Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

479 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SINERGITAS PKH DENGAN PROGRAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA HOTEL INNA GARUDA, MALIOBORO, D I Y TANGGAL 20 – 23 MARET 2011

  2. LATAR BELAKANG KOORDINASI • UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial • Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014 • Inpres 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, meliputi: 1) Program Pro Rakyat, 2) Keadilan Untuk Semua (justice for all), 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs): • Surat Edaran Sesmenko Kesra tentang Pembagian Tugas Koordinasi Untuk Mengakomodasi Inpres 3/2010.

  3. KLUSTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  4. PENGERTIAN Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Program. Persyaratan tersebut terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), khususnya kesehatan dan pendidikan.

  5. KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PKH • Kantor Sekretariat Wakil Presiden (TNP2K) • Kemenko Kesra • Bappenas • Departemen Sosial • Departemen Komunikasi dan Informatika • Departemen Dalam Negeri • BPS • PT. POS • Departemen Kesehatan • Departemen Pendidikan • Departemen Agama • Pemerintah Daerah

  6. OPTIMALISASI SINERGITASKEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN : • Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani) perlu dioptimal lagi; • Pendataan, pendanaan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan lagi; • Koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah perlu di optimalkan lagi; • Kemitraan dan kerjasama antara kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal. 6

  7. MASALAH-MASALAH UMUM • DATA YANG KURANG AKURAT (ZERO ERROR?) • MASIH BANYAK DATA YANG ERROR (EXCLUSION AND INCLUSION) • SOSIALISASI KURANG OPTIMAL • SOSIALISASI DILAKSANAKAN SETELAH PEMBERIAN BANTUAN • VERIFIKASI BELUM OPTIMAL • DISTRIBUSI FORMULIR BELUM MENJANGKAU SEMUA FASKES DAN FASDIK • PICK UP DAN PENGEMBALIAN FORMULIR TIDAK TEPAT WAKTU • FORMULIR LANGSUNG DIKEMBALIKAN KE UPPKH PUSAT OLEH FASKES/FASDIK • PEMAHAMAN PETUGAS - PETUGAS DI LAPANGAN TENTANG PKH PERLU DITINGKATKAN

  8. MASALAH-MASALAH UMUMlanjutan • PERMASALAHAN SERVICE PROVIDERS • BELUM ADA PELATIHAN KEPADA PETUGAS FASKES DAN FASDIK • PETUGAS FASKES/FASDIK TIDAK MENGISI FORMULI

  9. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH