PENJELASAN TEMA DIKLATPIM TINGKAT II TAHUN 2011

1. PENJELASAN TEMA DIKLATPIMTINGKAT II TAHUN 2011 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2011

2. AKSELERASI SINERGI INSTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

3. Tujuan Tema Agar kelasmemilikifokusakanKertasKerja yang hendakditulisnya, yang diderivasidariaspek yang terkandung dalam tema; Kelas mampu mengaktualisasikan konsep-konsep dan teori yang diperoleh selama pembelajaran.

4. Fungsi Tema

5. Alasan Pemilihan Tema Perkembanganlingstra :nasional &dunia Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentangRPJMN 2010 – 2014 Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Kualitaspeserta Harapanpenyelenggara

6. Harapan Terumuskannyarekomendasikebijakandaridalambirokrasisendiri Tersintesakannyaupaya-upayauntukmengakselerasisinergiantarInstansipemerintah, sertastrategiuntukpercepatanpencapaian program pembangunan yang berkeadilan Munculide-idebriliandaripeserta MasterpieceKertasKerja Tema

7. Tinjauan Pustaka & Konsep Kunci SinergiInstansiPemerintah Pembangunan yang Berkeadilan

8. Apaitu SINERGI? The interaction of two or more agents or forces so that their combined effect is greater than the sum of their individual effects. Cooperative interaction among groups, especially among the acquired subsidiaries or merged parts of a corporation, that creates an enhanced combined effect. Kerjasamaantaraorangatauorganisasi yang hasilkeseluruhannyalebihbesardaripadajumlahhasil yang dicapaijikamasing-masingbekerjasendiri.

9. Apaitu INSTANSI PEMERINTAH? Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerahtemasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD Instansipemerintahadalahsebutankolektifmeliputisatuankerja/satuanorganisasipadaKementerian, LembagaPemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah (PemerintahProvinsi, Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara danBadanHukumMilik Daerah,sertaBadanHukumMilik Negara.

10. MengapaPerluAkselerasiSinergi ? • Pada Rakernas III tanggal 5 Agustus 2010, menyebutkan bahwa terdapatpermasalah dalam koordinasi antar institusi pemerintah termasuk antar kementrian. • Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. • Wibawa Menko semakin berkurang, Para menteri kerap tidak hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantor menko meski menko secara pribadi hadir. Menteri dan pejabat eselon satu akan mengutus pejabat eselon yang rendah dengan kewenangan yang sangat terbatas. • Adanyaperaturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antarinstansi pengusul dengan instansi lainnya.

11. MasalahdalamSinergiInstansiPemerintah • Koordinasi lemah secara vertikal karena gubernur, bupati, serta wali kota tidak lagi ditentukan dari pusat. Melalui proses demokrasi, rakyat pemilihlah yang menentukan. Mereka yang menduduki jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota bisa berasal dari partai yang berbeda. • Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap terkendala. Seringterjadi kondisi di mana kepala daerah harus mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat. Apalagi bila ada kebijakan yang saling bertentangan. • Di daerahinstruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah, mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang paling konkret. • Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha. Mereka kerap harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Bahkan kerap pelaku usaha yang "dipermasalahkan" oleh instansi lain dan bukannya instansi yang membuat kebijakan awal. Tentu ini akan berakibat pada kondisi yang tidak kondusif bagi iklim berusaha di Indonesia

12. Mengapa Pembangunan Berkeadilan? PerwujudanSila Ke-5 Pancasila: KeadilanSosialBagiSeluruh Rakyat Indonesia AmanatPembukaan UUD 1945: “KemudiandaripadaituuntukmembentuksuatuPemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia danuntukmemajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa, danikutmelaksanakanketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadidankeadilansosial, makadisusunlahKemerdekaanKebangsaan Indonesia itudalamsuatuUndang-undangDasar Negara Indonesia, yang terbentukdalamsuatususunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatanrakyatdenganberdasarkankepada: Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yang adildanberadab, Persatuan Indonesia, danKerakyatam yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalamPermusyawaratan/Perwakilan, sertadenganmewujudkansuatuKeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.”

