1 / 32

PPh PASAL 21

PPh PASAL 21. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2010. MOH. SALEH ISMAIL RUSDIANTO SESUNG. DASAR HUKUM. Pasal 21 UU PPh PMK No. 252/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008 PMK No. 254/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008 KMK No. 112/KMK03/2001 PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009

munin
Télécharger la présentation

PPh PASAL 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPh PASAL 21 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2010 MOH. SALEH ISMAIL RUSDIANTO SESUNG enny, 2008

  2. DASAR HUKUM • Pasal 21 UU PPh • PMK No. 252/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008 • PMK No. 254/PMK.03/2008 Tgl 31 Desember 2008 • KMK No. 112/KMK03/2001 • PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 • PER-57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009

  3. PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21 • Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan (gaji dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja • Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebut merupakan angsuran pembayaran pajak dalam tahun berjalan keculai yang bersifat final • Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran • Ada perbedaan penghitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya • Pajak yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai tersebut tidak mempunyai NPWP

  4. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 Pasal 21 ayat (1) PPh WP OP DALAM NEGERI DIPOTONG,DISETOR DAN DILAPORKAN PEMBERI KERJA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN OP/BADAN YANG MENBAYAR PENYELENGGARA KEGIATAN GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN

  5. PENERIMA PENGHASILAN • Penerima Pensiun • Pegawai Tetap dan Pegawai tidak tetap • Bukan Pegawai, komisaris, manta pegawai • Penerima pesangon • Peserta kegiatan

  6. Pembayaran Dipotong PPh 21 a. Yang diterima langsung : Gaji, Tunjangan beras, tunjangan Pajak, tunjangan Perumahan. Tunjangan Istri dll Bonus, THR, Gratifikasi, Tantiem dll b. Yang diterima tidak langsung : Asuransi yang dibayar perusahaan

  7. Pembayaran bukan Obyek PPh 21 • Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan seperti mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh ditanggung perusahaan • Pembayaran langsung kepada dana pensiun, jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT Oleh perusahaan • Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi, pengurus)

  8. PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO • Biaya Jabatan (5% atau maks. 6.000.000 setahun. • Iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar pegawai maksimal 5% atau 2.400.000 setahun.

  9. Pemotongan PPh 21 Penerima Pensiun (Pasal 14) Peg. Tetap (Pasal 14) Peg. Tdk. Tetap (Pasal 14, 15) Bukan Pegawai (Pasal 16) Penerima Pesangon (Pasal 19) Peserta kegiatan (Pasal 19) PER31/PJ/2009 jo. Per 57

  10. Penghitungan Pemotongan Pensiun (Pasal 14) Setiap Bulan (Jan-Nov) Akhir tahun (Desember) Gaji Bruto Setahun (Jan-Des) dikurangi : Bi. Pensiun, PTKP Gaji Bruto sebulan dikurangi Bi. Pensiun, PTKP (disetahunkan) Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov Pasal 17 (1) dibagi 12

  11. Penghitungan Pemotongan Peg. Tetap (Pasal 14) Setiap Bulan (Jan-Nov) Akhir tahun (Desember) Gaji Bruto sebulan dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, PTKP (disetahunkan) Gaji Bruto Setahun (Jan-Des) dikurangi : Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, PTKP Pasal 17 (1) dibagi 12 Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov

  12. PPh 21 Pegawai tetap

  13. Penghitungan Akhir Tahun Pegawai Tetap

  14. Penghitungan Pegawai Tidak Tetap Upah secara bulanan Pasal 14 PER-31 Upah Harian, Mingguan, Borongan, Satuan Upah sebulan Melebihi 1.320.000 (Pasal 15 PER-31) Upah sebulan Tidak Melebihi 1.320.000 (Pasal 1 PMK 254) Pasal 12 Per 31 Upah sehari s.d. 150 rb Upah sehari > 150 rb Upah sebulan > 6 jt Upah sebulan s.d. 6 jt Gaji Bruto – PTKP sebulan (disetahunkan) Upah Bruto – PTKP sebulan (disetahunkan) Upah Bruto – PTKP jumlah hari Upah Bruto – 150 rb. (Perhari) Pasal 17 (1) dibagi 12 Pasal 17 (1) dibagi 12 5% 5% NIHIL

  15. PEGHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAPDENGAN GAJI BULANAN

  16. PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TIDAK TETAP (HARIAN, BORONGAN) Budi (kawin) bekerja selama 15 hari dalam bulan Juni 2011. Total gaji yang diterima Rp. 2.000.000, karena upah sebulan melebihi 1.320.000, maka PPh 21 yang dipotong adalah : Penghasilan bruto = 2.000.000 (15.840.000 + 1.320.000) X 15/360 = 715.000 PKP = 1.285.000 PPh 21 dipotong (5%) = 64.250 PPh 21 jika tdk berNPWP +20% = 77.100

