SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : M. LutfiEko P., SPt., MP BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 2012

2. Namanya Pak Lutfi Lahir di Kediri Jawa Timur Pada 5 April 1971 Hobinya Membaca, Nonton Film, Main game Boleh Menghubungi Saya di 081 328 092 044 Atau di my email: pakupit@gmail.com Boleh juga interaksi di my web blog : http://paknewulan.wordpress.com

3. KOMPETENSI DASAR Pada akhir pembelajaran Bapak dan Ibu mampu memahami hal ikhwal tentang sistem penyeleng garaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

4. INDIKATOR KEBERHASILAN Bapak dan Ibu mampu : • Menjelaskan pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; • Menjelaskan tata kepemerintahan yang baik ; • Menjelaskan pembentukan peraturan perundangan; • Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah; • Menjelaskan hubungan Presiden dg lembaga-lembaga negara lainnya dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan negara; • Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.

5. . PENYELENGGARAAN ANDA SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI MANA DAN NGAPAIN PEMERINTAHAN PENGERTIAN : Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara 5

6. ARTI & UNSUR SISTEM PENDEKATAN SISTEM NILAI SISTEM STRUKTUR TUJUAN BERNEGARA KINERJA PROSES UNSUR NILAI TATA NILAI YANG MENDASARI, MEMOTIVASI, MEMBERI ACUAN DAN MERUPAKAN TUJUAN TATANAN ORGANISASI DALAM PEMERINTAHAN NEGARA (PN) DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BANGSA (MB) UNSUR STRUKTUR UNSUR PROSES AKTIVITAS FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DLM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA 6

7. UNSURNILAI TUJUAN NEGARA PANCASILA CITA CITA NEGARA FALASAFAH ATAU PANDANGAN HIDUP YG MEMPERSATUKAN BANGSA DAN MEMBERI PETUNJUKDLM UPAYA MENCAPAI KESEJAHTERA AN DAN KEBAHAGIAAN LAHIR DAN BATIN BAGI MASYARAKAT INDONESIA YANG BERANEKA RAGAM VISI IDEAL INDONESIA NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR MISI IDEAL INDONESIA : MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAH TERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDE KAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

8. UNSUR STRUKTUR STRUKTUR PENYELENGGARAAN NEGARA STRUKTUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MELIPUTI SELURUH APARATUR NEGARA, BAIK APARATUR KENEGARAAN MAUPUN APARATUR PEMERINTAHAN, BESERTA ORGANISASI POLITIK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN DUNIA USAHA YG BERKEMBANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN DAN KEMAJUAN BANGSA MENCAKUP PRESIDEN BESERTA SELURUH APARATUR PEMERINTAHAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH

9. UNSUR PROSES PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

10. PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA MPR SEBAGAI LEMBAGA NEGARA, BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD, MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAPRES KPU MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DPR BERSAMA PRESIDEN MENYUSUN UU DALAM RANGKA PENYELNGGARAAN NEGARA MK MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MENGUJI UU MA MENGUJI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DIBAWAH UU BEPEKA MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA BI MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH

11. PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAHAN NEGARA : PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUSAT PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

12. Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas, yaitu : Merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara &dan bangsa dlm segala aspeknya, dgn mendayagunakan segala kemampuan seluruh Aparatur Negara beserta rakyat dan dunia usaha/swasta u. memanfaatkan segenap sumber daya yg tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana dimaksud UUD 1945. (Aktivitas seluruh lembaga Negara : Eeksekutif, Legislatif, Maupun Yudikatif). Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah SANRI dalam arti sempit, yaitu : Merupakan mekanisme lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara.

13. . NGAPAIN KITA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ? APAPUN POSISI ANDA DALAM SUATU ORGANISASI PEMERINTAHAN, STAF ATAU PIMPINAN, ANDA SENATIASA TERLIBAT DALAM KEGIATAN : 1. PENGELOLAAN KEBIJAKAN 2. PELAYANAN 13

14. Presiden Sebagai Kepala Lembaga Eksekutif Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan PP untuk melaksanakan Undang Undang.

15. Tugas Presiden 1 Presiden Sebagai Kepala Negara • Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. • Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. • Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR. • Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

16. Tugas Presiden 2 Hak Presiden Sebagai Kepala Negara Lanjutan . . . 1 • Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). • Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang. • Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. • Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. • Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang.

17. Tugas Presiden 3 Hak Presiden Sebagai Kepala Negara Lanjutan . . . 2 • Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. • Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). • Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. • Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung. • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. • Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.

18. BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden Tugas Presiden menurut UUD 1945 Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden • Antara lain tentang: • memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; • berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; • menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; • memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; • memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); • dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****]; • membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; • menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); • mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; • menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; • memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; • memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; • memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; • membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; • pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; • pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; • hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; • pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; • peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; • penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; • pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; • pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. 8 Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) Presiden/ Wakil Presiden Wewenang, Kewajiban, dan Hak • Antara lain tentang: • memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD[Pasal 4 (1)]; • berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; • menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; • memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa[Pasal 9 (1)*]; • memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); • menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara laindengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; • membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR[Pasal 11 (2)***]; • menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); • mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; • menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; • memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; • memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; • memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; • membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; • pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; • pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; • hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; • pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; • peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; • penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; • pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; • pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

19. Hubungan Presiden, DPR, MA Presiden BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 13 DPR MA dengan persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***] menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dengan pertimbangan mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] dengan pertimbangan memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] dengan pertimbangan memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)

20. BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden & Wapres 9 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***] Presiden dan Wapres Pemilu Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih [Pasal 6A (4)****] pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan yang memperoleh suara terbanyak Pemilu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu

21. BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Impeach Presiden 10 DPR MPR Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***] Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (2)***] wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] usul DPR tidak diterima Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***] Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota [Pasal 7B (3)***] usul DPR diterima Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan MK terbukti wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***] tidak terbukti

22. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Hubungan Presiden dan Menteri 14 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang [Pasal 17 (4) ***]

23. Latihan 2 19. Mengapa Mentri-Mentri tidak bertanggung jawab kepada DPR? 20. Mengapa latar belakang syarat perolehan suara pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia ?

24. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. BAB III : PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) CIRI – CIRI Good Governance • Partisipasi • Aturan Hukum • Transparansi • Ketanggapan • Orientasi Pada Konsensus • Kesetaraan • Efektifitas dan Efisiensi

25. Customers Government C2C G2G G2C Pengembangan E-Goverment Customers Government B2C G2B B2B Business Business

26. CIRI GOOD GOVERNANCE PARTISIPASI, setiap WNI baik langsung maupun tidak, mempunyai suara dlm pengambilan kpts dlm pemerintahan. ATURAN HUKUM, kerangka Hkm hrs adil dan dilaksank tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM. TRANSPARANSI, yg dibangun atas dsr kebebasan arus informasi, informasi dpt diperoleh bg yg membutuhkan serta dpt dipahami dan dimonitor.

27. LANJUTAN KETANGGAPAN,berbagai lembaga dan prosedur hrs berupaya untuk melayani setiap stakeholder dg baik, aspiratif. ORIENTASI PD KONSENSUS, pemerintah menjadi perantara kepentingan yg berbeda unt memperoleh pilihan terbaik bg kepentingan yg lebih luas.

28. LANJUTAN KESETARAAN (Equity), Semua WNI mempunyai kesempatan yg sama unt meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. EFEKTIFITAS & EFISIENSI, penggunaan sumber-sumber secara berdaya guna dan berhasil guna.

29. PRINSIP GOOD GOVERNANCE • Wawasan ke Depan • Keterbukaan dan Transparansi • Partisipasi Masyarakat • Tanggung Gugat • Supremasi Hukum • Demokrasi • Profesionalisme dan Kompetensi • Daya Tanggap • Keefisienan dan Keefektifan • Desentralisasi • Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat • Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan • Komitmen Pada Lingkungan Hidup • Komitmen Pada Pasar Yang Fair

30. Definisi AKIP AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahadalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung- jawaban secara periodik.

31. Prinsip Akuntabilitas PRINSIP AKUNTABILITAS • Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; • Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; • Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; • Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

32. PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan lain yang sudah lama ada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya.

33. Latihan 2 • Sebutkan asas asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 ? • Apa pengertian akuntabilitas yang resmi dianut pemerintah dan apa prinsip prinsipnya ? • Mengapa para penyelenggara negara perlu mempertanggungjawabkan keberhasilan/keggalan pencapaian misi atau tujuan organisasi ?

