SISTEM EKONOMI ISLAM

SISTEM EKONOMI ISLAM karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Disampaikan:Dalam Kajian Ekonomi Islam NECKuala Lumpur12-13 July 2003

I- Hakikat Ekonomi: • Istilah Ekonomi: Eko (mengatur) dan Nomos (rumah tangga) = Greek (Yunani Kuno); Maka, ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2) menjaga pengadaannya, maupun (3) tatacara pendistribusiannya kepada masyarakat. Bidang Ekonomi Ilmu EKonomi Sistem Ekonomi Memperbanyak jumlah, dan menjaga pengadaannya (Faktor Produksi) Tatacara distribusi kekayaan di tengah masyarakat (Pemikiran dan Konsep Ekonomi)

Barang Mempunyai Nilai Guna (Utility) Menjadi Alat Pemuas Jasa Perspektif Islam Jumlahnya Terbatas (Scarcity) Distribusi Barang dan Jasa Terbatas (limited): Primary needs Kemiskinan Individu warga negara? Kebutuhan Manusia (human need) Muncul Masalah Ekonomi Cukup Tidak Cukup Tak terbatas (unlimited): Scondary needs Peningkatan GDP dan GNP Negara Kemiskinan negara? Perspektif Kapitalisme dan Sosialisme • Masalah Ekonomi Islam:

Kepemilikan Individu (Private Ownership) Kepemilikan (Ownership) Kepemilikan Umum (Public Ownership) Kepemilikan Negara (State’s Ownership) Asas dan KaidahSistem Ekonomi Islam Distribusi (Distribution) Menjamin Kebutuhan per Individu Warga Negara Pengembangan Hak Milik Disposisi (Tasharruf) Nafkah dan Infaq • Asas Ekonomi Islam:

Kebutuhan Pokok (Primary Needs) Wajib Dipenuhi Kebutuhan per Individu Kebutuhan Sekunder (Scondary Needs) Tidak Wajib tapi Dibantu Kebutuhan Mewah (Luxury Needs) Human NeedsKebutuhan Manusia Khilafah Islam Pendidikan (Needs for Education) Kesehatan (Needs for Health) Kebutuhan Kelompok Wajib Dipenuhi Keamanan (Needs for Savety) • Kebijakan Ekonomi Islam:

Kepemilikan Individu (Private Ownership) Kepemilikan (Ownership) Kepemilikan Umum (Public Ownership) Kepemilikan Negara (State’s Ownership) II- Kepemilikan : • Definisi Kepemilikan: Izin pembuatan syariat (as-syari’) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (utility)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya. • Bentuk Kepemilikan: Hukum syara’ yang berlaku untuk barang dan jasa, dimana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapat kompensasi darinya Izin pembuat syariat (as-syari’) kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah.

Kaifiyah Tamalluk: Sebab Pemilikan Hajat ‘Adhuwiyah: Kebutuhan Jasmani Islam Hubb at-Tamalluk: Keinginan untuk memiliki Kammiyah Tamalluk: Pembatasan Jumlah Sosialisme Manusia Hurriyah Tamalluk: Kebebasan Hak Mlk Gharizah al-Baqa’: Naluri Survival Kapitalisme • Tatacara Memiliki: Shahih (Benar) Batil (Salah)

Menghidupkan Tanah Mati Waris Menggali Kandungan Bumi Harta yang Diperoleh tanpa Kompensasi Berburu Sebab Kepemilikan (Asbab at-Tamalluk) Bekerja Makelar Kebutuhan Harta Penyambung Hidup Mudharabah Musaqat Pemberian Negara Ijarah • Sebab Kepemilikan Islam: Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya.

