1 / 18

PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA

PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Grand Aquila, Bandung , 6 Agustus 2012. LAPORAN KEUANGAN. Pengertian

ros
Télécharger la présentation

PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

  2. LAPORAN KEUANGAN Pengertian Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

  3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • UU No 17 Tahun 2003 • UU No 1 Tahun 2004 • PP No 8 Tahun 2006 • PP No 71 Tahun 2010 • PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun 2010

  4. UNSUR LAPORAN KEUANGAN • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan

  5. PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center ) • Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lainnya • Prinsip Akuntabilitas • Prinsip Manfaat

  6. LAPORAN KINERJA Pengertian Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

  7. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

  8. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA • INPRES No. 7 Tahun 1999 • SK LAN No. 589 Tahun 1999 • SK LAN No. 239 Tahun 2003 • KMA No. 489 Tahun 2000 • KMA No.507 Tahun 2003 • PMA No. 21 Tahun 2006 • Intruksi MA No.1 Tahun 2003 • Intruksi MA No.2 Tahun 2006

  9. PRINSIP PENYUSUNAN AKIP • Pertanggung jawaban • Prioritas • Manfaat

  10. UNSUR LAPORAN KINERJA • Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatan • Hasil yang dicapai dari masing-masing program (menurut PP no 8 Tahun 2006)

  11. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN • WTP (Unqualified Opinion) • WDP (Qualified Opinion) • Tidak Wajar (Adversed Opinion) • Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

  12. PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA

  13. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA

  14. BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011

  15. KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VS LAPORAN KINERJA • Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L • Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan • Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja • Laporan akuntabilitas keuangan (audited) digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja (evaluated) disampaikan kepada Presiden

  16. KENDALA • Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja • Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja • Belum seragamnya format yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

  17. SOLUSI • Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai peraturan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja • Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja • Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan Akuntabiltas Kinerja

  18. TERIMA KASIH

More Related