MATERI PERKULIAHAN

1. MATERI PERKULIAHAN TATA CARA PENANGANAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHASLIDE 2

2. TATA CARA PENANGANAN PERKARA Bab VII PSL 38 • (PS. 39) • Diterima • Permeriksaanpendahuluan (30 H) • Perludilanjutkan , pewriksapelakuusaha (informasidrpelakuusahabersifatrahasia) • Perluketerangansaksi , pakar , dll • ADA DUGAAN MELANGGAR UU, KOMISI • DAPAT MEMERIKSA PELAKU USAHA.(PS 40) Akutahu lapor AKU RUGI Iiindentitaspelapor dirahasiakan Pelaku usaha pesaing a 1. PELAKU USAHA , ATAU PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA WAJIB MENYERAHKAN ALAT BUKTI YANG DIPERLUKAN DALAM PEMERIKSAAN 2. PELAKU USAHA DILARANG MENOLAK DIPERIKSA DAN WAJIB MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN SERTA DILARANG MENGHAMBAT PEMERIKSAAN (menolak / menghambatpemeriksaandiserahkan kpdpenyidik ) (pasal 41) pelakuusahapelakusa

3. TATA CARA PENANGANAN PERKARA Bab VII ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KETERANGAN SAKSI AHLI SURAT DAN ATAU DOKUMEN PETUNJUK KETERANGAN PELAKU USAHA • PASAL 43 • Jangkawaktupemeriksaanlanjutan 30 hari • Biladiperlukandapatdiperpanjang 30 hari • Paling lambat 30 harisetelahselesaipemeriksaankomisiwajibmemutuskanadaatautidakadapelanggaranundangundang • Putusankomisiharusdibacakanpadasidangterbukauntukumumdansegeradiberitahukankepadapelakuusaha

4. TATA CARA PENANGANAN PERKARA Bab VII Pasal 44 Tenggangwaktupelaksanaanputusankomisi = 30 haridanpelakuusahawajibmelaporkanpelaksanaannya PENGAJUAN KEBERATAN KEPUTUSAN OLEH PELAKU USAHA PALING LAMBAT 14 HARI SETELAH MENERIMA PEMBERITAHUAN PASAL 44 (LANJUTAN) PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI SETELAH PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN KOMISI DIANGGAP MENERIMA APABILA PELAKU USAHA TIDAK MELAKSANAKAN AMAR PUTUSAN KOMISI Komisimenyerahkankeputusantersebutkepadapenyidikuntukdilakukanpenyidikandan KEPUTUSAN KOMISI merupakanbuktipermulaanbagipenyidikuntukmelakukanpenyidikan

5. TATA CARA PENANGANAN PERKARA Bab VII Pasal 45 Dalamwaktu 14 harisejakkeberatanditerima ,Pengadilannegeriwajibmelaksanakanpemeriksaan keputusaNPengadilanNegeri paling lambat 30 hari Pihak yang keberatanharusmengajukankasasidalamwaktu 14 hari Keputusanmahkamahagungdalamwaktu 30 harisejakpermohonankasasiditerima PASAL 46 APABILA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN PUTUSAN KOMISI , DIMAKSUD PASAL 43 AYAT 3 TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP PENETAPAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI

6. S A N K S I Bab VIII Tindakan Administrasi Pasal 47 Komisiberwenangmenjatuhkansanksiadminsitrasiberupa : 1. penetapanpembatalanperjanjian oligopoli (PS 4 )Penetapanharga (ps 5) Penetapanpasar (ps 9) Pemboikotan (ps 10) Kartel ( ps 11) Trust (ps 12) Oligosopni (ps 13) PerjanjianTertutup (ps 15) Perjanjiandgn LN (ps 16) 2. perintahkpdpelakuusahauntukmenghentikanintegrasi vertikal (ps 14 )

7. S A N K S I Bab VIII LanjutanPasal 47 Komisiberwenangmenjatuhkansanksiadminsitrasiberupa : 3. Perintahkepadapelakuusahauntukmenghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkanpraktekmonopoli danataumenyebabkanpersainganusahatidaksehatdan ataumerugikanmsyarakat 4. Perintahkepadapelakuusahauntukmenghentikan penyalahgunaanposisidominan 5. Penetapanpembayarangantirugi 6. pengenaandenda minimal 1M danmaks 25 M

