1 / 6

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA. Peningkatan Kualitas. Pembangunan Baru. Jalan Lingkungan. MCK. 0 %. 0 %. 0 %. 0 %. Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 100 %. 100 %. 100 %. 100 %. Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg)

octavia-york
Télécharger la présentation

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan Kualitas Pembangunan Baru Jalan Lingkungan MCK 0 % 0 % 0 % 0 % Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 100 % 100 % 100 % 100 % Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Wilayah Sumatera 1 Batam, 9 Oktober 2014

  2. A. Rekapitulasi Usulan Tahun 2015 – 2019 Sumatera 1

  3. B. Point – Point Hasil Pembahasan Desk • Usulan dalam desk: Pembangunan Baru (PB) 66.717 unit; Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 176.245 unit; serta PSU sebanyak 82.159 unit. • Komponen kegiatan Tahun 2015-2019 yang dusulkan meliputi Pembangunan Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK), Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU Perumahan Swadaya), dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Provinsi di Regional Sumatera 1telah memiliki program yang sama untuk penuntasan RTLH seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seperti ALADIN (Provinsi Sumut), SAMISAKE (Provinsi Jambi), SATAM EMAS (Provinsi Babel), Taskin (Provinsi Kepri), Penuntasan RTLH (Provinsi Sumbar), Penuntasan RTLH (Provinsi Riau) dll. Diharapkan seluruh provinsi bisa mengadopsi program tersebut, agar penuntasan terhadap RTLH dapat lebih masif. • Perlu adanya persamaan persepsi mengenai kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara pemerintah pusat dan daerah, agar penanganannya sama.

  4. B. Point – Point Hasil Pembahasan Desk • Pendataan RTLH yang sudah dilakukan oleh daerah, agar bisa digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan masyarakat yang dibantu. • Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dana sharing yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pengendalian, dan pengawasan • Pokja PKP yang telah dibentuk didaerah, agar bisa diberdayakan untuk mengatasi permasalahan perumahan didaerah dan membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

  5. C. Saran dan Tindak Lanjut • Kabupaten/kota yang mengusulkan bantuan kepada kementerian harus melihat ketersedian SDM didaerah guna mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. • Kabupaten/ Kota diharapkan membuat list lokasi prioritas penanganan RTLH didaerahnya masing-masing. (agar melihat konsep penanganan TUNTAS DESA dan TUNTAS KECAMATAN). • Agar lebih fokus menangani perumahan, perlu meningkatkan Eselonisasi dari institusi yang menangani perumahan. • Permasalahan teknis yang terjadi didaerah mengenai BSPS agar segera dilaporkan kepada Kemenpera, guna mendapatkan solusi penyelesaiannya dan bisa dilakukan evaluasi oleh Kemenpera. • Terus berkoordinasi dan mensinergiskan program dan kegiatannya dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

  6. (5) TERIMA KASIH

More Related