1 / 37

Oleh : Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat

PENERAPAN KETENTUAN PORT STATE MEASURE AGREEMENT DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING. Oleh : Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014.

stasia
Télécharger la présentation

Oleh : Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENERAPAN KETENTUAN PORT STATE MEASURE AGREEMENT DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING Oleh : Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014 DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

  2. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region LAY OUT PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI INDONESIA IMPLEMENTASI PORT STATE MEASURE (PSM) AGREEMENT

  3. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI INDONESIA

  4. Apakah IUU Fishing itu? • Illegal fishing, adalahkegiatan penangkapan ikan yang • Dilakukana oleh orang atau KIA pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut dan/atau bertentangan dg. peraturan per-UU-an yang berlaku; • bertentangan dg. peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional; • dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan bendera suatu negara yg. menjadi anggota RFMOs, tetapi beroperasi tidak sesuai dg. ketentuan pelestarian dan pengelolaan [CMM] yang diterapkan oleh organisasi tsb. atau ketentuan hukum internasional yg. berlaku. • Unreported fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang • tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang; • tidak sesuai dengan peraturan per-UU-an nasional; • dilakukan di area yang menjadi kompetensi RFMOs, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. • Unregulated fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang • pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan SDI sesuai hukum internasional; • pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

  5. IUU fishing di WPP-NRI dan di luar 200 mil laut Siapa Pelakunya ? 0 nm 4 nm 12 nm 350 nm 200 nm Zona Ekonomi Eksklusif Laut Lepas Perairan Kepulauan Perairan Teritorial Indonesian Exclusive Economic Zones Territorial Waters v X X v v x x x v x DJ PSDKP & POLAIR DJ PSDKP & TNI-AL DJ PSDKP- RFMOs Dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA KII Skala Kecil [± 95%] KIA KII > 5 % KIA Berbendera Indonesia/KII Berbendera Ganda/KII tetapi sejatinya KIA

  6. PETA KERAWANAN PELANGGARAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN Tingkat Pelanggaran

  7. ASAL KAPAL PERIKANAN

  8. Temuan KIA berbendera Indonesia beroperasi secara ilegal, di WPP-NRI dan/atau di Laut Lepas Pemalsuan Dokumen (dua kapal perikanan dengan nama dan nomorlambung yang sama)

  9. ... lanjutan KIA dengan nama Indonesia beroperasi secara ilegal di WPP-NRI dan/atau Laut Lepas

  10. Upaya KKP Memberantas IUU Fishing Soft Structures Hard Structures Mengimplementasikan MCS secara konsisten: VMS*, Observer, Logbook, Port Inspection Melaksanakan pemeriksaan kapal perikan-an: before fishing, while fishing, during landing, and post landing Membangun infrastruktur pengawasan Mendorong pengembangan Integrated Surveillance Systems, termasuk menggalang pertukaran data dan informasiantar instansi terkait Memfasilitasi dan membina kelompok masayarat pengawas [POKMASWAS] Operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait Coordinated patrol, Data Exchangedengan beberapa negara tetangga Bersama-sama MA membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan • Reviu dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan • Penguatan unit-unit pelaksana teknis pengawasan • Penguatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan • Kerjasama Regional: • Menjadi anggota Organisasi Pengelo-laan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations/ RFMOs): IOTC, CCSBT, WCPFC, IATTC • Membentuk Regional Plan of Action (RPOA)* to promote responsible fishing practices including combating IUU fishing • Berpartisipasi aktif dalam fora-fora Perikanan Regional danInternational (ASEAN-SEAFDEC,APEC, CTI-CFF, IORC, FAO, dll.) • Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan [EC regulation, PSMA, dll.]

  11. Landasan Hukum • UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU no. 45 tahun 2009: • Pasal 66 ayat (1): Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan; • Pasal 66 ayat (2): Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perikanan • Pasal 66 A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan PNS yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk • Pasal 66 B tentang lokus pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan • Pasal 66 C tentang kewenangan Pengawas Perikanan • Psal 69 tentang Kapal Pengawas Perikanan

