KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda Membangun Bangsa KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA DEFINISI I

2. Ber-NPWP & PKP Pemeriksaan Berlakunya UU Keberatan S E L E S A I BANDING Pembukuan SuratKep. Keberatan Ketetapan Pajak Menyampai- kan SPT Hak dan kewajiban PUTUSAN BANDING Setuju? Diperiksa ? Setuju? Tidak Tidak 5 Th Ya Ya Ya Tidak

3. DEFINISI • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bardasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

4. Wajibpajakadalahorangpribadiataubadan, meliputipembayarpajak, pemotongpajak, pemungutpajak, yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • Badanadalahsekumpulanorangdan/atau modal yang merupakankesatuanbaik yang melakukanusaha yang meliputperseroanterbats, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamiliknegaraataubadanusahamilikpemerintahdaerahdengannamadandalambentukapapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, pekumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasisosialpolitik, atauorganisasilainnyatermasukkontrakinvestasikolektifdanbentukusahatetap.

5. Pengusahaadalahorangpribadiataubadandalambentukapa pun yang dalamkegiatanusahaataupekerjaannyamenghasulkanbarang, mengimporbarang, mengeksporbarang, melakukanusahaperdagangan, memanfaaykanbarangtidakberwujuddariluardaerahpabean, melakukanusahajasaataumemanfaatkanjasadariluardaerahpabean. • PengusahakenapajakadalahPengusaha yang melakukanpenyerahanBarangKenaPajakdan/atauJasaKenaPajak yang dikenaipajakberdasarkanUndang-UndangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7. MasaPajakadalahjangkawaktu yang menjadidasrbagiWajibPajakuntukmenghitung, menyetor, danmelaporkanpajak yang terutangdalamjangkawaktutertentusebagaimanaditentukandalamUndang-Undangini. • TahunPajakadalahjangkawaktu 1 (satu) tahunkalenderkecualibilaWajibPajakmenggunakantahunpajak yang tidaksamadengantahunkalender. • BagianTahunPajakadalahbagiandarijangkawaktu 1 (satu) TahunPajak.

8. Pajak yang terutangadalahpajak yang harusdibayarpadasuatusaat, dalamMasaPajakdalamTahunPajakataudalamBagianTahunPajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • SuratPemberitahuandalahsurat yang olehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkanperhitungandan/ataupembayaranpajak, objekpajakdan/ataubukanobjekpajakdan/atauhartadankewajiban, menurutketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

9. SuratPemberitahuanMasaadalahSuratPemberitahuanuntuksuatuMasaPajak.SuratPemberitahuanMasaadalahSuratPemberitahuanuntuksuatuMasaPajak. • SuratPemberitahuanTahunanadalahSuratPemberitahuanuntuksuatuTahunPajakatauBagianTahunPajak. • SuratSetoranPajakadalahbuktipembayaranataupenyetoranpajak yang telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancara lain kekasnegaramelaluitempatpembayaran yang ditunjukolehMenteriKeuangan.

10. SuratKetetapanPajakadalahsuratketetapan yang meliputiSuratKetetapanPajakKurang Bayar, SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan, SuratKetetapanPajakNihil, atauSuratKetetapanPajakLebih Bayar. • SuratKetetapanPajakKurang Bayar adalahsuratketetapanpajak yang menentukanbesarnyajumlahpokokpajak, kreditpajak, jumlahkekuranganpembayaranpokokpajak, besarnyasanksiadministrasi, danjumlahpajak yang masihharusdibayar.

11. SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahanadalahsuratketetapanpajak yang menentukantambahanatasjumlahpajak yang telahditetapkan. • SuratKetetapanPajakNihiladalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahpokokpajaksamabesarnyadenganjumlahkreditpajakataupajaktidakterutangdantidakadakreditpajak. • SuratKetetapanPajakLebih Bayar adalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardaripadapajak yang terutangatautidakseharusnyaterutang.

12. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. • Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

13. KreditpajakuntukPajakPenghasilanadalahpajak yang dibayarsendiriolehWajibPajakditambahdenganpokokpajak yang terutangdalamSuratTagihanPajakPenghasilandalamtahunberjalan yang tidakataukurangdibayar, ditambahdenganpajak yang dipotongataudipungut, ditambahdenganpajakataspenghasilan yang dibayaratauterutangdiluarnegeri, dikurangidenganpengembalianpendahuluankelebihanpajak, yang dikurangkandaripajak yang terutang

14. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

15. Pekerjaanbebasadalahpekerjaan yang dilakukanolehorangpribadi yang mempunyaikeahliankhusussebagaiusahauntukmemperolahpenghasilan yang tidakterikatolehsuatuhubungankerja. • Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data, keterangan, dan/ataubukti yang dilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

16. BuktiPermulaanadalahkeadaan, perbuatan, dan/ataubuktiberupaketerangan, tulisan, ataubenda yang dapatmemberikanpetunjukadanyadugaankuatbahwasedangatautelahterjadisuatutindakpidanadibidangperpajakan yang dilakukanolehsiapasaja yang dapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara. • PemeriksaanBuktiPermulaanadalahpemeriksaan yang dilakukanuntukmendapatkanbuktipermulaantentangadanyadugaantelahterjaditindakpidanadibidangperpajakan.