13. Mengapa Pembangunan Berkeadilan? VISI INDONESIA 2014: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, DemokratisdanBerkeadilan. MISI INDONESIA 2014: Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera, MemperkuatPilar-pilarDemokrasi, danMemperkuatDimensiKeadilandiSemuaBidang.

14. Mengapa Pembangunan Berkeadilan? AGENDA UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014: Pembangunan EkonomidanPeningkatanKesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata KelolaPemerintahan; PenegakanPilarDemokrasi; PenegakanHukumdanPemberantasanKorupsi; Pembangunan yang InklusifdanBerkeadilan. Triple-track Strategy: Pro-growth, Pro-job, pro-poor

15. Mengapa Pembangunan Berkeadilan? SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL 2009-2014: Ekonominasionaltumbuhmakintinggi; Pengangguran makinmenurundenganmenciptakanlapangankerja yang lebihbaik; Kemiskinanmakinmenurun; Pendapatan per kapitamakinmeningkat; Stabilitasekonomimakinterjaga; Pembiayaandalamnegerimakinkuatdanmeningkat; Ketahananpangandan air makinmeningkat; Ketahananenergimakinmeningkat; Dayasaingekonominasionalmakinmenguatdanmeningkat; Memperkuatupayapembangunan yang ramahlingkungan.

16. AGENDA YANG BELUM TUNTAS & ANEKA DISPARITAS DALAM PENCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN • Penurunantingkatkemiskinanbelummencapai target. • 17.7% (2006)  15.4% (2008)  10% (2010) < Target 8.2% • Perlupeningkatan “kualitas “ pertumbuhanekonomi. Perekonomian Indonesia pascakrisisterustumbuh, namunperbaikankesejahteraankurangdirasakanolehmasyarakat. • Adanyadampakpengangguranbarukarenakrisisekonomi. Pertumbuhanekonomi Indonesia pascakrisisbelummampumenyeraptambahantenagakerjabarudanmengurangikemiskinansecarasubtansial (fenomenajobless growth) • Perlunyakomitmenzero tolerance on corruption, melaluiperbaikantatakelolabirokrasi/pemerintahan, reformasibirokrasi, perbaikansistempengawasandan audit, sertapenindakantegasterhadappelakutindakpidanakorupsi. • Akselerasipembangunaninfrastruktur. Kurangmemadainyainfrastrukturdi Indonesia menjadimasalahkeduadalam “Doing Business in Indonesia 2010” setelahbirokrasipemerintah yang tidakefisien.

17. ARTI PEMBANGUNAN • PEMBANGUNAN ADALAH PROSES JANGKA PANJANG (Proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional) PROSES Ada hubungan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Proses pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi meskipun muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial, diwujudkan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan SDM. JANGKA PANJANG Diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak dua dasawarsa, bukan terselesaikan dalam waktu pendek (1 tahun), dan atau jangka menengah (5 tahun). Proses ini secara kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan (sustained seculartrend daripada cyclical) Sumber: Todaro & Smith (2008) dan Meier (2004)

18. PERTUMBUHAN dan PEMBANGUNAN: dua konsep yang merepresentasikan pembangunan ‘proses jangka panjang’ PERTUMBUHAN Menunjukkan adanya peningkatan output . PEMBANGUNAN Mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan tehnis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas dari pada sekedarpertumbuhan. Konsep pertumbuhan saling terkait dengan pembangunan. Tanpa pembangunan maka pertumbuhan akan tersendat/berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan pertumbuhan.

19. PEMBANGUNAN UNTUK MENGHILANGKAN KETIDAKSEMPURNAAN PASAR (market imperfections). MARKET IMPERFECTIONS: Segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumberekonomi secara efisien. Hambatan antara lain: • Informasi tidak sempurna • Faktor ekonomi yang kurang dapat bergerak (factor immobility). • Praktek monopolistik (mekanisme mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga harga yang tercipta merupakan harga ekuilibirium yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran. • Penetapan harga oleh pemerintah.

20. KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN 1. KONSEP EKONOMI MAKRO • Hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi • Pendapatan nasional sebagai ukuran, dan hal yang perlu diperhatikan: 2. KEPENDUDUKAN • Laju pertumbuhan besar Kesempatan kerja besar • Kesempatan kerja terbatas Tingkat kemiskinan rendah 3. TRANSISI DEMOGRAFI • Pertumbuhan stagnan - Kelahiran & kematian tinggi • Pertumbuhan cepat - Kelahiran tinggi, kematian rendah • Pertumbuhan stabil - Kelahiran rendah, kematian rendah

21. 4. STRUKTUR UMUR • Dependency Ratio, penduduk dibawah umum 15 th dengan penduduk usia kerja sangat besar (negara sedang berkembang) • Usia kerja tinggi, usia dibawah umur 15 th rendah (negara maju) • Usia di bawah 15 th tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. 5. PENGANGGURAN • Pengangguran terbuka • Tenaga sukarela yang tidak bekerja walaupun mempunyaiketerampilan • Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tapi tidak ada kesempatan kerja

22. Underemployment, pekerja bangunan yang bekerja pada waktu tertentu. • Disguised underemployment, angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya 6. KEMISKINAN • Kemiskinan Absolut; penduduk yang tingkat kesejahterannya berada di bawah garis kemiskinan. • Konsep “garis kemiskinan”; jumlah penghasilan minimum untuk dapat sekedar bertahan hidup • Kemiskinan relatif; ukurannyatidakbergantungpadagariskemiskinan, namunbergantungpadaperspektifmasing-masingindividu.

23. INDIKATOR PEMBANGUNAN • Pendapatan per-kapita • Pertumbuhan ekonomi – pertumbuhan ekonomi tinggi akan semakin besar penyerapan tenaga kerja • Laju inflasi – kenaikan harga barang & jasa (Indek Harga Konsumen) • Surplus/defisit APBN/Product Domistic Bruto (PDB) • Pertumbuhan ekonomi (Sumbangan konsumsi, Sumbangan investasi, pertumbuhan ekonomi).

24. Investasi dan Pembiayaan (Ratio investasi thd PDB, Peranan investasi dunia usaha, Peranan dana luar negeri diharapkan menurun) • Distribusi PDB; Ukuran kemajuan adalah besarnya proporsi sektor industri dibanding pertanian • Distribusi kesempatan kerjaantarsektorperekonomian

25. INDIKATOR PEMBANGUNAN NON-EKONOMI • Bidang Hukum; • Meningkatnya peran & fungsi program legeislasi nasional • Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas. • Bidang Sosial-Budaya • Meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang sehat • Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih

26. Meningkatnya tempat pengelolaan makanan sehat. • Meningkatnya keluarga yang menghuni rumah sehat. • Bidang Politik • Terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan komunitas politik • Meningkatnya budaya politik dan demokratis • Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang berkualitas.

27. PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Goverment Movement Empowerment Regulation, Policy,Facility Regulation, Policy,Facility PELAYANAN MASYARAKAT Private Community Participation & Responsibility Partnership Community Development

28. ASPEK DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

29. FOKUS PADA PROGRAM PRO-RAKYAT Program penanggulangankemiskinanberbasiskeluarga; Program penanggulangankemiskinanberbasispemberdayaanmasyarakat; Program penanggulangankemiskinanberbasispemberdayaanusahamikrodankecil.

30. FOKUS PADA PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA Program keadilanbagianak; Program keadilanbagiperempuan; Program keadilandibidangketenagakerjaan; Program keadilandibidangbantuanhukum; Program keadilandibidangreformasihukumdanperadilan; Program keadilanbagikelompokmiskindanterpinggirkan.

31. FOKUS PADA PROGRAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM Program pemberantasankemiskinandankelaparan; Program pencapaianpendidikandasaruntuksemua; Program pencapaiankesetaraan gender danpemberdayaanperempuan; Program penurunanangkakematiananak; Program kesehatanibu; Program pengendalian HIV/AIDS, malaria danpenyekitmenularlainnya; Program penjaminankelestarianlingkunganhidup; Program pendukungpercepatanpencapaianTujuan Pembangunan Milenium.

