Tim Konsultan Pembiayaan Kesehatan

1. Desain System Pembiayaan Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Berbasis PHA dan Mengacu PP 38 tahun 2007 Tim Konsultan Pembiayaan Kesehatan

2. Permasalahan Pembiayaan Kesehatan Saat ini • Sistem kesehatan menghadapi masalah kurang pendanaan, terbatasnya cakupan asuransi kesehatan, dan perlindungan finansial, kesenjangan penghasilan dan geografis, fragmentasi, inefisiensi alokatif dan teknis, rendahnya produktivitas dan financial non-stability. (Schrieber, 2007)

3. Indonesia National Health Accounts Total pembelanjaan kesehatan di Indonesia hanya 2,7 % dari GPD. Bukti bahwa terjadi kurang pendanaan (under financing) Source: WHO 2007

4. Penyusunan Sistem Pembiayaan seharusnya bertujuan untuk….. • Melakukan pencarian dana (revenue collection) agar terdapat cukup dana kesehatan • Mengumpulkan dana tersebut dalam suatu tempat (melakukan pooling) • Melakukan pembelian jasa pelayanan kesehatan (purchasing)

5. Fungsi Tujuan Revenue Collection Meningkatkan pendapatan secara efisien,berkelanjutan dan merata untuk menyediakan bagi individu-individu pelayanan dasar maupun perlindungan finansial terhadap kerugian finansial besar yang tidak terduga akibat penyakit dan cedera. Mengelola pendapatan untuk mengelompokkan risiko kesehatan secara merata dan efisien. Pooling Purchasing Memastikan pembelian jasa kesehatan secara efisien dari segi alokatif maupun teknis. Source: Gottret and Schieber, Health Financing Revisited, World Bank, 2006.

6. Kondisi Pembiayaan Propinsi Kaltim Saat ini • Kaltim sebagai salah satu propinsi terkaya di Indonesia mengalokasikan dana cukup besar untuk kesehatan • Dengan adanya otonomi dan desentralisasi tampak bahwa terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah uang yang dialokasikan di sektor kesehatan di Propinsi Kalimantan Timur. • Pada tahun 2005 total anggaran kesehatan mencapai Rp 402,7 M sedangkan pada tahun 2006 menjadi Rp 813 M. • Ini berarti terdapat kenaikan sebesar lebih dari 200 %.

7. Dengan penduduk sebanyak 2,8 juta dan anggaran sebesar lebih dari Rp 813 Milyar berarti alokasi belanja publik di Kaltim adalah sebesar Rp 290.367/kapita per tahun atau US $ 29,63 • Dibandingkan angka nasional berarti ini lebih besar karena menurut data WHO belanja kesehatan oleh negara di Indonesia adalah sebesar $12/kapita, atau Rp 106.800/kapita.

8. Apakah dana kesehatan di Kaltim cukup? • Tergantung acuan yang dipakai: • Menurut rekomendasi Komite Makroekonemi dan Kesehatan WHO (Sachs, 2001) seharusnya pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah mencapai US $ 34/kapita per tahun. • Untuk mendekati angka ini maka pemerintah daerah Propinsi Kaltim perlu menambah dana US $ 5/kapita lagi sehingga total menjadi Rp 932,96 Milyar

9. Kecukupan dana juga dapat diukur dari pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

10. Permasalahan dalam Revenue Collection di Propinsi Kaltim • Sebagian besar pendanaan diambil dari tunai rumah tangga (out of pocket)

11. Permasalahan dalam Pooling of fund (pengumpulan dana) di Propinsi Kaltim • Mekanisme pooling saat ini masih terbatas pada penempatan dana jamkesos yang dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan orang miskin, dana pusat untuk PT Askes dan dana dari pekerja untuk Jamsostek

12. Permasalahan dalam Purchasing mechanism di Kaltim • Pembelian jasa layanan kesehatan masih lebih banyak yang bersifat transaksi langsung. • Sistem kontrak pembelian antara PT Askes/Jamsostek dengan RS sudah berjalan, sedangkan Jamkessos dalam proses mencari sistem kontrak yang saling menguntungkan

13. Untuk alokasi apa saja dana kesehatan Pemerintah di Propinsi Kaltim?

14. Alokasi Dana Kesehatan Pemerintah

15. Gambaran Proporsi Agen Pembiayaan Kesehatan Pemerintah tahun 2005-2006

16. Menarik untuk diamati bahwa investasi (fisik dan bangunan) dan aspek pelayanan kesehatan perorangan mendapat porsi yang cukup besar • Khususnya untuk Jamkesos, anggaran yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur mempunyai komitmen yang besar terhadap sistem penjaminan kesehatan daerah. • Memang khusus untuk Jamkesda, telah diatur dalam PP no 38 yang menyatakan bahwa propinsi dapat menyelenggarakan dan mengelola sistem jaminan kesehatan daerah.