17. PenanggungPajakadalahorangpribadiataubadan yang bertanggungjawabataspembayaranpajak, termasukwakil yang menjalankanhakdanmemenuhikewajibanWajibPajakmenurutketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • Pembukuanadalahsuatuprosespencatatan yang dilakukansecarateraturuntukmengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilandanbiaya, sertajumlahhargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa, yang ditutupdenganmenyusunlaporankeuanganberupaneracadanlaporanlabarugipadasetiapTahunPajakberakhir.

18. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak • Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak • Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan

20. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak • Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu

21. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak • Tanggal Dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung

22. Tanggal Diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung

23. NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK II

24. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Official Assessment System Menghitung Pajak Sendiri (MPS) Menghitung Pajak Orang (MPO) UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967 Reformasi Perpajakan 1983 Self Assessment System PERPAJAKAN DI INDONESIA

25. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1983 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak. Official Assessment System 1983 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif. Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi. Self Assessment System PERPAJAKAN DI INDONESIA Sistem Pemungutan Pajak Withholding system kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak

26. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UU Nomor 6 Tahun 1983 UU Nomor 9 Tahun 1994 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU Nomor 16 Tahun 2000 UU Nomor 28 Tahun 2007 Perpu Nomor 5 Tahun 2008 DASAR HUKUM

27. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK Persyaratan Subjektif Persyaratan Objektif persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UUPPh persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan Ketentuan UUPPh NPWP dan Pengukuhan PKP( Pasal 2) Bukan Pengusaha Pengusaha NPWP NPWP dan Pengukuhan

28. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP dan Pengukuhan PKP WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya WPOP selain WP di atas *Berdasarkan PMK Nomor 20/2008

29. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pengukuhan PKP( Pasal 2) Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sbg PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan, ( Kecuali Pengusaha Kecil ) Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Ekspor Barang Kena Pajak

30. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK menurut keadaan sebenarnya/didasarkan pada kenyataan tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor Tempat Pendaftaran(Pasal 2) TEMPAT PENDAFTARAN (kantor DJP) tempat tinggal tempat kedudukan tempat kegiatan usaha Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.

31. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 01.234.567.8 – 999 . 000 Kode WP Kode KPP Kode cbg

32. NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami Penghasilan isteri digabung dengan suami NPWP isteri = NPWP suami Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP

33. Manual Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Tanggal 21 Pebruari 2001 Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004. SE Dirjen Pajak Nomor: Nomor SE-02/PJ./2004 Tanggal 19 Januari 2005. e-Registration TATA CARA PENDAFTARAN

34. Konsentrasi Data Nasional KP.DJP Provider Warnet KANWIL Kios Pendaftaran Form Aplikasi pendaftaran KPP Wajib Pajak KPP SKTS & NPWP KTP, KK, SIUP DLL KTP, KK, SIUP DLL Kantor Pos MEKANISMEe-Registration E-mail SKTS & NPWP e-registration e-registration e-registration Kartu NPWP & SKT Kartu NPWP & SKT

35. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan(Pasal 2) Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

36. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

37. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnya Penghapusan NPWP WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dianggap perlu oleh Dirjen Pajak Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP daiam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP(Pasal 2)

38. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN III

39. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pembukuan dan Pencatatan(Pasal 29 angka 1) proses pencatatan yang dilakukan secara teratur data & informasi keuangan harta kewajiban ph & biaya modal Pembukuan Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa laporan keuangan neraca laporan laba rugi

40. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas PEMBUKUAN WP Badan PENGECUALIAN: WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yg Wajib Pembukuan(Pasal 28)

41. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Ketentuan-ketentuan Pembukuan(Pasal 28) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan: memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu harus diselenggarakan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak

42. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK $ WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS: WP dalam rangka PMA WP dalam rangka Kontrak Karya WP Kontraktor KKS Bentuk Usaha Tetap Kontrak Investasi Kolektif (KIK) WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri Pembukuan dalam Mata Uang Asing dan Rp *Berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2007

43. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENCATATAN Terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur ttg peredaran atau penerimaan bruto dan/atau ph bruto sbg dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK) Arti Pencatatan(Pasal 28)

44. KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN Pasal 28 UU KUP (3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan

45. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Penyimpanan Dokumen Pembukuan Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data 10 tahun dasar pembukuan/ pencatatan di Indonesia *Berdasarkan Pasal 28 UUKUP

46. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan SANKSI-SANKSI menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP