1 / 26

PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Oleh : BAPPEDA Kab. Gunungkidul. GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL. Terletak pada 7° 46’ LS – 8° 09’LS dan 110° 21’ BT – 110 °50’ BT atau ± 40 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. WILAYAH PENGEMBANGAN.

rona
Télécharger la présentation

PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROFIL & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL Oleh : BAPPEDA Kab. Gunungkidul

  2. GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL Terletakpada 7° 46’ LS – 8° 09’LS dan 110° 21’ BT – 110 °50’ BT atau ± 40 km sebelahtenggarakota Yogyakarta

  3. WILAYAH PENGEMBANGAN • PERBUKITAN BATURAGUNG • Patuk • Nglipar • Gedangsari • Ngawen • Semin • Ponjong Utara • LEDOK WONOSARI • Playen Selatan • Paliyan Utara • Wonosari • Karangmojo • Semanu Utara • Ponjong Selatan • PERBUKITAN GUNUNG SEWU • Purwosari • Panggang • Paliyan Selatan • Saptosari • Semanu Selatan • Tanjungsari • Tepus • Rongkop • Girisubo BATUR AGUNG LEDOK WONOSARI GUNUNGSEWU

  4. GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL • Luas wilayah Kab. Gunungkidul : 148,536 Ha (1.485,36 km2) atau 46,63 % dari luas Provinsi DIY. • Ketinggian bervariasi antara 0 – 700 meter di atas permukaan laut. • Terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, 1431 padukuhan, 1521 RW dan 6832 RT. • Jumlah penduduk (Sensus Penduduk 2010) adalah 675.382 jiwa meliputi 193.478KK, terdiri dari 326.703 laki-laki dan 348.679 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 454 jiwa/km2. • Berdasarkan Keputusan Menneg PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Februari 2005, Kab. Gunungkidul termasuk salah satu dari 199 kabupaten daerah tertinggal. • 5 kecamatan paling tertinggal : Gedangsari, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari dan Girisubo. • Desa masih dalam status tertinggal sebanyak 42 desa di 10 Kecamatan (29,17%)

  5. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul MASYARAKAT DI ZONE SELATAN SETIAP TAHUN TERJADI KEKERINGAN & KEKURANGAN AIR BERSIH CIRI KHAS KEHIDUPAN: SUBSISTENSI & ADA STRATEGI UTK BERTAHAN HIDUP (SURVIVAL STRATEGY)

  6. BEBAN GANDA (DOUBLE BURDEN) PEREMPUAN MISKIN: MENGERJAKAN TUGAS RUMAH TANGGA JUGA MENCARI NAFKAH UTK MENGHIDUPI RUMAH TANGGA, DITANDAI OLEH TINGGINYA CURAHAN WAKTU KERJA MEREKA

  7. POTENSI SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH TAPI BELUM OPTIMAL, BISA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT

  8. Perkembangan Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin Kab. Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 (Data Susenas BPS) 28,90% 25,96% 24,44% 22,05%

  9. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, DIY, Tahun 2010

  10. Profil Tingkat Kemiskinan Tahun 2009 Tingkat Kemiskinan tertinggi/terburuk PAPUA Provinsi DIY urutan ke 24, atau termasuk 10 provinsi terendah/terburuk Rata-rata Nasional = 12,36 Tingkat Kemiskinan terendah/terbaik DKI Sumber: BPS (2010)

  11. Sebaran Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan DIY 2010 Sleman 117.000 (10,70%) Kota Yogyakarta 37.800 (09,75%) Kulon Progo 90.000 (23,15%) Bantul 149.900 (16,09%) Gunungkidul 148.700 (22,05%) Sumber : BPS DIY

  12. Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2008)

  13. Penyebaran Rumah Tangga Miskin Pada Masing-Masing Kecamatan (PPLS 2008) 4.035 4.993 2.951 5.770 4.122 6.354 6.541 5.286 4.672 3.558 1.086 5.912 2.980 3.580 3.694 3.064 2.937 Jumlah : 74.632 2.377

  14. Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2011)

  15. Umur yang PanjangdanSehat • UmurHarapanHidup Kualitas SDM Tingkat Pengetahuan • Angkamelekhuruf • rata-rata lama sekolah Kehidupan yang Layak • Tingkat Pengeluaranperkapita

  16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)di DIY Th 2010

  17. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul

  18. Strategi Penanggulangan Kemiskinan • mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; • meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; • mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; • mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

