1 / 85

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RA KER TAS KEMENTERIAN PU. Jakarta, 6-7 Januari 201 2. O UTLINE. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN EVALUASI CAPAIAN TA. 2011 : RKP TA. 2011 & Renstra 2010-2014

porter-holden
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU Jakarta, 6-7 Januari 2012

  2. OUTLINE • KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN • EVALUASI CAPAIAN TA. 2011 : • RKP TA. 2011 & Renstra 2010-2014 • FisikdanKeuangan status 29 Des 2011; • Evaluasi Kontrak Kinerja • Progres UKP- 4 pada B12; • IdentifikasiMasalah TA. 2011 • DisiplinPelaporan • LAKIP danKontrakKinerja • Penuntasan temuan BPK-RI dan pengelolaan BMN • PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2012 : • RKP 2012 • RencanaPengadaan dan Penyerapan TA. 2012 • Pelaksanaan Anggaran 2012 • Penerapan Extended Warranty Period • Pembuatan schedule Rencana disbursement • Penyelesaian Blokir 2012 • Percepatan Pembebasan tanah • Antisipasi masalah aspal • Family Tree • Quick Win • Pengawasan Internal • Proyek Strategis 2012 • Pembinaan Jalan Daerah • Audit Jembatanbentangpanjang

  3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • KEBIJAKAN DAN STRATEGI • PENYELENGGARAAN JALAN

  4. TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR JALAN • Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional • Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia • Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor. • Pembangunan infrastrukturjalanharusmemperhatikansecarabersamaan 3 aspekutama yang sangatpentingyaitu : aspekekonomi, sosialdanlingkungan (pro green). Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5%.

  5. Pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan wilayah yang selaras dengan prinsip “infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan” PENDEKATAN REGIONALDALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Wilayah telah berkembang Wilayah akan berkembang Wilayah sedang berkembang

  6. KRNDS ROAD NETWORK DEVELOPMENT OPTION

  7. KOTA 1. Jalan Sistem Primer KOTA (Antar Kota)‏ (Menerus dalam Kota)‏ KOTA 2. Jalan Sistem Sekunder SISTEM JARINGAN JALAN (UU NO. 38 TENTANG JALAN) UU No.38/2004, Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3)‏ KOTA Pusat Kegiatan • SistemJaringanJalan Primer • PelayanandistribusiuntukPengembangansemua Wilayah di Tingkat Nasional, denganmenghubungkansemuasimpuljasadistribusi yang berwujudpusat-pusatkegiatan • SistemJaringanJalanSekunder • Pelayanandistribusiuntukmasyarakatdidalamkawasanperkotaan

  8. KLASIFIKASI/ ADMINISTRASI KLASIFIKASI/ FUNGSI WEWENANG PEMBINAAN SISTEM JARINGAN MENTERI PU JALAN TOL JALAN ARTERI JALAN NASIONAL MENTERI PU K - 1 SISTEM JALAN KOLEKTOR PEMERINTAH PROVINSI K - 2 PRIMER JALAN PROVINSI K - 3 K - 4 PEMERINTAH KABUPATEN JALAN KABUPATEN JALAN LOKAL/ LINGKUNGAN ARTERI KOLEKTOR LOKAL LINGKUNGAN SISTEM PEMERINTAH KOTA SEKUNDER JALAN KOTA Hubungan antara Sistem Jaringan Jalan, Klasifikasi Jalan dan Wewenang Pembinaan (UU NO. 38 TENTANG JALAN) CATATAN : K1 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA PROPINSI K2 = IBUKOTA PROPINSI DENGAN IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K3 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K4 = IBUKOTA KABUPATEN / KOTA DENGAN KECAMATAN

  9. PENYELENGGARAAN JALAN(UU NO. 38 TENTANG JALAN) KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN • Perumusan kebijakan perencanaan • Penyusunan Perencanaan Umum • Penyusunan Peraturan Perundang undangan • Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis • Pelayanan • Pemberdayaan SDM • Penelitian dan Pengembangan • Pemrograman • Penganggaran • Perencanaan Teknis • Pelaksanaan Konstruksi • Pengoperasian • Pemeliharaan • Tertib Pengaturan • Tertib Pembinaan • Tertib Pembangunan

  10. ARAH PENYELENGGARAAN JALAN KEDEPAN • Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas). • Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang berkeselamatan (safer road). • Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual yang selamainihanya berorientasi kepada PenyelenggaraanJalan Nasional saja.

