1 / 43

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 201 3

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 201 3. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. RENCANA UMUM PENGADAAN.

pembroke
Télécharger la présentation

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 201 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIMBINGAN TEKNISKABUPATEN LOMBOK TENGAHKAMIS21 MARET 2013 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  2. RENCANA UMUM PENGADAAN Permasalahan: Apakah pelelangan/seleksi yang dilakukan mendahului tahun anggaran harus diumumkan terlebih dahulu Rencana Umum Pengadaan, sementara anggaran belum disahkan? Solusi: PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dimasing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, di samping portal pengadaan nasional, dan papan pengumuman resmi. RUP tidak harus menunggu anggaran tersebut disahkan, khususnya untuk paket-paket pengadaan yang akan dilelangkan mendahului tahun anggaran. Ketentuan: Pasal 8 dan 25 ayat (1) dan (3)

  3. RENCANA UMUM PENGADAAN Permasalahan: Apakah dalam Rencana Umum Pengadaan sudah mengumumkan pemaketan dan jadwal pelaksanaan kegiatan? Solusi: PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Meskipun PPK dapat mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan. Ketentuan: Pasal 11 ayat (2) huruf a dan 24 ayat (1)

  4. RENCANA UMUM PENGADAAN Permasalahan: Berapa lama Rencana Umum Pengadaan (RUP) harus ditayangkan di website? Solusi: Jangka waktu penayangan RUP di website K/L/D/I dan portal pengadaan dilakukan sepanjang tahun.

  5. PAKTA INTEGRITAS Permasalahan: ApakahPaktaintegritasharusditandatanganiolehsemuaPengelolaPengadaan? Solusi: PaktaintegritaswajibdisampaikanolehPenyediapadasaatpemasukandokumenuntuksetiappaket yang diikuti. Sedangkan ULP/PejabatPengadaandan PPK ditandatanganipadasaatdiangkatoleh PA/KPA (satu kali saja). Ketentuan:Pasal 12 ayat (2) e, pasal 17 ayat (1) g, Pasal 19 ayat (1) 0 danpenjelasannya

  6. PAKTA INTEGRITAS Permasalahan: ApakahPaktaIntegritasyang tidak ditandangani atau ditandatangani oleh pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan dapat menggugurkan penawaran? Solusi: Paktaintegritasadalahsuratpernyataan yang berisiikraruntukmencegahdantidakmelakukankolusi, korupsidannepotismedalamPengadaanBarang/Jasa. Oleh karena itu harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Ketentuan:Pasal 1 ayat (13)

  7. PENGADAAN LANGSUNG (1) Permasalahan: Apakahpengadaanlangsungdapatdilakukanuntukpengadaan yang bersifatmenambahaset? Solusi: Pengadaanlangsungdapatdilakukanbilamemenuhisalahsatukriteriapadapasal 39 ayat (1), Pengadaanbelanja modal tidakmemenuhikriteriahuruf a karenabersifatmenambahaset, namunmasihdapatdilakukanmelaluipengadaanlangsungbilamemenuhikriterialainnya. Ketentuan:Pasal 39 ayat (1) danpenjelasannya

  8. PENGADAAN LANGSUNG (2) Permasalahan:ApakahpengadaanlangsungmembutuhkanDokumenPengadaan ? Solusi: SetiapprosespengadaanharusmemilikiDokumenPengadaaan. PejabatPengadaantidakdiharuskanmenyusundokumenpengadaanuntukPengadaanLangsungsebagaimanaStandarDokumenPengadaanuntukPelelangan/Seleksi yang adadi website LKPP. DokumenPengadaanuntukpekerjaan yang bernilaisampaidengan Rp.10.000.000,00 lebihsederhana, dimanasekurang-kurangnyaterdiridari HPS, spesifikasiteknisdanjadwalwaktupengiriman/penyelesaianpekerjaan. Ketentuan: Pasal 64, LampiranBab II/III/V bagian A.10

  9. PENGADAAN LANGSUNG (3) Permasalahan:Apakahpengadaanlangsungmenggunakanmetodaprakualifikasi? Solusi: Pengadaanlangsungpadaprinsipnyamenggunakanprakualifikasi, dimanaPejabatPengadaansudahmenentukan (pre-knowledge) calonpenyedia yang akanditugaskan. Namunprosesprakualifikasinyalebihsederhanadibandingkanmetodaprakualifikasipadapemilihanpenyediabarang/jasauntukpekerjaankomplekdan/ataupemilihanjasakonsultansibadanusaha. Calonpenyediatidakdiwajibkanmengisi form isiankualifikasi. Ketentuan: Pasal 57 ayat (1)

