LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT)

1. LOCAL GOVERNMENT SELF ASSESSMENT TOOLS (LG-SAT) KELOMPOK 1 KEMAJUAN CAPAIAN KERANGKA AKSI HYOGO DI TINGKAT LOKAL KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN 2013

2. Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang [HFA 1] POIN PENTING-1

3. Seberapa baik organisasi-organisasi setempat telah memiliki kapasitas (pengetahuan, pengalaman, mandat resmi) untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubaha iklim? [1.1.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 2 • Dinas-dinas pemerintah daerah dan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana dan membantu adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim memerlukan tingkat sumber daya manusia, pengetahuan dan pengalaman, dan ketrampilan-ketrampilan serta perangkat relevan yang memadai agar dapat efektif. Lebih jauh lagi, berbagai tugas dan program yang berbeda dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim harus merespons peran-peran dan tanggung jawab yang resmi dan sosial yang diemban para aktor yang terlibat.

4. KEMAJUAN • Adanya perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen RKA, Renstra. • RENCANA • Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan kedalam bentuk perwujudan yang nyata. • TANTANGAN • Melaksanakanberbagai tugas dan program yang berbedadalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi dalammerespons peran-peran dan tanggung jawab sosial.

5. Sejauh mana ada kemitraan antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko? [1.1.2] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 2 • Pengalaman pemerintah daerah di seluruh dunia memberi penekanan pada perlunya kemitraan yang efektif untuk bisa melaksanakan pembangunan masyarakat yang sukses. Bila para wakil masyarakat yang terdampak, organisasi-organisasi setempat, sektor swasta dan pemerintah daerah mengemban tanggung jawab bekerja bersama, biasanya akan tercapai hasil-hasil yang signifikan

6. KEMAJUAN • Ada Perencanaan, Ada Pelatihan Rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, Ada Renstra, Ada Dokumen SK. • RENCANA • Pengurangan Resiko Bencana seperti : forum pengurangan resiko bencana(belum ada) akan dibuat pada Tahun 2014, jejaring informasi (sudah ada) • TANTANGAN • Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana untuk Penguatan Kelembagaan yang masih terbatas

7. Seberapa besar dukungan pemerintah daerah pada masyarakat-masyarakat setempat yang rentan (khususnya perempuan, lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak) untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko? [1.3.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 • Skor : 2 • Masyarakat-masyarakat setempat yang terdampak perlu dilibatkan dalam seluruh proses tinjauan, perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas di tingkat masyarakat. Lebih jauh lagi, jika kelompok-kelompok rentan secara khusus berhasil disertakan dalam dialog dan pengambilan keputusan sejak awal, investasi-investasi di tingkat lokal biasanya memberikan hasil yang tinggi dan berpotensi untuk berkelanjutan

8. KEMAJUAN • Keberpihakan dan kepedulian pemerintah melalui pengalokasian anggaran sudah ada, tapi keterlibatan kelompok-kelompok rentan dalam proses pembangunan belum ada. • RENCANA • Menentukan komunitas yang tepat • TANTANGAN • Sudah ada komunitas kelompok rentan, hanya perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan

9. Sejauh mana pemerintah daerah berpartisipasi dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat nasional? [1.4.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 3 • Memastikan adanya keterkaitan antara proses kebijakan dan perencanaan nasional di satu sisi dan program-program pemerintah daerah di sisi yang lain sangat menentukan keberhasilan. Meskipun demikian, membantu pemerintah daerah untuk dapat menyumbangkan pengalaman di tingkat lokal bagi proses-proses perencanaan nasional dapat mendorong pemilihan dan pelaksanaan strategi-strategi pengurangan risiko bencana yang lebih efektif dan efisien.

10. KEMAJUAN • Pemerintah Daerah selalu ikut serta dalam mendukung program Pemerintah Pusat, tetapi belum terlibat secara langsung turut serta berpartisipasi dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat nasional. • Mengusulkan Program pengurangan risiko bencana persektor ke tingkat nasional • RENCANA • Mengikuti setiap kegiatan perencanaan PRB yang dilakukan pemerintah pusat. • TANTANGAN • Ikut serta dalam merencanakan PRB di tingkat nasional

