1 / 55

BAB 7 GENDER DAN KEMISKINAN Oleh Dr. Ir. Herien Puspitawati , M.Sc., M.Sc .

BAB 7 GENDER DAN KEMISKINAN Oleh Dr. Ir. Herien Puspitawati , M.Sc., M.Sc. LATAR BELAKANG. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Sumber : Menkesra , 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional . TKP3KPK. Jakarta; BPS 2007; BPS 2011. Indeks Kedalaman dan Keparahan.

olin
Télécharger la présentation

BAB 7 GENDER DAN KEMISKINAN Oleh Dr. Ir. Herien Puspitawati , M.Sc., M.Sc .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB 7 GENDER DAN KEMISKINAN Oleh Dr. Ir. HerienPuspitawati, M.Sc., M.Sc.

  2. LATAR BELAKANG

  3. PerkembanganJumlahPendudukMiskindi Indonesia Sumber: Menkesra, 2004. StrategiPenanggulanganKemiskinanNasional. TKP3KPK. Jakarta; BPS 2007; BPS 2011

  4. IndeksKedalamandanKeparahan Sumber : BPS 2007; BPS 2011.

  5. Permasalahan Gender di Indonesia

  6. Batas GarisKemiskinan, JumlahdanPresentasePendudukMiskin • HasilSusenasDesember 1998; BPS 1998; Susenas Agustus 2011

  7. Pengangguran Terbuka

  8. Pengangguran Terbuka Sumber: BPS 2011

  9. KontribusiPerempuan

  10. KontribusiPerempuan

  11. KontribusiPerempuan

  12. TERIMA KASIH

  13. BAB 8 GENDER DAN MASALAH SOSIAL KEHIDUPAN KELUARGA DI INDONESIA • Oleh • Dr. Ir. Tin Herawati, SP., M.Si.

  14. MasalahKekerasandalamRumahtangga

  15. Deklarasi PBB PenghapusanDiskriminasiTerhadapPerempuan (1967): • Pasal 1: Kekerasanterhadapperempuanadalahsetiaptindakanberdasarkanperbedaanjeniskelamin yang berakhirataumungkinberakibatkesengsaraanataupenderitaanperempuansecarafisik, seksualataupsikologis, termasukancamantindakantertentu, pemaksaanatauperampasankemerdekaansecarasewenang-wenang, baik yang terjadidiranahpublikataudalamkehidupanpribadi. Kekerasanterhadapperempuanmelanggardanmenghalangi, ataumeniadakankemungkinanperempuanmenikmatihak-hakazasimanusia.

  16. Deklarasi PBB PenghapusanDiskriminasiTerhadapPerempuan (1967): • Pasal 2 Kekerasanterhadapperempuanharusdipahamimencakup, tetapitidakhanyaterbataspada: tindakkekerasansecarafisik, seksual, danpsikologis yang terjadidalamkeluargadandimasyarakat, termasukpemukulan, penyalahgunaanseksualatasperempuankanak-kanak, kekerasan yang berhubungandenganmaskawin, perkosaandalamperkawinan (marital rape), pengrusakanalatkelaminperempuandanpraktek-praktekkekejamantradisional lain terhadapperempuan, kekerasandiluarhubungansuamiistridankekerasan yang berhubungandenganeksploitasiperempuan, perkosaan, penyalahgunaanseksual, pelecehandanancamanseksualditempatkerja, dalamlembaga-lembagapendidikandansebagainya, perdaganganperempuandanpelacuranpaksa.

  17. Bentuk-bentukKekerasanmenurutUU PKDRT Nomor 23 tahun 2004

  18. Bentuk-bentukKekerasan

  19. FaktaKekerasandalamRumahtangga • Kasus KDRT di Indonesia padatahun 2006 berjumlah 16.709 kasus, tahun 2007 mencapaisekitar 22.517 kasus, tahun 2008 mengalamipeningkatanhinggamencapai 35.398 kasus, danditahun 2009 meningkatkembalimenjadi 56.000 kasus.

