360 likes | 751 Vues
SOSIALISASI. UJIAN NASIONAL. SMP/MTs/SMPLB,. SMA/MA, SMALB dan SMK. Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/ Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C kejuruan. SD/MI dan SDLB. Tahun Pelajaran 2012/2013. OLEH :. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG. Ujian Nasional.
E N D
SOSIALISASI UJIAN NASIONAL SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/ Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C kejuruan SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2012/2013 OLEH : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
Ujian Nasional Pengertian • Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi Tujuan • Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
Makna Evaluasi Sesuai Undang-Undang No.20/2003 • Pasal 57 (1): evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (2) : Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan • Pasal 58 (1): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan
Kegunaan Hasil UN Sebagai salah satu pertimbangan untuk: 1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; 2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 3. Indikator kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan 4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Dasar Hukum 1. Permendikbud-RI Nomor: 03 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional 2. Peraturan Badan Standar Nasional Nomor : 0020/P/BSNP/I/2013 Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB,SMA/MA, SMALB, SMK, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013; 3. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0021/P/BSNP/I/2013 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SD/MI, dan SDLB Tahun Pelajaran 2011/2012; 4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/91/KPTS/013/2013 Tentang Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013, tanggal 7 Pebruari 2013.
Penyelenggara UN SK Menteri dengan unsur : BSNP , Balitbang, Itjen,Ditjen Diknas, Ditjen Dikmen, Ditjen Dikti, BPSDMPP, Setjen, Ditjen Pendis, Atdikbud/ Konjen RI LN, dan MRPTN SK Gubernur dengan unsur : Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, PTN,dan instansi terkait SK Bupati/Wali dengan unsur : Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kan Kemenag, dan PTN Ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Kab/Kota Penyelenggara UN Pusat Penyelenggara UN Provinsi Penyelenggara UN Kab/Kota Penyelenggara UN Satuan Kementrian Dalam Negeri, Kemenag, Kemenlu, dan Polri Unsur Unsur Unsur Unsur Koordinasi
WEWENANG PERGURUAN TINGGI (UN SMA/MA,SMK,PAKET C) 1. Merencanakan penyelenggaraan UN di wilayahnya bersama dinas pendidikan provinsi 2. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan BSNP 3. Membentuk tim kerja UN yang terdiri atas : Tim pengawasan bahan UN di percetakan Tim penerimaan bahan UN dari percetakan (PPHP) Tim pendistribusian bahan UN sampai ke titik simpan terakhir di kab/kota. Tim pengamanan penyimpanan bahan UN di titik simnpan terakhir selama ujian berlangsung Tim pengawas satuan pendidikan 4. Melaksanakan dan mengawasi UNPK seperti pada UN Formal
WEWENANG PERGURUAN TINGGI (UN SMA/MA,SMK,PAKET C) 5. Mensosialisasikan pengawasan penyelengaraan UN 6. Menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya 7. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian dalam penyelengaraan UN 8. Menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah / madrasah penyelengaraan UN 9. Menetapkan pengawas ruang ujian berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kankemenag Kabupaten / Kota sebagai Dinas Penyelenggara UN kabupaten / kota
WEWENANG PERGURUAN TINGGI (UN SMA/MA,SMK,PAKET C) 10. Menetapkan tempat titik simpan terakhir bahan UN di kab/kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 11. Menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam pendistribusian bahan UN dan tingkat provinsi sampai ke satuan pendidikan 12. Menjaga keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah di isi oleh peserta UN serta bahan pendudukannya 13. Membawa LJUN dari satuan pendidikan ke Perguruan Tinggi didampingi oleh Dinas pendidikan 14. Melakukan pemindaian dengan menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh penyelenggara UN Tingkat Pusat
WEWENANG PERGURUAN TINGGI (UN SMA/MA,SMK,PAKET C) 15. Menjamin keamanan proses pemindaian LJUN 16. Menyerahkan hasil pemindaian LJUK ke penyelengaraan UN Tingkat Pusat 17. Menerima hasil UN SMA/MA, SMK, Paket C dari penyelenggara Tingkat Pusat 18. Menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas 19. Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP yang berisi tentang persiapan dan pelaksanaan UN
Persiapan Pelaksanaan UN 1. Penyusunan kisi-kisi soal UN di susun berdasarkan Standar Kompetensi Dan Kopentensi Dasar pada Permen 22 Th. 2006 Tentang Standar isi 2. Penyiapan bahan UN (20 paket Soal ) 3. Penggandaan Bahan UN 4. Verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi 5. Rapat koordinasi dan sosoalisasi UN