  12. Ketentuan-ketentuan Internasional Yang Sudah Diratifikasi • UNCLOS, 1982: Negara pantai(coastal states)mengelolaSD perikanandiperairanjurisdiksinyadanmendukungpengelolaanSD perikanandilautlepas • FAO, Code of Conduct for Responsible Fisheries [CCRF], 1995:semua Negara mendukungperikanan yang bertanggung-jawabdenganmelaksanakanMonitoring, Control, and Surveillance [MCS]. • FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2001: semua Negara mendukung pem-berantasan IUU fishing dengan MCS, mulai dari keberangkatan, selama melakukan penangkapan ikan, saat kembali ke pelabuhan, ketika melakukan pendaratan hasil tangkapan, sampai ke tujuan akhir. • FAO, Compliance Agreement, 1993: negara bendera [flag states] mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas dengan MCS. • FAO, Fish Stocks Agreement, 1995: Negara pantai mendukung pengelolaan SD perikanan bermigrasi jauh (highly migratory) dan bermigrasi menengah (straddling migratory) dengan sistem MCS. • FAO, Port State Measures, 2005: Negara pela-buhan harus menolak pendaratan tangkapan ikan hasil IUU fishing di pelabuhannya. Negara pelabuhan mengimplementasikan MCS untuk menunjukkan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhannya bukan merupakan hasil kegiatan IUU fishing. • FAO, Global Record on Fishing Vessels and Refrigerated Supply and Transport Vessels: Sertifikasi Hasil Tangkapan (catch certification).

  13. IKU KKP Lingkup Pengawasan SDKP KETAATAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KETAATAN PENANGKAPAN IKAN KETAATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KETAATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KETAATAN PENGELOLAAN WP3K KETAATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN BEFORE fishing PERENCANAAN WP3K Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI, SPKP, API/ABPI, ABK dalam rangka penerbitan surat laik operasi [SLO], sebagai dasar penerbit-an SPB oleh Syahbandar PEMANFAATAN sumber daya kelautan LOKASI budidaya UPI • Ketaatan usaha budidaya thd. Ketentuan perijinan Ketaatan UPI thd. Ketentu-an perijinan • Pengawasan kese-suaian pemanfaatan WP3K dengan doku-men perencanaan • Ketaatan Survey dan Pengangkatan BMKT • Ketaatan peredaran garam Impor • Ketaatan pemanfa-atan SD Kelautan lainnya PENGANGKUTAN ikan hasil budidaya IMPORTASI ikan WHILE fishing Ketaatan pelaksanaan im-portasi ikandengan ketentuan perijinan PEMANFAATAN WP3K Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI di laut, SPKP, kesesuaian fishing ground, API/ABPI, transhipment • Pemeriksaan SIKPI • Pemeriksaan jenis dan jumlah ikan di pelabuhan entry dan exit • Operasi kapal pengangkut ikan • Pengawasan ketaat-an pengelolaan kawasan konservasi • Pengawasan perdagangan spesies ikan yang dilarang [CITES] • Pengawasan pen- cemaran wilayah pesisir dan laut ZAT-ZAT berbahaya [formalin, dll.] DURING landing Penambangan di pesisir dan laut • Ketaatan kapal [HPK] saat kedatangan: kesesuaian jenisikan, API/ ABPI] • Verifiikasi SHTI Pemeriksaan penggunaan formalin danbahanberbahaya lainnya • Pengawasan kegi-atan penambangan • Pasirlaut • Pasir besi INPUT budidaya • Pengawasan peredar-an pakanikandan OIKB POST landing • Ketaatan kapal perikanan thd. Ketentuan kemitraan dengan UPI

  14. Pengawasan SDKP TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DJ PT: SIPI/SIKPI DJ PB: IJIN BUDIDAYA IKAN DJ PSDKP PENEGAKAN HUKUM DJ P2HP:IJIN IMPORTASI IKAN PEMANTAUAN OPERASIONAL PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN PENUNTUTAN. PENERAPAN SANKSI HUKUM BKIPM : SURAT PELEPASAN & IJIN DISTRIBUSI PENGAWASAN SD PERIKANAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN PENGAWASAN SD KELAUTAN KEMENDAG: IZIN IMPORTASI GARAM OPERASI KAPAL PENGAWAS DJ KP3K: IJIN SURVEY DAN PENGANGKAT-AN BMKT UPT PENGAWASAN SDKP KEJAGUNG & MA DJ KP3K: DOKUMEN PERENCANAAN PWP3K BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR 14

  15. Tujuan Pengawasan SDKP Mewujudkan TERTIB HUKUM pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka: • Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal dan kegiatan yang merusak SD ikan dan lingkungannya  EKOLOGI/LINGKUNGAN • Menjaga keberlanjutan matapencaharian masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang  SOSIAL • Mendukung peningkatan ekonomi nasional dari sektor kelautan dan perikanan  EKONOMI

