1 / 51

IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Hj.D.S.DEWI,S.H.,M.H Wakil Ketua PN Cibinong Sosialisasi Mediasi Kementerian Agama RI Cisarua, 16 September 2013. Quote of Peace.

tavon
Télécharger la présentation

IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun 2008 tentangProsedurMediasiPengadilan Hj.D.S.DEWI,S.H.,M.H Wakil Ketua PN Cibinong Sosialisasi Mediasi Kementerian Agama RI Cisarua, 16 September 2013

  2. Quote of Peace Peace is not something you wish for. Its something you make, something you do, something you are, and something you give away. Robert fulghum. Perdamaian bukan hanya sesuatu yang kamu inginkan. Perdamaian itu adalah sesuatu yang kamu buat, sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang itu adalah kamu, dan sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain.

  3. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

  4. Perundang2an lain yg juga mengatur Mediasi 1 UU No 23 Th 1997 ttg Lingkungan Hidup 2 UU No 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi 3 UU No 8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen 4 UU No 30 th 2000 ttg Rahasia Dagang 5 UU No 31 th 2000 ttg Desain Industri 6 UU No 14 th 2001 ttg Paten 7 UU No 15 th 2001 ttg Merk 8 UU No 2 th 2004 ttg Pengadilan Hubungan Industrial

  5. Perundang2an lain yg juga mengatur Mediasi 9. UU No.37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI UU No.39 Tahun 1999 ttg HAK ASASI MANUSIA UU No.40 Tahun 1999 ttg PERS UU No.32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 3 ttg Lingkungan Hidup UU No.36 Tahun 2009 Pasal 29 tentang Kesehatan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 40 Tentang Keterbukaan Informasi UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan B.I. No. 8/5/PBI/2006 ttg Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan

  6. TUJUAN MEDIASI • Meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan • Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) • Mengintensifkan proses perdamaian di Pengadilan Negeri.

  7. RUANG LINGKUP • Perma hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan • Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

  8. PENGERTIAN MEDIASI( PERMA NO.01 TAHUN 2008 ) • Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.(Pasal 1 ayat 6). • Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7)

  9. Kaukusadalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Pasal 1 ayat 4 Perma 01/2008). • Kesepakatan perdamaianadalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008. • Akta perdamaianadalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008).

  10. BATAL DEMI HUKUM (Pasal 2) Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. ( ayat 3). Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator ybs.( ayat4) .

  11. BIAYA PANGGILAN (Pasal 3) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak pengggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah.

  12. Mediasi Bersifat Wajib • Semua Perkara Perdata wajib mediasi kecuali : Perkara Niaga, Pengadilan Hub Industrial < keberatan atas putusan BPSK, dan KPPU ( Pasal 4) • Mediasi Di Wajibkan pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak ( Pasal 7 ayat 1)

  13. SyaratMenjadi Mediator (Pasal 5) Padaasasnyatiap mediator bersertifikat KecualidiwilayahhukumPengadilan Tingkat Pertamatidakada mediator terdaftarbersertifikat, hakim tanpasertifikatbolehmenjadi mediator. Sertifikatdiperolehdaripelatihanolehlembaga yang terakreditasidi MA RI

  14. Hak Para PihakMemilih Mediator ( Pasal 8) Hakim bukan pemeriksa perkara Advokat atau akademisi hukum Profesi non hukum Hakim Majelis pemeriksa perkara

  15. DAFTAR MEDIATOR (Pasal 9) • Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim. (ayat 1). • Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. ( ayat6).

  16. Honorarium Mediator (Pasal 10) Mediator Hakim tidakdikenakanbiaya Mediator Non Hakim dikenakanbiaya Uangjasa mediator non hakim ditanggungbersamaolehparapihakatauberdasarkankesepakatanparapihak.

  17. Lama Proses Mediasi (Pasal 13) Prosesmediasimaksimal 40 harikerjasejak mediator dipiliholehparapihakatauditunjukolehketuamajelis. ( Pasal 11 ayat 5 dan 6) JangkawaktuMediasidapatdiperpanjang paling lama 14 hari , atasdasarkesepakatanparapihak.

  18. Tugas Mediator (Pasal 15) Mempersiapkan jadwal pertemuan Mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi Menyelenggarakan kaukus Mendorong para pihak untuk melaksanakan perundingan berbasis kepentingan .

