1 / 30

PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU

PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU. Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN. PERATURAN-PERATURAN. UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .

najila
Télécharger la présentation

PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU KukuhHeruYanto,SH,MH KepalaBidangMutasi Kanreg VIII BKN

  2. PERATURAN-PERATURAN • UU No 8 tahun 1974 sebagaimanatelahdiubahdengan UU no 43 tahun 1999 tentangPokok-PokokKepegawaian. • PP Nomor 99 tahun 2000 sebagaimanatelahdiubahdengan PP no 12 tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS. • PP Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikansebagaimanatelahdiubahdengan PP Nomor 66 Tahun 2010

  3. Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentangKetentuanPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan PangkatPegawaiNegeriSipilSebagaimanatelahdiubahdengan PP Nomor 12 Tahun 2002. • PermendiknasNomor 58 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Program Sarjana (S1) KependidikanBagi Guru DalamJabatan. • PermendiknasNomor 20 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Program StudidiluarDomisiliPerguruanTinggi.

  4. KepmendiknasNomor 107/U/2001 tentangPenyelenggaraan Program PendidikanTinggiJarakJauh. • SE DirjenDiktiNomor 2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997 tentangLaranganKelasJauh. • SE DirjenDiktiNomor 2630/D/T/2000 tentangPenyelenggaraanKelasJauh. • SE DirekturKelembagaanDepdiknasNomor 595 /D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentangLaranganKelasJauh. • SuratDirjenDikti yang ditujukankepadaDeputiBinaKindang BKN nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005.

  5. PP 99 tahun 2000 jo PP 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat: Pasal 9 huruf (f): “Kenaikan PangkatPilihandiberikankepadaPegawaiNegeri yang memperolehSuratTandaTamatBelajar / Ijasah.”

  6. Pasal 18 ayat (2): Kenaikan Pangkatdapatdiberikanapabila: • DiangkatdalamJabatan / diberitugas yang memerlukanpengetahuan / keahlian yang sesuaidenganijasah yang diperoleh. • Sekurang-kurangnyatelah 1 (satu) tahundalampangkatterakhir • Setiapunsurpenilaianprestasikerjasekurang-kurangnyabernilaibaikdalam 1 (satu) tahunterakhir. • Memenuhijumlahangkakredit yang ditentukanbagi yang mendudukijabatanfungsionaltertentu • Lulus ujianpenyesuaiankenaikanpangkat.

  7. Kepka BKN No. 12 tahun 2002 tentangKetentuanPelaksanaan PP No 99 Tahun 2001 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimanatelahdiubahdengan PP 12 tahun 2002, angka IV dalamangka 9 huruf b: “ Ijasah yang dimaksudadalahIjasah yang diperolehdari PTN dan/ Ijasah yang diperolehdarisekolahatau PTS yang telahdiakreditasidan/atautelahmendapatijinpenyelenggaraandarimenteri yang bertanggungjawabdibidangpendidikannasionalataupejabat lain yang berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakuberwenangmenyelenggarakanpendidikan”

  8. PROGRAM PENDIDIKAN S1 BAGI GURU DALAM JABATAN • Permenpan 16 tahun 2009 tentangJabfung Guru danAngkaKreditnyamengisyaratkanbahwaSyaratPengangkatan guru harusberijasah S1/D.IV danbersertifikatpendidik. • Program (S1) kependidikanbagi guru dalamjabatanadalah program pendidikan yang secarakhususdiperuntukkanbagi guru dalamjabatan.

  9. PT Penyelenggara program sarjana (S1) kependidikanbagi guru dalamjabatandapatbermitradenganpeguruantinggi lain yang berlokasidiwilayahtertentudalampenyelenggaraan program studitertentu, jikadiwilayahtersebuttidakada program studi yang ditugaskanuntukmenyelenggarakan program sarjana (S1) kependidikanbagi guru dalamjabatan

  10. Dalamhaltidakadaperguruantinggipenyelenggara program pengadaantenagakependidikan yang memiliki program studidalambidangtertentu, perguruantinggipenyelenggara program pengadaantenagakependidikan yang memiliki program studisaturumpundapatmenyelenggarakan program sarjana (S1) kependidikandenganbermitradenganperguruantinggi lain yang memiliki program studirelevan.