  16. MCS[KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA 2012-2016] MONITORING CONTROL SURVEILLANCE KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KebijakanPemanfaatan Data bio-fisikperikanandanlingkungannya Data sosialekonomi • KKP (BALITBANG KP) • KOMNAS KAJISKAN Data Statistik Pengaturan Pengelolaan STOCK ASSESS MENT • KKP (DJ PT) • KEMHUB (DJ HUBLA) Perizinan OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION • TNI AL • POLAIR • KKP(DJ PSDKP) • Bakorkamla • MA • KEJAGUNG VMS, SIGHTING SKAT SLO Pemantauan VMS danPenegakanHukum Penga-dilan PenangananPelanggaran • KKP(DJ KP3K) • INSTANSI TERKAIT LAINNYA Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi

  17. Sistem Pengelolaan Perikanan Faktor Eksternal Faktor Masyarakat Sistem Pengelolaan Perikanan Pemerintah Industri Input (Data) Informasi Biologi Informasi Ekonomi Informasi Sosial Kendala Lingkungan Tujuan Masyarakat dan Sikap Analisis Informasi Pengelolaan Perikanan Saran Hukum Internasio-nal atau Kesepakat-an-kesepa-katan Komite Pertimbangan Perikanan Petugas Pengelolaan Perikanan Industri Perikanan dan Masyarakat Lobby Politik Pengam-bilan Keputusan MENTERI PERIKANAN Rencana Penge-lolaan Peraturan Perun-dang-undangan Rencana Pengelolaan Perikanan Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Masyarakat Kepatuhan atau Ketidak-patuhan Implementasi Kendala Pembia-yaan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan

  18. PENGELOLAAN PERIKANAN DI TANAH AIR B (DJ PT, DINAS KP) C (DJ PSDKP) A (DJ PT, BALITBANG KP) • Data dari Logbook • Data dari Observer • Data dariRiset • Statistik • Penentuanalokasiijin • Aturanpengelolaan(ukuranjaring, matajaring, musimpenangkapan, dll.) • Aturanlainnya (penda-ratan, dll.) M, C dan S Analisa Penegakan Hukum Evaluasi Sumber : Martosubroto (2012) Jika A lemah, B akanlemahdan C menjadikurangbermanfaat JikaA kuat, B harusnyakuatdan C memberikanmanfaat Jika A kuat, B kuatdan C lemah, mendorong A dan B akanmenjadi lemah

  19. “M” pengumpulan, pengaturan dan analisis penangkapan ikan dan kegiatan yang terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada – hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan (by catch), hasil tangkapan yang dibuang (discards), wilayah operasi penangkapan ikan Catch Fishing Efforts Kondisi SD Ikan Kondisi oceanografi bagi sumber daya ikan Siapa? Bagaimana? Biomasa species yang ditargetkan untuk ditangkap? Berapa lama? Jumlah ikan ditangkap? “M” Komposisi biomasa species tersebut? Jumlah, type, jenis, ukuran kapal? Fishingground ? Kecenderungan suhu, salinitas, arus dll. dilokasi penangkapan, habitat, area pemijahan dan pengasuhan dari species Status ekologispecies yang ditargetkan untuk ditangkap? Komposisi Species Yang Ditangkap? Jumlah dan type alat penangkapan ikan?

  20. “C” pembentukanaturan yang terdiridarispesifikasisyaratdanketentuandimanasumberdayadapatditangkap INPUT Control (inputcontrol terkait dengan effort control) Pengendalian TEKNIS (Pengaturan Operasional) Pengendalian Output (terkaitpembatasanapa yang ditangkap) • Pembatasan jumlah kapal penangkap ikan • Pembatasan kapasitas kapal penangkap ikan • Pembatasan periode penang-kapan ikan • Pembatasan kapasitas tenaga mesin kapal penangkap ikan • Jumlah Total Usaha Penang-kapan yang diperbolehkan /Total Allowable Effort (TAE) • dll. • PeraturanAlatPenangkapIkan • Aturanpencegahanpenangkapanikanselamamusimpemijahan • Pembentukankawasanperlindunganpadalokasipemijahan • dll • Total JumlahTangkapan yang Diperbolehkan - Total Allowable Catch (TAC) • KuotaIndividu yang dapatdipindahkan (IQ/ITQ) • dll.

