Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara:

Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara:

528 Views Download Presentation
Download Presentation

Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Bandung, 10 September 2013

  2. KERANGKA PAPARAN • RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025 • Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan • Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 2015-2019 • Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam Kerangka Kesinambungan PerencanaanPembangunan • Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2013-2018 • Penutup Slide - 2

  3. RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  4. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Renstra KL Renja - KL RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pedoman Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Pemerintah Pusat Pedoman Bahan Diacu RAPBN APBN RPJP Nasional RPJM Nasional RKP Pedoman Pedoman Dijabarkan Diserasikan melalui MUSRENBANG Diperhatikan Diacu Dijabarkan Pedoman RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman Bahan Diacu Bahan Pedoman Pedoman Renstra SKPD Renja - SKPD RKA - SKPD Rincian APBD UU SPPN (No.25/2004) UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

  5. RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025(UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005-2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Slide - 5

  6. PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Visi – Misi Presiden terpilih Arahan RPJPN 2005-2025 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Evaluasi RPJMN 2010-2014 Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Slide - 6

  7. BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN Aspirasi Masyarakat 4 Musrenbang Jangka Menengah Nasional RPJPN 2005-2025 Platform Presiden SIDANG KABINET Background Study Rancangan Teknokratik RPJMN 6 5 Hasil Evaluasi RPJMN 1 RPJMN 2015-2019 RANCANGAN AKHIR RPJMN 3 RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN Pedoman Penyesuaian Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L SIDANG KABINET TRILATERAL MEETING Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Rancangan Teknokratik Renstra K/L Penelaahan 2 Pembagian Tugas Februari 2015 Agustus 2014 Januari 2015 2013 November 2014 Desember 2014 Koordinasi Hasil Evaluasi Renstra PEMERINTAH DAERAH Bahan Penyusunan dan Perbaikan RPJMD Slide - 7

  8. AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014 mulai November 2014 Januari 2015 • Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019 • Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 • Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 • Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019     • Saat ini, substansi RPJMN 2015-2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies. • Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015-2019 (hasil sementara dari background studies). • Penyusunan RPJMD Jawa Barat 2013-2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015-2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Jawa Barat untuk disinkronisasikan dengan Dokumen Akhir RPJMN 2015-2019. Slide - 8

  9. KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  10. KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan Aspek Ekonomi Struktur Ekonomi Pola Konsumsi dan Produksi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Kelembagaan Kerangka Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Aspek Lingkungan Atmosfir Tanah Pesisir dan Laut Air Bersih Keaneka-ragaman Hayati MDG dan Post-2015 Development Agenda Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Ekonomi Hijau Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 Slide - 10

  11. ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  12. ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Pendidikan dan Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS • Ketahanan Pangan • Ketahanan Energi • Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas • Inovasi Teknologi • Pemberantasan Korupsi Slide - 12

  13. PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  14. PENDIDIKAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN • Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan. • Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan. • Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. • Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan. Slide - 14

  15. PENDIDIKAN:ISU STRATEGIS BARU • Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. • Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi. • Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. • Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. • Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability) Slide - 15

  16. KESEHATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  17. CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN • Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan • Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai

  18. KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN • Penurunan kematian ibu dan kematian bayi. • Penurunan kekurangan gizi. • Penurunan TFR (fertilitas). • Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS. • Pembiayaan kesehatan. Slide - 18

  19. KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU • Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik. • Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll). • Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak. • Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi. Slide - 19

  20. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  21. PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019 (sementara)Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI Masih ada gap antara proyeksi dan target Slide - 21

