1 / 83

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN. Agenda. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. MENGAPA BELAJAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PULIK. Entitas Sektor Publik dan Pemerintah Menyusun pertanggungjawaban keuangan Tuntutan akuntabilitas dan transparansi Kewajiban sebagai warga negara

majeski
Télécharger la présentation

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK & PEMERINTAHAN

  2. Agenda

  3. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

  4. MENGAPA BELAJAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PULIK EntitasSektorPublikdanPemerintah • Menyusunpertanggungjawabankeuangan • Tuntutanakuntabilitasdantransparansi Kewajibansebagaiwarganegara • Memahami APBN danRealisasi APBN • Memahamibelanjanegaradigunakanuntukapa • Memahamipenerimaannegaradari mana Bekerja Kantor AkuntanPublik • Memahamimekanismedansistemkeuangannegara • Memberikanjasakonsultasipadainstansipemerintah – penyusunansistem, penyusunanpedomanakuntansi, kebijakanakuntansi, konsultasimanajemen • Melakukan audit : audit laporankeuanganatau audit operasional 4

  5. CakupanPembelajaran

  6. PerbedaanOrganisasiPemerintahan & Bisnis

  7. ENTITAS SEKTOR PUBLIK Entitassektorpublikdapatdikategorikanmenjadidua: • Pemerintahan • Non pemerintahan – organisasinirlaba Organisasinirlababerupaorganisasikemasyarakatan, yayasanatauorganisasi non pemerintahlainnyatermasukorganisasiinternasional. Keunikandarientitassektorpublikterletakpadatujuandankepemilikan. Untukaktivitasorganisasinya, mungkinadabeberapa yang samaantaraorganisasipublikdanprivatmisalnyarumahsakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakanstandarinternasional yang mengaturstandarakuntansiuntuksektorpubliktermasukpemerintahan. 7

  8. Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. 8

  9. Governance dan Agency Problem Adalah proses pengelolaanberbagaibidangkehidupan (sosial, ekonomi, politik, dll) dalamsuatunegaradenganmelibatkanberbagaipihak yang berkepentingan, sertapenggunaansumberdaya (alam, keuangan, danmanusia) dengancara yang sesuaidenganprinsip-prinsipkeadilan, efisiensi, transparansidanakuntabilitas. Agency Problem di Pemerintahan • Politisi vs rakyat; • Politisi vs Pemerintah; • Pemerintah vs Rakyat • Ketidaksinkronan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah dan politisi, padahal sebagai pemegang kepentingan tertinggi. • Rakyat terpolarisasi dalam kelompok kepentingan sehingga terkadang sulit untuk mencari tahu sebenarnya “rakyat”

  10. Governance Government Public Sector Government Business Sector Voluntary Sector (civil society) Proses pengelolaanberbagaibidangkehidupan (sosial, ekonomi, politik, dll) dalamsuatunegaradenganmelibatkanberbagaipihak yang berkepentingan, sertapenggunaansumberdaya (alam, keuangan, danmanusia) dengancara yang sesuaidenganprinsip-prinsipkeadilan, efisiensi, transparansidanakuntabilitas. 10

  11. PENGELOLAAN NEGARA GOOD AND CLEAN GOVERNANCE AGAR BERHASIL HARUS DITOPANG DUA UNSUR NEGARA MASYARAKAT MADANI 11

  12. SEKTOR PUBLIK 12

  13. Alur Penyusunan APBN 2019 13

  14. ArahPenyusunan APBN 2019 14

  15. KebijakanStrategis APBN 2019 15

  16. KebijakanStrategis APBN 2019 16

  17. KebijakanStrategis APBN 2019 17

  18. Asumsi APBN 2019 18

  19. APBN 2019 19

  20. PertumbuhanPendapatan 2019 20

  21. Belanja Negara 2019 21

  22. Belanja KL 2019 22

  23. Belanja 2019 MenurutFungsi 23

  24. Anggaran Pendidikan 2019 24

  25. StrategiAnggaran Pendidikan 2019 25

  26. CapaianKinerjaAnggaran Pendidikan 2019 26

  27. AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  28. Ciri-ciriOrganisasiSektorPemerintahan Tidakuntukmencarikeuntungan financial Dimilikisecarakolektifolehpublik Kepemilikanatassumberdayatidakdigambarkandalambentuksaham yang dapatdiperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkaitdengankebijakanmaupunoperasididasarkanpadakonsensus, kalauorganisasipemerintahmelaluisuatubadanlegislatif. Tujuan untukmensejahterakanrakyatsecarabertahapbaikdalamkebutuhandasardankebutuhanlainnyabaikjasmanimaupunruhani. Aktivitas  pelayananpubliksepertidalambidangpendidikan, kesehatan, penegakanhukum, transportasipublikdanpenyediaanpangan. Sumberpembiayaan  berasaldaridanamasyarakatberbentukpajakdanretribusi, labaperusahaannegara, pinjamanpemerintahsertapendapatan lain-lain yang sahdantidakbertentangandenganperundangan yang berlaku 28

