1 / 91

STRATEGI NON TARIF BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) MENGHADAPI CAFTA

STRATEGI NON TARIF BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) MENGHADAPI CAFTA. STANDARDISASI DAN GLOBALISASI. INDONESIA RATIFIKASI TH. 1994. GLOBALISASI & STANDARDISASI & AKREDITASI. STANDARDIZATION. METROLOGY. CONFORMITY ASSESSMENT. KEPENTINGAN BISNIS

orlando-park
Télécharger la présentation

STRATEGI NON TARIF BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) MENGHADAPI CAFTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI NON TARIF BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) MENGHADAPI CAFTA

  2. STANDARDISASI DAN GLOBALISASI INDONESIA RATIFIKASI TH. 1994 GLOBALISASI & STANDARDISASI & AKREDITASI

  3. STANDARDIZATION METROLOGY CONFORMITY ASSESSMENT KEPENTINGAN BISNIS PERDAGANGAN, KUALITAS , MANUFACTURING, DISTRIBUSI, SPESIFIKASI,KEUNTUNGAN, KONTRAK KEPENTINGAN SOSIAL KESEHATAN, KEAMANAN, LINGKUNGAN EKONOMI, FAIR TRADE, PROTEKSI KONSUMEN, PERATURAN PEMERINTAH.

  4. CHINA-AFTA

  5. STRATEGI – TAKTIK -OPERASIONAL

  6. 63,88 1.336,11 26,32 4,44 231,63 STANDARDISASI MEMEGANG PERAN PENTING DALAM KEHIDUPAN DUNIA BARU DENGAN BATAS NEGARA YANG SEMAKIN TRANSPARAN DAN KABUR

  7. KEBEBASAN ALIRAN BARANG • (Free flow of good) • Masing-masing pemerintah harus melindungi kepentingan rakyat. • Bagaimana pembentukan aliran barang itu meningkatkan kemajuan negara dan rakyat.

  8. MENGAPA BSN TERLIBAT ?

  9. MENKO EKUIN MENPERIN KADIN MENDAG GUNAKAN EKONIT DPR APKINDO

  10. KOMISI DPR RI BERSEPAKAT MEMINTA PEMERINTAH SEGERA MELAKUKAN PEMBENAHAN DAN DAN MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DENGAN INSTANSI LAIN ANTARA LAIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DALAM NEGERI MENGHADAPI UNFAIR TRADE KOMISI MENDESAK SUPAYA MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS PENERAPAN SNI KESIMPULAN RAKER GABUNGANDPR DAN 5 MENTERI20 Januari 2010

  11. BAGAIMANA MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS ??

  12. Konsumen Produk SNI Industri Sertifikasi Akreditasi LPK SKEMA STANDARDISASI NASIONAL TANDA SNI MUTU KOMPETENSI • LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN : • Laboratorium Penguji • Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) • Lembaga Inspeksi

  13. Ketersediaan SNI yang terkait dengan sektor produk C-AFTA Informasi ketersediaan LPK terhadap produk C-AFTA Fasilitasi Penyiapan, notifikasi dan implementasi regulasi teknis berbasis SNI PERAN BSN DALAM C-AFTA

  14. DIRUMUSKAN • DITERAPKAN • DIREGULASI • DIABOLISI • JUMLAH • AKREDITASI • ANGGARAN

  15. 1. Good Regulatory Practices 2. Barang, proses, jasa dan peralatan 3.Tujuh sektor prioritas dalam dalam AEC 2015 4. Sektor elektronik perlu kaji ulang SNI dan regulasi teknis serta revisi 5. Sektor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan REKOMENDASI LOKNAS STANDARDISASIDESEMBER 2009

  16. 6. Instansi pemerintah membuat program tahunan terkait standardisasi, koordinasi dengan BSN 7. Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebelum regulasi teknis ditetapkan. 8. Regulasi teknis perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan pasar di seluruh wilayah Indonesia 9. Adopsi standar keamanan pangan

  17. Horizon masalah dan produk yang ditangani dalam AC FTA, sangat luas BSN adalah mitra organisasi standar dunia ISO, badan akreditasi dunia ILAC, IAF, PAC dan APLAC dan juga WTO Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah suatu produk yang sangat terkait dan melibatkan banyak mitra pemerintah maupun swasta. BATASAN DAN ATAU ASUMSI