17. Solusi permasalahan Pembiayaan Kesehatan di Propinsi Kaltim • Peningkatan revenue collection  menambah sumber pembiayaan • Meningkatkan mekanisme pooling  dana yang telah terkumpul ditempatkan pada lembaga yang terpercaya • Meningkatkan mekanisme purchasing  dana dibelanjakan dengan tepat: untuk upaya kesehatan perorangan dengan sistem pra upaya, untuk kesehatan masyarakat dengan cara transparan, efisien dan tepat sasaran

18. Solusi I : Peningkatan revenue collection • Saat ini sumber pembiayaan dari sektor swasta masih sedikit • Sektor formal (Perusahaan) diharapkan menyediakan dana kesehatan bagi karyawan • Kelompok informal perlu diminta kontribusi untuk mengiur dana kesehatan atau dibiayai pemerintah Angka dalam jutaan rupiah

19. Solusi II: peningkatan mekanisme pooling • Lembaga tempat dana dikumpulkan perlu ditingkatkan. • Saat ini baru PT Askes dan PT Jamsostek. • Terdapat dua alternatif: • Meningkatkan peran PT Askes dan PT Jamsostek sehingga mencakup lebih banyak peserta. Dalam hal ini Pemda dapat bekerja sama dengan PT Askes atau PT Jamsostek dalam bentuk membayarkan premi sebagian masyarakat (informal, miskin) • Membentuk lembaga baru untuk menampung dana yang selama ini belum dikelola oleh Askes dan Jamsostek

20. Di Kaltim dan beberapa kabupaten kota (Kutai Kartanegara, Balikpapan dll) saat ini telah terdapat embrio Jaminan Kesehatan Daerah yang ingin dikembangkan menjadi lembaga pooling dana pemerintah untuk upaya kesehatan perorangan. • Jamkesda perlu diperjelas perannya dalam sistem pembiayaan kesehatan dan diharmonisasikan dengan kebijakan pusat

21. Saat ini telah terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi peluang untuk pengembangan sistem pembiayaan: • UU SJSN (sistem jaminan sosial nasional) tahun 2004 yang mewajibkan seluruh penduduk menjadi peserta asuransi sosial • PP 38 tahun 2007 yang meningkatkan peran daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan (membentuk baru) serta memonitor sistem jaminan yang ada

22. Pembagian peran dalam sistem pembiayaan sesuai PP 38 Peserta Pekerja, Kelompok informal, Maskin menerima jaminan kesehatan sesuai kebutuhan serta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan mudah Regulator Pemda dan Dinas Kesehatan mengawasi dan meregulasi pemain di sektor pembiayaan kesehatan Pemain Lembaga asuransi (Askes, Jemsostek, Jamkesda)  menyelenggarakan sistem jaminan secara profesional

23. Struktur Organisasi Jamkesda • Jamkesda dapat berupa Unit Pelaksana Teknis atau Badan di bawah Dinas Kesehatan dengan status BLU • Dinas kesehatan akan mempunyai seksi khusus yang akan berfungsi sebagai pengawas dari para pemain sistem jaminan (termasuk Askes, Jamsostek Jamkesda, serta asuransi lain)

24. Lembaga ini akan berevolusi mengikuti perkembangan kebijakan tingkat nasional • Jamkesda akan bekerja sama dengan badan penyelenggara lain (Askes, Jamsostek) dalam bentuk memberikan jaminan tambahan atau jaminan yang tidak dicakup oleh lembaga jaminan lain (apabila ada aturan yang melarang Jamkesda menarik premi langsung dari masyarakat). • Bila aturan pusat membolehkan menarik premi wajib langsung maka Jamkesda siap bersaing dengan lembaga asuransi lain.

25. Solusi III: Meningkatkan efisiensi dalam mekanisme Purchasing (pembelanjaan) • Dana upaya kesehatan perorangan ditempatkan kepada lembaga penjamin (Jamkesda dan yang lain). Lembaga penjamin kemudian mengikat kontrak dengan Penyedia Layanan (RS, dokter keluarga) dengan sistem pra upaya (kapitasi, biaya paket/DRG dll) • Dana upaya kesehatan kesehatan masyarakat dikelola oleh Dinas Kesehatan namun dapat dioutsourcingkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya surveillance daerah terpencil, penyemprotan DBD)