  11. Prosespembelajarandalam program sarjana (S1) Kependidikanbagi Guru dalamJabatandilaksanakanmelaluipengintegrasiankegiatanperkuliahan/ pembelajarantatapmukadikampusdanatauperkuliahantermediasidankegiatanpembelajaranmandiri. Pembelajaranmandiridilaksanakandengan tutorial danatautanpa tutorial.

  12. KegiatanPembelajaran Program Sarjana (S1) Kependidikanbagi Guru dalamJabataninidilaksakansecaratersendiri, dalamartitidakbolehdilakukansecarabersama-samadengankegiatanpembelajarankelasreguler.

  13. Tujuanpenyelenggaraan program sarjana (S1) kependidikanbagi guru dalamjabatanyaituuntukmendukungupayapercepatanpeningkatankualitasakademikbagi guru dalamjabatan • Program Sarjana (S1) kependidikanbagi guru dalamjabatandiselenggarakanolehperguruantinggi yang memenuhipersyaratandanditetapkanolehmenteri.

  14. Persyaratan yang dimaksudmeliputiperguruantinggi yang telahmemiliki: • Program studi S1 kependidikan yang memilikiijinpenyelenggaraandariDirektoratJenderalPerguruanTinggi. • Program studi S1 kependidikan yang terakreditasiolehBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggidengannilai minimal B, kecualiuntuk program studi S1 PGSD,PGTK,PGPAUD memilikiijinpenyelenggaraandanmendapatkanpenugasandariDirektoratJenderalPendidikanTinggi.

  15. Perjanjiankerjasamaantaraperguruantinggidenganpemerintahdaerah.Perjanjiankerjasamaantaraperguruantinggidenganpemerintahdaerah. • Perjanjiankemitraandenganperguruantinggi lain yang memilikiijindanmemenuhipersyaratan yang ditetapkanolehDirjenDikti. • Saranadanprasaranapenunjangsesuaidenganperaturanperundangundangan. • Bahan ajar untukkepentinganperkuliahantatapmukadan/ atautermediasi, danpembelajaranmandiri. • Laporanevaluasi program studiberbasisevaluasidiri (EPSBED)sekurang-kurangnya 2 (dua) semester terakhir.

  16. Perguruantinggipenyelenggara program S1 kependidikanbagi guru dalamjabatandapatbermitradenganperguruantinggi lain yang berlokasidiwilayahtertentudalampenyelenggaraan program studitertentu, jikadiwilayahtersebuttidakada program studi yang ditugaskanuntukmenyelenggarakan program S1 bagi guru dalamjabatan.

  17. Dalamhaltidakadaperguruantinggipenyelenggara program pengadaantenagakependidikan yang memiliki program studidalambidangtertentu, perguruantinggipenyelenggara program pengadaantenagakependidikan yang memiliki program studisaturumpundapatmenyelenggarakan program sarjana (S1) kependidikandenganbermitradenganperguruantinggi lain yang memiliki program studirelevandanterakreditasi minimal B.

  18. PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI • Domisiliperguruantinggiadalahwilayahkabupaten/kotatempatpenyelenggaraanperguruantinggi yang ditetapkandalamijinpendiriandankabupaten/ataukota yang berbatasanlangsungdengankabupaten/ kotatempatpenyelenggaraanperguruantinggitersebut.

  19. Penyelenggaraan program studidiluardomisiliadalahpelaksanaankegiatanpendidikantinggiolehperguruantinggidiluardomisiliperguruantinggisebagaimanadicantumkandalamijinpendirianperguruantinggidan/atauijinpenyelenggaraan program studi yang ditetapkanolehkementerian.

