1 / 25

PIDANA DENDA dan PIDANA TAMBAHAN

PIDANA DENDA dan PIDANA TAMBAHAN. HUKUM SANKSI 24 OKTOBER 2012. JENIS-JENIS PIDANA. PIDANA DENDA. Pasal 30 ayat (1) KUHP Obyek pidana denda? Berhasil/tidaknya pidana denda?

tan
Télécharger la présentation

PIDANA DENDA dan PIDANA TAMBAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PIDANA DENDAdan PIDANA TAMBAHAN HUKUM SANKSI 24 OKTOBER 2012

  2. JENIS-JENIS PIDANA

  3. PIDANA DENDA Pasal 30 ayat (1) KUHP • Obyek pidana denda? • Berhasil/tidaknya pidana denda? • Dgn adanya pidana denda seringkali penerapan Hukum Pidana menjadi kabur krn pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tdk ada di LP dan pembayaran denda dapat dilakukan oleh selain pelaku • Kontroversi nilai mata uang

  4. PidanaDenda dan Kurungan Pengganti • Jika denda tdk dibayar, maka diganti dgn pidana kurungan • Kurungan penganti denda: • Minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan • Bila ada pemberatan denda, maka kurungan pengganti denda dapat menjadi 8 bulan

  5. Dampak positif dan negatif pidana denda Berdasarkan “laporanpengkajianhukumtentangpenerapanpidanaDendaDep.Keh.RI”, ternyatabahwapidanadendasejauhinidirasakanbelummemenuhitujuanpemidanaan, disebabkanolehfaktor-faktorberikut:a. Dapatdigantikannyapelaksanaandendaolehbukanpelaku, menyebabkan rasa dipidananyapelakumenjadihilang.b. Nilaiancamanpidanadendadirasakanterlampauterlalurendah, sehinggatidaksesuaidengankeselarasanantaratujuanpemidanaandengan rasa keadilandalammasyarakat.c. Meskipunterdapatancamanpidana yang tinggidalamaturanpidanadiluar KUHP, akantetapibelumdapatmengikuticepatnyaperkembangannilaimatauangdalammasyarakat. Namunterlepasdarihaldiatas, jenispidanadendainimemberikanbanyaksegi-segikeadilan, antara lain:a. Pembayarandendamudahdilaksanakandandapatdirevisiapabilaadakesalahan, dibandingdenganjenishukumanlainnya.b. Pidanadendaadalahhukuman yang menguntungkanpemerintahkarenapemerintahtidakbanyakmengeluarkanbiaya, bilatanpadisertaikurungansubsider.c. Hukumandendatidakmembawaatautidakmengakibatkantercelanyanamabaikataukehormatanseperti yang dialamiterpidanapenjara.d. Pidanadendaakanmembuatlegaduniaperikemanusiaan.e. Hukumandendaakanmenjadipenghasilanbagidaerahataukota.

  6. Pelaksanaan pidana denda • Hakim tidakbolehmentetapkan, bahwahukumankurunganpenggantihukumandendaituharusdilaksananakan, jikaterhukumtidakmembayarsendiridendatersebut. (vide H.R 5 maret 1906, W 8345: 21 Januari 1907,8942.) • Berdasarkanketentuan(Pasal 30 ayat 2 KUHP) Pelaksanaanpidanadendadapatdigantidenganpidanakurunganmakaseringdalamputusan hakim membuatpidanaalternatifselainkurunganjugaadapidanakurunganpengganti. Dalamhaliniterpidanabebasmemilihnyaapakahharusmembayardendaataumenjalanipidanakurungan. • Pidanadendaperluadanyajaminanpenggantinyadikarenakandalampelaksanaanpidanadendatidakdapatdijalankandenaganpaksaansecaralangsungsepertipenyitaanatasbarang-barangterpidana. IniberbedadenganperkaraperdataygdilakukanpelelangansetelahdisitapengadilandanjugapidanaPenjatuhanuangpenggantidalamperkarakorupsi yang manaJaksabisamelakukanpenyitaanterhadaphartadariterdakwa. • Pembayarandendadilakukan paling lama 1 (satu) bulansetelahputusanberkekuatanhukumtetapterpidanaharusmebayardendatsbkecualiterhadapperkara-perkaradenganpemeriksaanacaracepatharusseketikadilunasi (misalnyaperkaralalu-lintas). Pidanadendadibayarkankepadakejaksaan yang menerimaharussegeradisetorkekasnegara