  29. Reformasi Keuangan Negara 29

  30. UU KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalahsemuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 30

  31. UU KEUANGAN NEGARA Presidenmenyampaikanrancanganundang-undangtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBN kepada DPR berupalaporankeuanganyang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir. Laporankeuangandimaksudsetidak-tidaknyameliputi: • LaporanRealisasi APBN • Neraca • LaporanArusKas, danCatatanatasLaporanKeuangan, yang dilampiridenganlaporankeuanganperusahaannegaradanbadanlainnya. 31

  32. UU KEUANGAN NEGARA Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara • dikuasakan kepada Menteri Keuangan, • dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga • diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 32

  33. UU KEUANGAN NEGARA Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 33

  34. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat perbendaharaan negara • Pengguna Anggaran • Bendahara Umum Negara/Daerah • Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah Pengelolaan uang Pengelolaan piutang dan utang 34

  35. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Pengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negara/daerah Larangan penyitaanuang dan barang negara dan daerah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD Pengendalian interm pemerintah Penyalahgunaan uang dan negara Pengelolaan keuangan badan umum 35

  36. UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Isi UU • Lingkup pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan • Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut • Pengadaan Ganti Kerugian Negara • Ketentuan Pidana 36

  37. StandarAkuntansiPemerintahan Standardigunakanuntukmenyusunlaporankeuangan: • Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga • Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota • BadanLayananUmum BerbentukRegulasiPemerintah – PP No 71 tahun 2010 danPeraturan Menteri Keuangan (PMK) untuktambahandanRevisi. Standardikembangkanpadapraktikakuntansipemerintahdanberlakusecara international danketentuanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. AcuanstandarinternasionaluntukakuntansisektorpublikmenggunakanInternational Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Untukentitassektorpublik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintahmenggunakan PSAK 45 AkuntansiOrganisasi Nir Laba

  38. DASAR HUKUM 38

  39. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP Nomor 71 Tahun 2010) DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

  40. STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Disertai Publikasi Lainnya STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  41. KONSEP BASIS AKRUAL

  42. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

  43. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

  44. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

  45. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP 71 2010 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II(PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • BerisiKerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahdan 11 PSAP • Tidakberlakumulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 45

  46. LaporanKeuanganPemerintahan 46

  47. KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis kas adalahBasis akuntansi yang mengakuipengaruhtransaksidanperistiwalainnyapadasaatkasatausetarakasditerimaataudibayar yang digunakanuntukpengakuanpendapatan, belanjadanpembiayaan. • Laporanposisikeuangan (neraca) tidakdapat • disajikan secara lengkap hanyaKas Basis akrualadalahsuatu basis akuntansidimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dandisajikandalamlaporankeuanganpadasaat terjadinya, tanpa memperhatikanwaktukasditerimaataudibayarkan Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh(earned) danbeban (belanja) diakuipadasaatkewajibantimbulatausumberdayadikonsumsi 47

  48. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusununtukmelengkapipelaporandansiklusakuntansiberbasisakrualsehinggapenyusunan LO, LaporanperubahanekuitasdanNeracamempunyaiketerkaitan yang dapatdipertanggungjawabkan BASIS KAS BASIS AKRUAL 48

  49. LAPORAN PERUBAHAN SAL LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmerupakankomponenlaporankeuangan yang menyajikansecarakomparatif dengan periodesebelumnya pos-pos berikut : • SaldoAnggaranLebihawal, • PenggunaanSaldoAnggaranLebih, • SisaLebih/KurangPembiayaanAnggarantahunberjalan, • KoreksiKesalahanPembukuantahunSebelumnya, • SaldoAnggaranLebihAkhir.

  50. LAPORAN OPERASIONAL LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang tercerminkandalam • Pendapatan-LO darikegiatanoperasional • Beban darikegiatanoperasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO 50

More Related