MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

1. SEJARAH DAN IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI ORGANISASI PEMERINTAHAN LOKAL(STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

2. KONSEP DESENTRALISASI LANGIT DAN BUMI • Revolusi neo-liberal tahun 1980an • Konsep welfare state digantikan limited government • Kejatuhan tembok Berlin, Jerman, Uni Soviet di tahun 1991 meruntuhkan ideologi sosialis komunis • Perang dingin berakhir, rejim otoriter dunia ketiga berakhir

3. NEO-LIBERALISME • Pasar terbuka • Peran negara kecil • Penegakkan demokrasi • Masyarakat sipil kuat • Good governance, transparansi, dan akuntabilitas • Persaingan usaha

4. DESENTRALISASI • Masyarakat sipil kuat • Ukuran pemerintahan kecil • Campur tangan pemerintah pusat kecil

5. PERKAWINAN NEO-LIBERALISME DAN DESENTRALISASI NEO-LIBERALISME DESENTRALISASI PERAN PEMERINTAH PUSAT KECIL PERSAINGAN USAHA TUMBUH STANDAR HIDUP MASYARAKAT NAIK MASYARAKAT SIPIL KUAT

6. NAMUN…… • Robison dan Hadiz (2004) - “sifat ilusi dari pandangan neo-liberalis, menunjukkan ketahanan oligarki-oligarki politis dan ekonomis di Indonesia” • Nordholt dan van Klinken (2007) - “adalah terlalu simplisistis menyimpulkan negara di Indonesia melemah sejak tahun 1998” • Mc Vey (2000) dan Phongpaichit et. al. (1998) - birokrat, politisi, militer, polisi, dan penjahat memelihara hubungan intim sehingga perbedaan profesi diantara mereka kabur.

7. FAKTA DESENTRALISASI INDONESIA • Tahun 1998 memiliki struktur kelembagaan daerah cukup memadai • Desentralisasi mengundang lebih banyak permasalahan ketimbang menyelesaikan masalah

8. MENGAPA DESENTRALISASI? • Maria Dolores G. Alicias (2005), “kebijakan desentralisasi bertujuan: • Pertama, mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dan demokrasi • kedua, perbaikan perbaikan pelayanan umum yang makin efisien dan efektif; • ketiga, perbaikan kinerja pemerintahan daerah melalui pertanggungjawaban publik, transparansi atas proses-proses kerjanya dan responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat; • keempat, perluasan akses pada pengambilan keputusan politik bagi wilayah dan kelompok yang terpinggirkan sehingga distribusi sumber-sumber makin merata.

9. PERSOALAN DESENTRALISASI INDONESIA • Desentralisasi dilakukan tanpa mempelajari latar belakang sejarah perjalanan desentralisasi dari sejak lahirnya Indonesia • Pemahaman kurang menyeluruh tentang lingkungan internasional, nasional, dan lokal akan menjadikan kebijakan tentang suatu wilayah otonom terutama berkaitan dengan batas-batas administratif (administrative territorial boundary) tidak efektif.

10. MENENGOK PEMBERLAJARAN SEJARAH DESENTRALISASI MASA TRANSISI 1949-1950 • Pemerintahan daerah diarahkan pada suksesnya bangunan negara federasi • 27 Desember 1949: pemulihan kedaulatan Indonesia - Republik Indonesia Serikat • Kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai bagian penyusun RIS • Pemerintahan daerah diatur masing-masing negara atau daerah bagian • Transisi pemerintahan daerah pada masa berlaku RIS habis

11. DUALISME KEBIJAKAN AKHIR MASA PEMERINTAHAN RIS • Pemerintah Negara Republik Indonesia (Yogyakarta) - UU Nomor 22/1948 ttg pemerintahan daerah • Negara bagian: • Negara Indonesia Timur (NIT) - UU NIT Nomor 44/1950 (13 daerah = regelling tot vorming v/d Staat Oost-Indonesia)

12. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1950 • Pelebuaran Pemerintah RIS dengan NRI • Negara bagian Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan lainnya • Bertujuan memecah belah konsentrasi pemberontakkan (westerling, Bandung; andi azis, Makassar; soumokil, Maluku Selatan)

13. Pemerintahan Daerah I II III Lingkungan Kekuasaan UURI Nomor 22/1948 Lingkungan Kekuasaan UU No. 44/1950 Lingkungan Kekuasaan UURI Nomor 22/1948 Pulau-pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan (Negara Bagian RI, Ibukota Yogyakarta) Pulau Sulawesi dan kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (Negara Bagian Indonesia Timur) ｷKontrak panjang ｷZelfbestuurs-regelen 1938 ｷStb. 1946-17 ｷIGO ｷIGOB Swapraja-swapraja dan Neo-Swapraja Desa, Marga, Kuria, Nagari, dsb. Telah dibentuk di Jawa, Madura, Sumatera: 1.Provinsi, 2.Daerah Istimewa setingkat Provinsi Telah dibentuk 13 Daerah, lanjutan Stb. 1946-143 ｷSGOB, ｷLocale Raden Ordonnantie, ｷStb. 1946-17, ｷStb. 1946-27 ｷUU Darurat Nomor 20/1950 jo ｷSGO jo ｷStb. 1948-1951 Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Pontianak, Manado, Ambon, Ternate, Kupang. Kotapraja Jakarta Raya IKHTISAR PEMERINTAHAN DAERAH MASA TRANSISI RIS-NKRI

14. PEMERINTAHAN DAERAH MASA TRANSISI RIS-NKRI • UU Nomor 22/1948=Pemerintahan Daerah • Perbedaan tata cara pemerintahan kepulauan jawa-Madura dan luar Jawa-Madura dihilangkan • Provinsi 8 (Gubernur)=daerah administratif semata • Daerah karesidenan dalam provinsi tanpa ada aturan batas dan jumlah karesidenan, melanjutkan yang lama saja • Selain gubernur dan residen ada Komite Nasional Daerah penjelmaan darai Badan Pembantu Gubernur dan Residen (Muslimin, 1959:28).