Pelaksanaan UN 1. UN dilakukan satu kali ,yang terdiri atas UN dan UN susulan 2. UN susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah 3. UN dilaksanakan secara serentak 4. Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan SMK Ujian praktik keahlian kejuruan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 24 Maret 2013 Ujian teori Keahlian Kejuruan dilaksanakan pada 28 Maret 2013 – – 5. Khusus SMK program 4 tahun ujian praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun IV 6. Untuk Pendidikan Kesetaraan: PaketA/Ula, B/Wustha, C dan C kejuruan dilaksanakan 2 kali ( periode I dan periode II /Juli 2013)
MEKANISME MENGATASI KERUSAKAN/ KEKURANGAN BAHAN UN DI RUANG UJIAN 1. Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal cadangan yang terdapat di ruangan tersebut atau di ruang lain. 2. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal / LJUN karena kekurangan naskah, maka peserta yang bersangkutan diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruangan lain atau sekolah/madrasah yang terdekat
• Ujian Praktek Keahlian Kejuruan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Maret 2013 POS hal 45 • Ujian Teori Keahlian Kejuruan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013 POS hal 45 • Ujian praktik kejuruan Khusus bagi program 4 tahun dilaksanakan pada tahun IV SMK • • NKK = 0,7 NPK + 0,3 NTK, dimana NKK: Nilai Kompetensi Kejuruan, NPK: Nilai Praktek Kejuruan, dan NTK: Nilai Teori Kejuruan Kriteria kelulusan Kompetensi Kejuruan adalah NKK ≥ 6,0
Pengumuman Hasil UN • SMA/MA, SMK dan Paket C , Paket C Kejuruan paling lambat tanggal 24 Mei 2013 • SMP/MTs, SMPLB, SMALB dan Paket B paling lambat tanggal 01 Juni 2012 • SD/MI , SDLB dan Paket A/Ula paling lambat tanggal 8 Juni 2013 • Paket A/Ula , Paket B/Wustha, Paket C , dan Paket C Kejuruan Periode II paling lambat tanggal 27 Juli 2013
Ruang dan Pengawasan UN 1. Ruang ujian nasional menggunakan ruang kelas di sekolah /madrasah penyelenggaraan UN 2. Ruang ujian nasional program paket juga menggunakan ruang kelas sekolah/madrasah penyelenggara 3. Pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK di lakukan oleh guru SMA/MA dan SMK yang diatur secara silang 4. Pengawas ruang untuk UN SMP/MTs dilakukan oleh guru SMP/MTs yang diatur secara silang. 5. Pengawas Ruang UNPK adalah pendidik pada SD,MI, SMP,MTs, SMA,MA, SMK, Ponpes, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai pengawas UN pendidikan kesetaraan. 6. Pengawas ruang adalah guru yang matapelajarannya tidak sedang diujikan 7. Pengawas ruang tidak diperkenankan untuk memebawa alat komunikasi elektronik kedalam ruang ujian
Peran Pengawas Ruang Ujian Diantara peran pengawas ruang ujian adalah : 1. Mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia di halaman 1 (satu) naskah soal dan LJUN sebelum dipisahkan ; 2. Mewajibkan peserta ujian untuk memisahkan LJUN dengan naskah ; 3. Mewajibkan peserta ujian untuk melengkapi isian pada ujian secara benar ; 4. Memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta ; 5. Me-lem amplop LJUN yang telah diisi peserta ujian di ruang ujian.
Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi PESERTA UN
Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi PENGAWAS RUANG UJIAN
Prosedur Tindak Lanjut Langkah – langkah dan prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional sebagai berikut : Laporan tertulis , pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis dan /atau lisan yang memuat : Indentitas diri pelapor Bentuk pelanggaran Tempat pelanggaran Waktu pelanggaran Pelaku pelanggaran Bukti pelanggaran
Pengumpulan Hasil UN 1. SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan Pengawas satuan pendidikan yang berasal dari Perguruan Tinggi mengumpulkan amplop LJUN yang telah di lem oleh pengawas ruang UN Pengawas satuan pendidikan dari Perguruan Tinggi menyampaikan amplop LJUN ke Perguruan Tinggi Negri unutk dilakukan pemindaian Pengawas satuan pendidikan mengisi dan mendatangani berita acara kelengkapan bahan UN di ruang panitia sekolah/ panitia penyelenggara 2. SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Program Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustho Ketua Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJUN yang di lem oleh pengawas ruang UN
Lanjutan Dan mengirimkan LJUN dari Penyelenggara tingkat Kab/Kota untuk di teruskan ke penyelenggara tingkat provinsi setelah ujian berakhir setiap harinya Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap satuan pendidikan penyelenggara UN dari setiap Kab/Kota 3. Atase Pendidikan atau penyelengara UN di Luar Negeri mengirimkan LJUN ke PUSPENDIK paling lambat 1 minggu setelah UN berakhir
Pengolahan Hasil UN 1. Perguruan Tinggi Negeri memindai dan memvalidasi LJUN SMA, MA dan SMK serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara Pusat 2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirim nilai sekolah (NS) ke penyelenggara pusat paling lambat satu minggu sebelum UN. 3. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memindai dan memvalidasi LJUN SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat
Akhir Presentasi SELAMAT ! BERTUGAS