1 / 63

Bandung , 26 Juni 2019

KEBIJAKAN STANDARDISASI DA N PENILAIAN KESESUAIAN. Temu Usaha Industri. Bandung , 26 Juni 2019. Heru Suseno Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional. MENGENAL BSN. 2. MENGENAL BSN. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK )

patriciaclayton
Télécharger la présentation

Bandung , 26 Juni 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Temu Usaha Industri Bandung,26 Juni2019 Heru Suseno Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BadanStandardisasi Nasional

  2. MENGENAL BSN 2

  3. MENGENAL BSN LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNK) Koordinasi Kemenristek Dikti MitraKomisi VI DPR RI UU No. 20 Tahun 2014 tentangStandardisasidanPenilaianKesesuaian PP No. 34 Tahun 2018 tentangSistemStandardisasidanPenilaianKesesuaian Nasional Perpres No. 4 Tahun 2018 tentangBadanStandardisasi Nasional Melakukanperencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, danpengawasan SNI sertakegiatanpenilaiankesesuaian Focal Point organisasistandardunia (ISO, IEC, Codex Alimentarius, SMIIC, BIPM) Mutual Recognation Agreement (ILAC & APLAC) Multilateral Recognation Agreement (IAF & PAC) 3

  4. REGULASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUIAN • Undang – UndangNo.20 Tahun 2014tentangStandardisasidanPenilaianKesesuaian • PeraturanPemerintah No.34 Tahun 2018 tentangSistemStandardisasidanPenilaianKesesuaian • PerpresNo.4 Tahun 2018 tentangBadanStandardisasiNasional • Peraturan BSN No.20 Tahun 2018 tentangOrganisasidan Tata Kerja BSN

  5. Surabaya Makassar Palembang Bekasi KANTOR LAYANAN TEKNIS (KLT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LAYANAN DENGAN MENJEMPUT BOLA Pekanbaru • 2 Rintisan (2016) ; Palembang dan Makasar • 3 Arahan Bappenas (2018) : Pekan Baru, Bekasi dan Surabaya Palembang 43 6

  6. MANFAAT STANDARDISASI (beberapacontohsuccess stories) Akses pasar dan perluasan pasar Acuan mutu dan peningkatan efisiensi (daya saing produk dan jasa) Mendukung Inovasi (berdampingan dengan HKI) Perlindungan konsumen/Masyarakat Memfasilitasi bisnis dan perdagangan yang fair Alat pendukung perubahan sosial-budaya Piranti dalam mendukung regulasi Piranti handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Piranti dalam forum “Technical Barrier To Trade” (TBT) WTO Memberikan kepastian, traceability, platform yang sama dalam kerjasama Melindungi Produksi dalam Negeri (Kasus Ban Mobil dan disetujui WTO) SNI 1811:2007 Helm Pengendara Sepeda Motor PengakuranSertifikasiEskporKayuOlahanKe EROPA (SVLK) Zonasi Pangan Kering Akses Pasar untuk UMKM 7 5

  7. ECONOMIC BENEFITS OF STANDARDS

  8. PENERAPAN SNI 9

  9. Pelaku usaha/ organisasi BSN + Kementerian/ Lembaga Wajib (KL) Barang dan Jasa LSPro* (Swasta/Pemerintah) MEKANISME PENERAPAN SNI Sukarela Tanda SNI SNI Regulasi Implementasi Laboratorium** * LSPr: 19 Swasta dan 35 Pemerintah ** Laboratorium: 265 Swasta dan 700 Pemerintah 35 10

  10. SNI WAJIB * Per September 2018 Daftar SNI wajib dilihat di http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib

  11. SISTEM PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PRA PASAR PASCA PASAR • SETELAH PRODUK BEREDAR • OLEH INSTANSI TEKNIS TERKAIT • MARKET SURVEILLANCE • SEBELUM PRODUK BEREDAR • OLEH LPK • SERTIFIKASI/PENGUJIAN/ INSPEKSI/VERIFIKASI

  12. STANDARDISASI DANPENILAIAN KESESUAIAN 13

  13. TUJUAN STANDARDISASI UU No. 20 Tahun 2014

  14. GarisBesarSistemStandardisasidanPeniliaianKesesuaian (UU No 20 tahun 2014 dan PP 34 thn 2018) 15

  15. Test laboratories Certification Metrology Accreditation Standards • products • processes • Calibration laboratories • Metrology in chemistry • Verification system SistemStandardisasidanPenilaianKesesuaian Nasional INTERNATIONAL QI SYSTEM VALUE CHAIN ISO Guide 62, 65, etc e.g. IAF ILAC PAC APLAC ISO 9000, ISO 14000, HACCP, etc LSPro ISO 17025 Product certification CE, GS, etc. Applicable to all products and processes ISO, CODEX National standards International standards ACCSQ Certificates Comparison measurements Testing, analysis Lab Inspections Proficiency tests traceability BIPM Verifications Reference materials Callibration APMP 16