  11. RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 2010-2014 Visi: • Terwujudnyasistemjaringanjalan yang andal, terpadudanberkelanjutandiseluruhwilayahnasionaluntukmendukungpertumbuhanekonomidankesejahteraansosial Misi: • MewujudkanjaringanJalanNasional yang berkelanjutandenganmobilitas, aksesibilitasdankeselamatan yang memadai, untukmelayanipusat-pusatkegiatannasional, wilayahdankawasanstrategisnasional • MewujudkanjaringanJalanNasionalbebashambatanantar-perkotaandandikawasanperkotaan yang memilikiintensitaspergerakanlogistiktinggi yang menghubungkandanmelayanipusat-pusatkegiatanekonomiutamanasional • Memfasilitasi agar kapasitasPemerintah Daerah meningkatdalammenyelenggarakanjalandaerah yang berkelanjutandenganmobilitas, aksesibilitasdankeselamatan yang memadai

  12. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA EVALUASI CAPAIAN 2011 • PROGRES KEUANGAN & FISIK KEGIATAN TA. 2011

  13. Target dan Capaian 2011 Status Data : 05 Januari 2012 • Realisasi Fisik : 91,26 % • (Realisasi Fisik Kemen PU : 90,02 %) • Realisasi Keuangan : 90,63 % Rp 25,354 T • (Realisasi Keuangan Kemen PU : 89,48 %)

  14. EVALUASI PENYERAPAN AKHIR 2011 DITJEN BINA MARGA Status tanggal 5 Januari 2012 • Pagu DIPA sebesar Rp. 27,975 M (APBN-P) • Prediksi anggaran yang tidak terserap : • SisalelangtidakdimanfaatkanRp. 298 M • SisaserapputuskontrakRp. 68,32 M • pagupakettdkdilaksanakanRp. 148,77 M • sisa pagu paket tidak diserap : Rp. 2,053 T • Total Perkiraan Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 2,568 Triliunatau 9.18 % • Total penyerapan akhir 2011 : Rp 25,407 T atau 90.82 % • Hasil monitoring e-Mon Keuangan : Rp. 25,354 T atau 90,63%, • Apabila angka-angka tersebut belum tepat, segera di muktahirkan.

  15. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER BALAI TA 2011 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA STATUS 05 JANUARI 2011; 08:00 WIB Sumber : e-Mon mobile Source :http://emonitoring-pu.web.id/mobile

  16. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011

  17. CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011

  18. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • CAPAIAN KONDISI JALAN 2011

  19. CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN 2010 - 2011 DAN SASARAN 2012 – 2014

  20. HASIL SURVAI JALAN NASIONAL • SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011

  21. HASIL SURVAI JALAN NASIONAL • SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011 • Terdapat beberapa provinsi yang hasil survai kondisinya menurun dari semester I ke semester II, hal ini perlu mendapat perhatian serius terhadap kualitas survai dan ketepatan waktu penyerahan hasil survai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. • Hasil survai telah terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat luas karena ditayangkan dalam website Kementerian PU dengan address : http://bukapeta.com/binamarga/ dan setiap Satker wajib mengetahui dan melihat data kondisi tersebut setiap waktu.

  22. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • PROGRES UKP- 4 PADA B12

  23. CAPAIAN UKP4 STATUS B12

  24. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • IDENTIFIKASI MASALAH TA. 2011

  25. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN • SRIP: • Loan Closing Date sudahdiperpanjang s/d 30 Juni 2013 • Palmerah Jambi, terkontrak Des 2011, 15 bulan, selesaibulanMaret 2013; Perlupengendaliansecaraketat • Bandar Lampung Bypass proses lelangulang, direncanakanterkontrak 1 April 2012, 15 bulanselesaibulanJuni 2013 ; perlupengendaliansecaraketat • Cilegon – Pasauran, status terlambatdanstagnan . Jikaterminasi, waktutersisauntukkonstruksi 10-12 bulan; agar segeradiputuskankelanjutannya. • JICA : • IP-531 : Paket E2A segeradilaksanakan (SPMK diperkirakan 10 Jan 2012). Segeradilakukanpembahasanperpanjanganwaktu Loan dengan JICA • KOREA: • Padang Bypass : Menunggu NOL draft kontrakdari EDCF. Segeradilakukanpercepatankontrak. • EINRIP : • 2 paketkritis EKS-02 dan EKB-01 ; Percepatanfinalisasijustek • Segerauntukmenindaklanjutitemuan TFAC • CHINA: • Proses Loan Agreement 3 paket ( JembatanSeiTayan, Jln Toll Medan – KualanamudanJln Toll Cisumdawu); Percepatanpenyampaiandokumenpendukungantara lain Update FS, Amdaldan LARAP, rencanaSupervisi.

