KEBIJAKAN DALAM TAX REFORM 1994 DAN TAX REFORM 1997

1. KEBIJAKAN DALAM TAX REFORM 1994 DAN TAX REFORM 1997 KELOMPOK 7 : Firdasari Nuradilla Nabila Sasa Erdika Novia Nur Eka S. Ratna Juwita PR Fitriyana Yuanita A Dhea tikha QA

2. Pengantar...... Maksud digulirkannya reformasi perpajakan adalah agar lebih mencerminkan keadilan, lebih memberikan kepastian hukum (bagi wajib pajak maupun aparatur pajak), meningkatkan efisiensi, serta mempertimbangkan perubahan-perubahan tentang ketentuan perpajakan di negara-negara tetangga (di kawasan ASEAN).

3. Tax Reform 1994 CIRI-CIRI Khusus Sist. Perpajakan Nasional 1984-1994 Memberikan kepastian hukum Sederhana Menutup peluang penyelundupan Mencerminkan azas pemerataan Menunjang tercapainya sasaran pembangunan Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan sistem ‘self-assesment’

4. Sistem perpajakan nasional tax reform 1994 pada dasarnya tetap berpegang teguh pada salah satu azas perpajakan yang menyatakan bahwa ketentuan perpajakan harus berlaku sama bagi setiap wajib pajak yang berada dalam kasus-kasus perpajakan yang pada hakikatnya sama. Tujuan diberikannya fasilitas perpajakan (kemudahan) : menunjang keberhasilan sektor kegiatan ekonomi berprioritas tinggi dalam skala nasional serta mendorong perkembangan daerah terpencil Kemudahan yg diberikan terbatas dalam bentuk : Penyusutan amortisasi yang lebih dipercepat Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun Pengurangan pajak penghasilan atas deviden. Dalam Sistem Perpajakan Nasional yg diperbarui : keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pajak dengan hak dan kewajiban wajib pajak tetap dipegang teguh (UU No. 9 tahun 1994) Peningkatan efisiensi pemungutan pajak dapat dicapai melalui perluasan sistem pemungutan dan pemotongan pajak yang berlaku selama ini

5. T A X R E F O R M 1994 Premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia yang dinikmati wajib pajak luar negeri Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Perolehan hadiah dan penghargaan Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

6. Pokok-pokok perubahan di bidang pajak penghasilan Arah dan Tujuan yg hendak dicapai Pengembangan IPTEK dan SDM Perubahan yg dilakukan Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan Hidup Penyederhanaan tentang Penyusutan atau Amortisari Peningkatan penerimaan pajak Deemed Dividend Atad sisa laba dari CFC yang tidak Dibagikan Penetapan saat diperolehnya atas keuntungan CFC yang tidak dibagikan Untuk menunjang iklim investasi Pembinaan Koperasi Pertumbuhan dan pemerataan Pembagunan

7. POKOK – POKOK Perubahan PPN

8. Obyek pengenaan PPN diperluas sehingga meliputi penyerahan barang-barang hasil sumber daya alam, • Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah • Ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi, diubah sehingga apabila dalam suatu masa pajak ternyata pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisih tersebut tidak dapat diminta kebali tetapi dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. • Untuk kepastian dan menghindari penyalahgunaan faktur pajak maka pada ketentuan mngenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ditambahkan beberapa ketentuan baru • Untuk memberi kemudahan kepada perusahaan yang melakukan merger maka ditambahkan ketentuan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan barang kena pajak (Sebagaimana diketahui Undang-undang PPN yang berlaku sampai dengan 1994, kurang memberikan gairah kepada pengusaha kena pajak) • Pemindahtanganan barang modal tidak dikenakan PPN • Dengan diubahnya Undang-undang PPN maka hambatan-hambatan pada pengusaha yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usahanya ataupun ingin melestarikan kelangsungan kegiatan usahanya, dihilangkan. Sehingga UU yang baru lebih netral terhadap pengusaha yang ingin meningkatkan dan melestarikan kelangsungan hidup usahanya. OBJEK PAJAK

