KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. KEJAKSAAN TINGGIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MATERI BINMATKUM TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

2. Latar Belakang Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain menyebutkan: Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabtersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan beraklah mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

3. Undang-undang yang berkaitan dengan Hak-hak Anak • Undang-undang No.4/1979 (kesejahteraananak) • Undang-undang No.3/1997 (pengadilananak) • Undang-undang No.23/2002 (perlindungananak) • Undang-undang No. 23/2004 (P. KDRT) • Undang-undang No. 21/2007 (PemberantasantindakpidanaPerdaganganOrang)

4. PENGERTIAN ANAK Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

5. Anak Nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

6. Dengan demikian anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

7. Sedangkan anak yang belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelasakan dalam pasal 1 ayat 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu : Pasal 4 ayat (1):Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

9. Pasal 4 ayat (2) : Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

10. Pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa batas umur 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkannya.

11. Kesejahteraan anak penting untuk diakomodasikan dalam hukum karena : • Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah ditegakkan oleh generasi sebelumnya; • Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; • Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; • Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri; • Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

12. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara Republik Indonesia menganut prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.(Pasal 2 UU No. 23/2002)

13. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal : Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial,atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.(Pasal 24 ayat (1) UU No.3/1997).

14. Jauhkan AKH dari Penjara Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terkhir ( Pasal 16 ayat (3) UU No. 23/2002).

15. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK & UJICOBA RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI KLS I A BANDUNG

16. Sejarah Ruang Sidang Anak Inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Dr.Hj. Marni Emmy, SH.,MH. Perintis : Bapak H. Mashushendar,SH.,MH. (Hakim Anak PN Bandung) Dr. Ignatius Pohan, SH.,MH (Konsultan LPA JABAR) Ir. Anton Yuliarto Sigit (Arsitek) Ibu Dra.Rinna Sutiarny,Psi (Phisiholog)

17. KERJASAMA DENGAN UNICEF PN Bandung dijadikan Pilot Project / Percontohan untuk seluruh Pengadilan di seluruh Indonesia dalam penyediaan ruang sidang anak. Ruang Sidang Anak PN Bandung terdaftar dalam annual report UNICEF-PBBNewyork Diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. Pada tanggal 13 Agustus 2004 Dihadiri para Muspida Kota Bandung dan KPT Bandung, KPN Se Jawa Barat Sumber dana dari swadaya pemerhati Anak

18. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2005 (MA/Kumdil/31/I/K/2005) : Kewajiban pada setiap Pengadilan Negeri agar diupayakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan. Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Bandung lebih dikenal dengan Ruang Sidang Ramah Anak oleh pemerhati Anak di Kota Bandung Saat ini sedang diadakan penelitian tentang rencana Kota Bandung akan dijadikan Kota Ramah Anak

19. Desain Ruang Sidang Anak

21. GEDUNG PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG

24. Ruang Sidang Ramah Anak PN Kelas I A Bandung

30. Daftar Kunjungan Tamu Ke Ruang Sidang Ramah Anak PN Kls IA Bandung Tamu dari Luar Negeri: 1. UNICEF Bangkok 2. Prof. Dr. D Schaffmeister (Guru Besar Hukum Pidana University Of Leiden-Belanda) 3. Dr. Maryanne Thermorzhuizen (Program kerja sama Hukum Indonesia-Belanda) 4. Prof. Dr. Tatsuya Ota (Keio University Japan) 5. Staf Akhli Diraja Malaysia 6. Family Court Australia 7. Amerika Serikat 8. Singapura 9. Philipina 10.Jepang 11. Wakil Ketua Mahkamah Agung RRC

31. Dari dalam Negeri : 1. UNICEF Jakarta 2. UNICEF Aceh 3. UNICEF NTB 4. LPA NTB 5. Ketua Mahkamah Agung RI (Prof.Dr. Bagir Manan, SH.,MCL) 6. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 7. Para Ketua Muda MARI 8 Menteri Hukum dan HAM (Dr. Hamid Awaluddin,SH.,MH) 9. Jaksa Agung RI (Abd.Rachman Saleh,SH) 10. Para Hakim Agung 11. Dirjen Peradilan Umum (Hatta Ali, SH.,MH) 12. Muspida Kota Bandung 13. Peserta pelatihan Hakim Anak di Bandung

32. UJICOBA RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI KL.1A BANDUNG

33. RESTORATIVE JUSTICE ADALAH METODA PENYELESAIAN MUSYAWARAH PEMULIHAN Sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat. Dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku). Tujuan yang hendak dipakai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan ‘luka’ yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

34. Pra Syarat Berdasarkan Karakteristik Restorative Justice Harus ada : Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku. Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku. Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki diskresioner, atau dari kejaksaan. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak.

35. Kriteria Kasus Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

36. Pihak-pihak Yang Dilibatkan Dalam Musyawarah Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Pelaku dan Keluarga Wakil Masyarakat

37. Anggota Working Group Restorative Justice Jawa Barat Dra. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd Sri Judaningsih LPA Jawa Barat UNPAS Melani. SH Drs. Rd. Subagia Suradhipradja, SH Wakil Masyarakat Agus Noor Alamsyah Saudara Sejiwa Iptu. Grace Bripka Watini Kepolisian Ismail Otto,SH.,MH Kajari Garut Hj. D.S. Dewi, SH.,MH Artha Theresia, SH.,MH PN Bandung Drs. Tatan Rahmawan,M.Si BAPAS KLS 1 Bandung LAHA Distia Aviandari, SH Wirawan, SH.,S.pN LBH Bandung

38. Uji Coba Restorative Justice di tingkat pemeriksaan persidangan PN Bandung. Koordinasi BAPAS → kejaksaan (JPU Anak) → PN (Hakim Anak) → memenuhi kriteria RJ → dilimpahkan berkas acara singkat / Sumir Musyawarah Antara Pihak-pihak Terkait Dilakukan Diruang Mediasi Proses Persidangan → Acara Singkat Tuntutan dan putusan dikembalikan pada orang tua

39. KESELURUHAN MONITORINGDIBAWAH PENGAWASAN BAPAS

42. Rekap Putusan Pidana Anak (Pasal 24 UU No. 3/1997) Tahun 2001 S/D 2006 Putusan berupa tindakan : dikembalikan kepada ORTU 25 Orang Diserahkan Kepada LPA Tangerang 2 orang Diserahkan kepada Departemen Sosial (Panti Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) 1 orang Dihukum pas tahanan selanjutnya Diserahkan kepada Yayasan Sosial (Yayasan Sosial Bahtera) untuk dididik keterampilan menjahit 1 Orang Dikembalikan kepada Orang tua, selanjutnya dididik dan dibina di Pesantren 1 orang

43. Kendala Ujicoba RJ dalam setiap tingkatan mengalami hambatan dengan adanya mutasi pelaksana tugas instansi terkait. Apabila tuntutan JPU dijatuhi pidana sedangkan putusan Hakim Anak dikembalikan kepada orang tua, JPU sesuai dengan ketentuan di Kejaksaan harus banding sehingga anak masih harus menunggu kepastian hukum

44. Saran Merekomendasikan agar adanya kaderisasi anggota Working Group di setiap instansi terkait Sosialisasi RJ di setiap instansi terkait (polisi anak, petugas BAPAS, JPU anak, Hakim Anak dan para Advokat/PERADI).

45. Sekian dan Terima kasih