1 / 35

PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR R ISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011

PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR R ISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011. BADAN LITBANGKES. BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (1) .

leilani
Télécharger la présentation

PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR R ISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR RISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011 BADAN LITBANGKES

  2. BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (1) Pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (appropriateness) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta. 

  3. BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (2) : Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan : • UKP maupun UKM • Rawat jalan • Rawat inap Melingkupi strata I, II, dan III.

  4. BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (3) • Strata I : puskesmas, BP pemerintah dan swasta, praktek swasta. • Strata II dan III : balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta. • Rifas I : RSU Pemerintah, Puskesmas, dan Laboratorium

  5. DASAR HUKUM • Undang-Undang Dasar 1945 • UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit • Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2010 – 2014.

  6. LATARBELAKANG (1) RISET FASILITAS KESEHATAN • SASARAN STRATEGIS • KEMKES : • Status Kesehatan dan • Gizi Masyarakat • Menurunnya angka • kesakitan • Menurunnya • Disparitas • Tenaga strategis di • DTPK • - SPM BK • STRATEGI : • Pelayanan kesehatan • yang merata, • terjangkau, bermutu • dan berkeadilan serta • berbasis bukti • Pengembangan dan • pemberdayaan SDM • Kesehatan yang • merata dan bermutu • Ketersediaan, • pemerataan, dan • keterjangkauan obat • dan alat kesehatan • PROGRAM GENERIK • Pemberdayaan • Masyarakat dan Promkes • Krisis kesehatan • Perumusan perundang - • undangan • Pengelolaan Data dan • Infoles • PROGRAM TEKNIS • Bina Gizi dan KIA • Upaya Kesehatan • P2PL • Kefarmasian dan Alkes • PPSDM Ke

  7. LATARBELAKANG (2) • Pelayanan rawat inap di puskesmas : 0,8 % • Pelayanan rawat jalan di puskesmas : 1,3 %. • Masyarakat lebih banyak memilih berobat ke tenaga kesehatan (13,9%) daripada ke puskesmas. • Masalah puskesmas : kurangnya SDM Kesehatan, anggaran, peralatan, obat-obatan, dan sebagainya. 

  8. LATARBELAKANG (3) • Perkembangan jaman dan globalisasi membawa fasilitas pelayanan kesehatan pada situasi persaingan yang membutuhkan mutu layanan prima. • Pelayanan kesehatan melampaui batas negara dan teknologi kesehatan juga semakin maju. • Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat semakin tinggi

  9. LATARBELAKANG (4) • Pasar sangat tergantung pada keinginan pasien (customer oriented). • Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. • Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sahih (evidence based policy).

  10. LATARBELAKANG (5) • IPKM menggunakan sumber data Riskesdas, PODES, dan Susenas. Data Rifaskes akan menyempurnakan kelengkapan IPKM sehingga IPKM lebih komprehensif dan baik. • Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif . 

  11. KEDUDUKAN RIFASKES DAN RISKESDAS RIFASKES RISKESDAS

  12. PERTANYAAN PENELITIAN 1. Bagaimana informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (RS, Puskesmas dan Laboratorium klinik mandiri), termasuk SDM, alkes penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada pada tingkat wilayah dan nasional 2. Bagaimana distribusi supply pelayanan kesehatan di berbagai wilayah 3. Bagaimana kinerja sistem pelayanan kesehatan dan variasinya di berbagai wilayah

  13. TUJUAN PENELITIAN • Diperolehnyainformasiterkinitentang supply pelayanankesehatan difasilitasRSU Pemerinah danpuskesmaspadatingkatwilayahdannasional (stock opname). • Memberikan pemetaan ketersediaan supply fasilitas pelayanankesehatan (RSU Pemerintah, puskesmas dan laboratorium klinik mandiri), diberbagaiwilayah (kabupaten/kota/propinsi) • Diperolehnya Indeks Kinerja RSU, Puskesmas, dan laboratorium klinik mandiri. • Diperolehnya gambaran mengenai patient safety dan responsifitas pelayanan di RSU Pemerintah

  14. MANFAAT PENELITIAN (1) : 1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (RS , puskesmas, dan lab. Klinik mandiri) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (benefit package). 2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pasca UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi puskesmas dan laboratorium. • MemungkinkanPemerintahPusat/propinsimengembangkan kebijakan dan mengalokasikan perankepadadaerahberdasarevidenssecara optimal

  15. MANFAAT PENELITIAN (2) : 5. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan supply pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 6. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan. 7. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll) 8. Mendorong kegiatan riset follow up yang lebih tajam dan terarah

  16. METODE PENELITIAN • Rancangan Studi Studi potong lintang (cross sectional). • Populasi /SampelStudi  RSU Pemerintah (676 RSU), puskesmas (9005 puskesmas), dan laboratorium klinik mandiri (772) di seluruh Indonesia. • Kriteria Subjek Fasilitas kesehatan sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun. Terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan tahun 2010.

