1 / 24

Oleh : Basrief Arief Disampaikan dalam S eminar Yang Diselenggarakan

KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA DAN MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS. Oleh : Basrief Arief Disampaikan dalam S eminar Yang Diselenggarakan Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN), The Sultan Hotel,

nancy
Télécharger la présentation

Oleh : Basrief Arief Disampaikan dalam S eminar Yang Diselenggarakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA DAN MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS Oleh: Basrief Arief Disampaikan dalam SeminarYang Diselenggarakan Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN), The Sultan Hotel, Jakarta 4 Maret 2011

  2. Dibentukanya AFTA, APEC, AFTA, Uni Eropa, WTO INVESTASI Rendahnya investasi di suatu negara tentu sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan daya saing produk negara tersebut, baik di pasar dalam maupun luar negeri, khususnya pada era globalisasi.

  3. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah penyelenggaraan investasi yang belum didukung oleh iklim investasi yang kondusif : • Prosedur perizinan yang panjang dan mahal; • rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, daerah dan antar sektor; • belum siapnya daerah melaksanakan disentralisasi • lemahnya insentif investasi • rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur • Kondisi Politik dan Keamanan

  4. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI ALTERNATIF TERBAIK SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI MENGINTEGRASIKAN EKONOMI SUATU NEGARA KE DALAM EKONOMI GLOBAL TRANSFER ILMU PENGETAHUAN DAN MODAL SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA

  5. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Penanaman modal harusmenjadibagiandaripenyelenggaraanperekonomiannasionaldanditempatkansebagaiupayauntukmeningkatkanpertumbuhanekonominasional, menciptakanlapangankerja, meningkatkanpembangunanekonomiberkelanjutan, meningkatkankapasitasdankemampuanteknologinasional, mendorongpembangunanekonomikerakyatan, sertamewujudkankesejahteraanmasyarakatdalamsuatusistemperekonomian yang berdayasaing.

  6. MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF • memangkas prosedur perizinan panjang dan mahal; • memperkuat insentif investasi; • meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur • Diperlukan rumusan strategi dan kebijakan investasi yang didukung instrumen hukum yang dapatmenjaminadanyakepastianhukum.

  7. PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN INSTRUMEN HUKUM KEPASTIAN HUKUM. KONSISTENSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM Khususnya PemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaisalahsatufaktor yang dapatmenghambatkegiatanusahadaninvestasi

  8. PERANGKAT HUKUM TERKAIT INVESTASI UNDANG-UNDANG UU No. 4/1998 TTG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU No. 1/1998 TTG PERUBAHAN ATAS UU KEPAILITAN; UU No. 5/1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT; UU No. 8/1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN; UU No. 25/2007 TTG PENANAMAN MODAL; UU No. 10/1998 TTG PERBANKAN; UU No. 6/2009 TTG BANK INDONESIA; UU No. 30/1999 TTG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA; UU No. 2/2004 TTG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA; UU No. 37/2004 TTG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

  9. KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI /KEPALA BKPM. KEPPRES NOMOR : 183/1998 TTG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; KEPPRES NOMOR : 114/1998 TTG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NOMOR : 25/1991 TTG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NOMOR : 12/SK/ 1999 TTG PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN INDUK (HOLDING).

  10. TUJUAN DIBENTUKNYA UU No. 5 THN 1999 • PASAL 3 • Menjagakepentinganumumdanmeningkatkanefisiensiekonominasionalsebagaisalahsatuupayauntukmeningkatkankesejahteraanrakyat; • Mewujudkaniklimusaha yang kondusifmelaluipengaturanpersainganusaha yang sehatsehinggamenjaminadanyakepastianhukumkesempatanberusaha yang samabagipelakuusahabesar, pelakuusahamenengahdanpelakuusahakecil; • Mencegahpraktikmonopolidanataupersainganusahatidaksehat yang ditimbulkanolehpelakuusaha; dan • Terciptanyaefektivitasdanefisiensidalamkegiatanusaha.

  11. Sepuluh besar hambatan utama dalam dunia bisnis menurut survey Invesment Climate : • Instabilitas makro ekonomi; • Ketidakpastian kebijakan ekonomi; • Korupsi di daerah; • Korupsi secara nasional • Mekanisme penyelesaian sengketa • Transportasi • Administrasi pajak; • Buruh yang tidakterlatih dan tidakberpendidikan; • Pembiayaan keuangan; dan • Tingkatan pajak yang dibebankan ketidakpastian hukum dan korupsi masuk ke dalam 5 (lima) besar hambatan bagi dunia bisnis dalam mengembangkan usahanya