  10. PENGADAAN LANGSUNG (4) Permasalahan:Apakahpengadaanlangsungmembutuhkan HPS? Solusi: Setiappekerjaanselalumembutuhkan HPS, kecualiuntukpekerjaan yang menggunakanpemilhanpenyediadengankontesdansayembara. Ketentuan: pasal 66 ayat 1

  11. PENGADAAN LANGSUNG (5) Permasalahan:Pihakmana yang melaksanakantransaksidalampengadaanlangsung? Solusi: Pejabatpengadaandapatmelakukantransaksipadapengadaanbarangdenganpengadaanlangsung. Namunprosespembayarantetapdilakukanoleh PPK sebagaipejabat yang diberikantugas/wewenanguntukmenandatanganikontrak, antara lain pengesahantandabuktipembayaran. Ketentuan: Pasal 39 ayat (1) danpenjelasannya

  12. ULP/PEJABAT PENGADAAN (1) Permasalahan: Apakah ULP wajibdibentukdisetiap SKPD? Solusi: K/L/D/I diwajibkanmempunyai ULP yang dapatmemberikanpelayanan/pembinaandibidangPengadaanBarang/Jasa (). Hal initidakdiartikanbahwasetiap SKPD harusmembentuk ULP, karenaistilah ‘D’ pada K/L/D/I padapasal 1 angka (1) adalahSatuanKerjaPerangkat Daerah. Yang berhakmembentuk ULP padasuatuPemerintah Daerah adalahKepala Daerah. Dengandemikian SKPD yang adadidaerahtersebutdapatmenunjuk ULP yang telahdibentukKepala Daerah untukmelaksanakanpengadaanBarang/Jasa. Ketentuan: pasal 14 ayat (1) dan (2)

  13. ULP/PEJABAT PENGADAAN (2) Permasalahan: Apakah yang menetapkanpemenangadalahKepala ULP? Solusi:Mengingatprosesevaluasiadministrasi, teknis, danharga, sertapenetapanPenyediaBarang/Jasapadanilaitertentudanmenjawabsanggahan, adalahbagiandaritugaspemilihanpenyedia, makatugasdankewenangan ULP yang dimaksuddalampasal 17 adalahtugasKelompokKerja. Sebagaimanadisebutkandalampasal 15, bahwaperangkatorganisasi ULP yang melakukanprosespemilihanpenyediaadalahKelompokKerja Ketentuan:Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)

  14. ULP/PEJABAT PENGADAAN (3) Permasalahan: Siapa yang melakukanpemilihanpenyediabilamana ULP belumterbentuk? Solusi:Apabila Unit LayananPengadaan (ULP) diinstansiSaudarabelumterbentukmaka PA/KPA dapatmenetapkanPanitiaPengadaanuntukmelaksanakanPengadaanBarang/Jasa. PanitiaPengadaandimaksudmemilikipersyaratankeanggotaan, tugaspokokdankewenangansebagaimanapersyaratankeanggotaan, tugaspokokdankewenanganKelompokKerja ULP. Panitiadimaksudhanyamelayaniprosespemilihanpenyediabarang/jasapada unit kerja yang ditetapkanoleh PA/KPA Ketentuan:Pasal 130 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (2)

  15. ULP/PEJABAT PENGADAAN (4) Permasalahan: Apakahpembagian POKJA berdasarkan unit kerja yang adadalamsuatu K/L/D/I? Solusi: ULP dimaksudkanuntukmelayaniseluruh unit kerja yang adadi K/L/I danPemerintah Daerah. Mengingat ULP merupakan unit layanan yang berbasispadakeahliandanfungsi, makadisarankanpembagian POKJA ULP berdasarkanjenispengadaan yang terdiridari: pengadaanbarang, pekerjaankonstruksi, jasalainnya, danjasakonsultansi. POKJA-POKJA tersebutdapatdiklasifikasilebihrincimenjadibidangpekerjaandarimasing-masingjenispengadaan, bilamanamemungkinkan Ketentuan:Pasal 1 angka (8) , pasal 14 ayat (2)

