Download
prinsip prinsip hukum acara peradilan konstitusi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

321 Views Download Presentation
Download Presentation

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Muchamad Ali Safa’at

  2. ASAS-ASAS HUKUM ACARA • Persidangan Terbuka Untuk Umum • Peradilan Bebas dan Tidak Memihak • Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah. • Audi et Alteram Partem • Hakim Aktif Dalam Persidangan • Ius Curia Novit • Praduga keabsahan (praesumptio iustae causa)

  3. SUSUNAN HAKIM KONSTITUSI PRESIDEN 3 DPR 9 Hakim Konstitusi 3 3 Masa Jabatan 5 tahun Usia Pensiun 67 tahun MA

  4. PERMOHONAN • Bersifat Permohonan • Diajukan secara tertulis • Berbahasa Indonesia • Oleh Prinsipal atau kuasa • Disertai alat bukti pendukung • Dibuat 12 rangkap

  5. ISI PERMOHONAN • nama dan alamat pemohon; • uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan; • hal-hal yang diminta untuk diputus.

  6. ALUR PENDAFTARAN PERMOHONAN 7 Hari dilengkapi Pemohon Belum Lengkap Hard Copy dan Softcopy Panitera Pemeriksaan Kelengkapan Lengkap Registrasi di BRPK 14 Hari Penetapan Jadwal Sidang Pertama

  7. Pengajuan Permohonan Secara Online

  8. JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN • Pemeriksaan Pendahuluan • Pemeriksaan Persidangan • Rapat Permusyawaratan Hakim • Pengucapan Putusan

  9. PENGGABUNGAN PERKARA • Substansi Permohonan Sama • Isu Hukum Permohonan Sama • Lingkup Kewenangan MK yang Sama

  10. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN • Terbuka untuk Umum • Panel Hakim • Memeriksa: • Kelengkapan Administrasi • Kewenangan Mahkamah (Yang Dimohonkan) • Legal Standing Pemohon • Perbaikan Permohonan (Paling Lambat 14 Hari)  Hakim wajib memberikan nasihat. • Pengesahan Alat Bukti • Saksi dan Ahli yang diajukan • Dilaporkan kepada Pleno Hakim.

  11. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN • Terbuka Untuk Umum (Pengecualian) • Oleh Pleno Hakim -- Min. 7 Hakim (Pengecualian) • Agenda: • Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. • Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan. • Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait. • Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon. • Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait. • Penyampaian kesimpulan oleh pemohon. • Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

  12. RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM • Tertutup dan Rahasia • Bersifat Pleno – Min. 7 Hakim • Agenda Perkara dan Non Perkara • Pengambilan Putusan • Dipimpin Ketua  Waka  Pimpinan Sementara

  13. PENGUCAPAN PUTUSAN • Terbuka Untuk Umum • Pleno – Min. 7 Hakim • Pembacaan Secara bergantian • Ketua Membacakan Awal dan Amar Putusan • Hakim Dissenting membacakan Dissentingnya.

  14. Apa yang dimaksuddenganasas “Affirmantiincumbitprobato”? • Apa yang dimaksudpembuktian “beyond reasonable doubt”? • Apakah yang dimaksuddengan Ratio Decidendi? • Apakah yang dimaksuddengan Concurring Opinion? • Apakah yang dimaksuddengan dissenting opinion?