html5-img
1 / 90

H.M. Hadi S.

HOSPITAL BYLAWS. H.M. Hadi S. UU No. 44/2009: RS. Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap ( medis , jangmed , wat , far, jemen RS, nonkes ); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk tetap & konsultan [NB: bahkan tenaga asing {vide Ps 14 (1) UU a quo}]

nicola
Télécharger la présentation

H.M. Hadi S.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HOSPITAL BYLAWS H.M. Hadi S.

  2. UU No. 44/2009: RS Ps 12: (1) RS hrs punyatenagatetap (medis, jangmed, wat, far, jemen RS, nonkes); (4) RS dptpekerjakantenagatdktetap & konsultan [NB: bahkantenagaasing {vide Ps 14 (1) UU a quo}] Ps 13 (3): Nakesdi RS hrs kerjasesuaistdrprofesi, stdryan RS, SOP, etikaprofesi, hormati & utamakankeselamatanpasien • Ps 29 (1) RS wajib: r. menyusun / laksanakan HBL, s. lindungi & beri ban hukumbagipetugas RS

  3. Ps 33: (1) RS hrs punyaorganisasiygefektip, efisien, akuntabel, (2) org RS minimal t.d.: Ka/Dir RS, unsuryanmed, unsurwat, unsurjangmed, ko-med, sat rik internal, min um & ku Penjelasan: Tujuan org RS u/ capaivisi & misi RS dg laksanakantatakelolapershygbaik (good corporate governance) & tatakelolaklinisygbaik (good clinical governance)

  4. Ps 35: Pedoman org RS ditetapkan dg Perpres Cttn: o.k. Perprestsbblmtbtk, mkKepmenkes No. 983/1992 ttgPedoman Org RSU masihberlaku (vide Ps 65 UU a quo) Ps 36: RS hrs selenggarakantatakelola RS & tatakelolaklinisygbaik Penjelasan: tatakelola RS = penerapan fungsi² manajemen RS berdasarprinsiptransparansi, akuntabilitas, independensi & responsibilitas, kesetaraan & kewajaran

  5. Tatakelolaklinis = penerapanfungsimanajemenklinisygmeliputikepemimpinanklinik, audit klinis, data klinis, risikoklinisberbasisbukti, peningkatankinerja, pengelolaankeluhan, mekanisme monitor hasilpelayanan, pengembanganprofesional, & akreditasi RS

  6. Every STATE has POWER to protect the health, safety, morals and social welfare of its citizen. Dari kekuasaaninilahlalu NEGARA, melalui DPR membuat UU yang memberikewenangankepada PEMERINTAH untuk: 1) mengatur 2) mengawasi 3) membina upaya kesehatan, termasuk sarana kesehatan (RUMAH SAKIT, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS dan PRAKTIK DOKTER SWASTA).

  7. TUJUAN PENGATURAN RS 1. Melindungi pasien dari praktek RS yang yang tidak laik beroperasi. 2. Melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang ditimbulkan oleh RS. 3. Melindungi masyarakat dari dampak lingkungan RS. 4. Mengendalikan fungsi RS kearah yang benar. 5. Meningkatkan mutu RS. 6. Mensinkronkan layanan di RS dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan. 7. Dll.

  8. SITUASI SEBELUM TH. 1992 : Diversifikasi UU, yaitu tersebar di: 1. UU Pokok-Pokok Kesehatan. 2. Berbagai macam UU lain, antara lain: - UU Tenaga Kesehatan. - UU Farmasi. - UU Kesehatan Jiwa, dll. 3. Ada ide unifikasi UU (disatukan menjadi UU Kesehatan). SITUASI PADA TH. 1992 : 1. Unifikasi terlaksana (UU No. 23 Th. 1992 ttg Kesehatan). 2. Pemerintah cuma berhasil membuat 4 buah PP dari sekitar 30 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan. SITUASI SESUDAH TH. 2004 : Diversifikasi kembali, yaitu sejak: a. Diberlakukannya UUPK Th. 2004 dan b. Direncanakannya: - UU yang lain (UU Keperawatan, UURS dll).

