Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran

1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Workshop Pengelolaan Keuangan Satker PPK-BLU Sarker BLU Universitas Negeri Gorontalo

2. DASAR HUKUM • UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara • UU No.1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3. Asas Pengelolaan Anggaran • Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan; • Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.; • Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya; • akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran; • Profesionalitas

4. Pengelola Anggaran Menurut UU Perbendaharaan Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia; Menteri/pimpinan lembaga merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan;

5. SiklusAnggaran • Perumusankerangkaasumsimakrodanpokok-pokokkebijakanfiskal; • Penyusunan resource envelope; • PenetapanPaguIndikatif; • Pelaksanaan Trilateral Meeting. • PembahasandenganKomisi XI; • PembahasandenganBadanAnggaran. • Pencairananggaran; • Penatausahaanpenerimaandanpengeluaran. Perencanaan APBN Penyusunan APBN Pembahasan Penetapan Pelaksanaan Pertanggungjawaban • PenetapanPaguDefinitif; • Penetapan RKA-KL ; • PenyusunanKeppresRincian APBN. • Pengesahan DIPA. • Penyusunan LKPP; • Penyusunan RUU PertangungjawabanPelaksanaanAnggaran. • PenetapanPaguSementara; • Penelaahan RKA-KL; • Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-KL. Tupoksi DJA dan DJPBN Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN

6. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

7. Prinsip check and balance • Check and balance Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji dalam proses pelaksanaan anggaran: pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan; • Kewenangan administratif: melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, sertamemerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbulsebagai akibat pelaksanaan anggaran • Bendahara Umum Negara: pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan

8. Prinsip Kesetaraan Pejabat Pengelola Keuangan Prinsip pengelolaan keuangan Kesetaraan para pejabat pengelola keuangan dan dihindari rangkap jabatan Pembuat komitmen Bendahara Penguji pembayaran Bendahara umum

9. Struktur Organisasi Pejabat Perbendaharaan KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI & PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN

10. PEMISAHAN KEWENANGANDALAM UU No. 1 Tahun 2004 Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Pengurusan Administrasi administratief beheer Pengurusan Komtabel Comptabel beheer Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH MEMBAYAR PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA

11. MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARA Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif PENGUJIAN Ps. 19 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004 SP2D • PENGUJIAN • Substantif : • Wetmatigheid • Rechmatigheid • Formal PENGUJIAN & PEMBEBANAN Ps. 18 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004 SPM • Pengujian: • Wetmatigheid • Rechmatigheid • Doelmatigheid

12. Kuasa PA/Pejabat lain yang ditunjuk • Membuat komitmen/perikatan yg berakibat terjadinya pengeluaran negara: • Keputusan kepegawaian • Keputusan pelaksanaan Tupoksi • Pengadaan Barang/jasa (Perikatan) • Melaksanakan komitmen/perikatan • Menetapkan Pemenang Pengadaan B/J • Menandatangani kontrak/SPK Pengadaan B/J • Menyetujui/mengesahkan dokumen perikatan • Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan permintaan pembayaran (BA/BAST/ dll) en ybs • Membuat permintaan pembayaran

13. Struktur Organisasi Pejabat Perbendaharaan KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI & PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN

14. PEMBAYARAN LANGSUNG pasti Belum pasti Pembayaran Langsung Uang Persediaan OPTIMALISASI KAS Pembayaran meliputi tiga hal Kepada siapa dibayarkan Nilai yang dibayarakan Waktu pembayaran

15. MEKANISMEPEMBAYARAN 1. Uang Persediaan : Bendahara Pembayaran melalui uang kas persediaan 2. Pembayaran Langsung : pembuat komitmen Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atau Bendahara untuk dibayarkan kepada Pegawai/yang berhak.

16. UANG PERSEDIAAN • UP diberikanuntukklasifikasibelanja (dalam batas tertentu): • belanjabarang, • belanja Modal yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset,

17. PEMBAYARAN LANGSUNG • DitujukankepadarekeningPihakKetiga (penyediabarangdanjasa) Pengadaanbarangdanjasa. • DitujukankepadarekeningBendaharaPengeluaranuntukselanjutnyadibayarkankepadapegawai yang melakukanperjalanandinas, honor pegawai, gajipegawai.

18. PENGUJIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PENGUJI PEMBAYARAN (PEMBUAT KOMITMENT) • Proses pengadaan barang dan jasa; • Menyusun perikatan dengan penyedia barang dan jasa; • Memastikan pekerjaan telah dilaksanakan • Memeriksadokumenpendukungpermintaan pembayaran • Memeriksaketersediaanpagu. • Memeriksakesesuaiandenganrencanakerja. • Memeriksakebenaranhaktagih : - Pihakpenerimapembayaran - Nilaitagihan - Jadwalwaktupembayaran

19. BUKTI ATAS HAK TAGIH BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA Kontrak/SPK SuratPernyataanpenetapanrekanan BeritaAcaraPenyelesaianPekerjaan BeritaAcaraSerahTerimaPekerjaan BeritaAcaraPembayaran Kuitansi Jaminan bank/yang dipersamakan Dokumen lain ygdipersyaratkanutkdana yang sebagian/seluruhnyadari PHLN

20. Pejabat Penguji& PenerbitPerintah Membayar • Menerima dan menguji permintaan pembayaran: • Keabsahan dokumen lampiran permintaan pembayaran • Ketersediaan dana/pagu DIPA • Kebenaran hak tagih • Kesesuaian dengan Rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja • Pencapaian tujuan/sasaran indikator kinerja DIPA • Menerbitkan Perintah Pembayaran • Pengajuan Perintah Pembayaran kepada Bendahara Umum Negara

21. Bendahara Pengeluaran Meneliti kelengkapan/persyaratan tagihan Menguji kebenaran perhitungan tagihan Menguji ketersediaan dana Menolak tagihan apabila tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 3 diatas Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan pembayaran

22. PENGELOLAAN KAS

23. TujuandanSasaranPengelolaan Kas • TUJUAN : • Pengelolaandana yang dimilikipemerintahsecaraefisien, efektif, danmenguntungkan • SASARAN : • Pengelolaanlikuiditas yang terencana • Penempatan/ investasi yang amandanmenguntungkan • MengurangibiayatransaksikeuanganPemerintah

24. ImplementasiPengelolaanKas Prinsip-prinsip TSA • KonsolidasiseluruhrekeningpemerintahkeRekeningKasUmum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) • PenerapanZero-Balanceatasrekeningpemerintah yang beradadiluar BI • Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash” • Tidakadafloat penerimaandanpegeluaran. • Rekeningpenampungansementara (transit accounts) harusdinihilkansetiaphari. • Sistem pembayaran/penerimaanelektronikuntukmendukungfungsitreasury • Adanyaimbalan yang diberikankepada bank ataspenyediaanjasaperbankan • Bank sentralmemberikanimbalankepadatreasury atassaldo TSA

25. ImplementasiPengelolaanKas LatarBelakang Pemerintahbelumdapatmengetahuiberapabesarpenerimaan, pengeluaran, dansaldokassecarabulanan, mingguan, danharian. Pemantauanatasrealisasikas (anggaran) lebihdiutamakandaripadapemantauankaspadamasa yang akandatang. Penyimpananuang yang sangatbesar (idle cash) di Bank Indonesia dan bank umumsebagailangkahantisipasiataspengeluarannegara. Pemerintahmasihmelakukanpinjamanmeskipunkasnegara surplus. Tujuan BUN /Kuasa BUN dapatmemastikanketersediaandanagunamemenuhikewajibannegara; BUN/Kuasa BUN dapatmengambiltindakandalamrangkamengoptimalkankelebihankasataumenutupikekurangankas; Kementerian/Lembagamemperolehdana “senilai” PerkiraanPenarikan Dana untukmembiayaikegiatannya; Kementerian/Lembagamemperolehdana “sesuaidenganwaktu” pelaksanaankegiatan.

26. ImplementasiPengelolaanKas Prinsip Pengeloaan Kas Penerimaan diterima pada kesempatan pertama Pengeluaran dilakukan pada kesempatan terahir Syarat Pengelolaan Kas Yang Baik Diterapkan TSA Adanya rencana penerimaan Adanya rencana pengeluaran dari unit yang melakukan pembayaran Persediaan kas yang ideal Investasi dana kas: jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang

27. TERIMA KASIH