  7. PerkembangankedudukanPidanaDenda • Pidanadenda yang merupakansalahsatujenispidanapokok yang berdirisendirisebagaimanadalamketentuandalampasal 10 KUHP. NamundalamketentuanpidanadalambeberapaketetuanPidanadiluar KUHP, penjatuhanpidanadendabersama-samadenganpidanapokok yang lain ataudikenaldenganistilahSteselPidanaKomulatif. DalamSteselkomulatiftersebutterdakwaselaindijatuhi 2 Pidanapokokdapatdijatuhkansecarabersama-sama. Misalnya : dalamperkaraillegal logging, undang-undangperlindungananak, terdakwaselaindijatuhipidanapenjaradanjugaPidanaDenda; • Dalamsteselkomulatif, penjatuhanpidanadenda pun tetapmenacukepadaketentuan KUHP, yaitubesarnyadenda yang dijatuhkantetapdialternatifkandenganpidanakurungansebagaipidanapengganti. Dan lamanyapidanapenggantimaksimalpidanakurunganadalahselama 6 (enam) bulan. • Namunperkembananterakhirsteselkomulaitiftetapdipertahankannamun alternative pidanapenggantibukanlagipidanakurungan, namunpidanapenjara. Sebagaicontohdalam UU nomor 35 tahun 1999 tentangNarkotikadalampasal 148 disebutkan "apabilaputusanpidanadendasebagaimanadiaturdalamundang-undanginitidakdapatdibayarolehPelakutindakpidanaNarkotikadantindakpidanaPrekursorNarkotika, pelakudijatuhipidanapenjara paling lama 2 (dua) tahunsebagaipenggantipidanadenda yang tidakdapatdibayar" • BandingkandenganUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 TentangPerlindungansaksidankorbanPasal 43 ayat (1) disebutkan"DalamhalterpidanatidakmampumembayarpidanadendasebagaimanadimaksuddalamPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, danPasal 42 pidanadendatersebutdigantidenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 3 (tiga) tahun." • DaricontohdiataskedudukanPidanadendasudahmengalamiperubahan, padaPerkaraNarkotikasudahditentukan alternative pidanapenjara, sedangkandal;amperlindungansaksidankorban, alternatifpidanapenjarasudahadabatasminimumnya, yaitu 1 tahun;

  8. Pidana denda di negara lain • Sistempidanabarudiperkenalkanoleh Negara-negeraskandinavia (finlandiadanSwedia), yang kemudiandiikutiolehJerman, Austria, Perancisdan Portugal yang disebutdendaharian (day fine). Maksuddendaharian (day fine) adalahpenjatuhanpidanadendaberdasarkankepadakemampuankeuanganorangperhari. Tentunyapandapatannyaperharidikurangidenganutang-utangnya. Jadipadadelik yang samadipidanadendatidaksamakarenadidasarkanpadakemampuankeuangansipelanggar. Jumlahnyabesarnyadendamaksimumdan minimum jugasudahditentukan. • Di Swediasatuhari maximum 1.000 crown sedangkan minimum sebesar 10 crown. Dan minimal 1 haridan maximal selama 6 bulan. Di Jermanhanya yang dijatuhipidana 3 bulanataukurang yang digantidenganpidanadendaharian. Di Perancishanyadelik-delikringan yang dikenakandendaharian. Yunanibahkanmenganutaliran yang menentukanbahwasemuapidanapenjara yang tidaklebihdari 6 bulandikonversimenjadipidanadendaharian. BahkanPengadilanYunanidapatmengenakandendahariansampaipadapidanapenjara 18 Bulanjikadipandangcukupmemadahimenerapkanpidanadendaharianuntukmembuatjerapelanggaruntukmelakukandelikberikutnya. • Di Belandabesarnyapenetapanpidanadendadibagimenjadi 6 (enam) kategori, yaitu: kesatu, 500 (lima ratus) guilderkedua, 5.000 (lima ribu) guilderketiga, 10.000 (sepuluhribu) guilderkeempat25.000 (duapuluh lima ribu) guilderkelima100.000 (seratusribu) guilderdankeenam1.000.000 (satujuta) guilder.

