1 / 15

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Dit. P2 Humas. WAJIB PAJAK. Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

more
Télécharger la présentation

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak Dit. P2 Humas

  2. WAJIB PAJAK Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

  3. Kewajiban Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

  4. Kewajiban Wajib Pajak 3 M Menghitung Pajak yang terutang Membayar Melapor

  5. 3 M • Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku • Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) • Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)

  6. Hak Wajib Pajak • Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak • Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.

  7. Hak Wajib Pajak Dalam hal dilakukan pemeriksaan: • Meminta Surat Perintah Pemeriksaan • Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa • Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan • Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT

  8. Hak Wajib Pajak • Wajib Pajak dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. • Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembalike Mahkamah Agung.

  9. Hak Wajib Pajak Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaanatas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya: • SPT • Laporan Keuangan • Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, • Dll.

  10. Hak Wajib Pajak • Pengangsuran Pembayaran • Penundaan Pelaporan SPT Tahunan • Pengurangan PPh Pasal 25 • Pengurangan PBB • Pembebasan Pajak • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  11. Terima Kasih ya.. Apabila memiliki pertanyaan seputar perpajakan, silahkan hubungi kami di:0813-178- 725250813-178-PAJAK www.pajak.go.id Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!

  12. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan: • Wajib Melaporkan SPT Masa • SPT Tahunan • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.

  13. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai: • Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut • Membuat Faktur Pajak • Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP

  14. Wajib melakukan pembukuan/pencatatan? Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.

  15. Pembukuan Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: • Keadaan harta • Kewajiban atau utang • Modal • Penghasilan dan Biaya Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak

More Related