  19. 3 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” III. Pemberdayaan Usaha Mikrodan Kecil (UMK) “diajari mancing” II. PemberdayaanMasyarakat/ PNPM Mandiri “diberi ikan” Tujuan : membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. I. BantuandanPerlindunganSosial Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil, sudah ‘feasible’, namun belum ‘bankable’. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan dari K/L. Penyaluran KUR sebesar Rp. 20 Triliun per tahun Tujuan : mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin • Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai maks. Rp. 3 miliar untuk kecamatan miskin. • Fasilitasi dan bimbingan teknis • Sasaran: 6.321 kecamatan • Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa siswa miskin • Program Lainnya : bantuan sosial utk penyandang cacat, lansia, anak2, KAT, dsb Rumah Tangga Sasaran (sangatmiskin, miskin,dandekatmiskin) Kelompok masyarakat/ kecamatan miskin UMKM 19

  20. Kebijakan Pokok dalam Penanggulangan Kemiskinan • Kebijakan dalam hal penetapan sasaran dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yg sama • Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan • Kebijakan berkaitan dg pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif • Pelaksanaan Monev agar penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti

  21. Problematika Penanggulangan Kemiskinan di Gunungkidul

  22. 1. Kurangnya Validitas Data Sasaran Kemiskinan • Data sasaran program penanggulangan kemiskinan harus mengacu dari ketentuan Pemerintah pusat yang bersumber dari BPS (PPLS 2008) • Data PPLS 2008 menjadi acuan dasar program bantuan sosial : Distribusi raskin, jamkesmas, Program Keluarga Harapan/PKH, beasiswa gakin dll • Dalam realisasinya data tsb dinilai banyak yang tidak tepat sasaran : menimbulkan kecemburuan sosial • Verifikasi data sasaran kemiskinan telah dilakukan dengan data PPLS 2011 (data sudah diperoleh TKPKD masih dalam kajian dan pencermatan)

  23. 2. Data Evaluasi keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan • Berbeda dengan data sasaran penanggulangan kemiskinan yg menggunakan data PPLS, untuk evaluasi keberhasilan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Pusat menggunakan data Susenas BPS • Data PPLS dan data Susenas merupakan data yang berbeda baik yg menyangkut Responden maupun metodologi pengambilan data • Kondisi data yang berbeda menimbulkan dilematis : • Sasaran keluarga miskin yang diintervansi dg berbagai program belum tentu merupakan sasaran yang akan dievaluasi keberhasilannya • Kurangnya konsistensi dan relevansi sasaran program dengan sasaran evaluasi

  24. 3. Kurangnya Sinergisme Stakeholder dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan • Tiap SKPD mempunyai program/kegiatan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kemiskinan (baik yang bersifat pro poor, pro job) • Namun demikian masing –masing program/kegiatan kurang bersinergi untuk menyentuh sasaran yang sama (baik dalam kapasitas tempat, waktu, maupun individu) • Kondisi yang demikian akan menyulitkan dalam evaluasi terhadap dampak penanggulangan kemiskinan • Program kemiskinan masih didominasi oleh program pusat, inisiasi program dari daerah masih minim.

  25. Arahan Program Penanggulangan Kemiskinan Per Sektor SEKTOR SOSIAL SEKTOR TENAGA KERJA SEKTOR PU Pemberdayaan masyarakat, bantuan dana bergulir , bantuan sosial Sarana-Parasarana Perhubungan, perumahan, sanitasi Padat karya, bantuan alat produksi, pelatihan produktif SEKTOR PEMERINTAHAN SEKTOR KESEHATAN Akses administrasi kependudukan (terwujudnya single identity number) Jaminankesehatan (Total coverage), aksespelayanankesehatan, peningkatangizimasyarakat PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM SEKTOR PENDIDIKAN Fasilitasi pendidikan, akses pelayanan pendidikan, beasiswa pendidikan (miskin _wajar 12 tahun), peningkatan SDM yang berdaya saing Mendorong tumbuhnya dunia usaha, industri padat karya, guna membuka dan memperluas kesempatan kerja & berusaha LEMBAGA RISET/DRD SEKTOR PERTANIAN Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan peran serta perempuan KOPERASI MASYARAKAT MASYARAKAT Pemberian kredit, Pengelolaan dana bergulir Pemberdayaan masyarakat LEMBAGA KEUANGAN PENGUSAHA LOKAL L S M / PERGURUAN TINGGI Penyediaan modal Penumbuhan usaha baru Pemberdayaan & Pendampingan

  26. TERIMA KASIH

More Related