  16. Barang Jasa Process Sistem Managemen Personal Perumusan SNI SNI adalah dokumen berisi ketentuanteknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensusdan ditetapkan oleh BSNuntuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu StandarInternasional ISO IEC Codex DLL StandarInternasional SNI • SATUAN UKURAN 17

  17. Nomenklatur, Simbol Spesifikasi One way of categorising standards: Dimension systems– e.g. paper formats, threads, classification systems. Performance – e.g. breaking strength, energy performance, safety, ergonomics, noise. Methods/testing – e.g. test schemes, chemical analysis, documentation of performance. Management systems– e.g. quality, risk, energy or environmental management. Symbols – e.g. pictograms, symbols for machines. Terminology – e.g. definitions of main terms within different fields. Products – e.g. toys, electrical equipment, construction products. “Basic” standards – e.g. SI units (International System for units). Pengujian dan Analisa Penyederhanaan, Rasionalisasi Pengelompokan dan klasifikasi Sampling dan inspeksi Bentuk dan kontrak Pengemasan dan pelabelan Aturanpraktis Lingkup Standardisasi Pertanian Kehutanan Tekstil Transportasi Makanan Kimia Keuangan Rancang bangun Perumahan/gedung Ilmu pengetahuan Pendidikan A World built on standards Tingkatan Internasional Nasional Assosiasi Perusahaan Individu Subyek Aspek Ref Standardization a New DisciplineL. C. Verman

  18. Pengembangan SNI (Termasuk 10 % Adopsi Standard InternasionalISO, IEC, CODEX dll ) 19 Tersebar di seluruh K/L

  19. KOMTEK contoh 81-01 - Industri Kaca 81-02 - Industri Keramik Sekretariat di Pustan,Kemenperin Anggota: Pemerintah, pakar, konsumen, produsen

  20. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 21

  21. SistemPenilaianKesesuaian International/Regional Cooperation Pacific Accreditation Cooperation International Accreditation Forum Demonstration of equivalency Evaluator MLA/MRA Badan Akreditasi KomiteAkreditasiNasional Demonstration of competence Asesor Akreditasi Lembaga Penilaiaan Kesesuaiaan LembagaSertifikasiProduk Demonstration of conformity Sertifikasi Auditor / Inspector Produsen / Manufaktur

  22. Komite Akreditasi Nasional - KAN • Lembaga pemerintah bertugas memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian • Dasar pendirian : • Kep. Menristek No. 465 / IV.2.06 / HK.01.04 / 9/92 • Keppres No. 13/1997 direvisi Keppres No 78/2001. • alamat di Gedung Menara Thamrin Lt 11, Jl. M.H Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Jakarta 10340 - Indonesia. • Persyaratan : ISO / IEC 17011 • Prinsip profesional, independen dan tidak memihak.

  23. SkemaAkreditasi Ecolabel (KAN Guide 801) - Kemen LHK Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000)- Kemenperin-BPOM, KKP dan Kementan Pangan Organik (KAN Guide 901) - Kementan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari -Kemen LHK Verifikasi Legalitas Kayu - Keme LHK Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) - Kemenkominfo Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (ISO 13485) - Kemenkes Gas Rumah Kaca - Kmen LHK Sistem Manajemen Energi (ISO 50001) - Kemen ESDM Sistem Manajemen Rantai Pasok (ISO 28000)- Kemenkeu Usaha Pariwisata _ Kemenpar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)- KSP-KPK- Jaminan Produk Halal- Kemenag Penyelengara UMRAH dan Haji Plus - Kemenag ICAO validate emisi penerbangan - Kemenhub n+…. 24

  24. LEMBAGA PENILAIAN KESESUIAN (LPK) YANG DIAKREDITASI Dapat diakses melalui http://sispk.bsn.go.id/LPK/LembagaSertifikasi 25

  25. LEMBAGA PENILAIAN KESESUIAN (LPK) YANG DIAKREDITASI Dapat diakses melalui http://sispk.bsn.go.id/LPK/LembagaInspeksi 26