  9. Pidana Tambahan • Pencabutan Hak: psl. 35-38 KUHP • Perampasan barang: berupa barang yg diperoleh dr kejahatan atau yg sengaja digunakan utk melakukan kejahatan  Ps. 39 KUHP • Pengumuman Putusan Hakim: Ps. 43 KUHP

  10. Tindakan • Jugamerupakansanksipidana • Tujuannyalebihbersifatmenolongterpidana • Menurut KUHP: penempatan org di RSJ • Untuk anak2: (menurut UU No. 3/1997 tentangPengadilanAnak)

  11. Pidana Tambahan – UU No. 3/1997 PidanaTambahan – UU PengadilanAnak : Pasal 23 (1) Pidana yang dapatdijatuhkankepadaAnakNakalialahpidanapokokdanpidanatambahan. (2) Pidanapokok yang dapatdijatuhkankepadaAnakNakalialah: a. pidanapenjara;b. pidanakurungan;c. pidanadenda; ataud. pidanapengawasan. (3) Selainpidanapokoksebagaimanadimaksuddalamayat (2) terhadapAnakNakaldapatjugadijatuhkanpidanatambahan, berupaperampasanbarang-barangtertentudanataupembayarangantirugi. (4) KetentuanmengenaibentukdantatacarapembayarangantirugidiaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah. (Pembayarangantirugi yang dijatuhkansebagaipidanatambahanmerupakantanggungjawabdariorangtuaatauorang lain yang menjalankankekuasaanorangtua).

  12. Pidana Tambahan-KUHP Pasal 35 (1). Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu. 2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan- aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

  13. Pidana Tambahan - RKUHP Pasal 91 : 1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dalam hal-hal ialah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. hak memasuki TNI dan POLRI; 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan profesi tertentu. 2) Jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

  14. Pidana Tambahan-KUHP Pasal 36 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

  15. Pidana Tambahan-KUHP Pasal 37 • Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan: • orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya; • orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua. • Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

  16. Pidana Tambahan-KUHP Pasal 38 1. Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut: • dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup; • dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya; • dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. 2. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

  17. Pencabutan Hak • a. PencabutanHak-hakTertentu • Pidanatambahanberupapencabutanhak-haktertentutidakberartihak-hakterpidanadapatdicabut. Pencabutantersebuttidakmeliputipencabutanhak-hakkehidupan, hak-haksipil (perdata), danhak-hakketatanegaraan. MenurutVos, pencabutanhak-haktertentuituialahsuatupidanadibidangkehormatan, berbedadenganpidanahilangkemerdekaan, pencabutanhak-haktertentudalamduahal : • 1. Tidakbersifatotomatis, tetapiharusditetapkandengankeputusan hakim; • 2. Tidakberlakuseumurhidup, tetapimenurutjangkawaktumenurutundang-undangdengansuatuputusan hakim. • Hakim bolehmenjatuhkanpidanapencabutanhak-haktertentuapabiladiberiwewenangolehundang-undang yang diancamkanpadarumusantindakpidana yang bersangkutan. Tindakpidana yang diancamdenganpencabutanhak-haktertentudirumuskandalampasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifathak-haktertentu yang dicabutoleh hakim tidakuntukselama-lamanyamelainkandalamwaktutertentusaja, kecualiapabilaterpidanadijatuhihukumanseumurhidup.