  9. PERLU KAJIAN ULANG TENTANG UNIFIKASI ATAU DIVERSIFIKASI  Konsekuensi Unifikasi UU : 1. UUPK harus dicabut dan dilupakan selamanya. 2. Peraturan pelaksanaan dari UU Kesehatan Th 1992 (PP, termasuk PP Rumah Sakit) harus segera dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 perlu direvisi dan diperbaiki agar mampu merespon perubahan-perubahan.  Konsekuensi Diversifikasi UU : 1. UUPK yang telah diundangkan harus direvisi dan diperbaiki karena ada kesalahan dalam terminologi, konsep dan kebijakan. 2. Beberapa UU yang lain (UU Praktek Keperawatan, UU Sarana Kesehatan termasuk RS dll) harus dibuat. 3. UU Kesehatan Th 1992 harus direvisi, diperbaiki dan diarahkan kembali menjadi UU Pokok Kesehatan (materinya berisi pokok-pokok & general principles).

  10. KEKURANGAN PERATURAN YANG ADA 1.Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi. 2. Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul dalam pengelolaan RS. Peraturan yang ada hanyalah dalam bentuk Permenkes yang lebih menekankan pada RS milik pemerintah. 3. Bentuk pengaturannya belum terintegrasi dengan baik. 4. Bentuk pengawasan dan pembinaannya belum jelas. 5. Belum optimal dalam memberdayakan potensi profesi serta institusi-institusi terkait.

  11. HOSPITAL Morris and Moritz A place in which a patient may receive food, shelter, and nursing care while receiving medical or surgical treatment. An institution for the reception, care and medical treatment of the sick or wounded; also the building used for that purpose. A place where medicine is practiced by physician.

  12. UU No. 36 Th. 2009: Kesehatan RumahSakitmerupakansalahsatujenisFasilitasPelayananKesehatan. UU No. 44/2009: RS Ps 1 ayat 1: Rumahsakit= institusiyankesygmenyelenggarakanyankesperorangansecaraparipurnaygmenyediakanyanwatinap, watjalan, & ga-dar

  13. GOVERNMENTAL HOSPITAL Also called public hospital. Established and operated by government, a state, or one of its subdivisions. Instrumentality of the state. Founded and owned in the public interest. Supported by public funds. Governed by those deriving their authority from the state. Owned by the people. Devoted chiefly to public purposes. Administered by public officials. The power, duties, and purposes of the hospital are established or modified by the action of the legislative branch of government. The control and management of the hospital are determined by statute or ordinance. (Morris & Moritz)

  14. PRIVATE HOSPITAL Founded and maintained by private persons or a private corporation. The state having no voice in the management or controle of hospital property or the FORMATION of RULES for its government. (Morris & Moritz)

  15. BYLAWS Inggris Kuno By bisa berarti town, sehingga bylaws berarti peraturan kota atau peraturan setempat. Oxford dictionary Regulation made by local authority or corporate. Webster’s dictionary A rule adopted by an organization (as a club or municipality) chiefly for the government of its members and the regulation of its affairs.

  16. Wharton Laws, rules, regulations, orders and constitution of corporations, for governing their members. They are binding unless opened to law or reason and against the common good, benefit, under which circumstances they are void. Black’s law dictionary The rights and obligations of various officers, persons or group within the corporate structure and provide rules for routine matters such as calling meetings and the like.

  17. HOSPITAL BYLAWS  Peraturan yang dibuatolehrumahsakit.  Mengikatsiapasajaygberinteraksidengan RS (staf manajemen, profesional, karyawandll). HOSPITAL LAW  Seperangkatkaidah yang mengatursemuaaspek yang berkaitandengankerumahsakitan.  Dibuatolehbadanlegislatifbersamapemerintah.  Keberadaannyamengikatpemerintah, masyarakat dansemua RS, juga RS asing yang beroperasidisini.