  21. “S” Pengecekandansupervisiterhadapkegiatanpenangkapanikansertakegiatan yang terkaitdengannyadanmemastikanbahwaaturannasional, syarat dan kondisi serta aturanpengelolaandiobservasi.SULIT untukmengendalikankegiatanperikanantanpapengawasandanpenegakanhukum yang tepat BEFORE Fishing WHILE Fishing DURING Landing POST Landing Output control in place Dokumen Perijinan Invoice dari pembeli/pedagang Pelaporan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan Laporan pembelian dari pabrik atau pembeli hasil tangkapan Logbook Alat Penangkapan Ikan [ukuran mata jaring, type, jumlah] Laporan hasil tangkapan dapat dimanipulasi, namun informasi penjualan menunjukkan jumlah hasil tangkapan sebenarnya Fishing ground Effort control Observer  Transshipment at sea Sistem Sampling: Pemeriksaan ikan yang didaratkan, diidentifikasi, dan ditimbang Nepayan (fishing master, crews) Transshipment Metode (pair trawling, blast fishing, etc)

  22. Urgensi Pengawasan IUU Fishing oleh KKP

  23. Pengawasan IUU Fishing • Pemantauan menggunakan radar satelit. (belum dimiliki) • Pengamatan langsung di laut oleh Kapal Pengawas • Data radar dari instansi lain (belum dapat diperoleh) • Informasi dari POKMASWAS • Penghentian • Pemeriksaan • Ad Hoc • Verifikasi • Penyidikan • Pemberkasan P-21 KIA di WPP-NRI ILLEGAL FISHING di Laut Lepas • Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat tangkap, ABK • Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS, dan Informasi pelanggaran oleh KII dari RFMOs atau dari negara lain • Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI. • Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI di wilayah RFMOs KII • Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) , dan komposisi ABK • Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS dan Pemeriksaan di laut (oleh Kapal Pengawas), dan informasi dari POKMASWAS • Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI, • Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI di WPP-NRI

  24. Kapal Perikanan PelakuIUU Fishing • Remarks: • KII = Kapal Perikanan Indonesia • KIA = Kapal Perikanan Asing • *) per- 31 Juli 2014

  25. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region IMPLEMENTASI PORT STATE MEASURE (PSM) AGREEMENT

  26. LATAR BELAKANG • Merupakan instrumen penanggulangan IUU fishing dengan menitikberatkan pada tindakan negara Pelabuhan (Port State); • Port State Measure (PSM) Agreement merupakan hasil FAO Conference 2009 yang ditanda-tangani oleh 23 Negara, termasuk Indonesia salah satunya; • Sampai saat ini terdapat 11 (sebelas) Negara yang telah meratifikasi dokumen ini, Indonesia sendiri saat ini sedang dalam proses untuk melakukan ratifikasi.

  27. TINDAKAN PORT STATE DALAM PSM • PENOLAKAN UNTUK : • MEMASUKI PELABUHAN • MENGGUNAKAN PELABUHAN • MENERIMA PELAYANAN KEPELABUHANAN • INSPEKSI SECARA PENUH (FULLY INSPECTED); • TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM LAINNYA;

  28. NEGARA YANG MERATIFIKASI DI ASIA TENGGARA BARU MYANMAR YANG TELAH MERATIFIKASI PSM AGREEMENT

  29. KESIAPAN INDONESIA MERATIFIKASI PORT STATE MEASURE

  30. LESSON LEARNED PSM PADA TANGGAL 19 APRIL 2014 : MELALUI RPOA, INDONESIA MENERIMA NOTIFIKASI DARI AUSTRALIA FISHERIES MANAGEMENT AUTHORITY (AFMA) TERKAIT : FV. THUNDER (EX.WUHAN, EX KUKO) KAPAL TERSEBUT MASUK DALAM IUU VESSEL LIST PADA COMMISSION FOR THE CONSEVATION OF ANTARTIC MARINE LIVING RESOURCES (CCAMLR) PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰. PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰. FV. THUNDER DIPERKIRAKAN MENUJU INDONESIA

  31. MV THUNDER INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA UPT/SATKER/POS PSDKP TERKAIT

  32. 20 APRIL 2014 FV. THUNDER SANDAR DI PELABUHAN UMUM BENOA-BALI DILAKUKAN FULLY INSPECTED SESUAI PROSEDUR PSM

  33. INSPEKSI FV. THUNDER

  34. INSPEKSI FV. THUNDER

  35. TINDAK LANJUT • Pada 22 April 2013 dilakukan koordinasi bersama antara Pengawas Perikanan dengan Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan Benoa, serta dihadiri Cindy Bravor (Manager International Engagement Foreign Compliance Operations), KP3 Benoa dan TNI AL Denpasar. • Pertemuan tersebut memutuskan bahwa F/V Thunder tidak diberikan ijin untuk bongkar hasil tangkapan serta sesegera mungkin meninggalkan Pelabuhan Benoa. • Administrator Pelabuhan Benoa menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tertanggal 22 April 2013 pukul 12.00 Wita, dan kapal F/V Thunder meninggalkan Pelabuhan Benoa sekitar pukul 14.00 Wita.

  36. Terima Kasih

More Related