11. Menetapkan satu anggaran dan menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko[HFA 1 dan 4] POIN PENTING-2

12. Sejauh mana pemerintah daerah mempunyai akses pada sumber daya-sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko? [1.2.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 1 • Tingkat pembiayaan yang cukup untuk pengurangan risiko bencana tetap menjadi satu tantangan di semua tingkat. Di tingkat lokal, pemerintah bisa menggerakkan sumber daya dari anggaran-anggaran yang dialokasikan di tingkat nasional, arus pendapatan daerah dan sektor swasta. Memastikan bahwa tersedia sumber daya-sumber daya yang cukup untuk diinvestasikan dalam pengurangan risiko daripada hanya untuk merespons peristiwa-peristiwa ekstrim akan menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal

13. KEMAJUAN • Adanya alokasi anggaran untuk pengurangan resiko bencana (Tahun 2013 masih bergabung dengan Kesbang Linmas dan Tahun 2014 akan terpisah sendiri di BPBD) • RENCANA • Pada Tahun 2014, anggaran untuk pengurangan resiko bencana akan terpisah dari Kesbang Linmas, dan akan tersendiri dalam angggaran BPBD • TANTANGAN • Belum ada pemetaan potensi dan kesepakatan

14. Sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas PRB, termasuk respons bencana dan pemulihan yang efektif? [1.2.2.] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 2 • Alokasi keuangan untuk pengelolaan risiko bencana harus mempertimbangkan siklus penanggulangan bencana secara keseluruhan dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan risiko ke dalam anggaran pembangunan daerah. Alokasi untuk pengkajian risiko (ancaman bahaya, kerentanan dan keterpaparan), peringatan dini dan komunikasi, pendidikan dan pemantauan, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan perlu dilakukan secara koheren dan dipadukan ke dalam rencana pembangunan ekonomi dan sosial daerah

15. KEMAJUAN • Adanya anggaran dari pemerintah, diantaranya untuk pemenuhan bahan sembako untuk kejadian bencana, • RENCANA • Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya • TANTANGAN • Penanganan yang maksimal dengan anggaran yang tersedia

16. Apa cakupan layanan-layanan keuangan (misalnya skema simpan pinjam, asuransi makro dan mikro) yang ada bagi rumah tangga-rumah tangga yang rentan dan terpinggirkan untuk masa-masa sebelum bencana? [4.2.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 2 • Akses ke layanan keuangan formal untuk masyarakat rentan dapat signifikan mengurangi dampak menengah hingga jangka panjang dari bencana lokal. Pemerintah daerah dapat aktif mendorong penyediaan layanan-layanan asuransi keuangan mikro dan makro untuk usaha-usaha kecil, para petani dan rumah tangga dengan tingkat aset yang rendah oleh para penyedia layanan swasta dan organisasi-organisasi nirlaba. Pemerintah daerah juga bisa mengadvokasi penjangkauan program-program nasional yang lebih baik dalam wilayah yang berada di bawah otoritas mereka.

17. KEMAJUAN • Adanya pengalokasian dana yang meningkat dari tahun ke tahun di bidang perkoperasian, adanya simpan pinjam untuk masyarakat di desa-desa (PNPM) • RENCANA • Pengalokasian anggaran yang lebih besar dan berpihak kepada kelompok rentan • TANTANGAN • Data yang akurat, agar bantuan menjadi tepat sasaran

18. Sejauh mana keuangan mikro, bantuan tunai, pinjaman lunak, jaminan hutang pasca bencana tersedia bagi rumah-rumah tangga yang terdampak untuk memulai penghidupan mereka? [4.2.2] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 2 • Skema-skema pinjaman dan hibah pasca bencana bisa meringankan penderitaan rumah-rumah tangga yang terkena dampak segera setelah bencana. Skema-skema tersebut juga bisa menghindarkan hilangnya aset yang signifikan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya penghidupan, misalnya dalam kasus para petani kecil dan pemilik ternak yang harus menjual peralatan pertanian atau ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mendesak.

19. KEMAJUAN • Adanya pengalokasian anggaran yang lebih besar di SKPD terkait, seperti Pertanian, peternakan dan Perikanan, dalam bidang pertanian adanya penggantian bibit-bibit padi yang rusak ataupun pertanian yang puso akibat bencana. • RENCANA • Memperbesar anggaran dan mengefektifkannya • TANTANGAN • Memaksimalkan potensi yang ada dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.

20. Seberapa kuat insentif-insentif ekonomi untuk menanamkan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk rumah-rumah tangga dan bisnis (misalnya pengurangan premi asuransi untuk rumah-rumah tangga, keringanan pajak bagi bisnis)? [4.3.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 1 • Bisnis dan rumah-rumah tangga lokal mungkin tidak akan melakukan investasi dalam pengurangan risiko bencana apabila tidak melihat adanya insentif yang jelas untuk melakukan hal itu. Ada sejumlah kebijakan dan peraturan, yang bisa dikembangkan pemerintah daerah (dan nasional) yang dapat menciptakan insentif-insentif seperti itu, sebagai contoh melalui penetapan harga asuransi, pengurangan pajak untuk investasi-investasi yang membangun ketangguhan, dll.