  18. 11 (sebelas) langkah AP CAFTA, disusun dengan memperhitungkan : Pandangan yang mengemuka dalam rapat-rapat koordinasi pada Menko Ekuin Saran RDP DPR dengan 5 Menteri Analisa data sekunder tentang perkembangan ACFTA, terutama semester akhir 2009 dan awal 2010. Data tentang SNI di BSN Hasil Rapat Kerja BSN SEBELAS LANGKAH “ACTION PLAN”

  19. Menganalisis ekspor-impor China dan ketersediaan SNI Menentukan 10 sektor prioritas produk paling terpengaruh Mengidentifikasi SNI dalam 10 sektor prioritas Menganalisis peluang membuat national differences Menganalisis kemampuan industri dalam 10 sektor prioritas Menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Sebelas langkah BSN menghadapi CAFTA:

  20. Mengefektifkan pemberlakuan Keppres No. 80/2003 yang terkait penggunaan SNI Mendukung instansi teknis dalam memberikan Insentif LPK untuk mendukung 10 sektor prioritas Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif kepada industri untuk 10 sektor prioritas Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 10 sektor prioritas Mengedukasi konsumen Sebelas langkah BSN menghadapi CAFTA:

  21. BAGAIMANA MENETAPKAN SEKTOR ?

  22. PENDEKATAN DASAR • Identifikasi produk nasional terkait ASEAN-China FTA (tidak semua produk dapat diproteksi) • Identifikasi ketersediaan SNI (tidak semua produk/jasa sudah ada SNI-nya) • Pemberlakuan SNI dengan alasan cerdas (Government Procurement dan implementasi Perpres PERPRES 54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 94 Ayat 3) • Penerapan Strategi Non Tarif lainnya, misal terkait ketentuan Penggunaan LS Pro dan lab dalam negeri, contoh ban, lampu, pupuk; persyaratan kandungan lokal dalam produksi , ND)

  23. TERMASUK 20 KOMODITI YANG PALING BANYAK DISEBUT OLEH INDUSTRI/ASOSIASI MELALUI MEDIA MASSA NILAI IMPOR/EKSPOR > 100 JUTA $ US HASIL RAKERGAB KOMISI VI DPR RI DENGAN 5 MENTERI BIDANG PEREKONOMIAN (MENDAG, MENPERIN, MENKEU, MENTERI KUKM, DAN MENTERI BUMN) 20 JANUARI 2010 SEKTOR DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY KETERSEDIAAN SNI Kriteria Penentuan 10 Sektor

  24. Ekspor Impor Indonesia untuk 20 produk teratas > 100 Jt $US

  25. Ekspor Impor Indonesia untuk 20 produk teratas > 100 Jt $US

  26. Ekspor Impor Indonesia untuk 20 produk teratas > 100 Jt $US

  27. Ekspor Impor Indonesia untuk 20 produk teratas > 100 Jt $US

  28. Baja Aluminium Elektronika dan kelistrikan Petrokimia Plastik Mesin dan perkakas Hasil pertanian dan perkebunan Makanan dan minuman Tekstil dan produk tekstil Alas kaki Plastik 11. Sektor Prioritas yang berpotensi terhadang dalam ACFTA

  29. Identifikasi SNI untuk 10 Sektor Prioritas

  30. Laboratorium penguji dan LSPro yang diakreditasi KAN Pada 10 Produk Prioritas

  31. JUMLAH SNI SESUAI HS (NILAI IMPOR > 10 JUTA $US)

  32. Jumlah SNI sesuai HS (nilai impor > 10 juta $US)

  33. CONTOH-CONTOH SEKTOR

  34. PETROKIMIA

  35. NT-1 CA FTA Produk PETROKIMIA

  36. HASIL IDENTIFIKASISNI MESIN DAN PERKAKAS DALAM RANGKA ACFTA

  37. SNI MESIN DAN PERKAKAS

  38. POHON INDUSTRI MESIN PROSES PABRIK GULA

  39. Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

  40. Analisis Ekspor-Impor Tekstil China - Indonesia

  41. Analisis Ekspor-Impor Tekstil China - Indonesia

  42. Identifikasi produk TPT

  43. SNI yang dapat diidentifikasi sejumlah : 78 SNI Produk : 13 SNI Spesifikasi : 6 SNI Cara uji : 53 SNI Istilah/definisi : 5 SNI Identifikasi SNI

More Related