  16. ULP/PEJABAT PENGADAAN (5) Permasalahan: Apakahanggota POKJA ULP dapatmerangkapmenjadiPejabat/PanitiaPenerimaHasilPekerjaan (PPHP)? Solusi:Organisasipengadaan yang terdiridari PA/KPA, PPK, ULP/PejabatPengadaandan PPHP tidakbolehdirangkap. Hal inidimaksudkanuntukcheck and balance padasetiaptahapanprosespengadaan. Kecualiantara ULP/PejabatPengadaandengan PPHP. Rangkapjabatanoleh PPHP hanyadiperkenankanuntukpaketpengadaandimanapejabat yang bersangkutantidakberperansebagaianggotaPokja (etikapengadaan). Ketentuan:Pasal 7 ayat (1)

  17. ULP/PEJABAT PENGADAAN (6) Permasalahan: Apakahanggota ULP/PejabatPengadaandapatmerangkapsebagaipengelolabarang/aset? Solusi:Rangkapjabatandilarangbilamanaadaindikasiterjadipertentangankepentingan. Tidakadaketentuan yang melanggarPengelolabarang/pengelolaasetmenjadi ULP/PejabatPengadaan. Namun ULP/PejabatPengadaantidakdapatmerangkapjabatansebagaiPejabatPembuatKomitmen (PPK), pengelolakeuangan, APIP. Ketentuan:Pasal 17 ayat (7)

  18. PPHP Permasalahan: Apakah PPHP dapatberasaldari unit kerjadiluar unit kerja PPK? Solusi:AnggotaPanitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaanberasaldaripegawainegeri, baikdariinstansisendirimaupuninstansi lainnya. Ketentuan:Pasal 18 ayat (2)

  19. PPHP (2) Permasalahan: Sampaidimanatugas PPHP? Solusi: Semuaprosesserahterimapekerjaanharusdiketahuioleh PPHP termasukdalamprosespengadaanlangsung, khususnyauntukpekerjaan yang menggunakan SPK sebagaidasarpembayaran. Namun PPHP hanyamenilaikesesuaianspesifikasipekerjaandenganketentuandalamkontrak, tidakmelakukanpengawasanpadasaatpelaksanaanpekerjaan. Ketentuan:Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)

  20. PERENCANAAN Permasalahan: ApakahproseslelangdapatdiIakukansementaradokumenanggaranbelumdisahkan? Solusi:PejabatPembuatKomitmendapatmelaksanakanproses PBJ sebelumdokumenanggarandisahkansepanjanganggaranuntukkegiatan yang bersangkutantelahdialokasikandanmendapatpersetujuan DPR, denganketentuanpenerbitanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) danpenandatanganankontrakpengadaanbarang/jasadilakukansetelahdokumenanggaranuntukkegiatan/proyektersebutdisahkan (pasal 11 ayat (1)). pengumumandilakukandenganmencantumkankondisi DIPA/DPA belumdisahkan.; Ketentuan:Pasal 73 ayat (2)

  21. PENGUMUMAN (1) Permasalahan: Apakahpengumumanpenunjukanlangsungdanpengadaanlangsungharusdilakukansecaraluas? Solusi:Pengumumanpengadaanbarang/jasa yang dilakukandenganPenunjukanLangsungdanpengadaanlangsungtidakwajibdilakukandi Website K/L/DI, portal pengadaannasionaldanpapanpengumumanresmi. Namunpengumuman/penunjukanpenyediadarihasilPenunjukanLangsungdiumumkandipapanpengumumanresmi, dan Website K/L/D/I. Ketentuaniniberlakuuntukpelelangansecara manual maupunelektronik. Ketentuan:Pasal 73 ayat (3) dan (4)

  22. PENGUMUMAN (2) Permasalahan: Apakahpengumumanpelelangan/seleksi yang dilakukansecaraelektronikharusdiumumkansecaraluas? Solusi:Pengumumanpelelangan/seleksi yang dilakukanmelalui LPSE tetapharusdiumumkandi Website K/L/DI, portal pengadaannasionaldanpapanpengumumanresmi. Penggunaan LPSE tidakmenggugurkankewajibanpengumumanpada portal pengadaan yang dilakukanmealui LPSE Ketentuan:Pasal 73 ayat (3), pasal 112 ayat (2)