  19. MencapaiKesepakatan (Pasal 17 ) Kesepakatanperdamaiantertulis , ditandatanganiparapihakdan mediator. Jikaprosesmediasidiwakilikuasahukum, wajibpersetujuantertulisdariprinsipal. Dapatdikuatkandenganaktaperdamaian

  20. Mediasi Lanjutan (WAKAI) (Pasal 18) PadasetiaptahapanlitigasiMajelis Hakim berkewajibanuntukmengupayakanperdamaianhinggasebelumucapanputusan (ayat 3) Apabilaparapihaksepakatuntukmemasukiprosesmediasidalamlitigasidansepakatmemilihsalahsatu Hakim Majelismenjadi Mediator, makaKetuamajelismemberikesempatankepadaparapihakselama 14 hariuntukmemasukiprosesmediasidalamlitigasi.

  21. Perdamaiandi Tingkat Banding, Kasasidan PK (Pasal 21) Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi (perdamaian) di tingkat Banding /Kasasi/ PK, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

  22. Lama ProsesMediasi (Pasal 22) Mediasi tingkat Banding/kasasi/ PK, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Penetapan Penunjukan Mediator oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

  23. PROSES PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK • Pengajuan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. • Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memberitahu Ketua Pengadilan Banding atau Ketua MA. • Jika berkas belum dikirim, maka pengiriman ditunda. • Jika berkas sedang diperiksa, maka pemeriksaan ditunda selama 14 hari kerja (Pasal 21 dan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2008) .

  24. KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN (Pasal 23) • Dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan pengajuan gugatan disertai dengan dokumen-dokumen terkait. • Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat : - Sesuai kehendak para pihak; - Tidak bertentangan dengan hukum; - Tidak merugikan pihak ketiga; - Dapat dieksekusi; - Dengan itikad baik. (Pasal 23)

  25. Perlindungan atas Mediator Mediator tidak boleh menjadi saksi dalam perkara yang di mediasinya ( Pasal 19 ayat 3) Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan perdamaian (Pasal 19 ayat 4)

  26. 4 Jenis Mediasi(PERMA 1 / 2008) Mediasi Awal Litigasi /chotei (ps.7,ps.11 ps. 13) Mediasi Dalam Litigasi /wakai (ps.18 ayat 3) Mediasi dalam Tingkat Banding, Kasasi dan PK (ps.21) Mediasi Di Luar Pengadilan /one day wakai (ps.23)

  27. SARANA PENDUKUNG MEDIASIDI PENGADILAN SARANA PRASARANA: • RUANG MEDIASI/KAUKUS • RUANG TUNGGU • PAPAN NAMA DAFTAR MEDIATOR PROPERTI: • WHITEBOARD/SPIDOL • MEJA (BUNDAR, OVAL, PENTAGON) • KURSI • LUKISAN/ALUR ADM. MEDIASI • REGISTER MEDIATOR (HAKIM/NON HAKIM) • REGISTER MEDIASI • MAP DAN FORMULIR MEDIASI

  28. ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN

  29. Alur Mediasi Awal Litigasi Pemeriksaan kelengkapan berkas dan taksiran biaya + biayapanggilan mediasi Membayar ongkos perkara Surat Gugatan Majelis Menentukan Hari Sidang KPN menunjuk Majelis Hakim Diberi No. register perkara Panitera memberikan srt gugatan Ke KPN Hari Sidang Pertama (Hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi) Pasal 7 (1)

  30. Ketua Majelis Menunjuk mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak • Panitera Pengganti menyerahkan Kepada : • Mediator • - Salinan Gugatan • - Surat Penetapan Penunjukan Mediator • b. Panitera Muda Perdata • - Salinan Penetapan Penunjukan Mediator untuk dicatat dalam Reg. Mediasi Atas kesepakatan para pihak KM dapat menujuk co-mediator (mediator non-hakim) Mediator Menentukan Jadual pertemuan mediasi dan mewajibkan para pihak / Prisipal Hadir + Surat Kuasa Mediasi Proses Mediasi : 40 Hari (Pasal 13) Pemanggilan para pihak yang tidak hadir  ps 14 (1) Mediasi Berhasil : Mediator melaporkan secara tertulis kepada KM,PP melaporkan kepada Panmud Perdata untuk dicatat dalam register mediasi Mediasi Tidak Berhasil : Mediator melaporkan secara tertulis kepada KM,PP melaporkan kepada Panmud Perdata untuk dicatat dalam register mediasi KM menentapkan hari sidang (PHS) melanjutkan pemeriksaan perkara (HIR) Apabila dalam proses pemeriksaan perkara (litigasi) para pihak sepakat untuk mediasi dan mohon salah satu HM menjadi mediator maka pemeriksaan ditunda Dicatat dalam BAP (ps 18)

