1 / 16

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007

PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008. DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007. DJPK. PEMERINTAH PUSAT.

red
Télécharger la présentation

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007

  2. DJPK PEMERINTAH PUSAT APBN Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal DBH DAU DAK Belanja Pusat Di Daerah Belanja Untuk Daerah Dana Otsus Di luar 6 Urusan 6 Urusan Dana Penyesuaian POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) • PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Melalui K/L Dekon / TP • Pajak • Retribusi • Bag. Laba • BUMD • Lain-PAD Desentralisasi Dana Vertikal Pembiayaan Lainnya • B. Pegawai • B. Barang • B. Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Lain-Lain Pendapatan yang sah DAPER PAD Penggunaan SILPA Operasional Modal Pembiayaan Daerah Surplus / Defisit Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah APBD 3 2 4 1 PEMERINTAH DAERAH

  3. DJPK PROPORSI BELANJA APBN KE DAERAHTAHUN 2005-2008

  4. DJPK PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) • Total Belanja APBN : 511,7 • Total ke Daerah : 220,2 (43,0%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 150,5 (29,4%)

  5. DJPK PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah) • Total Belanja APBN : 666,6 • Total ke Daerah : 307,1 (46,1%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 226,2 (34,0%)

  6. DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) • Total Belanja APBN : 752,2 • Total ke Daerah : 353,5 (47,0%) * Berdasarkan APBN-P 2007 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 254,2 (33,8%)

  7. DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 836,4 * Berdasarkan RAPBN 2008 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 271,8 (32,5%)

  8. DJPK

  9. DJPK KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008

  10. DJPK Kebijakan AlokasiBelanja ke Daerah Tahun 2008 (1) Kebijakan alokasi belanja ke daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2008 diarahkan untuk: • mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah,dan kemampuan keuangan antardaerah; • meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; • meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;

  11. DJPK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (1) Kebijakan alokasi DAK diprioritaskan untuk: • membantu daerahdengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional; • menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di: • daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, • daerah perbatasan dengan negara lain, • daerah tertinggal/terpencil, • daerah rawan banjir dan longsor, • daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangandan daerah pariwisata;

  12. DJPK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (2) • mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah; • menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; • mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK Tahun 2008 dari alokasi yang bersumber dari anggaran K/L Depdiknas, Depkes, dan Dep. PU.

  13. DJPK DANA ALOKASI KHUSUS (3) • BIDANG-BIDANG DAK 2008 • PENDIDIKAN • KESEHATAN DANKEPENDUDUKAN • INFRASTRUKTUR • PERTANIAN • KELAUTAN DAN PERIKANAN • PRASARANA PEMERINTAHAN • LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN • Penambahan 2 (dua) Bidang DAK (Kependudukan dan Kehutanan) • DAK Provinsi untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi

  14. PERKEMBANGAN ALOKASI DAK TA. 2003 – 2008 14

  15. DJPK

  16. DJPK SelesaiTerima Kasih Atas Perhatiannya

More Related