  23. PENGUMUMAN (3) Permasalahan: Bagaimanamengumumkanpelelangan/seleksiuntuksatker yang belumterhubungdengan LPSE? Solusi:Bagisatker yang belummemilikiaplikasi yang terhubungdengan LPSE, makapengumumanke portal pengadaannasionaldapatdilakukandenganmeminta user name dari LPSE terdekatdenganwilayahsaudara, ataudengan admin agency yang telahditunjukmenjadiperwakilan LPSE tersebutdiwilayahsaudara. Ketentuan:Pasal 73 ayat (3)

  24. PENGUMUMAN (4) Permasalahan: Apakahpengumumanpelelangan/ seleksiharusdilakukanmelaluisuratkabar? Solusi:Bilamanakontrakdengansuratkabarlokalsudahberakhirpadasaatpengumumandilakukan, makatidakperludiumumkansuratkabarlokal. Sedangkanuntukpengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya yang bernilaidiatas 1 miliardanpengadaanjasakonsultansi yang bernilaidiatasRp. 200 jutamasihdiumumkandisuratkabarnasionalsampaidengan 9 Juli 2011, disampingmelaluimelalui Website K/L/D/I, portal pengadaannasionaldanpapanpengumumanresmi. Ketentuan:Pasal 132 ayat (4)

  25. PENGUMUMAN (5) Permasalahan: Apakahpengumumanmelaluisuratkabarmasihdiperkenankansetelahtanggal 9 Juli 2011? Solusi:Untukdaerahterpencildimanaakses internet untukcalonpenyediasetempatmasihterbatas, PPK/ULP masihdapatmenggunakankoranberoplahbesaruntukmengumumkanpelelangansetelah 9 Juli 2011. Namunhalinitidakmenggugurkankewajiban ULP/Panitiauntukmengumumkandi Website K/L/D/I, portal pengadaannasionaldanpapanpengumumanresmi. Ketentuan:Pasal 74 ayat (2)

  26. PEMILIHAN LANGSUNG Permasalahan: Apakahpemilihanlangsungsamadenganpelelanganumum? Solusi:Pelelangansederhanauntukpengadaanbarang/jasalainnya/jasakonsultasidanpemilihanlangsunguntukpekerjaankonstruksipadaprinsipnyasamadenganpelelanganumumdenganpascakualifikasi. Hanyapadapelelangansederhanadanpemilihanlangsungjadwalpengumumanpelelangan/seleksilebihsingkat (<= 3 hari). Evaluasidilakukandengansistemgugur, ataubiayaterendah/paguanggaranuntukjasakonsultasi. Pemilihanlangsung yang dimaksuddalamPerpres 54/2010 tidaksamadenganpemilihanlangsungpadaKeppres 80/2003. Ketentuan:Pasal 37

  27. DUKUNGAN KEUANGAN (1) Permasalahan: Apakahdukungankeuanganharusdisampaikanolehpesertauntuksemuajenispengadaan? Solusi: HanyaPenyediajasakonstruksi yang diharuskanmemilikisuratketerangandukungankeuangandari bank pemerintah/swastauntukmengikutipengadaanpekerjaankonstruksi paling kurang 10% (sepuluhperseratus) darinilaipaket, baikusahakecilmaupun non kecil. Ketentuan:Lampiran III bagian B.1.g.3)j)

  28. DUKUNGAN KEUANGAN (2) Permasalahan: Apakahdukungankeuanganasli harusdimasukkan olehpesertapadasaatpemasukanpenawaran? Solusi: Peserta yang sudahmengisisecaralengkap data mengenaidukungankeuangan yang telahdiperoleh, antara lain nama bank, besarannilaidukungan, nomorsuratdukungankedalamisianformulirkualifikasi, tidakdiharuskanmenyampaikansuratdukunganaslikepada ULP/Panitiapadasaatpemasukanpenawaran. Padasaatpembuktiankualifikasiharusdilakukanverifikasinyataterhadapdukungantersebut. Antara lain dukungantersebutsudahditerbitkanoleh bank yang bersangkutansebelumbatasakhirpemasukanpenawaran. Bil tidak sesuai dinyatakan gugur Ketentuan:Lampiran III bagian B.1.g.3)j)

