1 / 83

RENCANA KERJA KLHK D A N P R O Y E K SI P ERENCANA A N L H K 2 0 2 0 - 2 024

K E ME N TE R I A N L I NG K U N G A N H I D U P D A N K E HU T ANA N. RENCANA KERJA KLHK D A N P R O Y E K SI P ERENCANA A N L H K 2 0 2 0 - 2 024. Biro P e r enca n aan Bandung , 21 Maret 201 9. OUTLINE. 1. 2. 3. 4. 5.

nadinea
Télécharger la présentation

RENCANA KERJA KLHK D A N P R O Y E K SI P ERENCANA A N L H K 2 0 2 0 - 2 024

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIANLINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN RENCANA KERJA KLHK DAN PROYEKSIPERENCANAANLHK2020-2024 BiroPerencanaan Bandung,21 Maret2019

  2. OUTLINE 1 2 3 4 5 Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang LHK TA. 2019 Arah Pembangunan LHK Tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2019 Overview Perencanaan KLHK 2020-2024 Rancangan Tema RKP 2020 2

  3. ARAH PEMBANGUNAN LH DAN KEHUTANAN TAHUN 2019 3

  4. PERATURANYANG TERKAITDENGANPENYUSUNANRKPDANRENJAK/L PP17Tahun2017 tentangSinkronisasiProsesPerencanaandan PenganggaranPembangunanNasional MengaturmengenaiPenyusunandan PenelaahanRenjaK/L,PokokSubstansiRKP, danPenyusunan Daftar ProyekPrioritassebagaibagiandariRKP 01 PerMen PPN9Tahun2017tentang Penyusunandan PenelaahanRenjaK/L Mengatur mengenaitata cara,timeline,koridor,dan substansidalampenyusunan, penelaahan, dan perubahan RenjaK/L . 02 PerMen PPN5Tahun2018tentangTataCara PenyusunanRKP Mengatur mengenaitimeline,tatacara,substansidalampenyusunanRKPmulaidari Rancanganawals.dpemutakhiranRKP 03 04 PerMen PPN13Tahun2018tentang PengelolaanProyekPrioritas Mengatur mengenaikriteria, persyaratan,tatacarapengusulandanpenilaian,sertapenetapan, dan perubahan proyekprioritasbesertaoutputprioritas.

  5. STRUKTURPRIORITASNASIONAL(PP17/2017) • PP17Tahun2017tentang SinkronisasiProses PerencanaandanPenganggaranPembangunanNasional • PerMenPPN/Ka.BappenasNo.5Tahun2018tentangTataCaraPenyusunanRencanaKerjaPemerintah PrioritasPembangunan Serangkaiankebijakan yangdilaksanakanmelaluiprioritasNasional,program Prioritas, KegiatanPrioritas,danproyekprioritas PrioritasNasional Program/kegiatan/proyekuntuk pencapaianSasaran RencanaPembangunanJangka MenengahNasionaldankebijakanPresidenlainnya ProgramPrioritas ProgramyangbersifatsignifikandanstrategisuntukmencapaiPrioritasNasional KegiatanPrioritas KegiatanyangbersifatsignifikandanstrategisuntukmencapaiProgramPrioritas Proyekyangdilaksanakan olehPemerintahPusat,PemerintahDaerah,dan/ataubadan usahayangmemilikisifatstrategis dan jangkawaktutertentuuntuk mendukung pencapaianPrioritasPembangunan ProyekPrioritas

  6. Arah Pembangunan LH dan Kehutanan Tahun 2019 Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon

  7. 3 1 2 4 5 RKP 2019 • Percepatan Pengurangan Kemiskinan • Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat • Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas • Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak • Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar KLHK • Kamtibmas dan Keamanan Siber • Kesuksesan Pemilu • Pertahanan Wilayah Nasional • Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi • Efektivitas Diplomasi • Peningkatan Konektivitas dan TIK • Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat • Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa • Penanggulangan Bencana • Peningkatan Sistem Logistik • Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian • Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan • Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produksi • Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja • Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas • Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi • Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan • Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas SD Air • Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan KLHK KLHK 7

  8. PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

  9. PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF (1/2)

  10. PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF (2/2)

  11. PRIORITAS NASIONAL 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (1/3)

  12. PRIORITAS NASIONAL 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (2/3)

  13. PRIORITAS NASIONAL 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (3/3)

  14. Kegiatan Kementerian LHK di Provinsi Jawa BaratTA. 2019 Rp. 455.124.509.000,-

  15. PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN BIDANG LHK TA.2019

  16. DANADEKONSENTRASI 7 (khusus untukDinasProvinsiyangmembidangiLingkunganHidupdan Kehutanan) HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH PEMEGANGKEKUASAAN PEMERINTAHAN–PSL4 (1) UUD 1945 THEULTIMATE RESPONSIBILITYLIES UPONTHEPRESIDENT PRESIDEN Kementerian/LPNK NASIONAL Psl17 UUD1945 KORBINWAS KORBINWAS Sebagian Urusan WAKILPEMERINTAH PUSAT GUBERNUR DPRDPROV REGIONAL UnsurPenyelenggara UnsurPenyelenggara Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan DPRDKAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA LOKAL UnsurPenyelenggara UnsurPenyelenggara