  20. FaktaKekerasandalamRumahtangga • Kekerasanpadaanaktahun 2003 terdapat 481 kasusmenjadi 547 kasus (221 kekerasanseksual, 80 kekerasanpsikis, 140 kekerasanfisik, 106 kekerasanlainnya) ditahun 2004. Pergantiantahun 2004-2005; 1) kekerasanfisik, meningkatsebesar (60%), dari 140 kasusmenjadi 233 kasus, 2) kekerasanseksualmeningkatsebesar (67.58%), dari 221 kasusmenjadi 327 kasus, 3) kekerasanpsikis, meningkatsebesar (45.45%), dari 80 kasusmenjadi 176 kasus. Sepanjangtahun 2009 KomisiNasionalPerlindunganAnakmenerimapengaduansebanyak 1.998 kasus (tahun 2008: 1.736 kasus.

  21. Data Kasus Kekerasan dalamRumahtangga Sumber: Database Kasus KBG SPEK-HAM

  22. Persentase Rata-rata Kasus Jenis KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Sumber : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta 2010 Keterangan: GK= GunungKidul; KP= KulonProgo

  23. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasanfisik (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  24. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasanfisik (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  25. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasanpsikis (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  26. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasanpsikis (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  27. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasanseksual (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  28. Sebarankeluargaberdasarkanbentukdanfrekuensikekerasansosial (n=30). (1) Tidakpernah, (2) Jarangatau 1 kali , (3) Cukupseringatau 2-4 kali tiapbulan (4) Sangatseringatau>4 kali tiap bulan

  29. Sebarancontohberdasarkandampakkekerasanterhadapanak (KTA) padakeadaanpsikologisdanperilakuanak

  30. Sebarancontohberdasarkandampakkekerasanterhadapanak (KTA) padakeadaanpsikologisdanperilakuanak

  31. Sebarancontohberdasarkandampakkekerasanterhadapanak (KTA) padakeadaanpsikologisdanperilakuanak

  32. Data contohkasusanakkorbankekerasan

  33. Data contohkasusanakkorbankekerasan

  34. Data contohkasusanakkorbankekerasan

  35. Sebarancontohkasuskorbananakberdasarkanpelakukekerasan

  36. Sebarancontohkasuskorbananakberdasarkanpelakukekerasan

  37. Sebarancontohkasuskorbananakberdasarkankekerasanfisikyang diterima

  38. Sebarancontohkasuskorbananakberdasarkankekerasanpsikisyang diterima

  39. Sebarancontohkasuskorbananakberdasarkanjeniskekerasanseksual yang diterima

  40. Sebarancontohkasuskorbananak yang mengalamikekerasanseksual 1= TidakPernah 3= Kadang-kadang (2-4 kali/bulan) 2=Jarang (1 kali/bulan) 4= Sering (> 4 kali/bulan)

  41. SebarancontohkasuskorbananakberdasarkankombinasijeniskekerasanSebarancontohkasuskorbananakberdasarkankombinasijeniskekerasan

  42. Data kasuskekerasanpadaanakTahun 2005-2009 diwilayah Kota danKabupaten Bogor

  43. Data kasuskekerasanpadaanakTahun 2005-2009 di Kota Bogor

  44. Data kasuskekerasanseksualterhadapPerempuanTahun1998-2010 (KomnasPerempuan, 2011

  45. TindakanPidanaPerdaganganOrangatauTrafficking • Perdagangan Orang (Traffiking In persons)adalahperekrutan segala tindakan pelaku traffiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemmindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan; Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal, intimidasi dan/atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantunga obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan; Digunakan untuk tujuan, pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phedofili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumahtangga, pengemis, industri pornografi, pengedar obat terlarang, dan penjual organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

  46. TindakanPidanaPerdaganganOrangatauTrafficking • Menurut PBB (2000) perdaganganorangadalahperekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi(Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menganggulangi dan Menghukum Perdagangan orang, khususnya penipuan dan anak-anak, Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

  47. TujuantraffickingkeLuarNegeridanDalamNegeri

  48. JumlahKasusTraffickingTahun 2006-2010

  49. Jumlahkasustraffickingberdasarkankewarganegaraan(sampaidengan Juni 2011

  50. Jumlahkasustraffickingberdasarkanasalprovinsi(sampaidengan Juni 2011).

More Related