  29. KEMITRAAN (1) Permasalahan: Apakahmasing-masing anggota kemitraan harus menyampaikan dan mengisi formulir isian kualifikasi? Solusi: Persyaratankualifikasiharusdipenuhimasing-masinganggotakemitraan, khususnyauntukpekerjaan yang menjadiporsidantanggungjawabPenyedia yang bersangkutan. Nilai KD (bila disyaratkan)perusahaananggotakemitraantidakharusmemenuhipersyaratan KD minimal untukkeseluruhannilaipekerjaan. Ketentuan:SDP

  30. KEMITRAAN (2) Permasalahan: Kapan perjanjian kemitraan harus disampaikan? Apakah harus dibuat akte notaris untuk perjanjian itu? Solusi: Peserta baru diwajibkan menyampaikan susunan kemitraan paling lambat pada saat pemasukan penawaran. Pendaftaran dapat dilakukan masing-masing anggota. Untukpekerjaan yang bersifat kompleks, perjanjian kemitraan harus menggunkaan akte notaris. Ketentuan:SDP

  31. EVALUASI (1) Permasalahan: Apakahbila 3 penawarterendahsetelahkoreksiaritmetiktidakmemenuhipersyaratanlelangdinyatakangagal? Solusi:Bilamana 3 penawarterendahtidakmemenuhipersyaratanadministrasidanteknis, makadilakukanevaluasikepadapesertalelangperingkatselanjutnya yang memenuhipersyaratantersebut. Apabilatidakadapeserta yang lulus evaluasiteknismakapelelangandinyatakangagal. Ketentuan:LampiranBab II/III bagian B.1.f.10)g)

  32. EVALUASI (2) Permasalahan: Apakahpenawaranpadaseleksijasakonsultasidapatmelebihi HPS? Solusi:Penawaranpenyediajasakonsultansisetelahkoreksiaritmetikdanhasilnegosiasitidakbolehmelebihi HPS untukpemilihanpenyedia yang menggunakanmetodaevaluasipaguanggaran. Sedangkanuntukmetodaevaluasilainnya, penawaranpesertalelangjasakonsultansidapatmelebihi HPS yang ditetapkan, sepanjanghasilnegosiasitidakmelebihipaguanggaran. Dengandemikianperjanjiankerjasama yang ditandatanganitidakmelebihipaguanggaran yang tersedia. Ketentuan:pasal 66 ayat (5) danLampiranBab IV

  33. EVALUASI (3) Permasalahan: Bagaimanamenetapkanpemenang yang memilikinilaipenawaranterendah yang sama? Solusi:Dalamhalterdapat 2 (dua) calonpemenangmemilikihargapenawaran yang sama, maka ULP memilihpeserta yang mempunyaikemampuanteknislebihbesardanhalinidicatatdalamBeritaAcara. Ketentuan:Lampiran II Bagian B.2.a.11)

  34. EVALUASI (4) Permasalahan: Apakahevaluasisistemgugurdenganmenggunakansistemambangbatasdapatdilakukanuntukpengalaman? Solusi:Nilaiambangbataspersyaratankualifikasihanyadapatditerapkanuntukpersyaratanteknisantara lain ketersediaanperalatandantenagaahli yang dibutuhkan. Untukusahakecilpengalamantidakperludibobot, yang pentingsesuaidenganbidangpekerjaan yang dilelangkanuntukperusahaan yang sudahberdiriselama 4 tahun. Penilaianbobotpengalamanpadaevaluasiteknishanyadilakukanuntukjasakonsultansi. Ketentuan:Lampiran II/III Bagian A.2.b.1.b) (3)

  35. EVALUASI (5) Permasalahan: Apakahevaluasisistemgugurdenganmenggunakansistemambangbatasdapatdilakukanbilasalahsatupersyaratanteknistidakdipenuhi, namunpeserta lulus passing grade? Solusi:Ambangbatasmerupakansistemgugur, tidakdapatdikombinasikandengansistemnilai. Bilapesertatidakmemenuhipersyaratanteknis minimal dinyatakangugur, dantidakdilanjutkandenganpenilaian (skor) terhadapunsur-unsurteknis Ketentuan::Lampiran II/III Bagian A.2.b.1. angka b) (3) dan c) (1)

