html5-img
1 / 32

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia. By Chandra Setiawan. Kompetensi Dasar. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain. Indikator ( hasil yang diharapkan ).

patsy
Télécharger la présentation

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PelaksanaanSistemPemerintahan Di Indonesia By Chandra Setiawan

  2. KompetensiDasar • Membandingkanpelaksanaansistempemerintahan yang berlakudi Indonesia dengannegara lain.

  3. Indikator (hasil yang diharapkan) • Menguraikankelebihandankelemahanpelaksanaansistempemerintahandi Indonesia • Membandingkansistempemerintahan Indonesia dengannegara lain

  4. SistemPemerintahan Indonesia(menurut UUD 1945) • Indonesia Ialah Negara Yang BerdasarAtasHukum (Rechtsstaat).Negara Indonesia atashukum (rechtsstaat),tidakberdasarkankekuasaanbelaka (Machsstaat) • SistemKonstitusional. Pemerintahanberdasarkanatassistemkonstitusi (hukumdasar),tidakbersifatabsolutisme (kekuasaan yang tidakterbatas)

  5. Kekuasaan Negara Yang Tertinggi Di TanganMajelisPermusyawaratan. Kedaulatanrakyatdipegangolehsuatubadan,bermanaMajelisPermusyawaratanRakyat,Sebagaipenjelmaanseluruhrakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Siaatsvolkes). Majelisinimenetapkan (UUD) Undang-UndangDasardanmenetapkangaris-garisbesarhaluannegara (GBHN).Majelisinimengangkatkepalanegara (Presiden) danwakilkepalanegara (WakilPresiden).

  6. Majelisinilah yang memegangkekuasaannegara yang tertinggi,sedangPresidenharusmenjalankanhaluannegaramenurutgarisgarisbesar yang ditetapkanMajelis. PresidendiangkatolehMajelis,bertundukdanbertanggungjawabpadamajelis. Iaialah "mandataris" dariMajelis. Iaberwajibmenjalankanputusan-putusanMajelis. *mandatarisadalahorang yang menerima (diserahi, menjalankan) mandat. Mandat = perintahatauarahan *GBHN adalahhaluannegaratentangpenyelenggaraannegaradalamgaris-garisbesarsebagaipernyataankehendakrakyatsecaramenyeluruhdanterpadu.

  7. PresidenIalahPenyelenggaraPemerintah Negara Yang TertinggiDibawahmajelispermusyawaratanrakyat. Dalammenjalankanpemerintahannegara,kekuasaandan (concentration of power and responsibility upon the President) atautanggungjawabadapadatanganPresiden

  8. PresidenTidakBertanggungJawabKepadaDewanPerwakilanRakyat.DisampingnyaPresidenadalahDewanPerwakilan Rakyat. Presidenharusmendapatpersetujuandewanperwakilanrakyatuntukmembentukundang-undang (Gesetzgebung) danuntukmenetapkananggaranpendapatanbelanjanegara (Staatsbegrooting). Olehkarenaitu,Presidenharusbekerjabersama-samaDewan,akantetapiPresidentidakbertanggungjawabkepadaDewan,artinyakedudukanpresidentidaktergantungdaripadadewan.

  9. Menteri Negara IalahPembantuPresiden : Menteri Negara tidakBertanggungjawabKepadaDewanPerwakilanRakyat.Presidenmengangkatdanmemberhentikanmenteri-menterinegara.Menteri-menteriitutidakbertanggungjawabkepadadewanperwakilanrakyat. KedudukannyatidaktergantungdaripadaDewan. akantetapitergantungdaripadaPresiden. Merekaialahpembantupresiden.

  10. KekuasaanKepala Negara TidakTakTerbatas. MeskipunKepalanegaratidakbertanggungjawabkepadadewanperwakilanrakyat, iabukan "diktator",artinyakekuasaantidaktakterbatas. Di atastelahditegaskanbahwaiabergantungjawabkepadamajelispermusyawaratanrakyat. Kecualiituiaharusmemperhatikansungguh-sungguhsuaraDewanPerwakilan Rakyat. *diktatoradalahkepalapemerintahan yang mempunyaikekuasaanmutlak (tidakterbatas), biasanyadiperolehmelaluikekerasanataudengancara yang tidakdemokratis

  11. Kelebihan Dan KelemahanPelaksanaanSistemPemerintahan Di Indonesia

  12. Kelebihanpelaksanaansistempemerintahandi Indonesia • Adanyapernyataanbahwa Indonesia adalahnegaraberdasaratashukumdansistemkonstitusional. Hal initelahmemberikankepastianhukumdansupremasihukumdalampenyelenggaraanpemerintahannegara.