  22. SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PDB/kapita (US$) Tingkat Kemiskinan Outlook Target EkonomidanKemiskinan 14.963 10,5-11,5 % Garis Kemiskinan (ribu rupiah) 8-10% 10.278 • Catatan: • PDB/Kapita: target MP3EI • Tingkat Kemiskinan: target RPJP • Garis Kemiskinan cenderung meningkat • Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun Elastisitas 0,243 686 6.097 6-7% 4.963 0,083 4 - 5 % 467 0,045 318 0,023 252 2012 2015 2020 2025 • PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL • JaminanSosial(Social Security): • AsuransiKesehatan • JaminanKematian • JaminanHariTua • JaminanPensiun • JaminanKecelakaanKerja • BantuanSosial(Social Assistance): • Food stamps • Temporary shelter • Beasiswa miskin StrategiPenanggulanganKemiskinan Program Strategis PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING Klaster I BantuandanJaminanSosial Klaster II PemberdayaanMasyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan(Community Empowerment) AksesBerusaha&Kredit(Financial Access) PengembanganKawasanberbasisPotensiLokal KelompokSasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) Slide - 22

  23. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan Kriteria Lepas dari Kemiskinan JaminanSosial Menciptakan sistemperlindungansosial yang komprehensif Isu strategis Tidak Miskin BantuanSosial Aset SDA AsuransiSukarela Hampir Miskin Aset Manusia Miskin Infrastrukturdansaranapelayananpublik Meningkatkan pelayanandasarbagipendudukmiskin & rentan * Aset fisik Sangat Miskin Perluasan jangkauanpelayananpublikuntukpendudukmiskindanrentan Aset Finansial Menciptakan penghidupanpendudukmiskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood) • Pendidikan, pelatihan, pendampingan • Memberdayakan UMKM/PenguatanKelembagaan • Akses Keuangan Mikro Aset Sosial Slide - 23

  24. AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019 Transformasi & Ekspansi Rekonsiliasi Keberlanjutan Fase MP3KI 2015-2020 2013-2014 2021-2025 Bantuan & perlindungansosial Sistemjaminansosial Sistembantuansosial Sistemperlindungansosial yang komprehensif Pemenuhankebutuhandasar & program pro rakyat Peningkatanpelayanandasarbagipendudukmiskin & rentan Jaminanlayanandasar Infrastrukturdasarterpadu Klasifikasi Program danKegiatan Pengembanganpenghidupanpendudukmiskin & rentan Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif PemberdayaanmasyarakatdanUMKM RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019 Slide - 24

  25. PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Slide - 25

  26. KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes) PBI BUKAN PBI Fakir miskin Tidak mampu Bukan Pekerja (dan ART) Pekerja Penerima upah (dan ART) Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) • PNS • TNI • Polri • Pejabat negara • Pegawai Pemerintah non PNS • Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg menerima upah • Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri • Pekerja lain yg tidak menerima upah • Investor • Pemberi kerja • Penerima Pensiun • Veteran • Perintis kemerdekaan • Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran Slide - 26

  27. POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN • IntegrasiJamkesdakedalamskema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016). • Penguatankualitasdanpeningkatanketersediaanfasilitaslayanankesehatandidaerah. • Mempercepattercapainyacakupansemesta (universal coverage) JaminanKesehatanmelalui: • Melaksanakansosialisasidanedukasimasyarakat, terutamakepadapekerjasektor informal non miskindidaerahmasing-masing, untukberpartisipasimenjadipesertaJaminanKesehatan. • MenambahcakupanJaminanKesehatanuntukmasyarakatmiskin yang belumtercakupdalamkelompokPenerimaBantuanIuran (PBI) melalui APBD. Slide - 27

  28. KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  29. KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) KETAHANAN PANGAN MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) Slide - 29

  30. KETAHANAN PANGAN:KONDISI UMUM • KontribusisektorpertaniandalamPDB rata-rata sebesar 14,3 persen. • Tanamanbahanmakananmasih yang terbesarsekitar 49,1 persen; cenderungmenurun. • Selamaperiode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertaniansebesarpersen 3,5 ; Nasional 5,80 persen. • ProduktivitastenagakerjaPertanian rata-rata mencapai 7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah. Slide - 30

  31. REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN Slide - 31

  32. KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2) Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. Slide - 32

  33. KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2) Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri. Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi Perubahan pola konsumsi: Kepraktisan – bentuk olahan Kualitas: jenis dan kualitas tertentu Brand: jaminan konsistensi kualitas Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT  respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang Slide - 33