  20. PenyelenggaraanProgamStudidiluardomisiliwajibmemenuhipersyaratandiantarasebagaiberikut:PenyelenggaraanProgamStudidiluardomisiliwajibmemenuhipersyaratandiantarasebagaiberikut: • Melaksanakantridharmaperguruantinggisecarautuh, konsisten, danberkelanjutan, yang antara lain tercermindaripenyediaananggarannya • TelahmemperolehAkreditasi A untuk program studi yang samadidomisiliperguruantinggitersebut • Program studidiluardomisiliharusmemperolehperingkatakreditasi yang samadengan program studididomisiliperguruantinggi paling lambat 3 (tiga) tahun

  21. Program PendidikanJarakJauh, KelasJauh, danSabtu-Minggu

  22. SesuaidenganKeputusanMenteriPendidikanNasionalNomor 107/U/2011 tentangPenyelenggaraan Program PendidikanTinggiJarakJauh “ Program PendidikanTinggiJarakJauh (PTJJ) adalah program pendidikantinggidenganprosespembelajaran yang dilakukansecarajarakjauhmelaluipenggunaanberbagai media komunikasi.”

  23. Tujuanpenyelenggaraan program pendidikanjarakjauhadalahterwujudnyatujuanpendidikantinggisebagaimanatercantumdalamPasal 2 PeraturanPemerintahNomor 60 tahun 1999 tentangpendidikantinggi, sertaterciptanyakesempatanmengikutipendidikantinggi.

  24. Program pendidikantinggijarakjauhdiselenggarakanolehperguruantinggi yang memenuhipersyaratan. • PendidikanJarakJauhdapatdiselenggarakanpadasemuajalur, jenjang, danjenispendidikan. • Penyelenggarasatuanpendidikanjarakjauhwajibmengembangkansistempembelajaranberbasisteknologiinformasidankomunikasi.

  25. SesuaidenganEdaranDikti No. 595/D.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 danSuratKopertis Wilayah VI Nomor : 616/006.2/AK.l0/2005 tentanglaranganpenyelenggaraanpendidikankelasjauh/jarakjauhdisebutkan: “ Termasukdalamkategorikelasjauhyaitu in house dankelasparalelyaknipenyelenggaraanpendidikandiluarkampustempatperguruantinggitersebutmemperolehizinpenyelenggaraandaripemerintah,dimanalokasiuniversitasindukpadakota A sedangkanlokasibekerjapadakota B, jaraktempuh > 60 Km.   .“

  26. Larangan “KelasJauh” • Sesuaidengan SE DirjenDiktiNomor: 2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997 perihalLarangan “KelasJauh” “ SemuaPerguruanTinggibaik PTN,PTK, maupun PTS diseluruhwilayah Indonesia dilarangmenyelenggarakan program pendidikandengancarapendidikanjarakjauh (kelasjauh/in house), kecualioleh UT (Universitas Terbuka) atauperguruantinggi lain yang telahdiberitugasuntukmelakukannya.”

  27. “Hal inisesuaidenganPasal 56 PP Nomor 30 Tahun 1990, yang menyatakanbahwapendidikanjarakjauhhanyadapatdilakukanolehUniversitas Terbuka atauperguruantinggi yang diberitugasuntukmelaksanakannya.”

  28. SesuaidenganSuratDirjenDiktiNomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang ditujukankepadaKepalaBadanKepegawaian Negara, antara lain dinyatakanbahwa: • Pendidikanjarakjauh yang diakuiolehpemerintahadalah yang hanyadiselenggarakanolehUniversitas Terbuka. • KelasJauh/KelasKhusus/KelasEksekutif/KelasSabtu-MinggubukanlahterminologiresmiDepartemenPendidikanNasional. DengandemikianDirektoratJenderalPendidikanTinggitidakmengenalistilahkelaskhusus/kelasjauh/kelaseksekutif/ kelassabtu – minggu, danistilahtersebuthanyadigunakanolehperguruantinggidalamupayamenarikminatcalonmahasiswa. PenyelenggaraanKelasJauh/ KelasKhusus/ KelasEksekutif/ KelasSabtu-Minggutidaksesuaidengankaidahdannormapendidikantinggi.

  29. SuratEdaranDirekturKelembagaanDirjenDikti No 595/D5.1/2007tanggal 27 Pebruari 2007 “ DirektoralJenderalDiktisejaktahun 1997 telahmelarangpenyelenggaraanpendidikan model “ KelasJauhdanSabtuMinggu” danmenetapkanbahwaijasah yang dikeluarkantidaksahdantidakdapatdigunakanterhadappengangkatandanpembinaanjenjangkarir / penyetaraanbagipegawainegeri.”

More Related