  18. PERAMPASAN HARTA Pasal 39 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

  19. Pidana Tambahan Pasal 40 Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang denga melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

  20. Pidana Tambahan Pasal 41 1. Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar. 2. Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. 3. Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. 4. Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini. 5. Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.

  21. Ketentuan Tambahan Pasal 42 • Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara,dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

  22. PERAMPASAN HAK • Sebagaimanaprinsipumumpidanatambahan, pidanaperampasanbarangtertentubersifatfakultatif, tidakmerupakankeharusan (imperatif) untukdijatuhkan. Akantetapi, adajugapidanaperampasanbarangtertentu yang menjadikeharusan (imperatif), misalnyapadaPasal 250 bis (pemalsuanmatauang), Pasal 205 (barangdaganganberbahaya), Pasal 275 (menyimpanbahanataubenda, sepertisuratdansertifikathutang, suratdagang). • Untukpelaksanaanpidanaperampasanbarangapabilabarangtersebutditetapkandirampasuntuknegara, danbukanuntukdimusnahkanterdapatduakemungkinanpelaksanaan, yaitu: apakahpadasaatputusandibacakan: 1) barangtersebuttelahterlebihdahuludiletakkandibawahpenyitaan, ataukah 2) atasbarangtersebuttidakdilakukansita. • Padaketentuanpertamaberartieksekusiterhadapbarangsitaantersebutdilakukanpelelangandimukaumummenurutperaturan yang berlaku, danhasilnyadimasukkankekasnegara (Pasal 42 KUHP). Sedangkanapabilakemungkinankedua yang terjadimakaeksekusinyaberdasarkanpadaPasal 41 yaituterpidanabolehmemilihapakahakantetapmenyerahkanbarang-barang yang disitaataukahmenyerahkanuangsehargapenafsiran hakim dalamputusan. Apabilaterpidanatidakmaumenyerahkansatudiantarakeduanyamakaharusdijalankanpidanakurungansebagaipengganti. Mengenaipidanakurunganpenggantiperampasanbaranglebihlanjutdijelaskandalam KUHP pasal 30 ayat (2) yang berbunyiJikadendatidakdibayar, laludigantidengankurungan. • Di dalampraktik, apa yang disebutpidanatambahanberupapernyataandisitanyabarang-barangtertentuseringkalihanyamerupakansuatutindakanpencegahanbelaka, yang dilakukandengancaramerusakataudengancaramenghancurkanbenda-benda yang telahdinyatakansebagaidisita , baikmerupakanbenda yang telahdihasilkanolehsuatukejahatan, maupunmerupakanbenda yang telahdigunakanuntukmelakukansuatukejahatan. • Olehkarenaitu, tepatlahkiranyaapa yang dikatakanolehHazewinkel-Suringa, bahwapidanatambahanberupapernyataandisitanyabarang-barangtertentu yang semulatelahdimaksuduntukmenjadisuatupidana, seringkalitelahberubahfungsinyamenjadipoliterechtelijkevernietigning, yaknipengrusakan yang dilakukanterhadapbarang-barangtertentu yang menurutsifatnyaadalahberbahaya, denganmaksud agar benda-bendatersebutjangansampaidapatdigunakanolehorang lain untuktujuan-tujuan yang bersifatmelawanhukum. Akantetapi, benda-benda yang mempunyainilaiekonomis yang cukuptinggipadaumumnyaoleh hakim hanyaakandinyatakansebagaidisitauntukkepentingannegaratanpadisertaiperintahuntukmerusakataumemusnahkannya.