  18. TUJUAN • UU RUMAH SAKIT • Agar supaya : • 1. Lebih terintegrasi dan menyeluruh. • 2. Lebih memperjelas aspek pembinaan dan pengawasan. • 3. Lebih mempertegas kepastian dan perlindungan hukum. • 4. Lebih memberdayakan semua potensi yang terkait. • Sehingga dapat tercipta layanan rumah sakit yang: • 1. Berkualitas. • 2. Profesional. • 3. Aman. • 4. Tertib dan teratur. Masyarakat terlindungi oleh layanan RS yang bermutu. Rumah sakit juga terlindungi oleh hukum.

  19. FUNGSI HOSPITAL BYLAWS • AcuanbagipemilikuntukpengawasanRumahSakit miliknya. • AcuanbagidirekturRumahSakitdalampengelolaanRumahSakit & penyusunankebijaksanaanteknisoperasional. • Menjaminefektivitas, efisiensidanmutu. • Perlindunganhukumbagi “Stake Holders” RumahSakit • Acuanpenyelesaiankonflikantarapemilik, DirekturdanStafmedis. • PersyaratanAkreditasibagi RumahSakit.

  20. BUKAN TERMASUKHOSPITAL BYLAWS • SOP Rumah Sakit. • Peraturan Direksi dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit. • Kebijakan tertulis Rumah Sakit. • Job Description.

  21. HOSPITAL BYLAWS • Tailor made untuktiapRumahSakit. • Merupakankonstitusiyang berlaku di RumahSakit. • Ditetapkanoleh pemegang kekuasaan tertinggi yang diberi kewenangan oleh pemilik. • Menjagaterlaksanakannya “Good Corporate governance” dan “Good Clinical governance”

  22. HOSPITAL BYLAWS  Bersifat abstrak, umum (general principles) dan pasif.  Sebagai dasar bagi pembuatan rules & regulations (peraturan rumah sakit).  Disahkan oleh governing body (sebagai pemegang otoritas tertinggi yg mewakili pemilik). RULES AND REGULATIONS  Bersifat lebih konkrit, lebih spesifik dan lebih operasional.  Untuk keperluan implementsi dari general principles yang ada didalam hospital bylaws.  Disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

  23. RULE A guide or principle for governing action. REGULATION The usual way of doing something.

  24. PENGELOLAAN RS DI AMERIKA • Didasarkan atas “three legged stool model”, yang • terdiri atas: • a. Board of trustees. • b. Administration (Eksekutif). • c. Medical staff. • Board of trustees mempunyai tanggung jawab • hukum menyangkut kebijakan serta jalannya • rumah sakit secara keseluruhan. • Administration bertanggungjawab terhadap • manajemen keseharian. • Medical staff bertanggungjawab terhadap semua • layanan kesehatan di rumah sakit. • (Blum, J, D,. 2001)

  25. PEMILIK RS GOVERNING BODY THREE LEGED STOOL MODEL STAF MEDIK EKSEKUTIF

  26. GOVERNING BODY BLACK’S LAW dictionary Governing body of organization means that body which has ultimate power to determine its policies and control its activities. HOULE, C, O. Kelompok orang yang terorganisir dengan kewenangan kolektif untuk mengendalikan dan membantu pengembangan suatu institusi yang pada umumnya dikelola oleh eksekutif dan staf yang memenuhi syarat.

