1 / 9

Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr. Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan R EFORMASI BIROKRASI. MANAJEMEN SDM APARATUR. DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1 974 j o UU No. 43 Tahun 19 99 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

sebastian-camacho
Télécharger la présentation

Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKanPENATAAN SDM APARATUr Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI

  2. MANAJEMENSDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1974jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR: KONDISI YANG DIHARAPKAN • Total PNS sebanyak 4.572.113 (Maret2012 Sumber BKN). • Jml, kualitas, distribusi dankomposisipegawai belum sesuai dg kebutuhan riilorganisasi. • Animomasyarakatuntukmenjadi CPNS sangatbesar (kualitasnyatidaksesuaidengankebutuhanriil) • Penempatan pegawai dalam jabatan belumberdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi) • Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. • Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya • Perencanaan Pegawai • Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) • Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) • Penyusunan Pola Karier Pegawai • Pengelolaan kinerja pegawai • Pengembangan kualitas pegawai • Penegakan Disiplin Pegawai • Remunerasi • Pemberhentiandan/pemensiunan • PNS: • 1. BERSIH • 2. PROFESIONAL (KOMPETEN/MUMPUNI) • MELAYANI • SEJAHTERA PELAYANAN MASYARAKAT LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONALREGIONALGLOBAL 2

  3. PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR 1 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 2 Sistem Seleksi CPNS. 3 Promosi PNS secara Terbuka. 4 Profesionalisasi PNS. 5 Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur. 6 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri. 7 Penyempurnaan Sistem Pensiun

  4. PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR PROGRAM RENCANA AKSI 1. Penataan jumlah dan distribusi PNS • Analisis dan pemetaan jabatan di K/L • dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun) c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai d. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela

  5. PROGRAM PERCEPATAN ....(2) PROGRAM RENCANA AKSI • Kebijakan seleksi CPNS melalui : • Kerjasama dengan konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS • Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS 2. Sistem seleksi CPNS b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional 3. Promosi PNS secara terbuka • a. Kebijakan promosi PNS • Penguatan Assesment Center • untuk promosi jabatan, diklat • penjenjangan dan/ atau fungsional

  6. PROGRAM PERCEPATAN ....(3) PROGRAM RENCANA AKSI 4.Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Sertifikasi kompetensi profesi

  7. PROGRAM PERCEPATAN ....(4) e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik f. Pengukuran kinerja individu • Penguatan jabatan fungsional : • Penambahan jumlah jabatan fungsional • Penetapan pola karier jabatan fungsional • Peningkatan kemampuan jabatan fungsional • Peningkatan tunjangan jabatan fungsional

  8. PROGRAM PERCEPATAN ....(5) PROGRAM RENCANA AKSI a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur 5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri a. Perbaikan struktur penggajian • Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun a. Penyempurnaan sistem pensiun b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan

  9. SEKIAN

More Related