  34. KETAHANAN PANGAN:ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2) • Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas: • Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi. • Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan. • Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan. • Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat. • Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target. • Mensinergikan produksi dan pengolahan : • Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah) • Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen Slide - 34

  35. KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2) • Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan • Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll). • Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi. • Peningkatan nilai tambah: • Penyediaan bahan baku dari dalam negeri. • Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik. Slide - 35

  36. KETAHANAN ENERGI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  37. KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI) Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI • Didukung: • Ekonomi: fiskal dan moneter • Infrastruktur • IPTEK • Kewilayahan dan Tata Ruang Slide - 37

  38. MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014 *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design Sangat sulit tercapai Perlu kerJa Keras On Track/On Trend Slide - 38

  39. TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI • Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini. • Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery) • BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional. • 35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery). • Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas Slide - 39

  40. SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN) Batubara Minyak 2010 2025 Gas Bumi EBT Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM 2030 2050 • KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun. • Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi. Slide - 40

  41. PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK • Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW. • Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN) • Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan. Slide - 41

  42. PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASIProgram Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi *) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah • Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun 2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000 unit. • Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain. Slide - 42

  43. PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) • Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75-80%), atau sekitar 35 juta ton • Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Slide - 43

  44. PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020)Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) LOW-GROWTH REGIME HIGH-GROWTH REGIME Juta Tons Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton Slide - 44

  45. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  46. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2) • Pemenuhanketersediaaninfrastrukturdasarsesuai denganstandarpelayanan minimum; • Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahananpangandanenergi; • Peningkatan pemerataan pembangunanantarwilayahdanmendukungpusat-pusatpertumbuhanekonomimelaluikonektivitasnasional; • Peningkatan koordinasiinvestasiPusat, Daerah, BUMN danSwasta; • Peningkatanefektifitasdanefisiensipendanaaninfrastruktursertapengembanganmekanismependanaanalternatif (creative financing scheme). Slide - 46

  47. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) • Aturanperundang-undangan: masihterdapatkelemahandandisharmonidalamaturanperundang-undanganantarbidanginfrastrukturmaupundenganbidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomidaerah, pertanahan, keuangan) • Kapasitaskelembagaan: belumoptimalnyatatakelola (governance), hubunganantarlembagadankapasitas SDM • Pembebasantanah: kesulitanpembebasantanahuntukkepentinganpembangunaninfrastruktursecaratepatwaktudantepatbiaya • Pendanaan: efektifitasalokasidanketerbatasandanauntukpembangunaninfrastruktur • Prioritisasi: belumsinkron-nyaprioritaspembangunaninfrastrukturlintassektor, lintaswilayahmaupunantartingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) Slide - 47

  48. KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA Pengintegrasianproses KPS danpenugasan BUMN kedalammasing-masingsektorinfrastruktur • Peningkatankualitasproyek KPS yang bankableuntukmenjaminkepastianbagi investor melaluipengintegrasianproses KPS dalammekanismeperencanaandanpenganggaranpadamasing-masingsektorinfrastruktur. • Menegaskankriteriadanruanglingkuppenugasan BUMN didalampembangunaninfrastruktur. • Memperjelaskewenanganantarapusatdandaerahdidalampembangunandanpemeliharaaninfrastruktur. Slide - 48

  49. SKEMA ALTERNATIFPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Infrastructure Bond yang penggunaannyadikhususkanhanyauntukpembiayaanproyek-proyekinfrastruktur • Penugasan BUMN (sepertipenugasanHutamaKaryadalamproyek Trans Sumatera Highway) yang didukungmelaluipenyertaan modal pemerintahdandirect-lending yang dijaminolehpemerintah • Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun • Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atauAvailability Payment • Pengenaan tariff/biayaaksessepertiElectronic Road Pricing (ERP) • Infrastrukturswasta (private infrastructure) • Pembangunan infrastrukturberbasispartisipasimasyarakat (community-based infrastructure) Slide - 49

  50. AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, 2013-2018 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL