1 / 80

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Jakarta, Oktober 201 3. DASAR PERATURAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. UU NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Pasal 4

tovi
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, Oktober 2013

  2. DASAR PERATURAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

  3. UU NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Pasal 4 SetiapMenterimembidangiurusantertentudalampemerintahan. Urusantertentudalampemerintahansebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiriatas: urusanpemerintahan yang nomenklaturKementeriannyasecarategasdisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusanpemerintahan yang ruanglingkupnyadisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Pasal5 ……. ……. UrusanpemerintahansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2) huruf c meliputiurusanperencanaanpembangunannasional, aparatur negara, kesekretariatannegara, badanusahamiliknegara, pertanahan, kependudukan, lingkunganhidup, ilmupengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usahakecildanmenengah, pariwisata, pemberdayaanperempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunankawasanataudaerahtertinggal.

  4. PERPRES NO 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA • Pasal 3 • KecualiKementerianKoordinator, setiapKementerianmembidangiurusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : • urusanpemerintahan yang nomenklaturKementeriannyasecarategasdisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • urusanpemerintahan yang ruanglingkupnyadisebutkandalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan • urusanpemerintahandalamrangkapenajaman, koordinasi, dansinkronisasi program pemerintah. • Pasal 47 • Kementerian yang menanganiUrusanPemerintahanDalamRangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program PemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf c terdiriatas: • KementerianSekretariat Negara; • KementerianRisetdanTeknologi; • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; • KementerianLingkunganHidup; • KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; • KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi; • Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; • KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional; • Kementerian Badan Usaha Milik Negara; • Kementerian Perumahan Rakyat; dan • Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

  5. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal672 Kementerian Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggungjawabkepadaPresiden. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Pasal 673 Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dalam pemerintahanuntukmembantuPresidendalammenyelenggarakanpemerintahannegara.

  6. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  7. PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTASUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 674 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  8. KONDISI EKSISTING TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

  9. VISI  Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni MISI Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.  STRATEGI Pengembangan regulasi dan kebijakan Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan PKP Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan

  10. TUGAS DAN FUNGSI PERMENPERA NO. 21 Tahun 2010 dan No. 31 Tahun 2011 Kementerian Perumahan Rakyat Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan Penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

  11. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KEMENTERIAN

  12. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) SEKRETARIAT KEMENTERIAN Sekretariat Kementerian mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: Koordinasi kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat; Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perumahan Rakyat; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat; Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan dan bantuan hukum; Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

  13. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI BIRO-BIRO

  14. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Perencanaan dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Formal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama kelembagaan di bidang Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidangperumahan rakyat; Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran; dan Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat

  15. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Hukum dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Anggaran Formal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan perjanjian, serta kepegawaian organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan bantuan hukum dan perjanjian; dan Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

  16. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Biro Umum Biro Umummempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, administrasi dan hubungan masyarakat dan protokol Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan urusan keuangan; Pelaksanaan urusan perlengkapan; Pelaksanaan urusan administrasi; dan Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol

  17. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI PUSAT-PUSAT

  18. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Pusat Pembiayaan Perumahan Pusat Pembiayaan Perumahanmempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan administrasi pusat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; Pelaksanaan fasilitasi layanan pemasaran dan kerja sama; dan Pelaksanaan fasilitasi layanan pembiayaan perumahan;

  19. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Pusat Pengembangan Perumahan Pusat Pengembangan Perumahanmempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa, pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus, pengelolaan dan serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa dan rumah khusus; Pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus; Pelaksanaan urusan pengelolaan dan serah terima aset; dan Pelaksanaan administrasi pusat.

  20. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

  21. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Inspektorat Kementerian Inspektorat Kementerianmempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Kementarian Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kementerian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; Penyusunanlaporanhasilpengawasan; dan Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

  22. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

  23. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

  24. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang strategi pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  25. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan (ASDEP II) Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan inovasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi skim pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan konvensional; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang inovasi pembiayaan syariah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  26. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi (ASDEP III) Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan fasilitasi investasi; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pembiayaan perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang peningkatan kapasitas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  27. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan (ASDEP IV) Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar primer perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan pasar sekunder perumahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  28. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pembiayaan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang analisis dan pelaporan pembiayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  29. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

  30. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

  31. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasanmenyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan, di bidang strategi pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan; Pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  32. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga (ASDEP II) Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangkerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidangkerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah pusat-daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama swasta dan masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  33. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasanmenyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pendataan lahan dan prasarana kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang bina penataan prasarana; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyiapan dan pendayagunaan lahan untuk pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyediaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang fasilitasi penyediaan prasarana kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  34. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan (ASDEP IV) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan rumah susun dan rumah tapak; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; Pelaksanaan penataan kawasan kumuh; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pemasaran dan pelayanan konsumen; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  35. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi kawasan. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Kawasan, menyelenggarakan fungsí: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kawasan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan kinerja pengembangan kawasan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  36. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

  37. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya. Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

  38. TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  39. TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan(ASDEP II) Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan dan keswadayaan perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga perumahan swadaya, lembaga swadaya daerah dan adat; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan usaha perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inisiatif keswadayaan perumahan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  40. TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya (Asdep III) Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pertanahan; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan stimulan, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ekonomi, sosial dan budaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  41. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan pemberdayaan komunitas swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan pembangunan perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendampingan dan pemberdayaan komunitas perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  42. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan swadaya. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan swadaya; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan perumahan swadaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  43. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

  44. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon I) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Deputi Bidang Perumahan Formal mempunyai tugas: Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal. Deputi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan formal; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan bidang perumahan formal; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

  45. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal (ASDEP I) Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan perumahan formal; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  46. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan (ASDEP II) Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan kerja sama dan kemitraan di bidang penyelenggaraan perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah di bidang perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan usaha di bidang perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan nirlaba di bidang perumahan formal; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  47. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak (ASDEP III) Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyediaan rumah susun dan rumah tapak. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan rumah susun sewa, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perumahan susun; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perumahan tapak; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun sewa, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana rumah susun dan rumah tapak; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  48. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal (ASDEP IV) Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis dan standardisasi perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi rumah susun; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan rumah khusus, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi rumah tapak; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas rumah khusus, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya

  49. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI (Eselon II) Kondisi Existing (Permenpera No.21 Tahun 2010 & 31 Tahun 2011) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal (ASDEP V) Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan formal. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan formal; Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Analisa dan Pelaporan perumahan formal; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

  50. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI EKSISTING KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

More Related