  27. CORPORATE BYLAWS •  Peran dan tujuan rumah sakit. •  Tugas dan tanggungjawab GB. •  Mekanisme pemilihan anggota-anggota GB. •  Struktur organisasi GB. •  Hubungan antara GB dengan Direktur dan staf • klinik rumah sakit. •  Struktur organisasi staf klinik rumah sakit. •  Struktur organisasi pendukung. •  Mekanisme pemberlakuan Bylaws. • Mekanisme review and revisi Bylaws. • (Blum, J, D,. 2001)

  28. CLINICAL STAFF BYLAWS 1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan, katagori keanggotaan, hak-hak klinik (clinical privileges), keanggotaan non-dokter dsb. 2. Penanganan terhadap performance profesional dan etik dibawah standar (tindakan korektif, skorsing, prosedur persidangan dan banding). 3. Rincian mengenai departemen klinik, komite klinik, rapat-rapat (meeting) serta kebijakan menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia. 4. Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi, informed consent, layanan emergensi, rekam medik dan kebijakan mengenai operasi. (Blum, J, D,. 2001)

  29. HBL MODEL AMERIKA CORPORATE BYLAWS MEDICAL STAFF BYLAWS Good Corporate Good Clinical Governance Governance HBL MODEL PERSI CORPORATE BYLAWS & MEDICAL STAFF BYLAWS

  30. STATUTA RS (PERSI 2002) BAGIAN PERTAMA UMUM  BAB I MUKADIMAH  BAB II KETENTUAN UMUM BAB III JATIDIRI BAB IV

  31. MAKSUD DAN TUJUAN STATUTA  BAB V LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN STATUTA  Pasal …… s/d ……. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tentang PT, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Yayasan, produk-produk hukum Depkes, Perda, AD & ART Perkumpulan/Yayasan/Perjan/PT yang menjadi pemilik rumah sakit dan produk-produk hukum lain yang relevan perlu dicantumkan sebagai dasar hukum penyusunan statuta. BAB VI ASAS DAN TUJUAN

  32. BAB VII VISI DAN MISI BAB VIII FUNGSI DAN KEGIATAN BAB IX PEGORGANISASIAN BAB X MANAJEMEN

  33. BAGIAN KEDUA STATUTA KORPORAT BAB XI DEWAN PENYANTUN/KOMISARIS/PENGAWAS BAB XII DIREKSI RUMAH SAKIT BAGIAN KETIGA STATUTA STAF KLINIK BAB XIII KOMITE KLINIK

  34. BAB XIV STAF MEDIK FUNGSIONAL BAGIAN KEEMPAT PENUTUP BAB XV Ditetapkan di …………………. Tanggal …………………….…. KETUA DEWAN……….…..…. Ttd (…...……………………………)

  35. SYARAT MENJADI BYLAWS DRAFTER 1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek yang akan diatur (ruang lingkup & batas-batasnya). 2. Mampu menangkap aspek-aspek penting yang perlu pengaturan serta menjaring essensialianya saja. 3. Menguasai berbagai peraturan yang peringkatnya lebih tinggi (superior) dan peringkatnya sejajar (horinzontal) serta etika. 4. Mampu melihat kecenderungan internasional sebab dalam era sekarang banyak perubahan paradigma. 5. Mampu menuangkan kedalam bahasa yg sederhana tetapi jelas, tegas dan lugas supaya ada kepastian tafsir (tidak terjadi penafsiran ganda).

  36. PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TERIKAT OLEH :  UU Badan Usaha dan Badan Hukum.  UU Kesehatan.  UU Praktik Kedokteran.  UU Perlindungan Konsumen.  UU lain yang masih berlaku.  Produk perundang-undangan lain yang terkait. PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN TERIKAT OLEH :  UU Kesehatan.  UU Praktik Kedokteran..  UU Perlindungan Konsumen.  UU lain yang masih berlaku.  Produk perundang-undangan lain yang terkait.

  37. ANTISIPASI RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI UUPK, UU LAIN DAN ATURAN PELAKSANAAN MELAKUKAN LEGAL RESTATEMENT DENGAN MERUMUSKANNYA KEMBALI MENJADI HOSPITAL BYLAWS, RULE AND REGULATION

  38. IMPLIKASI UNDANG-UNDANG • Pada hakekatnya UU (termasuk UU Praktik Kedokteran) • mengatur tentang : • 1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN: yang harus dipenuhi oleh • semua pihak (pemerintah maupun masyarakat). • HAK-HAK: kepada semua pihak; baik pemerintah • maupun masyarakat. • TATALAKSANA: melaksanakan kewajiban & talaksana • mendapatkan hak. • KEWENANGAN-KEWENANGAN: pemerintah ataupun • lembaga independen tertentu (misal: KONSIL). • 5. SANKSI-SANKSI: bagi pihak-pihak yang tak melaksana- kan kewajiban atau melanggar hak pihak lain.