  17. PENGUMPULAN DATA Jenis data yang dikumpulkan : • Sumber Daya Manusia • Sarana dan peralatan kesehatan/medik • Obat-obatan • Organisasidanmanajemenesensial • PelayananKesehatan yang berjalan (SPM) • Output esensialdanpelayanankesehatan • IndikatorMutu

  18. Cara Pengumpulan Data : • Wawancara • Observasi • Pemeriksaan dokumen Instrumen Pengumpulan Data : • Kuesioner Puskesmas • Kuesioner Rumah Sakit • Kuesioner Laboratorium

  19. STRUKTURKUESIONER PUSKESMAS (1)

  20. STRUKTURKUESIONER PUSKESMAS (2)

  21. STRUKTURKUESIONER PUSKESMAS (3) :

  22. STRUKTUR KUESIONER RUMAH SAKIT : BLOK I : PENGENALAN TEMPAT BLOK II : KETERANGAN PENGUMPUL DATA BLOK III : INPUT DAN PROSES A. SUMBER DAYA MANUSIA B. STAFF ORIENTATION C. SARANA DAN PRASARANA D. PELAYANAN E. KELENGKAPAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN & KEWASPADAAN BENCANA I. PENGELOLAAN LIMBAH RS J. PROMOSI KESEHATAN DI RS K. PENCATATAN KEMATIAN L. CEK LIST OBAT_OBATAN ESENSIAL DAN GAWAT DARURAT BLOK IV. CEK LIST PERALATAN

  23. STRUKTUR KUESIONER LABORATORIUM • BLOK I IDENTITAS LABORATORIUM • BLOK II SUMBER DAYA MANUSIA • BLOK III FASILITAS FISIK BANGUNAN A. KRITERIA FISIK BANGUNAN B. JENIS RUANGAN C. PENANGANAN LIMBAH D. PERALATAN LABORATORIUM • BLOK IV MUTU PELAYANAN A. PEMANTAPAN MUTU INTERNAL B. PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL • BLOK V PENCATATAN DAN PELAPORAN A. PENCATATAN DAN PELAPORAN TAHUN 2010 B. PROGRAM KHUSUS C. PEMERIKSAAN NON-LABORATORIUM • BLOK VI KETERANGAN PENGUMPUL DATA • BLOK VII CATATAN

  24. ANALISIS DATA • Pemetaan fasilitas kesehatan • Deskriptif nasional dan wilayah • Analisis untuk menghasilkan pencapaian berbagai indikator kecukupan, ketepatan, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu. • Penyusunan Indeks Kinerja RS, Puskesmas, dan laboratorium

  25. APPROPRIATENESS : KETEPATAN APPROPRIATE SDM PEMBIAYAAN KESESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN EFEKTIFITAS SARANA PERALATAN OBAT-OBATAN

  26. ADEKUASI : KECUKUPAN, MEMADAI ADEKUASI SDM Kecukupan, kompetensi nakes PEMBIAYAAN Penerimaan berbanding pengeluaran SARANA Gedung, komunikasi, transportasi EFISIENSI PERALATAN Poliklinik, UGD, Bedah, Penunjang Program OBAT-OBATAN Penggunaan obat generik, obat esensial

  27. HIRARKI INDIKATOR : • Pengaruh yg ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan • Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional, maupun nasional DAMPAK Tujuan/manfaat yang diperoleh dng berfungsinya luaran secara optimal MANFAAT Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu luaran HASIL Sesuatu yg langsung diperoleh dari pelaksanaan kegiatan OUTPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan, agar luaran yg dihasilkan sesuai dg yg diharapkan INPUT

  28. SMARTT • Specific ; spesific and clear ; well defined • Measurable ; • Attainable, Achievable ; don’t too far : not commit • Relevant, Realistic ; Not identic with “easy”, within the availability of resources, knowledge and time • Timely ; enough time, don’t too much time • TRACKABLE Many people fail in life because they have never organized their energies around a goal.

  29. MEKANISME JAGA MUTU • Ketua Tim mengecek kelengkapan isian kuesioner • PenanggungJawab Teknis (PJT) Kabupaten/kota mengecek kelengkapan isian kuesioner. • Supervisi oleh Tim Pusat dan Provinsi • Validasi data oleh UI, Unhas, dan Unair. • Editing oleh Tim Mandat Pusat

  30. MEKANISME PROTEKSI KERAHASIAAN DATA • Data akan digunakan semata-mata untuk pembinaan dan perencanaan, bukan untuk audit. • Pada kontrak dengan enumerator tertulis aturan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data. • Kuesioner dan Isiannya adalah Rahasia Negara • PJT dan PJO kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data. • Data sensitif akan dilakukan koding dan tidak digunakan untuk konsumsi umum • Hasil analisis data akan menjadi konsumsi publik setelah disepakati oleh pengambil keputusan di tingkat Kementerian.

  31. RINCIAN KEGIATAN (1) • Tahap Persiapan (2010) • Telaah dokumen • Konsinyasi dengan program • Konsinyasi dengan Organisasi Profesi • Konsinyasi dengan pakar • Penyusunan indikator dan indeks kinerja • Penyusunan instrumen • Uji coba instrumen • Perbaikan instrumen • Penyusunan Rancangan Tim dan Plan of action

  32. RINCIAN KEGIATAN (2) : 2. Tahap Pelaksanaan (2011): • Penyusunan pedoman • Rapat-rapat persiapan dan koordinasi tingkat Pusat • Rapat koordinasi teknis Provinsi • Workshop MOT, TOT, TC • Pengumpulan data • Validasi • Data processing dan analysis • Penyusunan laporan • Diseminasi hasil

  33. JADWAL RIFASKES 2011 PEDOMAN MOT, TOT, TC DC DP & A REPORTING DISEM

  34. TERIMA KASIH

More Related