1 / 31

Sebuah Usulan Perubahan

Tata K elola Sumber Daya Alam Gas Bumi untuk Kemakmuran Rakyat ( Sebuah Usulan P erubahan Tata Kelola SDA Migas). Sebuah Usulan Perubahan. Oleh : Haposan Napitupulu Jakarta, Januari 2014. UUD 1945 Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

walker-manning
Télécharger la présentation

Sebuah Usulan Perubahan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tata KelolaSumberDayaAlam Gas BumiuntukKemakmuran Rakyat (SebuahUsulanPerubahan Tata Kelola SDA Migas) SebuahUsulanPerubahan • Oleh : • Haposan Napitupulu • Jakarta, Januari 2014

  2. UUD 1945 Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

  3. KONDISI BBM BERSUBSIDI 2011VOLUME BBM 41,78 Juta KL Per Jenis BBM Bersubsidi Per Sektor Pengguna Target Pengaturan Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat Konsumsi Premium Per Wilayah

  4. UU No. 22/2001 Pasal 8 : Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan startegis Minyak Bumi…. Dst……… PP No. 35/2004 BAB V : Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam negeri Pasal 46 ayat (1) : Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dam/atau Gas Bumi untuk keprluan dalam negeri Pasal 47 : menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keprluan dalam negeri setiap tahun sekali Pasal 48 (1) : terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikanlaporan terlebih dahulu kpd Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksikan, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu Tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya Pasal 50 (1) : Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional

  5. Indonesia saat ini sudah pada Stage “ Krisis Energy Migas” • Beberapa kota besar sering mengalami pemadaman listrik disebabkan kurangnya pasokan gas dan atau bbm • Terdapat pabrik/industri yang ditutup disebabkan ketiadaan pasokan gas sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar • Import Crude dan BBM semakin meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi bbm di dalam negeri, yang menguras devisa negara WoodMac (2013) menginfokan bahwa Indonesia akan menjadi pengimpor BBM terbesar dunia sebelum tahun 2018 • Total kebutuhan BBM : 1,4 juta bpd • Produksi Minyak Nasional : 830.000 bopd • Diolah di Kilang dalam negeri : 650.000 bpd • Import Minyak Mentah : 350.000 bpd + BBM 400.000 bpd • Pertumbuhan Konsumsi : 8 % per tahun Import migas merupakan salahsatu penyebab utama defisit neraca perdagangan luar negeri, Status Jan – Sept 2013 perdagangan migas defisit $1.15 milyar. Defisit akan meningkat ketika konsumsi BBM dalam negeri meningkat dan atau kenaikan harga minyak mentah dunia

  6. Outlook Indonesia Major Oil & Gas Project In the next several years, upstream oil & gas project will be dominated by offshore gas project 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jangkrik Banyu Urip Blok A IDD Bangka IDD Gehem Tangguh Train-3 Peciko-7C YY IDD Gendalo Jangkrik NE MDA-MBH South MHK ph3 UL Madura BD Abadi Bukit Tua Ande-AndeLumut Jam-TBR Area MTD OIL FIELD Kepodang Senoro GAS FIELD GG Bekapai 2B Future projects are dominated by gas

  7. Commercial Interests National Interests The Importance to Find the Right Balance Contribute to national economic development Maximize Company profitability 13

  8. GLOBAL TREND NIGERIA: “increase national wealth through economic growth and more employment of locals” BRAZIL: “Everything which can be done in Brazil should be done in Brazil” TRINIDAD&TOBAGO: “To create and support cluster developments with other industries that have a natural synergy with the energy sector and which may have the capacity to diversify and/or sustain the economy after the resource is depleted” UK: “Value creation in the country” Other countries are looking at: • Ownership • Expenditure in the local economy • Local employment, etc. 14

  9. PENERIMAAN SEKTOR HULU MIGAS TARGET VS REALISASI Catatan: *) Outlook berdasarkan data Key Info per 3 Oktober 2013 16

  10. Pengelolaan Produksi Gas Nasional • Bagian gas Pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik, perhitungan gas bagian Pemerintah sbb.: Produksi Gas : 100 % InKind Cost Rec : 30% ETS (Equity to be Split) : 70 % Bagi hasil Pemerintah/Contractor = 70/30 Gas Bagian Pemerintah : 70 % dari 70 % = 49 % Gas bagian Kontractor : 30 % dari 70% = 21 % plus Cost Rec 30% Belum termasuk DMO (Domestic Market Obligation) yg besarnya sekitar 25% dari volume gas milik Kontraktor. Dengan demikian, gas bagian Pemerintah adalah > 49 %, yg alokasi nya ditentukan oleh Pemerintah sendiri sejalan dengan PerMen ESDM No. 03/2010