32. BAGAIMANA MENURUNKAN TEMA KE DALAM KERTAS KERJA TEMA (KKT)?

33. APA ITU KERTAS KERJA TEMA (KKT)? KKT adalahkarya penulisan bersama/kolektif peserta diklat yang memuat penuangan hasil kompetensi terpadu yang diperoleh selama pembelajaran Diklatpim Tk II dalam rangka menyikapi isu kepemerintahan yang baik dalam lingkup nasional dan terkait dengan tema diklat

34. Bentuk KKT BerupaPolicy Paper yang menghasilkanpolicy recommendationbagiPemerintah KKT diharapkan akan menjadi kontribusi nyata peserta secara bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya berkaitan dengan tema diklat

35. ALUR PENYUSUNAN KKT PENETAPAN FOKUS KKT PENGUMPULAN DATA Melalui SL dan media lainnya PENYUSUNAN TOR KKT Dengan memperhatikan format/sistematika dan ketentuan teknis PERBAIKAN KKT Sesuai masukan pada saat seminar PENULISAN KKT DenganbimbinganWiidyaiswaraPembimbingmaupunsecaramandiri PENYERAHAN KKT Untukdiseminarkan SEMINAR KKT Dalam forum kelas PENYERAHAN KKT FINAL

36. PROSES PENYUSUNAN KKT Dilakukan melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas Widyaiswara membimbing proses penyusunan KKT Memanfaatkan studi lapangan sebagai media pengumpulan data

37. PROSES PENYUSUNAN KKT

38. PROSES PENYUSUNAN KKT

39. PROSES PENYUSUNAN KKT

40. PROSES PENYUSUNAN KKT

41. PROSES PENYUSUNAN KKT

42. PROSES PENYUSUNAN KKT

43. SISTEMATIKA KKT • Executive summary • Pengantar • DaftarIsi • DaftarTabeldanGambar • Bab I PENDAHULUAN • Bab II KERANGKA KONSEPTUAL • Bab III METODOLOGI • Bab IV ANALISIS • Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI • DaftarPustaka • Lampiran

44. Pengumpulan Data KKT StudiLapangan (SL) merupakan salahsatuwahanapengumpulan data daninformasiygdiperlukan dalam penyusunan KKT Hasil SL bisamendukung, memperkaya, memvalidasikonsep, atausebaliknya Wahanapengumpulan data lain a.l. studidokumen, kebijakan, kepustakaan

45. Menurunkan Tema ke dalam KKT Konsep kunci tentang SinergiInstansiPemerintah, dan Pembangunan Berkeadilanharus menjadi pijakan dalam menentukan fokus KKT danmenjadiinspirasiselamapenyusunan KKT dalam forum kelasdan forum kelompok

46. Menurunkan Tema ke dalam KKT • LihatInspres No. 3/2010 • Pilihsalahsatu program yang adapadaInsprestersebut (program pro-rakyat, program keadilanuntuksemua, atau program pencapaian MDG • Kaitkandenganprogram/kegiatan yang telahadadalamkementerian/sektor Penetapanaspek-aspekbirokrasi • BagaimanaantarInstansipemerintahmelakukansinergidalammelaksanakan program/kegiatan, ditinjaudari: • Kelembagaan • Ketatalaksanaan • SumberDayamanusia PenetapanfokusKertasKerjaTema

47. Model / PolaPemikiran KKT • Sinergiantarinstansipemerintah: • Kelembagaan • Ketatalaksanaan • SumberDayamanusia • Pembangunan Berkeadilan • Program Pro-rakyat • Program KeadilanuntukSemua, • Program PencapaianTujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDG)

48. FOKUS KERTAS KERJA TEMA NASKAH KKT PENYUSUNAN KERTAS KERJA TEMA

49. Konsep / TeoriRujukan KKT • Menggunakankonsep / teori yang dipelajariselamaDiklatpim Tk. II dankonsep lain yang relevan • Disesuaikandenganfokus KKT

50. Tools / Instrumen yang Digunakan • Instrumen yang dipelajariselamaDiklatpim Tk. II • Disesuaikandenganmasalah yang akandipecahkan