9. Saat terutangnya pajak yaitu saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor BKP atau pada saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Saat & Tempat Terutang PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukan maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutang PPN dan diwajibkan mendaftar diri untuk memperoleh nomor pengukuhan PKP. (Namun apabila PKP mempunyai lebih dari satu tempat terutang pada satu KPP maka PKP tersebut cukup memiliki satu nomor pengukuhan PKP. Tempat Terutang Pajak • a.PenyerahankepadaPemungut PPN • b. PPN yang terutang tidak dipungut/dibebaskan • c. PPN atas kegiatan membangun sendiri • d. Perlakuan atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan Ketentuan Khusus Pengenaanpajaktersebutuntukmemperbaikikesulitankarena: - PKP menjadilebihbebasmengalihkanbarangmodalnyakapansajaiamenghendakinya, - PKP lebihdimudahkanapabilaiaharusmemindahtangankanbarangmodalnyakepada PKP lain BebanpengawsanDItjenPajakberkurang

10. Perubahan UU No. 8 Tahun 1984 berprinsip pada : PPN hanyadikenakanterhadappertambahannilaisajadandipungutpadaberbagaimatarantaijalurperusahaan/ transaksi Tarif PPN adalahtariftunggalsehinggatidakmemerlukandaftarpenggolonganbarang Untukmemberikanwadahbagipemerintahmemberikankemudahandalamrangkameningkatkanpenanaman modal, mendorongekspor, menciptakanlapangankerjabaru, menunjangpelestarianlingkunganhidupmakaperludiberikanfasilitasdibidang PPN Pokok-pokok Perubahan PBB Arah dan tujuan penyempurnaaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentanPajak Bumi dan Bangunan adalah: MenunjangKebijakanPemerintah PenerimaanPajak KepastianHukumdanKeadilan

11. Berlandaskan arah dan tujuan diatas maka perubahan tersebut adalah : Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatu ketentuan mengenai besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap WP. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke Badan Peradilan Pajak Dalamundang-undang no.12 tahun 1994 tentangPerubahanatasUndang-undang No. 12 Tahun 1995 tentangPajakBumidanBangunanditentukanbahwamulaitahun 1995/1996 untuksetiapWajibPajak PBB diberikeringanan yang berupa NJOPTKP sebesarRp. 8.000.000,00 per WajibPajak.

12. Ketetentuan Pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak 1. WP yg mempunyai satu OP maka NJOPTKP diberikan kepada OP yg dimiliki tsb. 2. WP yg memiliki lebih dari satu OP maka NJOPTKP senilai 8.000.000 akan diberikan utk OP yg nilainya paling besar POKOK-POKOK PERUBAHAN KUP: • Dasar Hukum • PenetapandanKetetapanPajak • PenagihanPajak • Keberatandan Banding • Pembukuan

13. TAX REFORM 1997 Tax reform 1997 merupakankelanjutan tax reform 1994, dimanaprinsip, dasar, tujuan tax reform 1997 tetapberpegangteguhpadaprinsip, dasardantujuan yang dianutpada tax reform 1994. Di dalam tax reform 1997 terdapatbeberapaundang-undangdibidangperpajakan yang sudahdilakukanperubahanyaitu : • Undang-undangPenagihanPajakdenganSuratPaksa • Perubahansubstansidariundang-undang yang perludilakukan agar undang-undanginidapatdilaksanakandenganlancar, yaitu : • Kedudukandarisuratperingatan • Prosespenerbitansuratpaksa, suratsita, danlelang • Prosespelaksanaansuratpaksadansuratsita • Penentuansecarajelasobyek yang dapatdisita • Mempertegastindakanhukummana yang dapatdigugatdanmana yang dapatdiajukansanggahan.

14. b. Mengupayakan agar undang-undanginidalampelaksaannyadapatlebihtegas, antara lain :- Mempertegassyarat-syaratmengenaisandera- Memasukkansebagaiobyeksitasepertirekening bank, piutang, dansejenisnya- Memberipeluang agar barang-barangtertentusesuaidengansifatnyadapatdijualtanpamelaluilelang. 2. Undang-undangtentangBadanPenyelesaianSengketaPajakPokok-pokokperubahanantara lain : UntukmencegahWajibPajak yang inginmencobamemanfaatkan banding sebagaiupayamenundapembayaranpajak, makapermohonan banding barudapatditerimajikapajakterutangtelahdibayarlunas. PutusanBadanPeradilanPajakdinyatakanbukanKeputusanPejabat/Badan TUN, karenanyabersifat final. Hal iniselainmemberikepastiankepadaparapihakjugadiharapkantidakmenambahperkaradiMahkamahAgung.