  11. Pengelolaan Produksi Gas Nasional • Status produksi migas : penemuan lapangan gas meningkat dibandingkan dengan lapangan minyak • Distribusi cadangan gas tebukti tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur e.q. : Tangguh, Masela – laut timor, Natuna Timur, sekitar Tarakan dll • Produksi gas Indonesia harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik, sehingga akan meningkatkan kegiatan industri di dalam negeri • Harga jual gas di dalam negeri disesuaikan dengan keekonomian lapangan, sehingga terjadi disparitas harga jual domestik Vs harga jual export . • Jika harga jual ke domestik lebih rendah daripada harga jual export, sehingga Pendapatan Pemerintah dari sektor hulu migas mengecil, namun pendapatan Pemerintah secara over all jauh lebih tinggi, karena meningkatnya multiplier effect, penyediaan lapangan kerja, meningkatnya daya saing produk Nasional dlsb • ALOKASI GAS GRISSIK CONOCOPHILLIPS • (Dijualdenganhargabervariasi) • PembeliVolumeHarga • US$/MMBTU • PGN JAWA BARAT 400 MMSCFD 4.30 • PGN BATAM 62 MMSCFD 2.55 • PGN SUMATERA 12 MMSCFD 4.80 • ENERGASINDO (PLN) 18 MMSCFD 4.30 • CHEVRON 300 MMSCFD 16.30 (Tergantung ICP Duri) • SINGAPORE 200 MMSCFD 17.30 (Tergantung HSFO) • Volume Total 992 MMSCFD

  12. Pengelolaan Produksi Gas Nasional (cont’d) • Harga jual gas ke domestik tinggi meningkatkan pendapatan K3S dan menurunkan pendapatan Pemerintah di sektor hulu, seperti dijelaskan sbb.: • Mis. Harga jual gas ke PLN $4/mmbtu dinaikkan menjadi $10/mmbtu • Pemerintah cq PLN menambah pengeluaran sejumlah $10 - $ 4= $6/mmbtu, pada saat yg sama K3S atau sektor migas hulu mendapatkan tambahan $6/mmbtu • Pendapatan tambahan $6/mmbtu di sektor migas hulu dibagi menjadi : Pendapatan Kontraktor : $ X Pendapatan Pemerintah : $ 6 - $ X Over all jika dikonsolidasikan maka : Pemerintah mengeluarkan tambahan biaya di sektor hilir $6/mmbtu Pemerintah Mendapatkan tambahan pendapatan disektor hulu ($6 - $X )/mmbtu Pemerintah mengalami tambahan pengeluaran biaya sebesar $X/mmbtu

  13. Closing Remarks • Pengelolaan energi migas di Indonesia membutuhkan koordinasi dan integrasi antar Stake holder, sehingga masing-masing sektor berfikir secara korporasi, tidak hanya untuk pencapaian Target Komersial atau mendapatkan revenue sebesar mungkin……….. • Pengelolaan energi migas secara terintegrasi harus sudah dimulai dari sekarang, meskipun dampaknya baru akan terasakan 5 – 10 tahun yad • Pemerintah sejak awal perlu menetapkan alokasi dan harga jual gas domestik serta DMO terhadap proyek-proyek pengembangan gas mendatang, demi menjamin ketersediaan pasokan gas di dalam negeri • Pengaturan alokasi dan harga gas utk domestik yang tepat, akan dapat meningkatkan sinergi dalam usaha menurunkan import BBM, pemerataan pasokan untuk ketersediaan BBM di daerah remote dan meningkatkan nilai tambah dari SDA serta men trigger multiplier effect • Harga gas jual gas di dalam negeri disesuaikan dengan keekonomian lapangan sehingga meskipun pendapatan Pemerintah disektor hulu lebih kecil, Pemerintah akan mendapatkan pendapatan di sektor hilir yang jauh lebih besar dari Multiplier Effect nya.

  14. Pengelolaan Produksi Gas Nasional • Kebutuhan LPG dan bbm di beberapa daerah penghasil gas, masih disupply dari luar daerah, namun jika produksi gas, khususnya di Indonesia timur sebagian dialokasikan untuk industri petrokimia, maka kebutuhan bbm dan LPG serta energi lainnya di daerah tsb akan terpenuhi dan berdampak terhadap : Mengurangi import bbm dan atau crude Menciptakan kegiatan industri yg berbahan baku produk petrokimia Menyediakan lapangan kerja Menurunkan pengeluaran devisa Sehingga dapat menyebabkan harga jual LPG di dalam negeri tidak terikat dengan harga LPG Internasional : 1. Indonesia  : Rp 14.200,- per kg    status : disubsidiPertamina 2. Malaysia   : Rp  6.938,- per kg    status : disubsidiPemerintah (tidakada LPG non subsidi) 3. Vietnam    : Rp  7.000,- per kg    status : disubsidiPemerintah (tidakada LPG non subsidi) 4. India         : Rp 12.600,- per kg    status : Non subsidi 5. Korsel       : Rp 17.000,- per kg   status : Non subsidi 6. Jepang      : Rp 20.000,- per kg   status : Non subsidi 7. China        : Rp 17.000 s/d Rp 21.000,- per kg   status : Non subsidi 8. Philipine  : Rp 24.000,- per kg   status : Non subsidi Catatan : Malaysia dan Vietnam menganutsistemharga gas yang ditetapkanolehPemerintah, yaituusd 2 - 3 per mmscfsebagaipatokanhargajual LPG Pemenuhan LPG diKorsel, Jepang dan China 100 % hasil import, sehinggaharga LPG sesuaidenganhargapasar Pertaminamembeli LPG produksidalamnegeridaripara K3S menggunakanacuanAramco plus

  15. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKMIGAS) TerimaKasih http://www.skspmigas-esdm.go.id KANTOR PUSAT Gedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA PO BOX 4775 Telepon : +62 21 2924 1607 Faksimile : +62 21 2924 9999

  16. REALISASI PEMANFAATAN GAS INDONESIA 2011

More Related