  39. IMPLIKASI UUPK TERHADAP DOKTER • Harus punya Sertifikat Kompetensi dari kolegium. • Harus punya STR (Lisensi atau Kewenangan) dari KKI. • 3. Harus menjaga kompetensinya dengan selalu mengikuti pendidikan berkelanjutan. • Mestinya tak perlu menggunakan sarana hukum pidana !!! • 4. Harus memperbarui LISENSI yang habis masa berlakunya. • 5. Harus memiliki SIP jika ingin praktik (swasta perorangan). • 6. Harus punya SIP utk kerja di RS ? Perlu didiskusikan !!! • 7. Dalam menjalankan praktik harus selalu: • a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku. • b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar. • c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik. • d. Menjaga Rahasia Kedokteran. • e. Menghormati semua Hak Pasien.

  40. IMPLIKASI UUPK TERHADAP RUMAH SAKIT 1. Hanya boleh mempekerjakan dokter berlisensi (STR). Konsil perlu membatasi jumlah penggunaan STR untuk kerja di berapa Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) !!! Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai variabel. 2. Menetapkan Clinical Privilege di RS sesuai kompetensi dokter. 3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan sesuai standar pelayanan. 4. Melaksanakan : a. Manajemen Informed Consent yang benar. b. Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi. c. Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib. d. Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya). 5. Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien. 6. Melakukan Tindakan Korektif thd dokter yang melanggar.

  41. IMPLIKASI UUPK THD MAHASISWA Mahasiswa BELUM memiliki: 1. Kompetensi dan 2. Kewenangan (Lisensi). Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan macam apapun. IMPLIKASI UUPK THD RESIDEN Residen BELUM memiliki: 1. Kompetensi Spesialistis dan 2. Kewenangan Spesialistis. Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum berwenang melakukan amalan perobatan spesialistis. Tetapi residen yang sudah punya lisensi dokter umum sudah berhak melakukan amalan perobatan umum dimanapun.

  42. PROBLEM HUKUM MAHASISWA TERGANTUNG BENTUK KETERLIBATANNYA 1.SECARA PASIF : Hanya melihat proses anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, proses terapi maupun operasi yang dilakukan pembimbing? 2.SECARA AKTIF : Melakukan pengobatan bersama-sama pembimbing? Melaksanakan execution atas decision (planning) yang dibuatoleh pembimbing?  Membuat decision atau planning dan sekaligus melakukan execution)? Jika keterlibatannya secara aktif maka masalah hukumnya menjadi lebih komplek dan perlu disikapi secara hati-hati.

  43. MAHASISWA RESIDEN KEMAMPUAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA SAMA SEKALI T. M. SPESIALISTIS BELUM KEWENANGAN BELUM ADA T. M. UMUM SUDAH ADA SAMASEKALI (bagi yang memiliki lisensi umum) T. M. SPESIALISTIS BELUM TANGGUNGJAWAB PEMBIMBING MANDIRI (untuk Tindakan Medis Umum) PEMBIMBING (untuk Tindakan Medis Spesialistis) TANGGUNGGUGAT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT (corporate liability) (corporate liability) Perlu ada perjanjian loss sharing antara RS dan Fakultas Kedokteran !!!