  36. EVALUASI (6) Permasalahan: Apakahpesertalelang yang tidakmelampirkanbrosurdapatdigugurkan? Solusi:Spesifikasiteknisdapatdisampaikandalampadadokumenteknis, gambarataubrosur. Biladokumenteknissudahcukupjelas, makapesertatidakwajibmenyampaikanbrosur. Bilaterdapathal yang kurangjelaspadasaatevaluasiteknis, makasaudaradapatmelakukanklarifikasitekniskepadapesertalelangdengantidakmerubahsubstansipenawaran yang telahdisampaikan. Ketentuan:Lampiran II Bagian A.9.c)(2)(1)

  37. EVALUASI (7) - TKDN Permasalahan: Apakahpeserta yang tidak mengisi atau salah mengisi form TKDN sebagaimana ketentuan dalam dokumen pengadaan dinyatakan gugur? Solusi:Pokja wajib mencantumkan ketentuan mengenai TKDn dalamdokumen pengadaan untuk semua besaran nilai pekerjaan sesuai dengan kebijakan umum pengadaan. Namun peserta tidak wajib mengisi form tersebut. Penyedia yang tidak melampirkan perhitungan TKDN, makapenyediatersebuttidakberhakmendapatpreferensiharga. Ketentuan:pasal 97

  38. EVALUASI (8) - TKDN Permasalahan: Apakahpeserta dapat mengisi TKDN sesuai dengan penilaiannya sendiri ? Solusi:Ketentuanterkaitnilaidanperhitungan TKDN, mengacukepadaDaftarInventarisasi yang dikeluarkanolehMenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandiBidangPerindustrian. Peserta yang menyampaikan rekapitulasi di luar ketentuan tersebut tidak berhak mendapatkan preferensi. Ketentuan:pasal 97

  39. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI Permasalahan: Apakahpeserta yang tidakhadirpadasaatpembuktiankualifikasidapatdinyatakangugur? Solusi:Pembuktiankualifikasidilakukanuntukmengklarifikasikemampuanusahapenyediadanverifikasinyatauntukmelihatkeasliandokumenpenawaran yang disampaikanPenyediaBarang/Jasa. Penyedia yang tidakhadirpadasaatpembuktiankualifikasipadawaktu yang ditentukantanpaalasan yang jelasdapatdinyatakangugur. Ketentuan:Pasal 83 ayat (1) i

  40. PENETAPAN PEMENANG (1) Permasalahan: Siapa yang berhakmenetapkanpemenangdalamPokja ULP? Solusi:PenetapanpemenangdilakukanolehPokja ULP berdasarkankesepakatanseluruhanggota (collective collegial) untukPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/Jasalainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000. Semuaanggota ULP memilikikedudukan yang sama, tidakada yang berperanketuaatauwakilketua. Ketentuan:Pasal 12 ayat (2)

  41. PENETAPAN PEMENANG (2) Permasalahan: Bagaimanabilajangkawaktupenawaranpesertalelanghabismasaberlakunyasebelumpenetapanpemenang? Solusi: ULP melakukankonfirmasikepadaseluruhpesertauntukmemperpanjangsuratpenawarandanJaminanPenawaran. Calonpemenang yang tidakbersediamemperpanjangsuratpenawarandanJaminanPenawarandapatmengundurkandiritanpadikenakansanksi. Ketentuan:LampiranBab II/III/V bagian A.10. j.5)

  42. ADENDUM KONTRAK Permasalahan: Persyaratanapa yang dibutuhkanuntukmelakukanadendumkontrak? Solusi: Adendumdapatdilakukanuntukkontrakhargasatuan, karena volume pekerjaantidakbersifatmengikatsesuaikebutuhanpadasaatpelaksanaanpekerjaan Kontraklumpsumtidakdapatdilakukanpenambahan/pengurangan volume terhadap item pekerjaan. Perubahankontrak (adendum) padakontraklumpsum, kecualibilaterdapatperubahanruanglingkuppekerjaankarenaadanyaperubahankondisilapangan yang tidakdapatdiperhitungkansebelumnya. AdendumdimaksudharusdituangkandalamkesepakatanantaraPenyediadengan PPK. Ketentuan:Pasal 87 ayat 1

  43. TERIMA KASIH YULIANTO PRIHANDOYO KEPALA SUB DIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS DIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

More Related