  26. PENGEMBANGAN JUMLAH AKREDITASI JUMLAH LEMBAGA/ORGANISASI YANG DIKAREDITASI (2014-2018) 2.019 LPK 27

  27. Proses kerja sertifikasi produk, proses dan jasa aplikasi T • SELEKSI: • identifikasijenisproduk yang disertifikasi • penyusunan “evaluation plan” REVIEW: Kesesuaianhasildeterminasidenganpersyaratansertifikasi OK ? Y • DETERMINASI:Evaluasiprosesproduksi • Asesmenprosesproduksi: memastikanprodukdiproduksidenganprosesdanbahan yang sama • Audit sistemmanajemen: memastikanpengendaliankonsistensi ATESTASI: PenerbitanSertifikatKesesuaian • DETERMINASI:Evaluasiawalterhadapproduk • Inspeksiproduk – kesesuaiandengandisain • Pengujianproduk – karakteristikprodukmemenuhistandar LISENSIPENGGUNAANTANDA Pemberianhakdankewajibanpemenuhankewajiban OK ? T Y SURVAILEN: Iterasiprosesuntukmenjaminkontinuitaskesesuaian

  28. SKEMA AKREDITASI KAN YANG DIAKUI DI TINGKAT INTERNASIONAL (MRA/MLA) LaboratoriumPengujian (ISO/IEC (17025) LaboratoriumKalibrasi (ISO/IEC (17025) LembagaInspeksi (ISO/IEC 17020) LaboratoriumMedik (ISO 15189) PenyelenggaraUjiProfisiensi (ISO/IEC (17043) LembagaSertifikasiSistemManajemenLingkungan (ISO 14001) LembagaSertifikasiSistemManajemenMutu (ISO 9001) LembagaSertifikasiProduk (ISO/IEC (17065) LembagaSertifikasiSistemManajamenKeamananPangan (ISO (22003) LembagaSertifikasiPersonel (ISO/IEC (17024) LembagaSertifikasiSistemManajemenEnergi (ISO 27001) LembagaSertifikasiSistemManajemenKeamananInformasi (ISO (50001)

  29. SISTEM SALING PENGAKUAN GLOBAL ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation APLAC Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation IAF International Accreditation Forum PAC Pacific Accreditation Cooperation GCC Gulf Accreditation Cooperation BSN/KAN INDONESIA 30

  30. KETENTUAN PENGGUNAAN TANDA SNI 31

  31. Ketentuan Penggunaan Tanda SNI UU No. 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pelaku Usaha • Pasal 46ayat (3) PersetujuanpenggunaanTanda SNI sebagaimanadimaksudpadaayat (2) diberikanoleh BSN kepadaPelaku Usaha • Pasal 47 ayat (1): Kententuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN

  32. dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label Ketentuan Penggunaan Tanda SNI dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya Barang Jasa, Sistem, Proses, Personal PP 34 TAHUN 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL Pasal 22

  33. Ketentuan Penggunaan Tanda SNI PP 34 TAHUN 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL Sertifikat kesesuaian SPPT SNI Pasal 47 Ayat 1: Barang, Jasa, Sistem, Proses, atauPersonal yang telahmemenuhiPersyaratanAcuandiberikanbuktikesesuaianberupasertifikat Ayat 3: SertifikatmenjadidasarpersetujuanpenggunaanTanda SNI dan/atauTandaKesesuaian

  34. Ketentuan Penggunaan Tanda SNI Dasar Hukum

  35. ALUR PROSES PENGAJUAN SPPT SNI SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT KESESUAIAN LPK Registrasi • Mengisidata klien • Menguploadfotoproduk/ proses/sertifikatkesesuaian Pengajuan SPPT SNI - Mengisi data pemasaran - Menyetujui pernyataan kesediaan (hak & kewajiban) Pelaku Usaha Verifikasi - Jika terdapat yang kurang sesuai dalam pengisian maka akan dikembalikan ke LPK - Pemohon memiliki akses untuk melihat proses SPPT SNI BSN Tidak Absah BSN BSN menerbitkan dan mengirimkan SPPT SNI beserta pernyataan kesediaan memenuhi hak dan kewajiban kepada pemohon Penerbitan SPPT SNI