  23. PENGUMUMAN HAKIM Pasal 43 Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang- undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

  24. PengumumanKeputusan Hakim • Pidanatambahanberupapengumumankeputusan hakim antara lain dapatdiputuskanoleh hakim bagiparapelakudaritindakpidana yang telahdiaturdidalamPasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, danseterusnya, sertaPasal 396 danseterusnya KUHP. Padaumumnya, putusan hakim harusdiucapkandalampersidangan yang terbukauntukumum (pasal 195 KUHAP), apabilatidakmakakeputusantersebutbataldemihukum. Hal iniberbedadenganpengumumanputusan hakim sebagaisalahsatupidana. • Pidanapengumumanputusan hakim inimerupakansuatupublikasiekstradarisuatuputusanpemidanaanseseorangdaripengadilanpidana. Jadidalampengumumanputusan hakim ini, hakim bebasuntukmenentukanperihalcarapengumumantersebut, misalnyamelaluisuratkabar, papanpengumuman, radio, televisi, danpembebananbiayanyaditanggungterpidana. • Adapunpenjatuhanpidanatambahaninimempunyaidayakerja yang bersifatmencegahsecarakhusus, mengingatbahwapenjatuhanpidanatambahaniniakanmenyulitkanterpidanauntukkembalimelakukantindakpidana yang sejenis. Di sisi lain, jugamembuatterpidanamenjaditidakdapatmelakukankembalitindakpidana yang sejenisdikemudianhari, karenahampirsemuaorangtelahdiperingatkantentangkemungkinanterpidanaakanmelakukantindakpidana yang sejenis, apabilaiaditerimabekerjadijawatanatauperusahaanmanapunatauapabilaoranginginberhubungandenganterpidanasetelahselesaimenjalankanpidananya. • Pidanatambahaninijugamempunyaisuatudayakerja yang bersifatmencegahsecaraumum, karenasetiaporangmenjaditahubahwaalat-alatnegaraakanmenindaksecarategas, siapapun yang melakukantindakpidana yang samaseperti yang telahdilakukanolehterpidana, danbukantidakmungkinbahwaperbuatanmereka pun akandisiarkansecaraluasuntukdapatdibacaolehsemuaorang.

  25. PidanaTambahandiluar KUHP • Pengaturanmengenaihukumantambahanjugaterdapatdalambeberapaperaturanperundang-undanganlainnya, KUHP sendirimemangtidakmembatasibahwahukumantambahantersebutterbataspadatigabentukdiatassaja. DalamUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentangTindakPidanaKorupsimisalnya, diaturjugamengenaihukumantambahanlainnyaselaindaritigabentuktersebut, yakniterdapatdalamPasal 18 yang isinyasebagaiberikut : • 1. Perampasanbarangbergerak yang berwujudatau yang tidakberwujudataubarangtidakbergerak yang digunakanuntukatau yang diperolehdaritindakpidanakorupsi, termasukperusahaanmilikterpidanadimanatindakpidanakorupsidilakukan; • 2. Pembayaranuangpengganti yang jumlahsebanyak-banyaknyasamadenganhartabenda yang diperolehdaritindakpidanakorupsi; • 3. Penutupanseluruhatausebagianperusahaanuntuk paling lama satutahun; • 4. Pencabutanseluruhatausebagianhak-haktertentuataupenghapusanseluruhatausebagiankeuntungantertentu, yang telahataudapatdiberikanolehpemerintahkepadaterpidana. • Adapulaketentuan-ketentuanpidanatambahan lain yang tercantumdalamundang-undanglainnya , yaitu: • 1. Pencabutanizinusaha (Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentangPerindustrian); • 2. Pembayarangantirugi (Undnag-Undang No.3 tahun 1997 tentangPeradilanAnak) • 3. Pembubarankorporasi yang diikutilikuidasi (Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentangPencucianUang); • 4. Laranganmendudukijabatandireksi (Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentangLaranganMonopolidanPersaingan Usaha TidakSehat); • 5. Perintahpenghentiankegiatantertentu (Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen).

More Related