34. BAB IV : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bab IV Pembentukan Peraturan Perundangan Kejelasan Tujuan : Setiap pembentukan peraturan perUU-an hrs mempunyai tujuan yg jelas yg hendak dicapai. Kelembagaan / Organ Pembentukan Yang Tepat : Setiap jenis peraturan per-UU-an hrs dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk per-uu-an yg berwenang.

35. Lanjutan …. Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan : Dalam pembentukan peraturan per-UU-an hrs benar2 memperhatikan materi muatan yg tepat dgn jenis perturan per-UU-annya. Dapat Dilaksanakan : Setiap pembentukan peraturan per-UU-an hrs memperhitungkan efektifitas peraturan tsb dlm masyarakat baik scr filosofis, yuridis maupun sosiologis. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : Setiap peraturan per-UU-an dibuat krn memang benar2 dibutuhkan dan bermanfaat dlm mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

36. Lanjutan …. Kejelasan Rumusan : Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan : Dlm proses pembentukan peraturan per-UU-an mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yg seluas2nya untuk memberikan masukan dlm proses pembuatannya.

37. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASAS MATERI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN Pengayoman Kemanusiaan Kebangsaan Kekeluargaan Kenusantaraan Bhineka Tunggal Ika Keadilan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan Ketertiban dan Kepastian Hukum Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

38. UU No. 10/2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya UU No. 10/2004 yang didalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dan penjelasannya, menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR (sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003) masih diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UUD 1945 UUD 1945 TAP MPR UU/PERPU UU PERPU PP PP PERPRES KEPRES PERDA PERDA

39. Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU no 12 Tahun 2011) PeraturanDaerah Provinsi PeraturanDaerah Kab/kota

41. PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi • Pembukaan • Batang Tubuh • - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi • Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal AturanTambahan • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 • Tanggal 1-11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 1

42. BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan Undang-Undang 18 Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] mendapat persetujuan bersama DPR Presiden RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] tidak mendapat persetujuan bersama

43. BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD 19 Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] DPD DPR mendapat persetujuan bersama dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)***] memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] Presiden mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)***] tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] tidak mendapat persetujuan bersama

44. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pengusulan Perpu 21 menjadi UU setuju Presiden Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR [Pasal 22 (2)] DPR Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Perpu [Pasal 22 (1)] harus dicabut [Pasal 22 (3)] tidak setuju

45. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Judul PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENUTUP 1 2 3 4

46. BAB V :LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH : Urusan Pemerintah Pusat • Politik Luar Negeri : mengangkat pejabat politik & menunjuk warga negara dlm jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, perjanjian dgn negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan. • Pertahanan : mendirikan & membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai & perang, menyatakan negara dlm keadaan bahaya, membangun sistem pertahanan negara & persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara • Keamanan : mendirikan & membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak pelanggar hukum, menindak melanggar keamanan negara. • Moneter dan Fiskal : mencetak uang & menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang. • Yustisi : mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Perpu, PP • Agama : menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan thd suatu agama, menetapkan kebijakan dlm penyelenggaraan kehidupan agama.

47. B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH • URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MERUPAKAN URUSAN DALAM SEKALA PROVINSI ( 16 URUSAN WAJIB ) • URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MERUPAKAN URUSAN YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA ( 16 URUSAAN WAJIB )

48. URUSAN WAJIB DALAM SKALA PROVINSI • Perencanaan dan pengendalian pembangunan; • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; • Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota; • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota; • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten / kota; • Pengendalian lingkungan hidup; • Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten / kota; • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; • Pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota; • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten / kota; • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan Wajib Provinsi

49. URUSAN WAJIB DALAM SKALA KABUPATEN / KOTA • Perencanaan dan pengendalian pembangunan; • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pendidikan; • Penanggulangan masalah sosial; • Pelayanan bidang ketenagakerjaan; • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; • Pengendalian lingkungan hidup; • Pelayanan pertanahan; • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; • Pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pelayanan administrasi penanaman modal; • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan Wajib Kabupaten

50. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA Bagan Pembagian Urusan Pemerintah URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak Urusan Pemerintah Pusat) CONCURRENT (Urusan Bersama antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten / Kota) • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Moneter dan Fiskal • Yustisi • Agama WAJIB (Obligatory) PILIHAN (Optional)