15. Lanjutan.. Untukmenjaminkepastianwaktubagiparapihak banding harusdiselesaikandalamjangkawaktu 1 tahun, denganketentuanjikaputusandiberikanmelampauijangkawaktu 1 tahun, banding dinyatakanditerima. Penegasanmengenaisyaratmenjadi hakim, kuasahukum, maupunsekretaris. Diatur pula lama masajabatan hakim. Dalamacarapersidanganhalimdiberiwewenang yang luas, khususnyadalamalatbuktidanbebanpembuktian. Di dalamprosespersidanganposisiWajibPajakdanDirektoratJenderalPajakdijaminberadapadakedudukan yang sama.

16. 3. Undang-undangtentang Bea PerolehanHakAtas Tanah Bangunan Denganmempertimbangkankeadilan, agama, dansosialasyarakatdiberikanbatasobyek yang tidakdikenakan BPHTB Untukmemudahkan, pungutan BPHTB dilaksanakanmelaluipejabatpembuataktetanah. Nilaiperolehanhakatastanahdiselaraskandengan NJOP Olehkarenajenispajakinisangateratkaitannyadenganadministrasipertanahandandenganpemerintahdaerah, makadiaturpembagianjumlahpajak yang dapatdipungutantarapemerintahpusatdenganpemerintahdaerah. Administrasidanprosespemungutan BPHTB mengacupada KUP dandilaksanakanoleh KPP-PBB. PadaprinsipnyaPajakiniditanggungolehmereka yang memperolehhak (pembeli) dengan tariff 5% dari NJOP.

17. 4. Undang-undangtentangPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Penerimaan Negara bukanpajakdalam APBN dimaksudkanuntukmenjaga agar pungutantersebuttidakmemberikanbebanekonomi yang beratkepadamasyarakatakhirnyadapatmenjadi unsure ekonomibiayatinggi. Prosedurpenggunaandana yang berasaldaripungutan yang tidakbersifatpajak, diupayakanlebihfleksibel. adabeberapajenis PNBP, antara lain : Dana Reboisasi, penerimaandari BUMN, penerimaan Negara darijasakeimigrasian, visa, nikah, izinpenangkapanikandilaut, danabantuanPresiden, dansebagainya. Berdasarkan UU PNBP 1997, semua PNBP yang belumdisetorkankeKas Negara/APBN, selambat-lambatnyadalam 5 tahunsudahharusdialihkankeKas Negara/APBN.

18. 5. Undang-undangtentangPajak Daerah danRetribusi Daerah Penerbitaninijugadimaksudkanuntukmencegahataumenghilangkanpungutan-pungutandidaerah yang meresahkan investor, mengangguaruslalulintasbarangantardaerah, pungutan yang biayapungutannyalebihbesardaripadapemasukannya, sertamenghilangkanpungutan yang dirasakanmemberatkanmasyarakat/mengganggukenyamaan/menimbulkan rasa ketidakadilan, sepertipajaksepeda.

19. CATATAN LAIN : Dalampelaksanaannya, sejak tax reform 1994 diperkenalkan system pemungutanPPh final secaralebihintensif. System pemungutanPPh final iniselainsederhanadanpraktisadalahkemampuannya yang luarbiasadalammenutupkebocoranpenerimaanPPhdari sector kegiatan yang difinalkantersebut. 2. Ketika tax Reform 1994, UU PPhtelahmemberikankuasakepadapemerintahuntukmenurunkan tariff PPhdari 30% ke 25%, untukmenurunkan tariff PPhpadatahun 1999 atautahun 2000 menjadi 25%. Tetapi yang terjadijustrusebaliknya, strukturlapisankenapajakmenjadilebihberlapis-lapis dandiadakanperbedaanantara tariff PPhorangpribadidanbadan. Perbedaan tariff PPhantaraorangpribadidanbadanhukumini, selainmengangguprinsipnetralitasdalampungutanpajak, jugaakanlebihmempengaruhiperilakupilihanwajibpajakdalamberusaha, yaituusahaperoranganataubadanhukum.

20. 3. Kegagalandalampelaksanaan PPN menimbulkan : Restitusi PPN yang dibayarkankepada yang tidakberhak Restitusi yang diterimaoleh WP tidakutuhdanterlambat, sehinggamerupakan high cost economy Administrasinyamahaldansangatmemberatkan, baikaparatDirektoratJenderalPajakmaupun WP Keluhandaripara investor, baikasingmaupun local, disekitarpelaksanan PPN Kebocorandi sector PPN inidirasakansangattinggidanlayakdidugatelahmengganggu moral aparatpajak, yaitumenimbulkan KKN.