AMDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. AMDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2. GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP WCEDmembuat laporan yang berjudul ‘OUR COMMON FUTURE’ tentang sustainable development KTT yang diselenggarakan PBB di johannesburg World conference on human andenvironment 1992 1983 2002 1972 1987 PBB membentuk World Commission On Environment And Development (WCED) KTT bumi/earth summityang diselenggarakan PBB di rio dejaneiro (Un conference onenvironment anddevelopment - unced)

3. PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1980

4. PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Command and control Market based mechanism Motivasi wajib Motivasi sukarela Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik Cara pengelolaan yang bersifat individual Pengelolaan jaring kerjasama (net works) Fundamental (values, ethics) Bersifat instrumental

5. PERKEMBANGAN PENYELENGGARAANPENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fase pemahaman dan penyadaran permasalahan lingkungan dengan mengadopsi tatapenyelenggaraan modern Fase desentralisasi danrevitalisasi 1980 1990 2000 2009 Fase penguatan institusipengelolaan lingkungan

6. SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Tradisionil : Penyelenggaraan OlehKomunitas Konvensional :Pengelolaan Oleh Pemerintah Modern :Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya

7. RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN • Regulasidalam format standarataubakumutukualitaslingkungan : • Pembatasanpemanfaatansumberdayaalam. • Pelaranganpembangunanfisikdan non-fisik. • Bakumutuefluen. • Bakumutuemisi. • dll. • Rencanaalokasipenggunaansumberdayaalam dan lahan: • Rencana tata gunalahan • Rencana tata guna air • dll

8. RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN • Kajian lingkungan terhadap krp dankegiatan pembangunan : • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) • Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) • DPPL • Audit Lingkungan • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Mekanisme insentif dan disinsentif : • Penghargaan Adipura • Kalpataru • Proper • dll

9. RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN • Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan • Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb • Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan : • Perencanaan • Pemantauan • Pengawasan • Pengaduan • dll

10. PENGERTIAN AMDAL • Kajian mengenai dampak penting suatu rencana usahadan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusankelayakan lingkungan • Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan • Ijin Lingkungan

11. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup • Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

12. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan Hidup • Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL

13. TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL Mengurangi atau meniadakan akibat(yang tidakdirencanakan) atas perubahan lingkungan, khususnya akibatyang mendasar, meluas, berjangka panjang Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan amdal dalam proses pembangunan tepat

14. FUNGSI AMDAL AMDAL merupakan salahsatuupayapreventifpengendaliandampaklingkunganolehkegiatanpembangunan (selaintataruang, tatagunalahan, audit lingkungan, plca, dsb) Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Perizinan Perencanaan pengembangan wilayah Bagian studi kelayakan IJIN LINGKUNGAN Perencanaan teknologi dan perancangan proses

15. KARAKTERISTIK AMDAL • AMDAL merupakankeputusandanarahaneksternal yang mempengaruhikeputusan internal • Untukmemaksakan agar keputusaneksternaldipatuhi, makadiindonesiaamdaldikaitkandenganperijinan • Di banyaknegara, keputusaneksternaldikaitkandengankontrolsosial, sehinggakeberdayaanmasyarakatdanketerbukaaninformasimenjadisyaratpenting • Amdalmerupakaninstrumenpengendalianpembangunan yang bersifatkomprehensifdansituasional

16. KETERBATASAN AMDAL • Amdalbersifatreaktifterhadapsuaturencanakegiatan • Amdalhanyamengenaiproyek • Amdaltidakditujukanuntukpengendalianmasalahlingkungansecaraparsial • Amdaltidakdapatdipergunakanuntukpengendaliankegiatan yang berkembangatautumbuhsecaraterusmenerus • Amdalhanyauntukkegiatan yang beradadalamsuatukesatuanruang

17. EVALUASIPENYELENGGARAAN AMDAL • Tidakefisien • Tidak cost effective • Proses panjangdanbirokratis • Metodologiamdalbersifatkaku • Amdaltidakterintegrasidalamstudikelayakanteknisdanekonomis • Mitigasicenderungberorientasikepada end of pipe approach • Bersifatstatisdantidakdapatmengakomodasikankompleksitasdandinamika (ketidakpastian) • Tidakterkaitdengansistempengelolaanlingkunganlainnya • Pengawasanpenyelenggaraanamdallemah • Peransertamasyarakatrendah

18. TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL

19. Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl; Dan Rpl Pemerintah Masyarakat Pemrakarsa Lembaga Swadaya Masyarakat Konsultan Pakar KEPUTUSAN : Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi Struktural PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL Komisi Penilai AMDAL Pemrakarsa

20. PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL

21. ProsedurPenyelenggaraan AMDAL (Lanjutan) KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH Gubernur Bupati/Walikota PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi struktural

22. PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM RENCANA KEGIATAN PENAPISAN WAJIB AMDAL TIDAK WAJIB AMDAL KERANGKA ACUAN(KA) ANDAL UKL & UPL ANDAL IDENTIFIKASIHAL PENTING IDENTIFIKASIDAMPAK PENTING PELINGKUPAN ProsesKemasyarakatan Iterasi/Reiterasi PRAKIRAAN DAMPAK PENTING ANALISIS DAN EVALUASIDAMPAK PENTING RENCANA PENGELOLAAN DAMPAKRENCANA PEMANTAUAN DAMPAK

23. KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN Makro Mikro EIS : Enviromental Impact Assessment (AMDAL) SEA : Strategic Enviromental Assessment (KLHS)

24. USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKANBERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASANLANGSUNGDENGAN KAWASAN LINDUNG • Kawasan hutan lindung • Kawasan bergambut • Kawasan resapan air • Sempadan pantai dan sempadan sungai • Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air • Kawasan suaka alam dan suaka alam laut • Kawasan pantai berhutan bakau • Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam • Kawasan cagar budaya • Kawasan rawan bencana alam

25. POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN