pro dan kontra serta dinamika pembahasan ruu pilkada di dpr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR

play fullscreen
1 / 13

Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR

284 Views Download Presentation
Download Presentation

Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR AGUN GUNANJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI

  2. RUU Pemerintahan Daerah • Prolegnas Tahun 2010-2014 • Diusulkan dari Pemerintah • RUU tentang Perubahan UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

  3. Sinkronisasi 3 RUU PENTING! • Agar tidak tumpang tindih. • Sejalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Tidak membingungkan dalam penyelenggaraannya.

  4. Mengapa UU Pilkada Perlu? • Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 bahwa dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Pilkada merupakan rezim Pemilu, bukan rezim Pemda  konsekuensi logis: pengaturannya ditarik dari UU Pemda. • Kebutuhan akan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik good governance mempengaruhi format Pilkada yang diinginkan. • Masyarakat membutuhkan kandidat pimpinan daerahnya yang kompeten dan berintegritas. • Regulasi yang fair dan bebas politik uang.

  5. Isu Krusial RUU Pilkada • Pemilihan Langsung- Tidak Langsung • Pemilihan satu paket (Kada-Wakada) atau tidak satu paket • Petahana- ikatan perkawinan, garis keturunan • Calon Kada dari daerah lain • Penyelesaian Sengketa • Pilkada Serentak

  6. 1. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah • Konsekuensi fungsi Pemda Provinsi – Pemda Kabupaten/Kota  terkait pembagian kewenangan urusan antara tingkatan Pemerintahan. • Berimplikasi pada besar kecilnya derajat elektorasi kepentingan mekanisme Pilkada. • Menurut Pemerintah: a. Gubernur sebagai Kada dan Wakil Pemerintah Prov. Menjalankan fungsi koordinatif dalam ranah dekosentrasi. Mekanisme diarahkan dipilih DPRD Prov. b. Bupati/walikota dilakukan secara langsung oleh masyarakat karena merupakan jenjang pemerintahan paling dekat.

  7. 2. Pemilihan tidak secara paket • Pemerintah beranggapan posisi wakada yang tidak sejajar dengan kada dalam realitanya menunjukkan bahwa tugas tidak berjalan ideal karena perbedaan dimensi politik. • Wakada dianggap bukan merupakan suatu jabatan politik, melainkan jabatan karir yang ditunjuk oleh Kada.

  8. 3. Persyaratan Calon • Syarat Calon hanya ditujukan kepada Kada. • Wakada tidak diatur dalam RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah ini. • Juga diatur bagi petahana yang sudah tidak mencalonkan dirinya karena masa jabatan berakhir yakni yang terkait ikatan perkawinan, garis keturunan diatur jangka waktu boleh mencalonkan.

  9. 4. Penyelesaian Sengketa • Adanya penyerahan kewenangan penyelesaian sengketa dari MK ke MA.

  10. Bagaimana Argumentasi Pro-Kon? • Bila kedudukan gubernur hendak ndiperkuat sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah; maka mekanisme yang diperlukan bukan mekanisme pemilihan Gubernur; namun pelembagaan kewenangan Gubernur. • Bila dipilih DPRD, maka DPRD menjadi unsur penyelenggara Pilkada? Padahal rezim Pilkada merupakan rezim Pemilu. • Peniadaan jabatan wakada yang dipilih langsung? Mengapa tidak diperkuat saja mekanisme pencalonannya, mekanisme pembagian tugasnya sebagai “pembantu” kada.

  11. Bagaimana Argumentasi Pro-Kon? (2) • Kandidat petahana dan keluarganya dapat dijawab dengan mekanisme kualifikasi kompetensi calon oleh penyelenggara Pilkada. • MA mengambil alih kembali peradilan Pilkada? Dalam konteks Pemilukada sebagai bagian dari Rezim Pemilu maka sengketa Pilkada dianggap tetap menjadi otoritas MK. • Wacana Pemilukada serentak- model keserentakan yang diinginkan apakah keseluruhan Pilkada, eksekutif-legislatif, nasional-lokal dsb?

  12. Konstelasi DPR RI • Komisi II DPR ini sampai saat pemaparan ini masih dalam tahapan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat. • Persiapan membuat DIM (Daftar Inventarisir Masalah) atas RUU Pilkada yang menjadi inisiatif Pemerintah. • Percepatan pembahasan dilakukan untuk mengantisipasi penyelenggaraan Pemilukada yang mendekati masa Pemilu 2014. • Sementara juga terus menerus melakukan sinkronisasi dengan RUU Pemda dan RUU Desa.

  13. Negara Kesatuan Republik Indonesia Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar www.agun-gunandjarsudarsa.com