Pelatihan Advokasi

1. Pelatihan Advokasi Oleh Tim ADVOKASI DPW 2012

2. ADVOKASI • PengertianAdvokasi: kegiatanterstrukturdansistematisuntuk mempengaruhi (ataumengubah) suatukebijakanpublikataukebijakan yang diambilolehpejabatpublik • JenisAdvokasi: advokasiHukum Advokasi Non Hukum/sosial

3. ADVOKASI HUKUM • Pengertian: Kegiatanadvokasi yang dilakukanolehorangtertentu (sarjanahukum) dalamlembaga_lembagaperadilan (polisi, jaksa, pengadilandll) dalammendapatkansuatukeputusanhukum. • Biasadikenaldengansebutan BANTUAN HUKUM

4. ADVOKASI NON HUKUM • Pengertian: kegiatanadvokasi yang dilakukanoleh (siapasaja) wargamasyarakatdemimencapaiataumengubahataumempengaruhisuatukebijakanpublik. • Jadi: advokasi non hukum/sosial: dapatdilakukanolehsiapasajadalambentuk yang tidaktertentu.

5. ADVOKASI NON HUKUM dalampemilukadasekarang, kitamembentuktimadvokasiuntukmelakukan ADVOKASI NON HUKUM sebagaimanadimaksuddiatas. • KegiatanAdvokasi Non Hukum: • Kunjungan • Negosiasi • Sosial pressure, dll

6. Advokasi Non HukumdalamPemilukada • Persiapan: • Pengetahuantentangpemilukada, menyangkutpengetahuantentangjadwal, jenispelanggaran, ketentuanataspelanggarandll. • Menyiapkan basis sosial , line telekomunikasidenganpenyelenggarapemilukada • Menyiapkan basis kapabilitas, pengakuanakaneksistensi

7. 4. Pengumpulanbuktipelanggaran; 5. Koordinasiatasterjadinyapelanggaran

8. Advokasi Non HukumdalamPemilukada • Pelaksanaan: • Kunjungankepenyelenggarapemilukadatingkatkecamatan, keluarahan • Social pressure dan recognition • Positioning Tim Advokasi

9. KegiatanAdvokasi: • REKAM • FOTO • CATAT

10. DasarHukum • UU 32 tahun2004 • Peraturan KPU No 69 tahun2009 • Peraturan KPU No 72 tahun 2009

11. JADWAL DAN TAHAPAN PILKADA 4-6 Mei 2012: Perbaikan DPS 10 Mei 2012: PenetapanCalonGubernur 11/12 Mei 2012: No UrutCalon 20-22 Mei 2012: Pengesahan DPT 24 Juni – 7 Juli 2012: Kampanye 8 – 10 Juli: MasaTenang 11 Juli 2012: PemungutanSuara 19 – 20 Juli 2012: Penetapanhasil

12. KAMPANYE Suatukegiatan yang dilakukanolehpasangancalondanatautimkampanye/pelaksanakampanye/petugaskampanyeuntukmeyakinkanparapemilihdalamrangkamendapatkandukungansebesar-besarnya, denganmenawarkanvisi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimanadimaksuddalamPasal 76 ayat (1) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 sebagaimanadiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 dandalamjadwalwaktu yang ditetapkan KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/ Kota.

13. Unsur – unsur KAMPANYE • Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon • atau tim kampanye/pelaksana kampanye / petugas kampanye • untuk meyakinkan para pemilih • dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya

14. 5 dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon 6 secara lisan atau tertulis kepada masyarakat 7 dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *

15. 8 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

16. Pasal 76 ayat (1)UU 32 tahun 2004 • pertemuanterbatas, • tatapmukadan dialog, • penyebaranmelalui media cetakdan media elektronik, • penyiaran media radio dan/atautelevisi • penyebaranbahankampanyekepadaumum, • pemasanganalatperabaditempatumum, • rapatumum, • debatpublik/debatterbukaantarcalon, • danataukegiatan lain yang tidakmelanggarperaturanundangan

17. Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No 69 tahun 2009 • kegiatan lain yang tidakmelanggarperaturanundanganantara lain # kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partaipolitik, # acaraulangtahun/milad, # kegiatansosialdanbudaya, # perlombaanolahraga, # istighosah, # jalansantai, # tablighakbar, # keseniandan bazaar serta # rapatumum.

18. Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 • Untukdapatdikategorikansebagaikegiatankampanye, harusmemenuhiunsur-unsursebagaiberikut : a. dilakukanolehpasangancalondan/atautimkampanye; b. terdapatunsurmeyakinkanparapemilihdalamrangkamemperolehdukungansebesarbesarnyadalambentukpenawaranvisi, misi, dan program secaratertulisataulisan; c. terdapatalatperagaatauatributpasangancalon; dan d. dilakukanpadajadwaldanwaktukampanye.

19. Pasal 5 ayat (2)Peraturan KPU No 69 tahun 2009 • apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

20. Obyek Perselisihan Pemilukada(Pasal 4 Peraturan MK No. 15/2008 ) • obyek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memengaruhi dua hal • penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada • terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. • MK tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. • MK menyatakan, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, MK tidak hanya mengacu pada undang-undang an sich, melainkan juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud, menurut MK, adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (“….to be already existent before his decision”). Hakim Konstitusi bertindak “as a declarer of the community’s law”.

21. Jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, bagi MK, pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), serta rasa keadilan masyarakat. Karena itu, Pemilu tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian, MK telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (boni judicis est ampliare justitiam).

22. Model Putusan Pilkada di MK • Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang; • Menetapkan pasangan terpilih • Diskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat pemilukada; • Pemilukada ulang mengikutsertakan calon yang tidak diloloskan KPU; • Pemungutan suara ulang mengikutsertakan pemilih yang berhak memilih; • Putusan sela melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang

23. Sistematis, Terstruktur dan Masif • Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

24. Terstruktur, Sistematis, Masif(Maruarar Siahaan/ Mantan Hakim MK). • Terstruktur diartikan pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tataran tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. • Sistematis diartikan suatu sistem yang dirancang dengan matang. • Masif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di kabupaten bersangkutan yang meliputi RT, RW, Desa, dan Kelurahan secara merata.

25. Bentuk Pelanggaran STM dalam Putusan MK • Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi [Putusan No 12/PHPU.D-VIII/2010], • Kabupaten Konawe Selatan [Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010], • Kabupaten Lamongan [Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010], • Kabupaten Sintang [Putusan No.25/PHPU.D-VIII/2010], Kabupaten Gresik [Putusan No.28/PHPU.D-VIII/2010], • Kota Surabaya [Putusan No.31/PHPU.D-VIII/2010], • Kabupaten Mandailing Natal [Putusan No.41/PHPU.D-VIII/2010], • Kabupaten Kotawaringin Barat [Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010], • Kota Tanjungbalai [Putusan No.166/PHPU.D-VIII/2010], dan • Kabupaten Sumbawa [Putusan No.158/PHPU.D-VIII/2010].

26. LAMPIRAN

27. Pasal 1 angka 6Peraturan KPU NO 69 tahun 2009 PasangancalonKepala Daerah danWakilKepala Daerah, selanjutnyadisebutPASANGAN CALONadalahpesertaPemiluKepala Daerah danWakilKepala Daerah yang diusulkandanataudicalonkanolehpartaipolitikataugabunganpartaipolitikdanperseorangan, yang telahmemenuhipersyaratandantelahdiumumkansecaraluasolehKomisiPemilihanUmum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

28. Pasal 1 angka 9Peraturan KPU NO 69 tahun 2009 • Visiadalahuraianberkenaandengansubstansikualitaskehidupanbangsa, negara, danmasyarakat yang hendakdiwujudkan • Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai danataumewujudkanvisi. • Programadalahuraianberkenaandenganlangkah-langkahdanataustrategi/taktisdanoperasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

29. Tim Advokasi Provinsi • Rois Hadayana Syaugie,SH • DR (cand) Fitra Arsil,SH,MH • Zainudin Paru,SH • Ismu Harkamil,SH,MH • Ari Basuki,SH • Agus Surya Praitno Otto,SH,MH

30. Tim Advokasi Jak - Sel • Renaldi : 0817 – 6363 -231 • Asri hayat : 0858 – 1174 - 8100

31. Tim Advokasi Jakpus • Ali Wiji Edy,SH : 0815 – 9711 - 520 • Harry Kurniawan,SH : 0813 – 8640 - 3400

32. Tim Advokasi Jak - Bar • Fauzan Muslim, SH : • Amar Ihsan,SH :

33. Tim Advokasi Jak - Tim • Heri Aryanto,SH : 0813 – 1642-4546 • Basrizal,SH : 0817 – 9830 - 553

34. Tim Advokasi Jak – Ut & Kep Seribu • Faizal Hafied,SH : 0858 – 8500 - 1415 • Ismail Nganggon,SH :

35. CALL CENTER Tim ADVOKASI • Smsdan Call Centre: 021 9678 8901