  12. Prof. Emil Salim • Perlu adanya kerangka dasar hukum ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip : • Demokrasi ekonomi, dengan ciri-ciri positif dan negatifnya; • Pengembangan kesempatan yang sama dan adil dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan; • Pemeliharaan kekuatan penyumbang untuk mencegah monopoli atau oligopoli; • Penyelenggaraan mekanisme check and recheck untuk memelihara keseimbangan kekuatan dan bahkan dapat diarahkan untuk melindungi golongan ekonomi lemah. • Pengembangan pertimbangan kepentingan umum dalam pembangunan ; • Penyempurnaan aparatur • Penertiban produk hukum ekonomi pembangunan perlu memperhatikan butir-butir dalam demokrasi ekonomi dan selanjutnya dapat mendorong ikhtiar masyarakat untuk mengembangkan usaha/kegiatan di bidang ekonomi, sehingga tercipta suhu/iklim, budaya dan kesadaran untuk menyumbang hukum ekonomi itu sendiri.

  13. Mengapakorupsikianmarak dan merambah juga di dunia usaha, antara lain disebabkan : • Sistem yang diberlakukan memberipeluangterjadinya korupsi, termasuk dalam hal ini regulasinya sendiri; • Moral dan integritas yang rendah, baik aparatur birokrasinya maupun pelaku usahanya; • Pandangan hidup yang lebih berorientasi kepada materialistik dan konsumerisme; • Keinginan masyarakat yang serba instan; • Fungsi pengawasan yang belum optimal.

  14. PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERINVESTASI DIBUTUHKAN DIJALANKAN SECARA INTEGRAL DAN SISTEMIK LANGKAH PEMERINTAH MEMBERANTAS KORUPSI KEBIJAKAN & INSTRUMEN HUKUM MENGEREM MERAJALELA-NYA KORUPSI DI INDONESIA

  15. Perencanaan dan Pembentukan Hukum Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi dan Sektor Lainnya Yang Terkait • KEBIJAKAN REPRESIF • Peningkatan Kinerja Institusi Penegak Hukum • Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

  16. Kebijakan Restoratif Sebagai alternatif dari kebijakan represif LP MAKIN PENUH KEBIJAKAN PIDANA SEBAGAI PREMIUM REMIDIUM Kerugian finansial tidak dapat di pulihkan TINDAK PIDANA KORUPSI KEBIJAKAN PIDANA SEBAGAI thelast resort/upaya terakhir Upaya penyelamatan aset hasil korupsi Core dari semangat pemberantasan korupsi adalah mengedepankan pengembalian aset.

  17. Peningkatan Peran Komisi Pengawasan Eksternal dan Internal • Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum • Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja • KEBIJAKAN PREVENTIF • Meningkatkan Kerjasama Internasional dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. • Meningkatkan Koordinasi Dalam Rangka Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi.

  18. Perbaikan diberbagai sektor publik dan administratif : Pelayanan Publik Prosedur Investasi Proses mendapatkan keadilan Pengadaan Barang & Jasa Kebijakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Program Reformasi Birokrasi • kelembagaan (institution); • ketatalaksanaan (business process); • sumber daya manusia (human resource) BELUM TUNTAS • Terkait dengan : • pola pikir (mindset); • budaya kerja (culture set) dan • perilaku (behavior). • PP No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 • Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara: • Transparan; • Akuntabel; • Efisien, • Efektif, • Realistik, • Konsisten PERUBAHAN

  19. PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN RI

  20. Data Perkara Korupsi Di Indonesia Ditangani oleh POLRI, Kejaksaan RI dan KPK Periode Tahun 2004 S.D. 2010 Sumber : SunproglapnilPidsusKejaksaanAgung

  21. DATA ASET NEGARA (UANG DAN BARANG) YANG BERHASIL DISELAMATKAN PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2004 S.D. 2010

  22. Selain itu untukmenuntaskanpelaksanaaneksekusisertaoptimalisasipencarianterpidanadantersangkaperkaratindakpidanakorupsi, baikdidalammaupundiluarnegeri, sertauntukmengembalikankerugiankeuangan/perekonomiannegaraolehpemerintahtelahdibentuk Tim TerpaduPencariTerpidanadanTersangkaPerkaraTindakPidanaKorupsi

  23. PENUTUP • Agar pelaksanaankegiatanusahadaninvestasidi Indonesia dapatberjalandenganbaiksertasejalandenganarahdantujuanpembangunannasional, makapemberantasantindakpidanakorupsidi Indonesia harusterusdigalakkansecarasinergisdansimultanolehseluruhkomponenbangsaini. • Apabilapersoalankorupsidi Indonesia dapatdiselesaikansecaratuntas, makakepercayaanpara investor untukmenanamkanmodalnyadi Indonesia tentunyaakansemakinmeningkatdanpadaakhirnyaakanmenjadi modal yang signifikanuntukmengembalikangairahperekonomiandi Indonesia.

More Related