Faktor Hubungan: Wasiat, Hadiah Kepemilikan Barang dan Jasa Infaq (Perbelanjaan) Faktor Nafkah: Ayah kepada anak Hukum Syara’ dalam Memanfaatkan Barang dan Jasa Disposisi (Tasharruf) Pertanian (Zira’ah) Pengembangan Harta Perdagangan (Tijarah) Perindustrian (Shina’ah) Tanah Harta yang Diperolah dari Pertukaran Yang Diperoleh dgn Mengubah Bentuk III- Disposisi (Tasharruf):

Sebab Kepemilikan Pembelian Lahan Tahjir: Memagari Ekstensifikasi Tanah Pertanian Ihya’ al-Mawat:Menghidupkan Tanah Mati Iqtha’ ad-Dawlah: Pemberian Negarapd Petani Pengembangan Tanah Pertanian Wajib Mengelola Tanah Pertanian IntensifikasiTanah Pertanian Haram Menyewakan Tanah Pertanian Sebab Pengembangan • Hukum Tanah Pertanian:

Halal Perdagangan Domestik Jual-Beli Salam Barang dg Barang Istishna’ Sharf Uang dg Uang Bentuk Perdagangan Riba Uang dg Uang Ghabn Fahisy Barang dg Barang Tadlis Perdagangan Luar Negeri Penimbunan Haram • Hukum Perdagangan:

Produk Halal (Pabrik / Kilang yang halal) Milik Individu Hukum Produk (Barang yang Diproduksi) Hukum Pabrik dan Kilang Milik Umum Produk Haram (Pabrik / Kilang yang haram) Milik Negara • Hukum Perindustrian: حُكْـمُ المَصْنـَعِ يَأخُـذُ حُكْمَ الماَدَةِ الَّتِيْ يَصْنَـعُهَا: Hukum pabrik (kilang) mengikuti hukum barang yang diproduksinya.

Sepakat Melakukan Syarikah Belum Sah Akad Syar’i:Ijab dan Qabul Sepakat Memberikan Modal Sepakat Melakukan Syarikah dalam Urusan Tertentu Hukum Syarikah dalam Islam Orang yang Boleh Melakukan Tasharruf Sah Barang Obyek Akad: Sesuatu yang Bisa Diakadkan Sah Jasa • Hukum Syarikah: Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Syarikah Amlak: Zat Barang Pemburan Syarikah Syarikah ‘Inan: Badan-Badan(+)Harta Bentuk Syarikah dalam Islam Syarikah Abdan: Badan-Badan(-)Harta Gila Mati Mudharabah: Badan(+)Harta Mahjur Syarikah Uqud: Pengembangan Harta Syarikah Wujuh: Badan-Badan(+)Harta Orang Lain Badan-Badan(+)Harta Pembelian Berdua DibubarkanSepihak Semua Kerugian Dikembalikan kepada Harta dan Pemiliknya, Sementara Keuntungan Milik Kedua Belah Pihak. Mufawadhah: Gabungan Syarikah

Bertentangan dengan Syarat Syarikah Islam Perseroan FIRMA: Badan-Badan Dagang Bertentangan dengan Fakta Akad Syar’i Perseroan Terbatas: Bentuk Syarikah Kapitalis Koperasi: Bertentangan dengan Obyek Akad Syar’i Asuransi: Kerjasama Penjaminan Tidak Dijalankan oleh Badan tapi Modal Hukumnya Haram • Hukum Syarikah Kapitalis:

Isyraf - Tabdzir Taraf(Foya-foya) Infaq: Taqtir (Kikir-Bakhil) Judi Tasharruf yang Diharamkan Riba Syarikah Kapitalis Pengembangan Harta: Ghabn Fakhisy Tadlis Ihtikar Mematok Harga • Tasharruf yang Diharamkan:

Haram Fasilitas Umum: Hilangnya Fasilitas Umum ini Menyebabkan Sengketa bagi Masya-rakat Bentuk dan Ciri Harta Milik Umum Bahan Tambang yang Tidak Terbatas: Seperti Air, Minyak, Emas, dll. Privatisasi Sumber Daya Alam: Sumber yang Sifat Pembentukannya Menghalangi Dimiliki Secara Perorangan IV- Kepemilikan Umum: Izin pembuat syariat (as-syari’) kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda.

SISTEM EKONOMI ISLAM