  17. Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai (Pasal 16 Per 57) Komisaris /Pengawas yg tidak Pegawai tetap Mantan Pegawai (Pasal 16 PMK 252) -Tidak Berkesinambungan Berkesinambungan • Punya NPWP, dan • Ph hanya dr pemotong Pjk, dan • Tdk ada penghasilan lain Komulatif Japro, Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Imbalan lain Komulatif Honor/imbalan Bruto Yang tidak Teratur Tidak Ya 50% Upah Bruto 50% Komulatif Upah Bruto 50% Komulatif Gaji Bruto – PTKP sebulan Pasal 17 (1) Pasal 17 (1) Pasal 17 (1) Pasal 17 (1) Pasal 17 (1)

  18. PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI YANG TIDAK BERSIFAT KESINAMBUNGAN • Tax Based = 50% X penghasilan bruto • Tarif pajaknya adalah tarif umum • Misalnya : Adi Wijaya, SE, Ak. Melakukan Audit dan dibayar Rp. 20.000.000, PPh 21 dipotong saat pembayaran adalah : Penghasilan Bruto : 20.000.000 Dasar Pengenaan Pajak =50% : 10.000.000 PPh 21 dipotong (Pasal 17 (1) = 5% X 10.000.000 : 500.000

  19. Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi) • Tidak memenuhi syarat komulatif : Punya NPWP, Hanya memperoleh penghasilan dari pemotong pajak, dan tdk punya penghasilan. Lain Komulatif Bruto dikurangi PTKP sebulan • Meliputi : Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris), MLM, PDL Asuransi, Penjaja Barang, dll yang bukan pegawai tetapi menerima penghslan secr berkesinambungan. • Misalkan Supandi merupakan konsultan di PT S. Memperoleh honor sbb : - Januari 2009 = 90.000.000 - Februari 2009 = 100.000.000 - Maret 2009 = 150.000.000

  20. Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi)

  21. Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi) • DPP Dihitung dari 50% kumulatif penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dikalikan tarif Pasal 17 (1) • Syarat dapat dikurangi PTKP: Punya NPWP, Hanya memperoleh pengh dari pemotong pajak, dan tdk punya pengh. Lain jika salah satu saja syarat tidak dipenuhi maka tidak ada PTKP. (Pasal 12) • Misalkan Pak Lamijan (K/-) anggotan MLM X Memperoleh penghasilan sbb : - Januari 2009 = 30.000.000 - Februari 2009 = 60.000.000 - Maret 2009 = 70.000.000 Penghitungan PPh 21 adalah :

  22. Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)

  23. Contohdokter yang bekerja di RS Tirta Nusantara memperoleh honor sebagaiberikut:

  24. Penghitungan PPh 21 Dokter

  25. PESERTA KEGIATAN DAN PENERIMA PESANGON(PASAL 16 PER 57) Peserta Kegiatan Pasal 16 (2) PER-57 Penerima Pesangon (Pasal 19, PER-31) KMK 112/KMK03/2001 Tarif Progresif : 0-25 Juta : nihil 25-50 juta : 5% 50-100 juta : 10% 100-200 juta : 15% 200 - : 25% Imbalan Bruto Final Pasal 17 (1)

  26. KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK (PEMBERI KERJA) • Menghitung dan memotong PPh 21 setiap Pegawai / pembayaran • Membuat bukti pemotongan untuk setiap pegawai • Membayarkan total Pajak (PPh 21) yang telah dipotong setiap bulan ke kas negara maks. Tgl. 10 bulan berikutnya • Melaporkan penghitungan, pemotongan, dan pembayaran tsb ke Kantor Pajak setiap bulan maks tgl. 20 bln berikutnya.

  27. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK HAK : - Meminta Bukti pemotongan - Bukti pemotongan sebagai kredit pajak (angsuran pajak) yang telah dibayar KEWAJIBAN Melaporkan dalam SPT tahunan PPh Orng Pribadi (setiap tahun)

  28. Tax Planning

  29. Tax Planning *)PKP (penghasila kena pajak) pegawai: gaji neto dikurangi PTKP

  30. Tax Planning Bea siswa Apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan dari pada diberikan dalam bentuk tunjangan, maka berikan dalam bentuk bea siswa  karena bisa mengurangi PPh Badan tetapi bukan obyek PPh 21sehingga bisa menghemat jumlah pajak 5 – 30% tergantung jumlah Penghasilan kena pajak pegawai yang diberikan beasiswa tadi.

  31. Tax Planning Pemberian Natura 1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/th Jangan berikan bentuk natura karena tidak mengurangi biaya perusahaan shg dikenakan PPh badan lebih besar. 2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/th Berikan natura karena tarif tarif PPh badan lebih kecil dari PPh 21 (OP)

  32. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008

More Related