RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019

play fullscreen
1 / 93
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019
585 Views
Download Presentation
rinah-jones
Download Presentation

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019 dalam rangka: RAKONREG KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Bali, September 2014

  2. DAFTAR ISI 1 - 10 1 11 - 13 2 14 - 18 3 19- 27 4 28 - 38 5 39 - 52 6 53 - 54 7 55 - 58 8 59- 73 9

  3. 1 PENDAHULUAN

  4. LANDASAN HUKUMPROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN • PERUBAHAN KEDUA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PASAL 28 H AYAT (1): • “Setiap orang berhakhidupsejahteralahirdanbatin, bertempattinggal,danmendapatkanlingkunganhidup yang baikdansehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan.” • UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 40: • “Setiap orang berhakuntukbertempattinggalsertaberkehidupan yang layak.” • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5: • “Menyempurnakanpolasubsidisektorperumahanyang tepatsasaran, transparan, akuntabel, khususnyabagisubsidi MBR, • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat … • UU No. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN • Pasal 126 ayat(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam bentuk skema pembiayaan, penjaminan/asuransi; dan/atau dana murah jangka panjang. • UU No. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN • Pasal 88 ayait(1) Pemerintah dan /atau pemerintah daerah memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR dalam perolehan rumah susun umum berupa .....KPR dengan suku bunga rendah..... • AGENDA HABITAT-ISTAMBUL 1996 PARAGRAF 39 : • “….. We commit ourselves to the goal of improving living and working conditions on an equitable and sustainable basis, so that everyone will have adequate shelter that is ….. affordable …” 4

  5. PERAN STRATEGIS PERUMAHAN 1 2 3 5

  6. KEBUTUHAN RUMAH 800 Pertumbuhankebutuhanrumahbaru setiaptahun RIBU UNIT 13,6 Angkakekurangan (backlog) perumahan(BPS Tahun 2010) JUTA UNIT 6

  7. TANTANGAN 7

  8. PELUANG 8

  9. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Kebijakan Pembiayaan Perumahan bagi MBR 9

  10. STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN Pembebasan PPN 10% UangMukatidakdiatur (sesuaiketentuan bank) Sukubunga KPR 7,25% (Fixed Rate) Tenor sampaidengan 20 tahun Dana Tabungan Perumahan Rakyat Dana FLPP dari APBN Dana JangkaPanjang Bank Pelaksana PenetapanHargaJualRumah yang Bebas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/2014 PPH Pengembangdari 5% menjadi 1% 10

  11. 2 KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP)

  12. DASAR HUKUMPELAKSANAAN FLPP TAHUN 2014 1 2 3

  13. KPR FLPP FLPP Dana Pihak Ketiga Obligasi Blended Share Pem.: 75% Share Bank: 25% Lending Rate: 7,25% COF 7,5% Tabungan dan Deposito KPR-FLPP 7,25 %, Tenor 20 Th Sumber Dana COF 12,7% Membayar Angsuran KPR MBR Membeli Rumah Membayar ke pengembang COF Serah Terima 0,5% BLU - PPP Pengembalian FLPP Pencairan FLPP RUMAH SEJAHTERA

  14. 3 MEKANISME PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP)

  15. CARA MENDAPATKAN KPR FLPP Nasabah MBR Pengembang Bank Pelaksana Nasabah mendapatkan informasi program FLPP Nasabah mendapatkan informasi pengembang Nasabah mendatangi pengembang yang dituju Setelah nasabah membayar uang muka dan melengkapi dokumen selanjutnya pihak bank melakukan akad KPR dengan nasabah Nasabah datang ke Bank nasabah menentukan lokasi rumah yang ingin dibeli Nasabah melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan bank Pengembang menyerahkan dokumen persyaratan nasabah ke bank Nasabah datang ke Pengembang

