1 / 20

PERAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN. PERAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL. Oleh : Jarman Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Seminar Ketenagalistrikan

oria
Télécharger la présentation

PERAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN PERAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL Oleh : Jarman DirekturJenderalKetenagalistrikan Seminar Ketenagalistrikan Percepatan Pembangunan KetenagalistrikanUntukMendukungPertumbuhanEkonomi Jakarta, 28 Agustus 2014

  2. Gambaran Umum & Rencana Pengembangan

  3. Kebutuhandan Pasokan • Determinan kebutuhan listrik berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pasokan listrik secara merata. • Untuk memenuhi target pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik rata-rata 8,4% per tahun dalam periode 2013-2022 dan dengan mempertimbangkan kapasitas pembangkit yang dimiliki saat ini, maka dibutuhkan penambahan kapasitas pembangkit rata-rata 5.700 MW per tahun, disamping program listrik perdesaan. • Pemenuhan pasokan listrik secara faktual dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan yang mengikuti kecenderungan pemusatan kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan, disamping didorong oleh program Pemerintah untuk memeratakan akses listrik ke pelosok Indonesia. • Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik di luar Jawa-Bali dalam periode 5 tahun terakhir lebih tinggi daripada pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah tidak dapat dihindari. Sejauh ini, pemadaman sudah berhasil diatasi dengan langkah-langkah yang bersifat sementara, di beberapa daerah telah diatasi dengan sewa pembangkit dan pembelian excess power.

  4. Gambaran Umum Kondisi Ketenagalistrikan Nasional Kapasitas Terpasang (MW) Konsumsi Tenaga Listrik – TWh (hanya pelanggan PLN) Proyeksi Rencana Realisasi Realisasi *) hanya pelanggan PLN dan anak perusahaannya Proyeksi dan Rencana berdasarkan RUPTL PLN 2013-2022 Total Kapasitas Terpasang Pembangkit (s.d. Jul 2014): 50.777 MW (PLN 71%, IPP 20%, PPU 4%, dan IO non BBM 5%) Konsumsi energi listrik (2013)*): 188 TWh (Rumah tangga 41%, Industri 34%, Bisnis 19%, Publik 6%) Pertumbuhan konsumsi energi listrik (2013): 6,93% (Jan-Apr 2014: 6,92%), 8,4% pertahun Rasio elektrifikasi (2013): 80,51% Beberapa daerah mengalami keterbatasan pasokan tenaga listrik(demand > supply) Energy mix pembangkitan tenaga listrik (2013): Batubara 51,6%, Gas 23,6%, BBM12,5%, Tenaga air7,7%, Panas bumi4,4% Total investasi (2012): ±USD 7,16 Miliar

  5. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik 2013-2022 385 TWh TWh 66 Kalimantan: 10,7% Sulawesi: 10,8% TWh 26 TWh Maluku: 10,9% 188 TWh Sumatera: 10,6% 44 Papua: 10% 18 385 TWh 144 275 IT : 10,8% TWh TWh Nusa Tenggara: 11,1% JB : 7,6% 2013 2022 Indonesia: 8,4% Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tahun 2013-2022 diproyeksikan rata-rata sekitar 8.4% per tahun. Sumber: RUPTL PLN 2013-2022

  6. Kebutuhan Tambahan Kapasitas Pembangkit MW 29% 24% 43% 28% • Total tambahan kapasitas s.d 2022 sekitar 59 GW; • Alokasi proyek pembangkit PLNdanIPPhanyauntuk proyek-proyek pembangkit yang telah on going dancommitted; • Proyek yang belumditetapkanpengembangmaupunsumberpendanaannyadisebutproyekUnallocated (PLN, PPU, atau IO non BBM). Sumber : RUPTL PLN 2013-2022

  7. Rencana Kapasitas Pembangkit Nasional (2014 – 2022) 2013 2018 2020 1.557 kWh/kapita 1.335 kWh/kapita 917 kWh/kapita MW Rencana berdasarkan RUPTL PLN 2013-2022

  8. Proyeksi Bauran Energi Total Indonesia Termasuk IPP LNG Gas BBM Batubara Geothermal Hydro

  9. Target BauranEnergiPembangkitanTenagaListrik 2013 (213 TWh) 2022 (± 440 TWh) • Usaha efisiensi penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui diversifikasi energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas, peningkatan pemanfaatan batubara (termasuk mulut tambang) dan pengembangan pembangkit dari energi terbarukan; • Gas dan batubara diprioritaskan untuk menurunkan ketergantungan pada BBM pada pembangkitan tenaga listrik; • Batubara digunakan untuk pembangkit base load dan gas untuk pembangkit peak load/load follower. Sumber : Realisasi Energy Mix 2013 & RUPTL PLN 2013-2022

  10. RoadmapClean Coal Technology (CCT)di Indonesia SC, = 35-40% USC, 43% Bekasi (USC 2x600 MW) IGCC 45-48% 2011 2015 2020 2025 Central Java - PPP (USC 2x1000 MW) 2000–3000 MW per year Indramayu #2 (USC 1000 MW) IGCC 1000 MW Class Indramayu #1 (USC 1000 MW) Cirebon (SC 1x660 MW) Paiton 3 (SC 1x815 MW) SC : Super Critical USC : Ultra Super Critical IGCC : Integrated Gasification Combined Cycle Sumber: The Project for Promotion of CCT in Indonesia, Interim Report, October 2011, Jakarta, JICA Study Team.