  13. MajelisPermusyawaratan Rakyat  yang terdiridarianggota DPR, Utusan Daerah danUtusangolongan (sekarang DPR dan DPD), berwenangmengubah UUD danmemberhentikanPresiden/WakilPresidendalammasajabatannyamenurut UUD. Hal inipernahdilakukankarenaPresidendinilaitelahmelanggarhaluannegaraatau UUD 1945. Contoh : PresidenSoekarno (1967), Presiden B.J. Habibie (1999), danPresiden K.H. Abdurachman Wahid (2002).

  14. JabatanPresiden (eksekutif) tidakdapatdijatuhkanolehDewanPerwakilan Rakyat, dansebaliknyaPresidenjugatidakdapatmembubarkan DPR. Presidendengan DPR bekerjasamadalampembuatanUndang-Undang.

  15. JalannyaPemerintahancenderunglebihstabilkarena program-program relatiflancardantidakterjadikrisiskabinet. Hal inidimungkinkankarenakabinet (menteri-menteri) yang diangkatdandiberhentikanPresiden, hanyabertanggungjawabkepadaPresiden. Menteri-menteriadalahpembantuPresiden.

  16. KelemahanPelaksanaanSistemPemerintahan Di Indonesia • Produkhukumbelumbanyakmemihakkepentinganrakyatdemikianjugaaparatpenegakhukum (Polisi, Jaksadan Hakim) masihadaoknum yang belumbekerjasecaraprofesionalsehinggadapatdiajakberkolusi. * Kolusiadalahkerjasamarahasiauntukmaksudtidakterpuji / persekongkolan *nepotismeadalahtindakanmemilihkerabat / sanaksaudarasendiriuntukmemeganpemerintahan

  17. MajelisPermusyawaratan Rakyat yang anggota-anggotanyaterdirianggota DPR, Utusan Daerah danUtusangolongan (sekarang DPR dan DPD), merupakanlembaganegara yang saratdenganmuatanpolitissehinggakeputusanmaupunketetapan-ketetapannyasangatbergantungkepadakonstelasipolitikrezim yang berkuasapadasaatitu. Contohpadamasaordebaru, wewenang MPR untukmengubah UUD tidakpernahdilakukan, meskipunbanyaksuara-suararakyat yang menghendakiamandemen. Keputusanpolitikmasaitu, dikeluarkannyaKetetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentangReferandumbilainginmerubah UUD 1945

  18. Pengawasanrakyatterhadappemerintahkurangberpengaruh, sehinggaadakecenderunganeksekutiflebihdominanbahkandapatmengarahkeotoriter. Contoh : Padamasaorde lama, Presidendapatmembubarkan DPR danlembaga-lembaganegara lain tidakberfungsibahkanseakanmenjadipembantupresiden. Demikianjugapadamasaordebaru, meskipunadalembaga-lembaganegara lain namunkurangberfungsisebagaimanamestinya.

  19. Jikaparamenteritidakterdiridariorang-orang yang jujur, bersihdanprofesional, program-program pemerintahtidakberjalanefektifdanpopulis (berpihakkepadarakyat). Hal iniakanberakibatmunculnyaarogansikekuasaan, salahurusdantumbuhsuburnyakorupsi, kolusidannepotisme (KKN). Secaraumumhaliniterjadipadamasapemerintahanordebaru, meskipunharusdiakuiadanyakeberhasilandibidangpembangunanfisik.

  20. PerbandinganPelaksanaanSistemPemerintahan Indonesia Dengan Negara Lain

  21. Perbandingansistempemerintahan Indonesia dengannegarakawasan Asia

  22. *bikameraladalahsistemlembagaperwakilanrakyat yang terdiriatasduakamaratauduabadanlegislatif*unikameraladalahsistempemerintahan yang hanyamemilikisatukamarpadaparlemenataulembagalegislatif

  23. PerbandinganSistemPemerintahan Indonesia dengan Malaysia

  24. PerbandinganSistemPemerintahan Indonesia dengannegarakawasanAfrika

  25. *referendum adalahpenyerahansuatumasalahkepadaorangbanyaksupayamereka yang menentukan (jadi, tidakdiputuskanolehrapatatauparlemen)

  26. PerbandinganSistemPemerintahan Indonesia dengannegarakawasanEropa

  27. PerbandinganSistemPemerintahan Indonesia dengannegarakawasanAmerika

  28. *senatadalahdewanperwakilanrakyattertinggi

  29. DAFTAR PUSTAKA • AminSuprihartinidkk. 2007. PendidikanKewarganegaraanUntuk SMK dan MAK Kelas XII. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang. (BukuPaketPendidikanKewarganegaraanUntuk SMK dan MAK Kelas XII). • ModulBelajar “Aktual” PendidikanKewarganegaraan SMK atau SMA Kelas XII Semester 1

More Related