  44. MEMPEKERJAKAN RESIDEN DAN MAHASISWA PERLU MEMPERHATIKAN 1. Kepentingan pasien harus dinomersatukan, bukan kepentingan pendidikan. 2. Prinsip kehati-hatian (strong precautionary principle) harus benar-benar dilaksanakan demi keselamatan pasien. 3. Hak-hak pasien harus benar-benar dihormati. 4. Jenis tindakan medik yang boleh dilakukan (clinical privileges) mahasiswa dan residen harus disusun. 5. Kualifikasi pembimbing harus dirumuskan. 6. Harus dipersiapkan dan harus ada close supervision utk mencegah terjadinya kesalahan dan mengatasi adverse event atau adverse reaction yg secara tak terduga muncul. 7. Pembimbing harus benar-benar menjadi captain of the ship. 8. Tidak secara sembrono meninggalkan anak didik serta memberi delegasi tugas-tugas berbahaya.

  45. PERAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT 1. Mengatur hak klinik (clinical privileges) dokter di rumah sakit. 2. Membuat rekomendasi kepada Direktur RS sebagai dasar untuk menetapkan, memperluas, mempersempit atau bahkan mencabut hak klinik dokter di RS. 3. Menentukan spesifikasi PEMBIMBING. 4. Merumuskan tugas dan tanggungjawab pembimbing. 5. Merumuskan clinical privilegesmahasiswa & residen (tindakan medik yang boleh dikerjakan anak didik). 6. Menentukan persyaratan & tatalaksana kepaniteraan klinik di rumah sakit.

  46. PERATURAN DASAR RUMAH SAKIT SEHAT SEJAHTERA TENTANG STAF KLINIK Menimbang : a. bahwa…..………………………….……….….. b. bahwa..………………….…………….……….. c. bahwauntukterlaksananya“good clinical governance” diperlukanPeraturanDasar ….. Mengingat : 1. UU No. 23 Th 1992 tentangKesehatan. 2. PP. No. ……. Th. ...….. tentang …….……..… 3. PeraturanMenteri ..….……….……………..… 4. StatutaRumahSakitSehat Sejahtera 2002. MEMUTUSKAN Menetapkan : PeraturanDasarRumahSakitSehat Sejahtera TentangStafKlinik (Clinical Staff Bylaws). CONTOH BYLAWS

  47. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Sehat Sejahtera milik …….…………...…. , berstatus Perseroan Terbatas yang terletak di Jalan …………. No. …….. Semarang. 2. Yayasan adalah Yayasan Amanah yang didirikan .……. 3. Komite Klinik adalah …………………………………….… 4. Panitia adalah ..….……… yang membantu tugas-tugas dari Komite Klinik. 5. ……………………………………………………………….. 6. Dan seterusnya ………...… (meliputi semua terminologi yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kerancuan).

  48. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1. Untuk memastikan agar semua pasien yang dirawat di setiap fasilitas RS memperoleh layanan kesehatan dengan mutu tinggi tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, keturunan ………………. dan sebagainya. 2. Untuk mengatur agar pendidikan & penelitian dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan mutu layanan kesehatan serta martabat semua pasien. 3. Untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai peraturan staf klinik yang dapat menjamin kualitas profesional dan etik di RS. 4. Untuk menyediakan forum guna mendiskusikan isu-isu penting menyangkut staf klinik RS. 5. Untuk mengawasi dan menjamin kesesuaian bylaws serta rules and regulations dengan kebijakan RS.

  49. BAB III KEANGGOTAAN STAF KLINIK Pasal 3 1. Keanggotaan staf klinik merupakan suatu privilege yang dapat diberikan kepada dokter, dokter gigi, podiatrist dan clinical psychologist yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan. 2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, keturunan, …………………………………………………… ……………………………………………...dan seterusnya.

  50. BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN Pasal 4. Untuk dapat diterima sebagai anggota staf klinik rumah sakit maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan dasar: ……………………………….….……… b. Persyaratan umum: ……………………………………..…... Pasal 5 Tatalaksana penerimaan adalah sebagai berikut: a. Untuk menjadi staf klinik organik: ………………………..… b. Untuk menjadi staf klinik mitra: ……………………………..

More Related