21. KEMAJUAN • Adanya keringanan dari beberapa pengusaha dalam pembayaran cicilan. • RENCANA • Membuat perjanjian kerjasama dengan sektor swasta. • TANTANGAN • Perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta belum ada.

22. Sejauh mana asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya, mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis kecil untuk menjaga keberlanjutan usaha selama dan setelah bencana? [4.3.2] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5 Skor : 1 • Peran sektor swasta dalam memastikan penyediaan barang dan jasa yang berkesinambungan setelah bencana merupakan hal yang menentukan. Pemerintah daerah bisa membantu dengan memfasilitasi dukungan yang aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana, melalui kemitraan dengan jaringan-jaringan usaha setempat dan asosiasi-asosiasi profesional dan menciptakan insentif untuk keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana.

23. KEMAJUAN • Belum adanya asosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya, yang mendukung upaya-upaya bisnis-bisnis kecil untuk menjaga keberlanjutan usaha selama dan setelah bencana • RENCANA • Mengajakasosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya untukmemberikandukungan yang aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana dalam menciptakan insentif untuk keterlibatan mereka dalam respons dan pemulihan bencana. • TANTANGAN • Menciptakanasosiasi-asosiasi bisnis setempat, seperti kamar dagang dan sejenisnya yang mendukung secara aktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah yang terkena dampak bencana.

24. Menanamkan investasi dalam dan memelihara infrastuktur untuk pengurangan risiko bencana, misalnya drainase badai [HFA 4] POIN PENTING-4

25. Sejauh mana kebijakan-kebijakan tata guna lahan dan peraturan-peraturan perencanaan untuk perumahan dan pembangunan infrastruktur mempertimbangkan risiko bencana saat ini dan bencana yang diproyeksikan terjadi (termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan iklim)? [4.1.2] • perumahan • komunikasi • transportasi • energi • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Peraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi bangunan merupakan dua dari bidang yang paling penting bagi pengurangan risiko bencana pedesaan dan perkotaan di tingkat lokal. Kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan menerapkan sanksi-sanksi, memberikan landasan yang penting bagi manajemen risiko bencana yang efektif. Peraturan-peraturan ini perlu diartikulasikan dan ditegakkan untuk semua infrastruktur dan perumahan yang penting..

26. KEMAJUAN • AdanyaPeraturan-peraturan perencanaan tata guna lahan dan konstruksi bangunan danadanyakebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan risiko bencana dan menerapkan sanksi-sanksi. • RENCANA • Pemberian sanksi yang lebih tegas. • TANTANGAN • Penerapan aturan dan sanksi.

27. Seberapa memadai fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur penting yang terletak di wilayah berisiko tinggi dikaji untuk semua risiko bencana dan keselamatan? [4.4.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 2 • Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, jalan, sistem energi dan pasokan air, pasar-pasar setempat, gedung-gedung pemerintahan, infrastruktur telekomunikasi dll. merupakan persyaratan dasar untuk manajemen risiko bencana di tingkat lokal di wilayah yang rawan bencana. Pengkajian risiko ini harus dilakukan untuk semua ancaman yang relevan dan dimutakhirkan secara rutin.

28. KEMAJUAN • Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur pentingbelumada. • RENCANA • MengadakanPengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting • TANTANGAN • Mengkajisecara mendalam untuk semua infrastruktur penting

29. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi fasilitas-fasilitas dan infrastruktur publik penting dari kerusakan akibat bencana telah memadai? [4.4.2] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 2 • Pengkajian risiko tentang infrastruktur penting lokal dapat menjadi dasar PRB, tetapi temuan-temuannya harus ditindaklanjuti tepat pada waktunya dan dengan memadai. Investasi untuk melindungi fasilitas-fasilitas publik yang penting akan terbayarkan dengan turunnya secara signifikan anggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana.

