1 / 36

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2012. Bagi Bendahara. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD. APBN/ APBD. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA. PAJAK. KEGIATAN

reese
Télécharger la présentation

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AspekPerpajakanPenggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2012 BagiBendahara DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

  2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBD KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA PAJAK KEGIATAN OPERASIONAL 2

  3. APBN/APBD DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAHDAERAH  LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

  4. BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD

  5. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA Penghasilan Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

  6. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

  7. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 0% (Gol. I & II), 5% (Gol. III) atau 15% (Gol. IV) X Ph Bruto (PPh Final) TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH TARIF PS.17 X PH. BRUTO TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

  8. BUKAN PEGAWAI SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA 9

  9. PPhPasal 22 10

  10. DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22 Pajaksehubungandenganpembayaranataspenyerahanbarangdankegiatandibidangimporataukegiatanusahadibidanglainnya. • Impor Barang • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. • Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. • Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

  11. BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. • Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. • Impor sementara jika akan di ekspor kembali. • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah. • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. • Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. • Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. • Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.

  12. TARIF PPh PASAL 22 • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% • PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor • Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% • PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor • Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang • PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang • Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% • PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% • PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan • Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan

  13. BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010 • DITJEN ANGGARAN • BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH • BENDAHARA BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG MEMUNGUT PPh PASAL 22 14

  14. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB 15

  15. SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 16

  16. BUKTI PEMUNGUTAN SSP WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5 17

  17. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA 18

  18. PPhPasal 23 19

  19. PEMOTONG PPh PASAL 23 • Badan Pemerintah. • Subjek Pajak Dalam Negeri. • Penyelenggara Kegiatan. • Badan Usaha Tetap (BUT) • Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. • Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

  20. PEMOTONG PPh PASAL 23/26 Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 21

  21. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK, • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 • YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA • ROYALTI 22

  22. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADAN YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 23

  23. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 24

  24. JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK • PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA • TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN • KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR • PEMBAYARAN GAJI DSB); • PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS • DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); • PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA • DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN • DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); • 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN • PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH • PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN • ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali 25

  25. PPhPasal 4 ayat (2) FINAL 26

  26. OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan (PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 ) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000) Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No. 51 Thn 2008) YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO* DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO* • DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA *jumlah bruto tidak termasuk PPN 27

  27. PPN 28

  28. DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU 29

  29. PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARA KPPN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH 30

  30. SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TERUTANG PPn BM 20% TIDAK TERUTANG PPn BM PPN YG DIPUNGUT 10/110 • YG DIPUNGUT • PPN 10/130 • PPn BM 20/130 31 DASAR PEMUNGUTAN

  31. TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA SSP FAKTUR PAJAK 1 DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN 2 3 KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN BENDAHARA DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA

  32. TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARA DISETOR PKP REKANAN 1 SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 LAMPIRAN SPT MASA PPN 3 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 4 5 ARSIP BENDAHARA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR 33

  33. TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 1 LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM ATASAN BENDAHARA)* 2 3 ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS 34

  34. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPNOLEH PEMUNGUT DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TIDAK DIKENAKAN PPN

  35. Terima Kasih Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya! • BANGGA BAYAR PAJAK 36

More Related