  26. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN • WINRIP : • Tandatangan Loan Agreement 14 Desember 2011; Percepatanpenyiapan PIP dan PMM sebagaisyarat Loan Effektif • TA : CTC dan DSC dalam proses persetujuan shortlist, rencanamobilisasiJuni – Juli 2012; Percepatanseleksikonsultan • Civil Work : 4 paket AWP-1 proses lelang PQ; 2 paketBalai 3 diumumkantgl 30 Desember 2011, 2 paketdariBalai 2 menungguPokja. Rencanapelaksanaan 4 paketinimerupakansatukesatuansehinggaproseslelangharusserentak / bersamaan ; PercepatanproseslelangBalai 2. • RRDP: • TA : CTC , DSC-1 dan DSC-3 proseslelangpengumuamantgl 19 Desember 2011 (RencanamobilisasiAgustus/September 2012);Percepatanseleksikonsultandalamrangkapersiapantandatangan Loan Agreement. • Percepatanpenyelesaian DED RCP03-4 Kaltimdan Bidding Document dengan Extended Warranty Period EWP (9 paket) dan PBMC (2 paket) • 8 paket CW (ADB) proseslelang PQ pengumumantgl 20 Desember 2011, (RencanapelaksanaankonstruksiOktober/ November 2012), 3 paket IDB Jatengdalamprosespersetujuanpelelangandengan semi e-procurement; Percepatanproseslelang • SPANYOL: • DokumenlelangtelahdisetujuiolehSpanyol (tgl 12 Desember 2011); PercepatanlelangolehBalai BPJN IV

  27. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • DISIPLIN PELAPORAN

  28. DISIPLIN PELAPORAN • SatkermerupakanSumber Data; • Data harusdi-entry denganlengkap, benar, tersinkronisasidandikirimtepatwaktu; • TugasPemantauan, EvaluasidanSinkronisasi data adadiBalai; • Tugas DJBM memberikanpelatihandanpendampingan.

  29. GRAFIK RENCANA DAN PROGRESPENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK T.A. 2011

  30. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • LAKIP DAN KONTRAK KINERJA

  31. EVALUASI KONTRAK KINERJA • Secara umum Kondisi jalan nasional menunjukkan adanya peningkatan, hasil survei semester II akhir tahun2011 menjadi 87,72 %. • Hasil survei semester II akan menjadi Base Line dari Kontrak Kinerja Kasatker/PPK 2012 • Agar dilakukanevaluasiKontrakKinerjatahun 2011 danmempersiapkanuntukmenyiapkankontrakkinerjatahun 2012.

  32. JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011 • CATATAN : • MelampirkanDokumensebagaiberikut : • DokumenRencanaStrategis (Renstra) • DokumenRencanaKinerjaTahunan (RKT) • DokumenPenetapanKinerja (PK)

  33. JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011

  34. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI DAN PENGELOLAAN BMN

  35. PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI • Di lingkungan DJBM masih terdapat temuan-temuan LHP tahun 2004 s.d. 2011 yang belum tuntas : • Temuan-temuan tersebut mencakup : • Sistem Pengendalian Intern : • Penatausahaan Keuangan • Penatausahaan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) • Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan : • Ketidakefisienan atau Potensi Kerugian Negara • Kepala Balai Besar/Kepala Balai wajib mengkoordinasikan tindak lanjut untuk penuntasan temuan tersebut • Kasatker TA-2011/2012 wajib segera menindaklanjuti : • Rencana tindak lanjut penyelesaian untuk penuntasan agar diserahkan pada saat Raker ini

  36. PENGELOLAAN BMN • Kepala Satker adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB). • Sebagai seorang KPB satker harus mengikuti ketentuan dalam PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. • Salah satu tugas KPB dalam PP no 6 adalah membuat laporan BMN yang akan menjadi bagian dalam Neraca Laporan Keuangan dan diaudit oleh BPK. • Kelemahan Aset pada LK 2010 menurut audit BPK • Persediaan tidak berdasarkan stock opname dan tidak didukung penatausahaan yang memadai. • Pencacatan aset tetap belum keseluruhan, nilai belum wajar, tidak dilengkapi dokumen pendukung, dan belum diungkapkan secara memadai. • Kelemahan harus diatasi pada LK 2011 • Persediaan: • Satker agar melaksanakan Inmen PU No 05/IN/M/2011 ttg pengelolaan persediaan (an. mengangkat petugas gudang, membuat kartu barang, melakukan stock opname) • Aset Tetap: • Satker agar mencatat aset yang belum masuk kedalam simak dengan kuantitas dan kode akun yang benar, dan bekerja sama dengan KPKNL setempat dalam menentukan nilai aset (IP). • Satker agar mengamankan aset antara lain dengan membuat sertfikat tanah, menarik BMN yang dikuasai pihak lain dan mengikuti prosedur pemanfaatan apabila BMN akan dimanfaatkan oleh pihak lain (sewa, pinjam pakai, dll)