  36. Aplikasi Pengajuan SNI Lakukan login di http://bangbeni.bsn.go.id/

  37. AplikasiPengajuan SNI Sebagai Pelaku Usaha/ Pemohon http://bangbeni.bsn.go.id/pengajuan

  38. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI • Masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI sesuaidenganmasaberlakusertifikat • Nomor: 1 XXXXX Z MMYYYY 1= angka yang menunjukkan instansi BSN XXXXX =nomorurutpersetujuanpenggunaantanda SNI yang diberikan oleh BSN Z = obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI (1 = Barang; 2 = Jasa; 3 = Proses; 4= Sistem; 5= Personal) WW = bulanpenerbitanpersetujuan penggunaan tanda SNI pada tahun YYYY YYYY = tahunpenerbitanpersetujuan penggunaan tanda SNI • Nama penerimapersetujuan penggunaan Tanda SNI besertainformasi Barang, Jasa, dan/atau Proses, diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

  39. Tanda SNI 1. SNI yang ditetapkan BSN 2. PeraturanMenteriatauperaturanKepala LPNK, tentang: • pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI; • Pemenuhanlebihdari 1 (satu) Persyaratan Acuan, pembuktiannyacukupdengan 1 (satu) tanda SNI. dan/atau pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari: satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan Bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuanyang ditetapkan dalam:

  40. SNI XXXX-YYYY LSPr-AA-IDN SNI aa-bbbb-cccc NPB xxx-yyy-zzzzzz Pencantuman Tanda SNI saat ini

  41. BentukTanda SNIsesuai Perka BSN No. 2 Tahun 2017 Keterangan: Y = 11x r = 0,5x

  42. Atribut Tambahan • X menunjukkan tempat pencantuman tanda tambahan dan/atau pernyataan pemenuhan aspek lainnya. • Ukuran luas X tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI. • Tanda tambahan dan/atau kalimat pernyataan untuk pemenuhan aspek tertentu ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian. X Contoh NRP/NPB: xxyyzz Batik tulis Tanda tambahan – pemenuhan terhadap aspek keselamatan Pernyataan pemenuhan terhadap aspek bahan batik tulis Atribut berupa nomor registrasi

  43. Tanda Kesesuaian Berbasis SNI • DigunakansebagaibuktikesesuaianuntukBarang, Jasa, Sistem,Proses, dan/atau Personal yang telahmemenuhiPersyaratanAcuan sebagai berikut: • yang ditetapkan dalam SNI dengan tujuan sebagai pemberian informasi tentang karakteristik tertentudariBarang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang tidak cukup dinyatakan dengan pembubuhan tanda SNI; • yang ditetapkan dalam SNI yang diberlakukan secara wajib tetapi terikat dengan penggunaan tanda kesesuaian yang disepakati dalam perjanjian internasional. • Ukuranluas: tidaklebihbesardari ukuranluastanda SNI.

  44. Pemantauan Penggunaan Tanda SNI BSN melakukan pemantauan penggunaan Tanda SNI (dilakukan melalui kegiatan uji petik dan monitoring tanda SNI). BSN dapat bekerjasama dengan LPK yang menerbitkan sertifikat dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menerima pelimpahan pemberian SPPT SNI Hasil pemantauan digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dan/atau perbaikan penerapan persyaratan acuan.

  45. Pasal 23 Ketentuan Peralihan 4

  46. UJI PETIK PRODUK BER-SNI 47

  47. I. Landasan Pelaksanaan Pasal 48 UU 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN • Dalamrangkaefektivitaspenerapan SNI, BSN dapatmelakukanujipetikkesesuaianterhadap SNI berkoordinasidengankementerian/lembagapemerintahnonkementerianterkait. • Hasilujipetikkesesuaianterhadap SNI sebagaimanadimaksudpadaayat (1) disampaikankepada KAN, instansipembina, dankementerian/lembagapemerintah non kementerian yang bertanggungjawabmelakukanpengawasanpasarsebagaimasukanuntuktindaklanjut yang diperlukan.

  48. PEMBUKTIAN PENERAPAN SNI ? KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN ( Barang, Jasa, Proses, Sistem, Person) UJI PETIK KESESUAIAN TERHADAP SNI Sertifikat kesesuaian Pembubuhan tanda SNI Efektivitas penerapan SNI Dilaporkan /rekomendasi kepada KAN, KL untuk ditindaklanjuti

  49. TUJUANUJI PETIK TINGKAT EVEKTIVITAS PENERAPAN SNI TINGKAT PEMENUHAN PRODUK YANG BEREDAR TERHADAP PERSYARATAN SNI MELIHAT KONSISTENSI /KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENCANTUMAN TANDA SNI

More Related