30. KEMAJUAN • Adanyaanggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencana. • Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur pentingbelumada. • RENCANA • Meningkatkananggaran yang dibutuhkan untuk respons, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi pasca bencana bila terjadi bencanadanmengadakanpengkajianmendalamterhadapsemuainfrastrukturpenting. • TANTANGAN • Pengkajian mendalam untuk semua infrastruktur penting

31. Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkannya jika perlu [HFA 2, 4 dan 5] POIN PENTING-5

32. Sejauh mana sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan fasilitas kesehatan setempat mendapatkan perhatian khusus dalam pengkajian risiko “multi-ancaman” di wilayah anda? [2.1.1] • Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 1 • Meskipun semua infrastruktur umum harus menjalani pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sangatlah penting karena bangunan dan layanan mereka dapat signifikan mengurangi kerentanan masyarakat yang terdampak sebelum, selama dan setelah bencana.

33. KEMAJUAN • pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakitbelumada • RENCANA • Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit. • TANTANGAN • Melakukan pengkajian risiko rutin, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah sakit

34. Seberapa aman semua sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan utama dari bencana sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk tetap beroperasi selama keadaan darurat? [2.1.2] • Sekolah dan/atau Rumah sakit/ fasilitas kesehatan • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 3 • Sekolah dan fasilitas kesehatan seringkali menyediakan ruang dan layanan penting dalam keadaan darurat. Ketika terjadi peristiwa ekstrim, mereka dapat berfungsi sebagai tempat penampungan dan pusat manajemen respons dan bantuan. Suksesnya pengelolaan aset-aset ini akan membuat mereka dapat menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan dan kesehatan walaupun terjadi bencana – sesuatu yang penting bagi perlindungan nyawa, penghidupan dan modal manusia

35. KEMAJUAN • Fasilitas kesehatan dan pendidikan rata-rata dibangun ditempat yang aman dan terhindar dari bencana. • RENCANA • Menyediakan tempat evakuasi yang aman dari bencana. • TANTANGAN • Menyediakan tempat bagi para pengungsi agar tidak mengganggu fasilitas lainnya.

36. Sejauh mana pemerintah daerah atau pemerintah di tingkat atasnya mempunyai program khusus untuk secara rutin mengkaji sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam hal pemeliharaan, pemenuhan aturan-aturan mendirikan bangunan, keselamatan secara umum, dan risiko-risiko yang berkaitan dengan cuaca, dll.? [3.1.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Pengkajian risiko atas infrastruktur lokal harus diiringi dengan pemeriksaaan rutin terhadap tingkat pemeliharaan dan standar-standar kesehatan serta keselamatan untuk memastikan agar peraturan-peraturan yang ada dipenuhi. Ini khususnya penting untuk sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

37. KEMAJUAN • Adanya anggaran pemeliharaan di tiap SKPD. • RENCANA • Menambah anggaran pemeliharaan. • TANTANGAN • Mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

38. Seberapa jauh geladi kesiapsiagaan bencana rutin dilakukan di sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan? [2.4.1] • Sekolah dan/atau Rumah sakit/fasilitas kesehatan • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa melaksanakan latihan dan geladi kesiapsiagaan secara rutin di sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit bisa menyelamatkan nyawa. Latihan-latihan bisa dilakukan dengan biaya relatif kecil dan ini dapat membantu menciptakan kesadaran akan risiko di antara para pelajar, staf, dan pasien yang akan memungkinkan mereka untuk bereaksi secara tepat dalam keadaan darurat dan menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain. .

39. KEMAJUAN • BPBD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan telah melaksanakan pelatihan dasar antisipasi bencana di beberapa Sekolah. • RENCANA • Menambah anggaran untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada tahun 2014. • TANTANGAN • Menambah prekuensi latihan bagi sekolah.

40. Menerapkan dan menegakkan aturan konstruksi bangunan (IMB) dan prinsip-prinsip perencanaan tata guna lahan yang realistis dan sesuai risiko. Mengidentifikasi lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah dan sejauh memungkinkan mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman informal [HFA 4] POIN PENTING-6

41. Seberapa jauh peraturan-peraturan tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan, aturan kesehatan dan keselamatan yang tanggap risiko ditegakkan dengan baik di seluruh kawasan yang sedang membangun dan untuk semua jenis bangunan? [4.1.3] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Penegakkan aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan merupakan satu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Meskipun sejumlah wilayah perkotaan dan jenis bangunan tertentu telah secara relatif diatur, permukiman informal dan sebagian besar infrastruktur pedesaan tetap berada di luar sistem peraturan dan penegakkan yang umum berlaku. Mereka seringkali rentan terhadap ancaman alam dan oleh karena itu perlu dukungan sesuai konteks masing-masing dan yang memastikan dipenuhinya standar-standar minimum keselamatan tanpa semakin meminggirkan rumah tangga dan bisnis-bisnis yang rentan.

