1 / 14

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 201 3

T ANJUNGBALAI. AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 201 3. 28 No v ember 201 3. Outline. Peraturan Pelaksanaan Batas Waktu Rekonsiliasi UAKPA Penyampaian Laporan Keuangan dan CaLK Penyelesaian UP Dana Tahun Anggaran201 3

oistin
Télécharger la présentation

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 201 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TANJUNGBALAI AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013 28 November 2013

  2. Outline • PeraturanPelaksanaan • Batas WaktuRekonsiliasi UAKPA • PenyampaianLaporanKeuangandanCaLK • Penyelesaian UP Dana Tahun Anggaran2013 • PenyajianInformasipendapatandanBelanjaSecaraAkrual • Penerimaan Hibah Langsung

  3. Peraturan Pelaksanaan • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomorPER–42/PB/2013tentangLangkahLangkahDalamMenghadapiAkhirTahun 2013; • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomorPER–55/PB/2012tentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomorPER–62/PB/2009tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

  4. BATAS WAKTU TERKAIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

  5. REKON ULANG • KIRIM UAPPA-W KPPN Hal hal yang perludiperhatikan 1. Proses rekonsiliasiantara KPPN dan UAKPA harussudahsama sebelum data dikirimke UAPPA-W masingmasing. 2. Apabila SP2D GUP Nihiltelahselesaisegera dilaksanakan rekonsiliasi. 3. Rekonsiliasi email kppn076@gmail.comtetapberjalan, namun BAR harus disampaikan sebelum 10 Januari 2014. SAMA TIDAK SAMA

  6. PenyampaianLaporanKeuangandanCaLK 1 . BeritaAcaraRekonsiliasi (BAR) 2. Neraca yang terdiridari : - NeracaPer 31Desember2013 - NeracaPercobaanTahunan - Neraca SIMAK Semester II 3. LaporanRealisasiAnggaran yang teridiridari : - LRA Tahunan - LRA Semester II - LRA Belanja - LRA PengembalianBelanja - LRA Pendapatan - LRA PengembalianPendapatan 4. CatatanatasLaporanKeuangan (CaLK) 5. LPJ BendaharaPengeluaran 6. LPJ BendaharaPenerimaan 7. Rekeningkoran per 31 Desember 2013

  7. Hal-hal yang perludiperhatikan Neraca SAKPA harussudahsamadenganNeraca SIMAK

  8. Hal-hal yang perludiperhatikan • Format CatatanatasLaporanKeuangantelah disediakan dalam PER-55/PB/2012. • SetiapBendaharaPengeluaranmemperhitungkandengancermatsisa UP yang akan disetorkankekasnegara, jika perlu dapat melakukan konfirmasi ke KPPN Tanjungbalai. • Sisa Uang Persediaan telah disetor ke Kas Negara sebelum 30 Desember 2013. • SaldoKas Bendaharadi Neraca SAKPA BulanDesember2013 seharusnya nihil. • SetoranUP munggunakankodeakun815111 (Pengembalian UP Rupiah Murni) atau 815113 (Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) • Penyetoransisa UP melalui Bank Persepsi di wilayah KPPN Tanjungbalai.

  9. PenyajianInformasipendapatandanBelanjaSecaraAkrual TransaksiAkrualmenurutPerdirjen 62/PB/2009 diantaranyaadalah : 1. Belanja yang masihharusdibayar Belanja yang MasihHarusDibayaradalahkewajiban yang timbulakibathakatasbarang/jasa yang telahditerima/dinikmatidan/atauperjanjian/komitmen yang dilakukanolehKementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah, namunsampaipadaakhirperiodepelaporanbelumdilakukanpembayaran/pelunasan/realisasiatashak/perjanjian/ komitmentersebut, antara lain, BelanjaPegawai yang masihharusdibayar; BelanjaBarang yang masihharusdibayar; Belanja Modal yang masihharusdibayar; BelanjaBunga yang masihharusdibayar; BelanjaSubsidi yang masihharusdibayar; BelanjaBantuanSosial yang masihharusdibayar; Belanja Lain-Lain yang masihharusdibayar; dan Transfer ke Daerah yang masihharusdibayar 2. Belanjadibayardimuka BelanjaDibayardiMukaadalahpengeluaransatuankerja/pemerintah yang telahdibayarkandariRekeningKasUmum Negara danmembebanipaguanggaran, namunbarang/jasa/fasilitasdaripihakketigabelumditerima/dinikmatisatuankerja/pemerintah, antara lain BelanjaPegawaidibayardimuka; BelanjaBarangdibayardimuka; Belanja Modal dibayardi muka; BelanjaBungadibayardimuka; Belanja Lain-Lain dibayardimuka; Transfer ke Daerah dibayardimuka

  10. PenyajianInformasipendapatandanBelanjaSecaraAkrual 3. Pendapatan yang masihharusditerima Pendapatan yang MasihHarusDiterimaadalahpendapatan yang sampaidengantanggalpelaporanbelumditerimaolehsatuankerja/pemerintahkarenaadanyatunggakanpungutanpendapatandantransaksilainnya yang menimbulkanhaktagihsatuankerja/pemerintahdalamrangkapelaksanaankegiatanpemerintahan, antara lain, Pendapatanperpajakan yang masihharusditerima; Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang masihharusditerima 4. Pendapatanditerimadimuka PendapatanDiterimadiMukaadalahpendapatan yang diterimaolehsatuankerja/pemerintahdansudahdisetorkeRekeningKasUmum Negara, namunwajibsetorbelummenikmatibarang/jasa/fasilitasdarisatuankerja/pemerintah, ataupendapatanpajak/bukanpajakyangtelahdisetorolehwajibpajak/bayarkeRekeningKasUmum Negara yang berdasarkanhasilpemeriksaandan/ataupenelitianolehpihak yang berwenangterdapatlebihbayarpajak/bukanpajak, antara lain, Pendapatanperpajakanditerimadimuka; Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) diterimadimuka

  11. Hal-hal yang perludiperhatikan • Suplemen/informasi tambahan dalam Laporan Keuangan antara lain informasiakrual, tindak lanjut temuan pemeriksa, ijin rekening/penutupan rekening bendahara. • Pengisiankodeperkiraantransaksiakrualdipilih di Aplikasi SAKPA, otomatis akan dibuat kontra akun (jurnal akuntansi). • Padalaporan SAKPA awaltahun2014 transaksiakrualwajib dibuatkanjurnalbalik di SAKPA.

  12. Penerimaan Hibah Langsung sampaidengantanggal 31 Desember 2013 • SP2HL/MPHL-BJSuntukrealisasisampaidengantanggal 31 Desember 2013harustelahditerima KPPN paling lambattanggal8 Januari 2013 • Berdasarkan SP2HL/MPHL-BJS, KPPN menerbitkan SPHL/Persetujuan MPHL-BJStahunanggaran 2012 dengantanggal 31 Desember 2013, paling lambattanggal10 Januari 2013. • KPPN melakukanperbaikanLaporanKasPosisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2013ataspenerbitan SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS.

  13. Hal hal yang perludiperhatikan 1. Untuksatker yang mendapathibah, namunbelummendapatkannomor register penerimaanhibah, untuksegeramelaporkanke DJPU (DirektoratJenderalPengelolaanUtang) untukmendapatkannomor register penerimaanhibah dan persetujuan. 2. Satker yang mendapathibahtahun2013 melaporkanhibahke KPPN setelah mendapat nomor register dan persetujuan DJPU.

  14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI Terima Kasih INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

More Related