8. S A N K S I Bab VIII PidanaPokok 1. Pelanggaran ps.4 , 9 s/d 14 , 16 s/d 19 , ps 25 , 27 , 28 kenapidanadenda : min Rp 25 M max Rp 100 M atau pidanakurunganpengganti 6 bulan 2. Pelanggaran ps. 5 s/d 8 , ps 15,20 s/d 24 danps 26 kena pidanadenda minimal Rp 5 M danmaksimal 25 M ataupidanakurunganpengganti 5 M 3. Pelanggaranps 41 kenapidanadenda minimal Rp 1M danmaksRp 5 M ataukurunganpengganti 3 bulan

9. S A N K S I Bab VIII PidanaTambahan Pasal 49 Denganmenunujukketentuanpasal 10 KUHP , terhukumpasal 48 UU Anti MonopolidanPersainganusahatidaksehatdapatdijatuhihukumantambahan , berupa : 1. pencabutanizinusaha 2. laranganuntukmendudukijabatandireksiataukomisaris sekurangkurangnya 2 tahundanselamalamanya 5 tahun. 3. Penghentiankegiatanatautindakantertentu yang menyebabkantimbulnyakerugianpihak lain.

10. Ketentuan lain lain Bab IX • Pasal 50 • Yang dikecualikandalamketentuan UU ini : • Perbuatanatauperjanjian yang bertujuanmelaksanakanperaturanperundangan • Perjanjian yang berkaitandenganhakataskekayaanintelektualsepertilisensi , patent , merekdagang , hakcipta ,design produkindustri , rangkaianelektronikterpadudanrahasiadagangsertaperjanjianwaralaba • Perjanjianpenetapan standard teknisprodukbarangdanataujasa yang tidakmengekangdanataumenghalangipersaingan

11. KETENTUAN LAIN LAIN (LANJUTAN) Bab IX 4. Perjanjiankeagenan yang isinyatidakmemuat ketentuanuntukmemasokkembalibarangdan ataujasadenganhargalebihrendahdaripada harga yang telahdiperjanjikan 5. Perjanjiankerjasamapenelitianuntukpeningkatan atauperbaikan standard hidupmasyarakatluas 6. Perjanjaininternasional yang telahdiratifikasioleh NKRI

12. KETENTUAN LAIN LAIN (LANJUTAN) Bab IX 8. Perjanjainatauperbuatan yang bertujuanuntukekspor yang tidakmengganggukebutuhandanataupasokanpasardalam negeri 9. pelakuusaha yang tergolongusahakecil 10. Kegiatanusahakoperasi yang secarakhususbertujuanuntuk melayanianggotannya. Pasal 51 MONOPOLI ATAU PEMUSATAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN BARANG DAN JASA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SERTA CABANG CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DIATUR OLEH UNDANG UNDANG DAN DISELENGGARAKAN OLEH BUMN DAN ATAU BADAN /LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DITUNJUK OLEH NEGAra

13. KETENTUAN PERALIHAN Bab X • PASAL 52 • SEJAK BERLAKUNYA UNDANG UNDANG INI SEMUA PERUNDANG • UNDANGAN YANG MENGATUR ATAU BERKAITAN DGN PRAKTEK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA DINYATAKAN TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK • BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI YANG BARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG INI • PELAKU USAHA YANG TELAH MEMBUAT PERJANJIAN YANG DILARANG DAN ATAU KEGIATAN YANG DILARANG ATAU TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG UNDANG INI , DIBERI WAKTU 6 BULAN UNTUK MENYESUAIKAN DEN GAN KETENTUAN UNDANG UNDANG INI

14. KETENTUAN PENUTUP Bab Xi • UNDANG UNDANG INI BERLAKU SATU TAHUN SEJAK DIUNDANGKANNYA PADA TANGGAL 5 MARET 1999