  11. Tantangandan Kendala

  12. Pertumbuhan Tenaga Listrik yang Tinggi • Permintaan akan tenaga listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. • Kebutuhan tenaga listrik selalu melebihi dari kapasitas terpasang yang ada

  13. Rasio Elektrifikasi 2013 yang Perlu Ditingkatkan Category : > 70 % 50 - 70 % < 50 % Kalteng 66,21% NAD 89,72% Kaltim 80,45% Sumut 87,62% Kepri 69,66% Gorontalo 67,81% Sulut 81,82% Riau 77,56% Malut 87,67% Kalbar 95,55% Papua Barat 75,53% Sumsel 70,90% Sumbar 80,22% Sulbar 67,60% Sulteng 71,02% Sultra 62,51% Babel 97,13% Jambi 75,14% Kalsel 81,61% Jakarta 99,99% Maluku 78,36% Bengkulu 77,53% Bali 78,08% Sulsel 81,14% Papua 36,41% Banten 86,27% Lampung 77,55% NTB 64,43% NTT 54,77% Jatim 79,26% Jabar 80,15% DIY 80,57% Jateng 86,13%

  14. Perlu Skema Baru dalam Pengembangan Pembangkit • Sejak tahun 2012 pelaporan sistem akuntansi PLN harus menggunakan ISAK 8 (Interpretasi Standar Akuntasi Keuangan) sesuai peraturan dari Bapepam yang mensyaratkan agar seluruh perusahaan di Indonesia mengikuti PSAK 30 (Prinsip Standar Akuntansi Keuangan); • Dengan adanya standar ini maka kewajiban dari listrik swasta/IPP secara akuntansi menjadi kewajiban dari PLN. Perjanjian Power Purchase Agreement (PPA) dengan IPP termasuk suatu perjanjian yang mengandung suatu sewa, sehingga penerapan ini mempunyai implikasi terhadap kondisi keuangan PLN terlihat memburuk termasuk Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR​​) serta rasio keuangan lainnya; • Dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan PLN, makadiperlukan langkah-langkah antara lain memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (model non-IPP) untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit serta memasok industri agar PLN tidak menjadi satu-satunya off-taker sepenuhnya, misalnya melalui skema power wheeling, dan penetapan wilayah usaha tersendiri; • Dengan model bisnis seperti ini maka investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga (model non - IPP) tidak akan membebani keuangan PLN secara jangka panjang.

  15. Kendala Dalam Pelaksanaan Proyek Ketenagalistrikan • Belajar dari pelaksanaan proyek-proyek di bidang ketenagalistrikan yang seringkali mengalami keterlambatan a.l. proyek-proyek FTP I/II dan proyek-proyek transmisi, maka perlu dicarikan penyelesaian untuk hal-hal sebagai berikut: • Permasalahan pembebasan tanah pada beberapa proyek pembangkit dan transmisi (a.l. harga tanahyang terlalu tinggi, proyekmemasuki kawasan hutan lindung, cagar alam dan hutan suaka) • Beberapa proyek terkendala izin prinsip dan izin lokasi • Kinerja kontraktor yang lambat. • Beberapaproyekterkendalaolehperizinanlingkungan (izinlingkungandanizinpengelolaanlingkunganhidup (izin PPLH)), izinpinjampakaikawasanhutan (PPKH) danizinpemanfaatan air permukaan.

  16. UpayadalamMeningkatkanPenyediaanTenagaListrik

  17. Kebijakan Tarif Tenaga Listrik dan Kemudahan Perizinan • Mengingat meningkatnya kebutuhan tenaga listrik yang cukup pesat setiap tahunnya dan di sisi lain PT PLN (Persero) memiliki kemampuan yang terbatas dalam menyediakan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, maka salah satu terobosan yang dilakukan adalah: • Mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan penyediaan tenaga listrik secara mandiri, dalam arti pihak swasta secara mandiri membangkitkan listrik untuk melistriki bebannya sendiri; • Dengan skema kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap, maka mulai November 2014 industri menengah dan besar tidak disubsidi lagi dan harus membeli listrik dengan harga keekonomian; • Pihak swasta dapat memiliki keleluasaan dan kemandirian dalam mengendalikan biaya produksi tenaga listrik (tidak lagi bergantung pada kebijakan tarif PLN); • Listrik yang dihasilkan secara mandiri memiliki keandalan yang lebih baik dibandingkan jika berlangganan dari PT PLN (Persero).

  18. Insentif Bagi Investasi Sektor Ketenagalistrikan • Non Fiskal • Penyederhanaanmekanismepembeliantenagalistrikoleh PLN daripemegangizinusahapembangkitantenagalistrikatau IO. Dalamkondisitertentudapatdilakukanmelaluipenunjukanlangsung: pembeliantenagalistrik, energibaruterbarukan, di sekitarmuluttambang ,pembelian excess, kondisikrisis, atauekspansipembangkit. • Penetapanhargapatokanpembeliantenagalistrik yang lebihmenarikbagiduniausaha (Permen ESDM 04/2012,Permen ESDM 22/2012, Permen ESDM 17/2013, Permen ESDM 19/2013). • Fiskal • Pembebasanbeamasukimporbarang modal untukpembangunanpembangkittenagalistrikuntukkepentinganumum (PMK 154/2008 jo. PMK 128/2009) • Pemberianfasilitasperpajakandankepabeananuntukkegiatanpemanfaatansumberenergiterbarukan (PMK 21/2010). • Feed In Tariff • Kebijakan Feed in Tariff yang menarikbagi investor sehinggamampu mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan

  19. Power Wheeling Pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik (power wheeling) yang bertujuan agar sumber energi yang murah untuk pembangkit tenaga listrik dapat dioptimalkan, di mana Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi (Pemegang wilayah usaha), menyewa transmisi PLN untuk menyalurkan tenaga listrik yang dibangun di luar wilayah usahanya, atau membeli dari perusahaan lain di luar wilayah usahanya (swasta/excess) melalui sewa jaringan PLN.

  20. Terima kasih

More Related