  31. Mediasi Dalam Litigasi Tdk sepakat Psl 18 (1 & 2) Pihak Ingin Berdamai Psl 18 (4) Proses Litigasi Dilanjutkan Para pihak menandatangani pernyataan memilih Mediator Hakim PP menyerahkan salinan penetapan penunjukan mediator kepada PanMud Perdata+ Hakim mediator KM Membaca Penetapan Penunjukan Mediator Hakim Mediator Hakim melakukan proses Mediasi (Paling lama 14 hari kerja) Tidak Tercapai kesepakatan Tercapai kesepakatan Mediator Hakim lapor kepada ketua majelis Kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam Akta Perdamaian atau gugatan dicabut Pemeriksaan perkara dilanjutkan

  32. PEMBERITAHUAN TERTULIS KEHENDAK DAMAI danPermohonanpenunjukan Mediator Hakim KE PN / PA. ALUR MEDIASI DI TINGKAT BANDING, KASASI, PK (ps. 21 & 22) PUTUSAN TINGKAT I/ PN / PA PERMOHONAN BANDING/ KASASI/PK KEHENDAK BERDAMAI PEMBERITAHUAN KEHENDAK PERDAMAIAN PARA PIHAK PENGADILAN TINGKAT BANDING/ MAHKAMAH AGUNG KPN/KPA tempatperkaradiputus MENUNJUK MEDIATOR MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING/ KASASI/ PK MENUNDA PEMERIKSAAN PERKARA TERSEBUT ( 14 HARI Flexsible ) MENUNDA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE PT/MA

  33. ALUR PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/KASASI/ PK . MEDIATOR HAKIM 14 hari,fleksible MENENTUKAN TANGGAL MULAI MEDIASI KETUA PENGADILAN NEGERI / AGAMA (KPN/KPA ) SETEMPAT PARA PIHAK MASING-MASING MENGAJUKAN DRAFT PERDAMAIAN PEMBAHASAN DRAFT KESEPAKATAN PERDAMAIAN PELAKSANAAN MEDIASI SEPAKAT • PENYUSUNAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN. • PEMBACAAN KESEPAKATAN OLEH MEDIATOR. • PENANDATANGANAN KESEPAKATAN. LAPORAN HASIL MEDIASI KPN/ KPA TIDAK SEPAKAT

  34. ALUR MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/ KASASI/ PK SETELAH PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING/KASASI/PK KESEPAKATAN PERDAMAIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING/KASASI/PK MENGUATAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN (MAKS. 30 HARI SEJAK KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITERIMA) Dikuatkandalam AktaPerdamaian KPT/KPTA/KMA MENERUSKAN MAJELIS HAKIM DIKIRIM KE PT/ PTA DAN MA RI AKTA PERDAMAIAN

  35. Alur One Day Wakai (Ps.23) Pemeriksaan kelengkapan berkas dan taksiran biaya + biayapanggilan mediasi Surat Gugatan (Kesepakatan Perdamaian) Membayar ongkos perkara Majelis Menentukan Hari Sidang Diberi No. register perkara KPN menunjuk Majelis Hakim Panitera memberikan srt gugatan Ke KPN Pihak-pihak hadir MH memeriksa Kesepakatan Perdamaian dikukuhkan dalam Akta Perdamaian

  36. Kunci Keberhasilan 1. Itikad baik dari : -Prinsipal (para pihak) -Penasihat Hukum 2. Keahlian Mediator 3. Kordinasi administrasi PP/Mediator/Majelis 4. Kebijakan Pimpinan 5. Sarana dan Prasarana

  37. DESAIN RUANG MEDIASI

  38. Ruang Mediasi

  39. Ruang Kaukus

  40. Ruang Tunggu Mediasi

  41. Daftar Mediator PN.BANDUNG

  42. PN. JAKARTA BARAT

  43. PA JAKARTA SELATAN

  44. RUANG MEDIASI DI AMERIKA

  45. RUANG MEDIASI DI PARISCentre de mediation et d’arbitrage de Paris (CMAP)

  46. Training Course Mediation System Osaka Japan 2007

  47. Training Course Mediation System Japan - Indonesia

  48. Training Course Mediation SystemTokyo Japan 2008

  49. Comparative Study Mediation SystemEurope 2009

More Related