15. CIRI DESENTRALISASI MASA TRANSISI • Arus deras desentralisasi politis ketimbang fungsional dan kebudayaan • Aturan warisan RIS tumpang tindih dengan lainnya: UU Nomor 22/1949, UU NIT Nomor 44/1950, dan SGO, SGOB, dan lainnya

16. SOLUSI MENGAKHIRI MASA TRANSISI • 18 januari 1957 - UU Nomor 1/1957 = Pokok-pokok Pemerintahan Daerah - menggugurkan perundangan sebelumnya yang tumpang tindih • Uniformitet = penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan daerah = berseberangan dengan prinsip swatantra (buatan Belanda masa lalu) • Berusaha menghindarkan politik devide et impera • Diskriminasi pemerintah antar pulau dihilangkan

17. PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (1) • Daerah swatantra bermunculan tanpa terkendali • UU belum memuat aturan rumah tangga dan rincian urusan (institutional arrangement minim) • Instabilitas politik muncul karena keterpaksaan • Kesenjangan antara daerah swatantra luar Jawa-Madura belum berpengalaman dengan daerah bentukan NIT yang relatif lebih tertata urusan , menggunakan panduan lama yang terpisah dari NRI sebelumnya

18. PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (2) • Daerah provinsi, kabupaten, dan desa otoom di Jawa mengalami pendemokrasian • Daerah di luar pulau Jawa-Madura mengalami kemunduran kurang modal dasar memerintah • Pembentukan daerah swatantra luar Jawa-Madura sekedar menggabung-gabungkan daerah administratif tanpa menghiraukan daerah swatantra yang sudah lebih dulu hidup

19. PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (3) • Pembentukan daerah swatantra di daerah bekas NIT lebih parah karena tidak ada pembentukan daerah baur • Pembentukan daerah baru hanya berdasarkan alasan politis (DT. I Aceh, Irian Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi)

20. PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA MASA TRANSISI (1949-1950) • Dasar peraturan: • UU Nomor 22/1948, berlaku 15 Agustus 1950, beberapa hari sebelum RIS dilebur Negara Kesatuan • PP Pengganti UU Nomor 5/1950 (Pembentukan Provinsi Sumatera Utara) • Baru provinsi otonom saja, daerah kabupaten belum dibentuk • Bekerja berdasarkan warisan peraturan-peraturan pembentukkan daerah otonom berjiwa nasional • Menghapuskan perbedaan antara cara pemerintahan di kepulauan Jawa-Madura dan di luar Jawa-Madura • Menghapuskan dualisme dalam pemerintahan daerah dengan pemberian status otonom dan medebewind seluas-luasnya pada badan-badan pemerintahan daerah secara demokratis (collegiaal bestuur atas dasar permusyawaratan)

21. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA • Kedudukan ibukota provinsi menjadi persoalan=sibolga atau kutaraja • Usulan lahirnya 4 kabupaten Tapanuli bertentangan dengan Komisariat Pemerintah Pusat • Keempat Kabupaten Tapanuli selanjutnya menjadi bibit persoalan di saat masa transisi dari RIS menuju NKRI karena peleburan yang dipaksakan

22. PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA TRANSISI (1949-1950) • Salah satu diantara 13 daerah di negara-negara bagian mempertahankan diri sejak berdirinya RIS berdasarkan konferensi Malino tahun 1946 (stb. 1946-143) • Daerah swapraja, konstuksi yuridis=daerah merupakan badan federasi dari daerah swapraja yang diliputinya • Daerah-daerah swapraja mengatur susunan dan tugas, hak serta kewajiban dari daerah-disahkan residen dalam NIT=daerah-statuut • Studi tentang otonomi daerah-daerah dalam NIT harus ditelusuri dari statuut daerah tersebut-mengatur tentang hubungan daerah bersangkutan dengan daerah-daerah swapraja atau neo-praja • Dasar pemerintahan=UU Nomor 44/1950, sebagian besar mengambil ketentuan UU RI Nomor 22/1948 yang disesuaikan dengan keadaan NIT

23. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN • Sulawesi Selatan terdiri dari pemerintahan Luwu, Gowa, Wajo, dan Bone • Luwu merupakan pusat pertumbuhan peradaban orang-orang Bugis dan Gowa=pusat peradaban orang Makassar • Utusan Sulawesi Selatan dalam Konferensi Malino menghendaki mengikuti bentuk Negara Amerika Serikat yaitu kesatuan yang federatif atau merdeka

24. PERMASALAHAN DESENTRALISASI PASCA ORDE BARU • Pemekaran tidak berkontribusi positif terhadap: • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Penurunan tingkat konflik etnis-teritorial • Peningkatan partipasi politik • 80% pelayanan publik di daerah baru buruk • Data dari Bappenas-UNDP (2001-2007) terdapat peningkatan dramatis jumlah provinsi dari 26 menjadi 33 (26,9%) dan kabupaten/kota, dari 303 menjadi 404 (45,2%).

25. PEMEKARAN • Provinsi Tapanuli • Provinsi Luwu Raya