintahanPresidenSoekarnodianggaptidakdapatmengayomimasyarakatkarenakondisiekonomimasihsajamemburuk, pembangunan yang dijanjikantidak juga terwujud, pemerintahhanyasibukmengurusikehidupanpolitikdenganpergantian-pergantiansistemdankabinet-kabinet yang tidakpernahberumurpanjang. Pemberontakan ini sekaligusmenjaditantanganbagipelaksanaanDemokrasiTerpimpin yang beradaditanganPresidenSoekarno yang menjunjungtinggipersatuandankesatuan Negara Indonesia, karenapadasaatitubeberapapemberontakansudahterjadisebelummasaDemokrasiTerpimpin. Pemberontakan yang munculsaatberlakunyaDemokrasiTerpimpinadalahPemerintahanRevolusionerRepublik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), pemberontakan ini diawalidengandibentuknyadewan-dewandibeberapadaerahsepertiDewanBantengdi Sumatera Barat, DewanMangunidi Manado, Dewan Gajah di Medan. Dewan-dewan ini dipimpinolehtokoh-tokohmiliter yang kemudianpadatahun 1958 mendirikanGerakanPerjuanganMenyelamatkan Negara Republik Indonesia. Untukmeredampemberontakan ini PresidenSoekarnobekerjasamadenganmiliterbaikangkatandarat, angkatanlaut, maupunangkatanudaradenganmelaksanakanoperasimiliter.

  15. Selaingejolak yang munculdidaerah, padamasaDemokrasiTerpimpinPresidenSoekarnomenyatakankonfrontasidengan Malaysia. Konflikinternasional Indonesia dengannegarasaturumpun ini menyebabkankeresahansemakinmerebakditengahmasyarakat. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini disebabkanolehPeristiwaklaimFederasi Malaysia ataswilayah Brunei, Sabah, SerawakdanSingapura yang hendakdilakukanpenggabunganmenjadi Persekutuan Tanah Melayupada 1961. Peristiwa ini membuat Indonesia dannegara lain kecewakarenadianggapsebagaiproyek Neo-KapitalismedanImperialismedikawasan Asia Tenggara. Terhadapsikap Indonesia ini Malaysia melakukandemonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. SetelahadanyademonstrasitersebutmelaluiMenteriLuarNegeriSoebandrio Indonesia menyatakanpermusuhandengan Malaysia yang memunculkanistilah ‘Ganyang Malaysia’ danDwikora (DwiKomando Rakyat) yang berisi: 1. Perhebatketahananrevolusi Indonesia 2. Bantu perjuanganrevolusionerrakyat Malaya, Singapura, Serawakdan Sabah untukmenghancurkan Malaysia MenurutPresidenSoekarnoDwikora ini merupakanbentukpenjagaanhargadiri Indonesia diwilayah Asia Tenggara. Beruntungkonfrontasi ini tidakmenyebabkanperangkeduanegaradandapatdiselesaikansecarapolitis.

  16. DitengahgejolakperpolitikanmasaDemokrasiTerpimpin yang beradaditanganPresidenSoekarno, tidakluputdariperhatianperiode ini adalahkondisiperekonomian Indonesia yang mendapatpengaruhbesardariperpolitikan Indonesia saatitu. Perekonomian Indonesia semakinmemburukdisebabkanbeberapahalberikut. 1. Penumpasanpemberontakan PRRI/Permesta 2. Adanyainflasi yang cukuptinggimencapai 400% 3. Konfrontasidengan Malaysia 4. Defisitnegaramencapai 7,5 Miliar Rupiah BerakhirnyaMasaDemokrasiTerpimpin

  17. MemburuknyakondisiperekonomianpadamasaDemokrasiTerpimpinmenyebabkanmasyarakatkesulitanmemerolehkebutuhanhidup. Harga-hargamelambung, untukmemerolehnyasulit, beras,garam, minyak semua harusmelaluiantrianpanjangkarenajumlah yang terbatas. Akibatnyatingkatkemiskinan pun terusmeninggi, akhirnyauntukmengatasipermasalahanekonomi ini pemerintahmengambillangkah-langkahsebagaiberikut. 1. Devaluasimatauang nominal Rp. 500 menjadiRp. 50 2. Penghapusannilaimatauang nominal Rp.1000 3. Semua simpanandi bank yang mencapaiRp. 25.000 dibekukan 4. DilakukanDeklarasiEkonomipadatanggal 28 Maret 1963 untukmencapaiekonomi yang bersifatnasionalis, demokratis, danbebasdarisisa-sisaimperialisme.

  18. Sayangnyalangkah-langkahtersebuttidakmemberikanhasil yang signifikanbagikondisiperekonomiansaatitu. MasyarakatsemakintidakpercayakepadapemerintahanDemokrasiTerpimpin. Dengankondisidemikian, politikkembalimemanas, PartaiKomunis Indonesia yang saatitumemilikibanyakanggotatelahmenguasaibeberapaorganisasimassa yang dibentukolehPresidenSoekarno. PadamasapemerintahanDemokrasiTerpimpin, PresidenSoekarno memang terlihatdenganKomunis, hal ini dibenarkandengankonsepNasakom yang diajukannya. Pada 1965 menggelintirditengahperpolitikanDemokrasiTerpimpinsebuahisuDewanJenderal yang digadang-gadangakanmelakukankudetaterhadappemerintahanPresidenSoekarno. BerdasarpadaisutersebutlahirlahsebuahGerakan 30 September 1965 yang menyebabkanterbunuhnyaenamjenderal senior angkatandaratdaritujuh yang ditargetkan, beruntungJenderal A.H Nasutionberhasilmenyelamatkandiri.

  19. Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkanPresidenSoekarno yang padasaatitusedangsakit, untukstabilitasnasionalPresidenSoekarnomemerintahkan Mayor JenderalSoeharto yang saatitumenjabatsebagaiPanglimaKomandoStrategiAngkatanDarat (Kostrad) untukmelakukanpenumpasangerakantersebut. PKI yang dianggapsebagaidalangdarigerakan ini pun ditumpas, ratusanribuanggota PKI yang beradadiJawadan Bali ditangkapdandibunuh (terdapatberagamversimengenaiperistiwa G30S ini). SetelahpenumpasanGerakan 30 September 1965 selesaidilakukan, MayjenSoehartomengambilalihkekuasaanberdasarkanSuratPerintahSebelasMaret (Supersemar) yang diberikanolehPresidenSoekarno. KeluarnyaSupersemarmenjadititikakhirpelaksanaanDemokrasiTerpimpin yang manmade penggalansejarahpelaksanaandemokrasidi Indonesia, sekaligusmenutupmasakepemimpinanPresidenSoekarno. Kehidupandemokrasi Indonesia pun berlanjutdanbergantimenjadiDemokrasiPancasila.

More Related