  16. PROSEDUR KPR SEJAHTERA STOP VerifikasidanPengujian Pengajuan KPR Sejahtera PenandatangananPerjanjian/Akad Penghunian Rumah oleh MBR Ok • Verifikasikelayakankredit/pembiayaan • Ketepatansasaran • KPR Sejahtera dengan Bank Pelaksana • PerjanjianKemudahandan/atauBantuanPemerintah • Fotokopi KTP • Fotokopi NPWP • Fotokopi SPT TahunanPPh Orang Pribadi/SuratPernyataanpenghasilan • Slip gaji • Suratketerangantidakmemilikirumah • Suratpernyataan Format G

  17. TATA CARA KERJASAMA OPERASIONAL MULAI Pengecekan Minat oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Up Deputi Bidang Pembiayaan SURAT MINAT • Persyaratan Calon Bank Pelaksana • Usulan Program P Pe Direktur Utama PPP Lolos Tembusan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Surat keterangan kesehatan bank sekurang-kurangan PK-3 Fotokopi Anggaran Dasar bank dan perubahannya Laporan realisasi KPR selama 2 tahun terakhir Data infrastruktur pengelolaan KPR Jumlah kantor pelayanan Rencana penerbitan KPR FLPP tahunan Penandatanganan PKO SELESAI

  18. PROSES PENCAIRAN DANA FLPP KE BANK PELAKSANA NASABAH BANK PELAKSANA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN 1 2 TIDAK PENGAJUAN KPR MELAKUKAN VERIFIKASI NASABAH LENGKAP DAN SESUAI? 3 PENERBITAN KPR YA 5 PENGUJIAN DOKUMEN Kesesuaian Skema dan Porsi Duplikasi Data 4 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA FLPP 6 8 LEMBAR PENGUJIAN KPR FLPP PEMINDAHBUKUAN DARI DANA KELOLAAN KE REKENING DANA PROGRAM 7 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA FLPP 9 PENCAIRAN DANA FLPP

  19. 4 KINERJAfasilitaslikuiditaspembiayaanperumahan (flpp) TAHUN 2010 - 2014

  20. ALOKASI DANA FLPP TAHUN 2010-2014

  21. KINERJA KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010 – 2014 (UNIT) Status: 29 Agustus 2014

  22. KINERJA KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010 – 2014 (Rp) Status: 29 Agustus 2014 Keterangan: Target RPJMN terdiriatasFasilitasLikuiditasPembiayaanPerumahan (FLPP) danFasilitasiPembayarandanPenyelesaianSubsidiTahun 2008 - 2010 dalammasatransisiTahun 2010-2011. Kebutuhan Dana Skim FLPP merupakananggaran yang dibutuhkangunamencapai Target unit dalam RPJMN karenaterjadinyaperubahan skim pembiayaandarisubsidimenjadiskim FLPP. Ketersediaan Dana merupakanpenjumlahanAlokasi DIPA tahunberjalan, pengembalianpokoktahunsebelumnya, danluncuransisa DIPA tahunsebelumnya. Total Realisasi KPR merupakanpenjumlahanRealisasi KPR BersubsididanRealisasi KPR FLPP. Merupakankekurangan danauntukmemenuhicapaianatas target unit setiap tahun sesuaiRPJMN 2010-2014.

  23. KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010-2014 Status : 29 Agustus 2014

  24. KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010-2014 DISTRIBUSI UNIT KPR TERBANYAK DI-5 BANK PELAKSANA TERBESAR

  25. REALISASI KPR FLPP BERDASARKAN PULAU TAHUN 2010-2014

  26. SEBARAN REALISASI KPR FLPP TERBANYAK DI-10 PROVINSI TERBESAR TAHUN 2010-2014

  27. KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA PENERBIT KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010-2014