42. KEMAJUAN • Peraturan tata guna lahan dan pendirian bangunansudahada • RENCANA • Penegakan peraturan dan sanksinya akan dan sudah dilakukan • TANTANGAN • Penegakan peraturan dan sanksinya

43. Seberapa kuat peraturan-peraturan yang ada (misalnya perencanaan tata guna lahan, kode-kode untuk mendirikan bangunan, dll.) untuk mendukung pengurangan risiko bencana di wilayah otoritas anda? [4.1.4] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan dapat disusun sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuhnya budaya pengurangan risiko bencana atau sebaliknya malah menjadi penghalang bagi bangunan dan tata guna lahan yang tangguh terhadap bencana. Peraturan dengan standar-standar yang sangat tinggi bisa mendorong masyarakat miskin dan bisnis kecil untuk beralih ke permukiman-permukiman informal dan berinvestasi dalam infrastruktur yang tidak mematuhi aturan sehingga semakin meningkatkan risiko bencana secara keseluruhan. • Kebijakan-kebijakan regulasi yang tepat dapat dikembangkan dengan berdialog dengan kelompok-kelompok tersebut untuk memastikan kepatuhan dan pengurangan risiko.

44. KEMAJUAN • Rencana tata guna lahan dan aturan-aturan mendirikan bangunan sudahada. • Adanyarelokasipenduduktelahdilakukan. • RENCANA • Menambahanggaranuntukmerelokasimasyarakat miskin dan bisnis kecil agar • mauberalih ke permukiman-permukiman informal • TANTANGAN • Merelokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.

45. Memastikan agar kebutuhan-kebutuhan dan partisipasi penduduk yang terdampak menjadi pusat dari upaya rekonstruksi [HFA 4 dan 5] POIN PENTING-10

46. Sejauh mana pemerintah daerah bisa mengakses sumber daya dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak psikososial (psikologis, emosional) yang diakibatkan bencana? [5.3.2] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 3 • Bencana merupakan peristiwa yang sangat menimbulkan trauma dan dapat membuat seluruh masyarakat hancur bukan saja secara fisik dan keuangan namun juga secara mental dan psikologis. Mendukung mereka yang terkena dampak bencana dan keluarga mereka dalam menghadapi dampak emosional dan sosial yang diakibatkan bencana membutuhkan sumber daya tambahan dan ketrampilan khusus yang tidak selalu dimiliki pemerintah daerah. Bermitra dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang relevan dan sektor swasta bisa membuat sebagian dari sumber daya yang dibutuhkan tersedia.

47. KEMAJUAN • Sumber daya dan keahlian untuk membantu mereka yang terkena dampak psikososial (psikologis, emosional) tersedia • RENCANA • Menyediakan tempat perawatan dan tenaga ahlinya • Membekali • TANTANGAN • Menyediakan tenaga ahli dan tempat perawatan.

48. Sejauh mana langkah-langkah pengurangan risiko bencana terintegrasikan dengan baik ke dalam aktivitas-aktivitas pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana (yaitu membangun lebih baik, rehabilitasi penghidupan)? [4.5.1] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 4 • Pentingnya menemukan satu cara untuk bergerak sedini mungkin dari respons menuju pemulihan dan pembangunan jangka panjang telah diakui dengan baik. Lebih penting lagi, memahami konsep-konsep dan strategi-strategi dasar tentang pengurangan risiko bencana perlu dibangun dalam siklus lengkap penanggulangan bencana jika perubahan akan dicapai di tingkat lokal.

49. KEMAJUAN • BPBD telahmelakukanperubahandibeberapabangunandenganmutu yang lebihbaikdarisebelumnya • RENCANA • Anggaran bertambah • TANTANGAN • Pendataan yang akurat.

50. Sejauh mana Rencana Kontinjensi (atau rencana serupa) mencakup kerangka strategi untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pengkajian kebutuhan dan rehabilitasi penghidupan? [5.2.5] • Tingkat pencapaian: 1 2 3 4 5  • Skor : 3 • Meskipun rencana kontinjensi terutama harus memenuhi kebutuhan mendesak ketika terjadi bencana, mengintegrasikan rencana untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya penghidupan masyarakat yang terkena dampak, ke dalam rencana kontinjensi dapat memperbaiki siklus pengelolaan risiko secara keseluruhan dan memperpendek waktu yang diperlukan untuk bantuan darurat. Pengkajian kebutuhan dan pengkajian tentang apa yang diperlukan untuk merehabiltiasi penghidupan dapat mempercepat kemampuan rumah-rumah tangga yang terdampak untuk pulih kembali.