  17. KETENTUANUMUMMENGENAIDEKONSENTRASIDANTUGASPEMBANTUANDIATUR DALAMUNDANG-UNDANGNOMOR33TAHUN2004 PASAL87 -DEKONSENTRASI(DEKON) PASAL94-TUGASPEMBANTUAN(TP) 1. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi 1. Pendanaan dalam rangka TP dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintahmelalui K/LkepadaKepalaDaerah. PelaksanaanTPdidanaiolehPemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikandenganpenugasanyang diberikan. KegiatanTPdiDaerahdilaksanakanolehSKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. KepalaDaerahmemberitahukanRKA-K/Lyangberkaitandengankegiatan TPkepadaDPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan dilaksanakansetelahadanyapelimpahanwewenangPemerintahmelaluiK/LkepadaGubernursbgwakil Pemerintahdidaerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai olehPemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan denganwewenangyang dilimpahkan. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerahdilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkanolehgubernur. Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran K/L yang berkaitan dg keg. DekonsentrasididaerahkpdDPRD. RKAdiberitahukan kepada DPRDpada saat pembahasanRAPBD. 7. Pendanaandialokasikanuntukkegiatan yangbersifat nonfisik. kepadaDPRDpadasaatpembahasanRAPBD. 7. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yangbersifat fisik. PASAL108 Dana Dekonsentrasi dan Dana TP yang merupakan bagian dari anggaran K/L yangdigunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundanganmenjadiurusanDaerah,secarabertahapdialihkanmenjadiDAK. Pengalihan secarabertahapdiaturlebihlanjutdalam PP.

  18. PRINSIP-PRINSIPDASARPENGGUNAANDANA DEKONSENTRASI • Karakteristik/sifatkegiatan: • KegiatanDekonsentrasibersifatnonfisik,seperti koordinasi, perencanaan,fasilitasi,pelatihan, pembinaan,pengawasan,dan pengendalian.Sebagiankecildapat digunakanuntukkegiatan penunjangberupa pengadaanbarang/jasadanpenunjang lainnya • KegiatanTugasPembantuanbersifatfisik,seperti kegiatan pembangunansaranadanprasarana, pengadaanperalatandan mesin,gedungdan bangunan,jaringandankegiatanfisiklainnya yangmenghasilkankeluarandanmenambah nilaiasetPemerintah.

  19. BATASANPENGGUNAANDANA DEKONSENTRASI SubBidangLingkunganHidup Penilaiankinerjapengelolaanlingkungan(Proper) Mendukung kegiatan IKLH (Indeks Kualitas LingkunganHidup) SubBidangKehutanan BiayaOperasionalPenyuluh, FasilitasiPengelolaanTahura, FasilitasiPengelolaanKawasanEkosistemEsensial, FasilitasiPengelolaanPerhutananSosial, FasilitasiPenegakanHukumLHK, FasilitasiTORAdanTata BatasKawasan, FasilitasiKegiatanKarhutla, FasilitasiKegiatanRHL

  20. PAGU : Rp. 32.500.000.000,- Bidang Kehutanan :Biaya Operasional Penyuluh Fasilitasi Pengelolaan Tahura, Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Bidang Lingkungan Hidup : Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan (Proper) RENCANA KEGIATAN YANG DIDEKONSENTRASI/ TUGAS PEMBANTUAN T.A 2019

  21. Anggaran Dekon Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 BidangKehutananRp.1.394.680.000,-

  22. Anggaran Dekon Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 BidangLingkungan HidupRp.2.292.500.000,-

  23. KEGIATAN DAK TA.2019 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LINGKUP PROVINSI JAWA BARAT

  24. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dasar Hukum : Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Undang – Undang 18 Tahun 2016 Tentang APBN 2017 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan “Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yangmerupakan urusan daerahdansesuai dengan prioritas nasional”........  Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018  Kegiatan yang bersifat Fisik

  25. PERENCANAAN DAK 2019 Dalam perencanaan DAK 2019, seluruh proses usulan, verifikasi/penilaian, sinkronisasi harmonisasi dilakukan berjenjang dan tanpa pertemuan/ tatap muka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semua dilakukan melalui sistem web aplikasi KRISNA yang di koordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan

  26. ARAH KEBIJAKAN UMUM Dana Alokasi Khusus TA.2019 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Money Follow Program Prioritas Presiden Mendukung target RPJMN 2015-2019 Mendukung target RKP 2019 29

  27. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (Rp. 20.316.211.000,-)

  28. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  29. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  30. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  31. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  32. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  33. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  34. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  35. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  36. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  37. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  38. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  39. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  40. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  41. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  42. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  43. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  44. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  45. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  46. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

  47. KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 (LANJUTAN)

More Related