  37. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2012 • PELAKSANAAN PROGRAM 2012

  38. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • RKP 2012

  39. RKP 2012

  40. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • RENCANA PENGADAAN DAN PENYERAPAN TA. 2012

  41. PENGADAAN BARANG/JASA 2012 • Kegiatan 2012 : • Pagu anggaran 2012 : Rp. 30.950 M • Pagu anggaran kontraktual 2012 (> 100 Jt) : Rp. 25.383,40 M • Jumlah Paket kontrak : 2.708 paket (fisik & non fisik) • Rencana Umum Pengadaan : • Jumlah Satker yang telah memasukkan Rencana Umum Pengadaan : 176 Satker • Jumlah Paket yang telah di upload : 2.803Paket dengan Pagu Rp. 27.095,64 M • Pelelangan : • Full e-procurement : • Jumlah Paket Pengumuman lelang : 918Paket dengan Pagu : Rp. 9.406,75 M • Pelelangan yang sedang berlangsung : 809 Paket dengan Pagu Rp.2.097,15 M • Semi e-procurement : • Jumlah Paket Pengumuman lelang : 68Paket dengan Pagu : Rp.365,47 M + US $ 39 Juta • Pelelangan yang sedang berlangsung : 332Paket dengan Pagu Rp.2.199,39 M • Pengumuman Pemenang 64 paket dengan Pagu : Rp.788,57 M • Total Paket yang sedang proses lelang : 2.191 Paket dengan nilai HPS Rp. 14.857 M + US $ 39 jt Status tanggal 05 Januari 2012

  42. PENGADAAN BARANG/JASA • Mempercepat Pelaksanaan Lelang untuk seluruh kegiatan 2012 dan sesuai surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) , tanggal 23 Desember 2011 perihal Percepatan Pelaksanaan Proses Percepatan APBN 2012 : • Pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012 • Kontrak harus sudah ditandatangani paling lambat tanggal 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012; • Untuk paket MYC APBN yang masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, pelelangan tetap dilaksanakan, penanda tanganan kontrak dilakukan setelah persetujuan turun; • Sampai saat ini dari 2708 paket (fisikdan non fisik > 100 jt) telahdiumumkansebanyak 2.191 Paket. PerlusetiapSatkersegeramengumumkansemuapaket-paket yang adadimasing-masing.

  43. JADWAL RENCANA PENYERAPAN 2012 (DISBURSEMENT PLAN) • Disbursement Plan/rencanapenyerapan keuanganharusdibuatrealistisdanmengikutiketentuansebagaimanamestinya (sesuaisurat TEPPA tanggal 23 Desember 2011 dibuatatasdasarpola normal, triwulan pertama diharapkanprogrespenyerapanmencapai25%). • KepadaseluruhSatker agar membuatdisbursment plan (rencanapenyerapan) untuksetiappaketkegiatan TA 2012 yang harusdiselesaikanpadaacararakerini.

  44. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

  45. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 • Sesuai SE Dirjen BM No. 06/SE/Db/2011 tanggal 20 Desember 2011, mulai TA 2012 diberlakukan 3 (tiga) jeniskontrak : • Tipe-I untukkontraktahuntunggal (SYC) • Tipe-IIA untukkontraktahunjamak (MYC) • Tipe-IIB untukkontraktahunjamak (PBC) • Untukpaketfisik yang masihmemungkinkandilakukan addendum harusmenggunakanjeniskontrakdiatas • Untukpaketfisik yang tidakmemungkinkandilakukan addendum agar mengajukanpermintaanpengecualiansecaratertulisdisertaialasan-alasannyakepadaDirekturJenderalBinaMarga.

  46. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 JENIS KONTRAK TIPE – I (SYC) KontrakTahun Tunggal denganMasaPemeliharaan 2 Tahun; TipePengadaanPasca-Kualifikasi; JenisKontrakHargaSatuan; MetodePenyampaianSatuSampul; MetodeEvaluasiSistemGugur; Ketentuan Tingkat LayananJalan yang harusdipenuhiPenyediaJasapadamasapemeliharaan, jikatidakdipenuhiakandikenakanDendadan/atauPemotonganPembayaran/Jaminan;

  47. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

  48. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 JENIS KONTRAK TIPE – IIA (MYC) KontrakTahunJamakdenganMasaLayanandanMasaPemeliharaan 5 Tahunterhitungsejakselesainyapekerjaankonstruksi; gambardesaindariPenggunaJasa; TipePengadaanPasca-Kualifikasi; JenisKontrakGabungan Lump Sum danHargaSatuan; MetodePenyampaianSatuSampul; MetodeEvaluasiSistemNilaidenganAmbang Batas. TerdapatTambahanJaminanLayananPemeliharaanJalan.

More Related