  28. 5 KINERJAfasilitaslikuiditaspembiayaanperumahan (flpp) TAHUN 2014

  29. TARGET PENYALURAN FLPP TAHUN 2014

  30. CAPAIAN KINERJA PENYALURAN FLPP TAHUN 2014

  31. REALISASI PENYALURAN FLPP TAHUN 2014 (s/d 29 Agustus2014) 31

  32. DISTRIBUSI PENYALURAN KPR FLPP (UNIT) TAHUN 2014 PER BANK PELAKSANA (s/d 29 Agustus2014) 32

  33. DISTRIBUSI PENYALURAN DANA KPR FLPP (Rp) TAHUN 2014 PER BANK PELAKSANA (s/d 29 Agustus2014) 33

  34. DISTRIBUSI PENYALURAN KPR FLPP (UNIT) TAHUN 2014 PER PROVINSI (s/d 29 Agustus2014)

  35. DISTRIBUSI PENYALURAN DANA KPR FLPP (Rp) TAHUN 2014 PER PROVINSI (s/d 29 Agustus2014)

  36. BANK PELAKSANA 9 Bank Nasional: 14Bank Pembangunan Daerah: BPD Kalimantan Timur BPD Sumatera Utara BPD Jawa Tengah BPD Sumatera Utara Syariah BPD Jawa Timur BPD Sulawesi Tenggara BPD Nagari 8. BPD Papua 9. BPD Riau Kepri 10. BPD Nusa Tenggara Timur 11. BPD Kalimantan Tengah 12. BPD Sumsel dan Bangka Belitung 13. BPD Jawa Timur Syariah 14. BPD Nusa Tenggara Barat 36

  37. KENDALA DAN PERMASALAHAN (1)

  38. KENDALA DAN PERMASALAHAN(2)

  39. 6 KONSEP Program dan keGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHANTAHUN 2015 – 2019

  40. POLA PIKIR PENYIAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 – 2019 2 1 3 4 Perumusan Kebijakan – Program – Kegiatan Pembangunan PKP 2015-2019

  41. Permasalahan (isSue) umum pembiayaan perumahan Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk skema bantuan pembiayaan perumahan (availability);2. Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan dan kawasan permukiman;3. Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan KPR (accessibility);4. Masih terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (sustainability).

  42. IDENTIFIKASI SASARAN UMUM BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 Permasalahan Umum Sasaran Umum Lingkungan Strategis Kondisi Eksisting Permintaan dan Pasokan Meningkatnya keterjangkauan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan yang berkelanjutan bagi MBR dalam mendapatkan hunian yang layak • Availability • Affordability • Accessibility • Sustainability Lingkungan Strategis

  43. IDENTIFIKASI SASARAN UMUM BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 Program : Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan pokok : Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Pengembangan pembiayaan perumahan umum Pengembangan pembiayaan perumahan swadaya Pendayagunaan sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemberdayaan pemangku kepentingan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Fasilitasi penyaluran bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan PROGRAM OUTCOME INDIKATOR Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan Jumlah unit rumah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Sejahtera Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembiayaan Perumahan Jumlah LKB dan LKBB yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan

  44. Visi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 Visi “Mewujudkan Sistem Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang yang Berkelanjutan, Efisien dan Akuntabel”

  45. Misi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 (1) Misi • Mengembangkan skema – skema bantuan pembiayaan perumahan, sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak; • Meningkatkan jumlah lembaga keuangan terlibat dalam pembiayaan perumahan, sebagai upaya memperluas akses MBR untuk mendapatkan KPR; • Mendorong pemanfaatan sumber – sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;

  46. Misi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 (2) Misi • Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; • Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

  47. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembiayaan Tugas “Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembiayaan” Fungsi • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; • Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; • Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan bidang pembiayaan.

  48. Program Teknis dan Sasaran Program (Outcome)Deputi Bidang Pembiayaan Program Teknis “Program Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman” Sasaran Program (Outcome) “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan”.

  49. Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pembiayaan • Jumlah unit rumah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Sejahtera; • Jumlah rancangan peraturan perundang – undangan di Bidang Pembiayaan Perumahan; • Jumlah Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

  50. Kegiatan Teknis Deputi Bidang Pembiayaan (1)